KOMODO: ANTARA MENCIPTAKAN WISATA REPTIL ‘LIAR’ DAN MEMISAHKAN ‘SAUDARA SEDARAH’, LEGENDA PUTRI NAJO

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mewacanakan penutupan Taman Nasional Komodo (TNK) dan pemindahan warga dari kawasan itu demi menciptakan wisata “Komodo Liar” pada 2020.

Namun, warga setempat menolak dipisahkan dari komodo yang mereka anggap “saudara sedarah”.

Kehidupan komodo, binatang purba yang sudah ada di muka bumi sejak jutaan tahun lalu, adalah kehidupan yang brutal dan penuh perjuangan.

Dengan hukum memangsa atau dimangsa, hanya komodo yang kuat yang dapat bertahan.

Artikel ini tersedia dalam versi interaktif. Anda bisa membacanya melalui tautan ini.

Tak seperti mamalia yang dipelihara induknya, bayi komodo sudah harus belajar menyelamatkan diri dari komodo lain, bahkan dari ibunya sendiri, yang tak mustahil memangsanya.

Bayi komodo yang mampu bertahan akan memanjat pohon untuk menyelamatkan dirinya.

Setahun kemudian, komodo kecil turun ke darat, siap berkompetisi dengan komodo lain untuk memangsa rusa, babi hutan, kerbau, atau komodo lain yang lebih lemah.

Demi mempertahankan karakter dan habitat komodo yang asli, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, berencana untuk menutup TNK Loh Liang, di Pulau Komodo, selama satu tahun.

“Kita (mau) membuat wild komodo, jadi tidak seperti sekarang orang datang melihat komodo bisa jinak. Tidak ada lagi,” ujar Viktor.

“Dia harus agresif. Justu kita mau bahwa semakin hari dia agresif dan dia liar.”

Viktor merujuk pada praktik lalu di masa lalu di mana turis sering memberi makanan pada komodo.

Menurutnya, hal itu mengubah karakter komodo menjadi jinak dan malas.

Selain itu, katanya, TNK Loh Liang juga menghadapi masalah lain seperti langkanya mangsa komodo akibat perburuan liar dan masifnya jumlah turis.

Karenanya, kata Viktor, penutupan harus dilakukan untuk pengelolaan wisata yang lebih baik.

Untuk mendukung rencana itu, Viktor mengatakan dia akan memindahkan warga Pulau Komodo—yang berada dekat kawasan TNK Loh Liang—ke pulau lain, seperti Pulau Padar atau Pulau Rinca.

Di Pulau Rinca, terdapat pula konservasi komodo, Taman Nasional Loh Buaya, yang tidak akan ditutup.
Image caption Demi mempertahankan karakter dan habitat komodo yang asli, Gubernur NTT Viktor Laiskodat, berencana untuk menutup Taman Nasional Komodo (TNK) selama satu tahun.

“Karena namanya Pulau Komodo, maka kita harus mengatur agar pulau itu betul-betul hanya terisi komodo, tidak boleh ada manusia yang lain,” kata Viktor.

Viktor juga menyebut sifat asli komodo yang agresif dan berbahaya sebagai pertimbangan warga harus dipindah.

‘Lebih baik kami mati’

Wacana itu menimbulkan penolakan keras dari warga Kampung Komodo.

Wakil Kepala Adat Kampung Komodo, Amin, mengatakan warga lebih baik mati daripada harus pindah dari desa yang mereka sebut “tumpah darah” mereka.

Amin mengatakan bagi masyarakat Kampung Komodo, yang terdiri dari 1.818 jiwa, komodo bukan sekadar hewan, tapi saudara sedarah.

Ia menceritakan bahwa kepercayaan itu berasal dari legenda tentang Putri Najo yang mempunyai anak kembar laki-laki, yang satu manusia dan yang satu berupa komodo.

Komodo itu dinamai Sebae. Saat beranjak dewasa, Sebae menjadi sumber masalah karena sering mencuri ayam tetangga.

Oleh sebab itu, ibu dan saudara kembarnya mengantar Sebae untuk tinggal di hutan.

Setiap beberapa minggu, Sebae kembali ke desa untuk menjenguk ibu dan saudaranya.

Legenda itu masih diceritakan turun temurun hingga saat ini.

“Maka kita disini kalau seandainya orang pukul komodo kita terasa betul. Terasa ada hubungan darah daging, hubungan batin antara komodo dengan manusia,” ujar Amin.

Ia menyebut yakin jika warga dipindah, komodo niscaya ikut pindah.

Amin menyebut beberapa puluh tahun yang lalu, ada seorang bupati yang mau memindahkan warga kampung Komodo.

“Orang komodo gelisah. Begitu (kami) gelisah, banyak komodo berenang ke Sape (Bima, NTB), banyak berenang ke mana-mana,” ujarnya.

‘Merasa aman dekat komodo’

Istri Amin, Indar Wati, mengatakan warga tidak takut meski komodo sering datang ke kampung untuk memakan ternak.

“Kami tahu persis hatinya binatang komodo itu sejalan dengan manusia, mungkin ada kontak batin,” katanya.

Untuk menyuruh komodo pergi, katanya, warga hanya perlu mengucap dalam bahasa asli Kampung Komodo, “Sebae, moke mai asde lao wali ri hu” yang berarti “Komodo, pergilah, jangan ganggu.”

Menurut warga kampung, hanya ada satu warga yang digigit oleh komodo hingga tewas di masa lampau.

Anak itu disambar komodo karena langsung bermain di hutan padahal baru saja pulang dari laut sehingga tubuhnya bau ikan.

Sementara, menurut data Balai TNK, selama 10 tahun terakhir ada 15 kasus komodo menggigit manusia dengan satu korban meninggal di kawasan TNK.

Di antara 15 kasus itu, sembilan korban di antara mereka adalah petugas TNK, lima masyarakat di Kampung Komodo dan Rinca, serta satu fotografer dari Singapura. Adapun korban meninggal adalah pemburu liar dari pulau lain.

Di Pulau Rinca, Tahi adalah korban yang digigit komodo tahun lalu.

Kata Tahi, komodo itu menyerangnya saat ia tidur siang di pondok peristirahatan di kebunnya

“Saya kaget sudah mundur sehingga saya jatuh di tanah. Akhirnya saya di tanah, dia melompat ke bawah… dia tarik di bawah akhirnya saya ikut,” ujarnya menceritakan insiden itu.

Ia akhirnya dapat melepaskan diri dari komodo setelah memukul hewan itu dengan tongkat kayu.
Image caption Tahi adalah seorang warga Kampung Rinca yang digigit komodo pada tahun lalu.

Tahi berhasil selamat karena langsung dibawa warga ke rumah sakit di Labuan Bajo.

Meski takut, Tahi mengatakan hingga kini ia masih pergi ke kebun setiap hari untuk bekerja.

Warga tawarkan kerja sama

Seorang anak muda di Desa Komodo, Rosa Saphira, mengatakan warga mendukung upaya pemerintah untuk melestarikan komodo.

“Kan gubernur sama masyarakat Komodo bisa kerja sama melestarikan hewan komodo. Kan tidak harus pindah juga kan Desa Komodo?” ujarnya.

Sementara, Viktor berkukuh Pulau Komodo steril dari manusia.

“Mereka akan dibuat hidup lebih baik, lebih layak, dengan perencanaan perencanaan tourism, dengan masyarakat pariwisata yang baik. Itu akan membuat mereka lebih lebih diuntungkan,” ujarnya.

Viktor menambahkan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sedang melakukann kajian tentang wacana ini.

Sejak TNK ditetapkan sebagai satu dari tujuh keajaiban dunia pada tahun 2012, sebagian besar warga Pulau Komodo mulai menggantungkan hidup dari sektor pariwisata.

Sebelumnya, banyak dari mereka yang bekerja sebagai nelayan, yang menggunakan bom ikan, hingga pemburu ilegal.

Maka itu, warga menentang penutupan TNK karena akan berdampak pada pendapatan mereka.

Pemerintah Pusat tidak sepakat

Di sisi lain, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang mengelola TNK, menegaskan bahwa warga tidak perlu dipisahkan dari habitat komodo.

Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Wiratno, menyebut warga sudah tinggal di Desa Komodo lebih dari 100 tahun.

“Hubungan masyarakat dengan komodo itu sangat bagus. Ini yang menarik sebetulnya, jadi sebetulnya kita tidak ada peraturan yang mengeluarkan masyarakat dari taman nasional,” kata Wiratno.

Ia menambahkan tidak ada konflik antara masyarakat dan komodo.

“Coba lihat deh di kampung Komodo kan. Di situ ada 1.000 lebih individu komodo dan tidak ada isu yang mengatakan komodo turun populasinya jadi 1.000 individu, tidak ada. Kita melakukan pemantauan 15 tahun sampai dengan saat ini,” ujarnya.

Wiratno lanjut mempertanyakan dasar Gubernur NTT mengeluarkan wacana itu.

“Karena kewengangan ada di Menteri LHK dan yang penting masyarakat bukan di dalam atau di luar, tapi bagaimana masyarakat menjadi subyek dari pengelolaan dari taman nasional komodo, bukan hanya menjadi obyek dan itu menjadi kewajiban kita bersama,” ujarnya.

Wiratno menambahkan tim kementerian dan pemerintah provinsi NTT akan melakukan kajian bersama terkait hal ini.
sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

MA TOLAK PERMOHONAN KASASI PRABOWO SOAL KECURANGAN PEMILU 2019

Putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan permohonan kasasi yang diajukan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno terkait dugaan kecurangan Pilpres 2019 tidak diterima. Sasmito Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.

JAKARTA — Juru bicara MA Abdullah mengatakan permohonan kasasi yang diajukan Prabowo-Sandiaga tidak memenuhi aspek syarat formal. Karena itu, kata dia, majelis hakim tidak memeriksa substansi permohonan yang diajukan. Dalam putusannya, MA juga membebankan kepada pemohon yakni Prabowo-Sandi untuk membayar biaya perkara sebesar 1 juta rupiah.

“Perlu diluruskan bahwa putusan Mahkamah Agung itu bukan gugatan tapi permohonan. Dan itu putusannya bukan menolak tapi menyatakan permohonan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) yang disingkat NO,” jelas Abdullah kepada VOA, Selasa (16/7/2019).

Ada dua permohonan yang diajukan kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno ke MA. Pertama, yaitu permohonan atas putusan Bawaslu tentang dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Dalam pertimbangan majelis hakim kasasi, permohonan ini telah diputus MA pada 26 Juni 2019 yang menyatakan permohonan tidak diterima. Atas dasar itu, majelis hakim menilai permohonan Prabowo-Sandi soal ini tidak relevan untuk dipertimbangkan.

Sedangkan permohonan kedua yaitu meminta MA membatalkankeputusan KPU tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Namun, menurut hakim, permohonan ini tidak tepat karena keputusan yang dimaksud kubu Prabowo tidak pernah ada.

Kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Nicholay Aprilindo mengatakan menghormati putusan Mahkamah Agung ini. Namun, ia menyesalkan pertimbangan hakim kasasi yang mengatakan permohonan soal dugaan pelanggaran pemilu telah diperiksa pada permohonan sebelumnya. Menurutnya, permohonan yang kedua tersebut diajukan karena permohonan yang pertama ditolak karena alasan legal standing atau kedudukan hukum pemohon. Karena itulah, ia mengajukan kembali permohonan yang sama dengan kuasa langsung dari Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

“Dengan alasan karena belum diperiksa materi permohonan itu, kami mengajukan PAP yang kedua. Namun MA mengeluarkan putusan bahwa itu sudah diputuskan yang pertama. Kami jadi bingung, kapan diperiksanya tidak pernah diperiksa. Yang diperiksa baru sebatas yuridis formilnya,” jelas Nicholay Aprilindo.

Nicholay Aprilindo menilai putusan Mahkamah Agung ini lebih bermuatan politik karena diambil dalam waktu yang cepat. Terlebih hanya beberapa hari setelah Jokowi dan Prabowo bertemu di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Sabtu (13/7) lalu.

Menurut Nicholay, putusan ini dapat dimajukan kembali ke Mahkamah Agung. Namun, hal tersebut bergantung kepada Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. [sm/ab]
sumber: voaindonesia.com
fb: Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

GARUDA INDONESIA ‘MESTINYA BERI TAHU PENUMPANG SEJAK AWAL’ DALAM KASUS ‘MENU TULIS TANGAN’ KELAS BISNIS

Vlogger Rius Vernandes dan temannya, Elwiyana Monica, menerima surat pemanggilan dari kepolisian resor kota Bandara Soekarno Hatta, Selasa (16/07), setelah ia mengunggah video perjalanan di kelas bisnis Garuda Indonesia yang menyediakan “menu dengan tulisan tangan”.

Juru bicara Garuda Indonesia membantah kartu itu sebagai menu dan menyebutnya sebagai “tulisan tangan, catatan pribadi awak kabin”. Belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak penerbangan nasional ini.

Pengamat Penerbangan dari Aviatory Indonesia, Ziva Narendra Arifin mengatakan persoalan ini “bukan bukti buruknya kualitas layanan, melainkan masalah profesionalitas pihak Garuda”.

Ziva mengatakan semestinya Garuda sejak awal memberi informasi tentang ini sebelum pesawat lepas landas. Bisa saat penumpang mengkonfirmasi keberangkatan, atau melalui surat elektronik.

Pemanggilan polisi terhadap Rius dan Elwiyana ramai di media sosial setelah dalam keterangan di akun Instagramnya, Rius mengaku dilaporkan atas tindak pidana pencemaran nama baik usai mengunggah video perjalanan bersama Garuda Indonesia rute Sidney-Denpasar-Jakarta.

Rius mengatakan dirinya meminta dukungan semua pihak, termasuk apa yang ia sebut sebagai influencer.

Ia mengatakan dirinya tidak ingin muncul kasus di masa depan di mana review atau penilaian yang jujur berakhir dengan pemidanaan.

Rius mengunggah video review perjalanan Minggu (14/07) terkait perjalanan menggunakan pesawat Garuda Indonesia ke YouTube. Ia antara lain menyoroti menu makanan yang disajikan pramugari “dalam secarik kertas dengan tulisan tangan”.

Rius yang duduk di kursi kelas bisnis mengaku bingung karena bentuk menu makanan tersebut tidak lazim dan disodorkan ke seluruh penumpang.

“Jadi ketika pramugarinya datang ke bangku kita, kita baru dikasih lihat menu yang dicatat itu,” katanya.

‘Catatan pribadi awak kabin’

Di dalam video tersebut, Rius juga sempat membandingkan menu makanan antara Garuda Indonesia dengan maskapai lainnya, seperti Oman Air, Thai Airways, Japan Airlines, dan Singapore Airlines.

Rius dan temannya, Elwiyana, juga sempat mengomentari tentang menu tulisan tangan, yang dianggapnya lebih “ada sentuhan manusia”, terutama ketika, pramugari menawarkan dengan sopan dan menjelaskan “kartu menu tidak tersedia karena dalam proses pencetakan”.

Ia juga mengunggah foto “menu tulisan tangan” ini di di Instagram story.

Juru bicara Garuda Indonesia, Ikhsan Rosan, dalam keterangan kepada Kompas.com membantah “ada menu tulisan tangan di kelas bisnis”.

“Jadi sebenarnya itu bukan (kartu menu). Kita punya kartu menu, cuma yang difoto itu catatan awak kabin pribadi. Itu kan tulis tangan, catatan pribadi awak kabin. Nah pertanyaannya, kenapa dia share itu sebagai kartu menu,” ujar Ikhsan seperti dikutip Kompas.com.

Setelah kasus ini mencuat, Garuda Indonesia kemudian mengeluarkan surat pengumuman larangan bagi penumpang dan awak kabin untuk mengambil gambar di pesawat.

Surat ini kemudian diralat lagi dengan alasan, aturan ini belum final dan hanya untuk konsumsi internal.

Aturan pun diubah semula “larangan” menjadi “imbauan” dengan dalih menjaga privasi seluruh penumpang dan awak pesawat.

“Garuda Indonesia berkomitmen untuk menjaga privasi seluruh penumpang dan awak pesawat. Imbauan ini juga didasarkan atas laporan, saran dan masukan pelanggan/penumpang yang merasa tidak nyaman dan terganggu dengan adanya pengambilan gambar dan kegiatan dokumentasi tanpa izin sebelumnya dari yang bersangkutan,” kata Ikhsan dalam keterangan tertulisnya kepada BBC News Indonesia, Selasa (16/07).

Pengamat Penerbangan dari Aviatory Indonesia, Ziva Narendra, Arifin menilai kasus “menu makanan dengan tulisan tangan”, tidak menunjukkan buruknya kualitas layanan.

Ia mengatakan kualitas layanan di dalam kabin maskapai di Indonesia umumnya berada di atas rata-rata maskapai global.

“Kalau dibilang, hospitality (keramahan) itu beda tipis di bawah Jepang. Kalau kualitas hospitality dan cabin service-nya itu jauh sekali di atas rata-rata global,” katanya saat dihubungi BBC Indonesia, Selasa (16/07).

Tindakan Garuda ‘berlebihan’

Persoalan “tulisan tangan” pada menu makanan, lanjut Ziva, justru karena masalah profesionalitas dari pihak maskapai.

“Kejadian yang penerbangan kemarin itu saya tidak melihat itu sebagai bentuk service quality yang rendah, justru saya melihat dari sisi perencanaan,” katanya.

Lebih lanjut, Ziva mengatakan semestinya pihak maskapai sejak awal memberi informasi tentang ini sebelum pesawat lepas landas. Bisa saat penumpang mengkonfirmasi keberangkatan, atau melalui surat elektronik.

“Jadi pada saat penerbangan tak perlu ditanya lagi mau apa,” katanya.

Selain itu, tindakan pelaporan kepada dua penumpang Garuda Indonesia karena mempublikasikan video presentasi menu dengan tulisan tangan “berlebihan”.

Menurut Ziva, video tersebut tidak mengandung unsur “mencemarkan nama baik”. Ia menyebut hal itu lumrah dilakukan seorang vlogger yang sedang mengkaji suatu subjek tertentu.

“Biasanya mereka me-review konten yang sama. Mulai dari kenyamanan, proses check-in dan pesawatnya. Tapi, pasti akan kelihatan kalau tujuannya untuk menjelekkan satu maskapai (secara) spesifik,” kata Ziva.

Wakil Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Sudaryatmo, menilai dokumentasi tetap diperlukan oleh konsumen, seperti penumpang pesawat.

Menurutnya, melalui dokumentasi ini konsumen dapat memberi saran kepada pihak manajemen untuk meningkatkan kualitas, baik layanan maupun infrastruktur.

“Konsumen kalau memberi masukan itu perlu ada evidence (bukti), salah satu evidence-nya kan foto atau bukti rekaman. Misalnya, menu dalam tulisan tangan,” kata Sudaryatmo, Selasa (16/07).

Sudaryatmo melanjutkan, ketika seorang penumpang pesawat mengeluhkan layanan atau infrastruktur sebaiknya dilaporkan terlebih dahulu ke pihak manajemen.

Ketika pihak manajemen tidak menghiraukan keluhan tersebut, konsumen bisa mempublikasikan bukti keluhannya kepada publik. “Itu bagian dari supaya ada tanggapan,” katanya.

Dalam status yang diunggah Rius melalui Instagram, ia sudah melaporkan hal ini ke pihak layanan kosumen Garuda Indonesia.

Di dalam video YouTubenya, Rius juga mengaku tidak mempermasalahkan menu tulisan tangan.

Persoalan tersebut sudah dianggap selesai ketika pramugari meminta maaf karena kartu menu makanan sedang dalam proses percetakan.

BBC Indonesia berupaya mengontak juru bicara Garuda Indonesia terkait laporan pencemaran nama baik kepada Rius dan Elwiyana. Namun, hingga Selasa malam (16/07) belum ada keterangan resmi dari pihak Garuda Indonesia.
sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

CURHATAN PEDAGANG KERAK TELOR KEPADA AHOK

Xhardy-Usai mengunjungi dan menjajal moda transportasi massal MRT, Ahok berkunjung ke Lapangan Banteng untuk melihat hasil revitalisasi di sana. Menurutnya konsepnya bagus dan hasilnya juga bagus.

Di sana dia bertemu dengan seorang pedagang kerak telor. Hal itu diketahui dari vlog berjudul “Pertama Kali ke Lapangan Banteng” yang diunggah di akun Youtube nya “Panggil Saya BTP”. Dari percakapan tersebut, terselip sebuah keluhan yang dilontarkan pedagang tersebut.

Dalam vlog tersebut, pedagang kerak telor itu mengaku sudah berjualan di luar area Taman Lapangan Banteng sejak 1977. Namun, sekarang dia dan para pedagang tidak difasilitasi tempat berjualan dan sering ditertibkan Satpol PP. “Dari tahun 1977, saya sudah di sini, zaman terminal, makanya namanya Kerak Telor Lapangan Banteng. Saya sudah dari kecil di sini, (tapi sekarang) berapa kali diangkut, enggak dikasih tempat sampai sekarang,” kata pedagang itu curhat ke Ahok.

Selain itu, pedagang tersebut mengaku tidak lagi diizinkan berjualan di Balai Kota DKI Jakarta. Padahal, saat Ahok masih menjabat sebagai gubernur, dia mengaku boleh berjualan di sana tiap Sabtu dan Minggu. “Zamannya Bapak, saya bisa dagang di Balai Kota, kerak telor, dagang saya. Sekarang udah enggak bisa dagang lagi. Setiap Sabtu-Minggu saya dagang (saat era Ahok),” katanya.

Soal Balai Kota, semua juga sudah tahu kalau sejak Anies menjabat, tempat tersebut adalah tempat tertutup yang membuat warga tidak lagi bisa ke sana untuk mengadukan masalahnya. Sebuah indikasi nyata kalau Aniea tidak punya kemampuan untuk mengatasi masalah sehingga lebih baik menghindar atau mempermalukan diri sendiri. Jadi apa pun yang ada kaitan dengan Balai Kota, kontras sekali dibandingkan zaman Ahok menjabat.

Menurut Ahok, para pedagang seharusnya difasilitasi tempat untuk berjualan di Taman Lapangan Banteng. Setiap tempat wisata di luar negeri, kata Ahok, selalu menyediakan tempat untuk berjualan. “Harusnya kan boleh. Maksudnya diatur gitu loh,” kata Ahok.

Ahok pun menyarankan pedagang tersebut untuk mengajukan surat permohonan agar Pemprov DKI menyediakan tempat berdagang di Taman Lapangan Banteng. “Bikin aja ramai-ramai bikin surat supaya sediain beberapa tempat titik. Saya di luar negeri pun, tempat wisata gitu, pasti ada titik untuk orang dagang, harus ada titiknya, tapi enggak boleh banyak, udah ditentuin-tentuin,” katanya.

Tapi, apakah mungkin? Mengingat gubernur yang sekarang sangat tidak bisa diandalkan. Sekarang saja sedang ke luar negeri untuk ikuti acara entah apa itu. Datang ke Balai Kota saja sudah tidak diperbolehkan. Mengadukan masalah pun rasanya tidak akan ditindaklanjuti. Hanya bikin capek tenaga dan buang-buang waktu.

Dalam vlog tersebut, pedagang tersebut juga memberikan kerak telor kepada Ahok. Kerak telor itu merupakan ucapan terima kasih karena dia pernah diberangkatkan ke Maroko saat Ahok menjabat sebagai gubernur DKI.

“Mau memberi kerak telor. Waktu zamannya Pak Ahok menjadi gubernur, saya pernah diberangkatkan ke Maroko,” kata pedagang itu dalam vlog Ahok. Selain tiket gratis, pedagang itu juga mengaku mendapat uang makan Rp 1 juta per hari. Ahok awalnya tidak ingat. Pedagang itu kemudian dia berdagang di Casablanca, salah satu kota di Maroko.

“Oh waktu ada acara itu, buat acara makan ya,” kata Ahok.

Ahok kemudian memuji kemasan kerak telor yang dijual pedagang tersebut. Dia juga mempromosikan kerak telor yang dijual pedagang itu. “Kalau yang suka kerak telor, ini yang Lapangan Banteng, pesan aja nih, tinggal lihat nomor WhatsApp, Facebook, Youtube, juga Instagram,” kata Ahok.

Ahok pun tak bisa berbuat banyak karena hanyalah warga biasa. Paling hanya bisa memberikan saran yang belum tentu bisa dikerjakan gubernur yang sekarang. Paling bagus pun hanya dengan mempromosikan dagangannya. Selebihnya, pasrah saja kan?

Kemunculan Ahok ini sungguh menarik. Karena dengan begini, akan ada banyak keluhan yang terekspos yang tidak kita ketahui. Soal Ahok cari simpati atau sok jadi pemimpin pencitraan, justru ini sebagai tamparan buat gubernur sekarang. Biar orang-orang pada tahu betapa bangganya Jakarta memiliki gubernur berkualitas macam Anies.

Oh ya semoga Pak Ahok juga ke Kalijodo dan Tanah Abang. Pasti bakal seru tuh. Seru lihat reaksi Anies gimana gitu.

Bagaimana menurut Anda?
sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

SENTILAN NINOY IKUT MENGUAK POLITIK DUA MUKA MICHAEL PSI SOAL REKLAMASI

Ronindo-Heboh, puannnas. Pendukung PSI dan bahkan beberapa pimpinannya bereaksi bahkan turut menghujat Ninoy Karundeng yang tulisannya sangat menohok soal PSI. Tapi sebelum kadung ngamuk dan menghujat besar-besaran si Ninoy, ada baiknya PSI juga ngaca dan mengevaluasi diri.

Tak ada hujan kalau tak ada angin. Sebenarnya penulis memiliki intuisi yang sama dengan Ninoy tapi secara khusus terkait dengan tokoh PSI Jakarta yang menurut penulis, pernyataannya sangat kontroversial dan inkonsisten soal reklamasi dan penerbitan IMB yang menjadi kebijakan Anies.

Adalah pernyataan Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Jakarta, Michael Victor Sianipar yang menurut penulis berdua muka atau berwajah ganda soal reklamasi. Dengan demikian dia juga berdua wajah soal PSI karena pernyataannya di media selalu disebutkan mewakili PSI.

Pernyataan Michael di media menghebohkan soal apresasinya secara terang-terangan soal kebijakan reklamasi dari Gubernur DKI. Beberapa media mainstream langsung memberitakan dan menggemparkan netizen pendukung PSI.

Menariknya penulis sempat melihat pimpinan PSI sempat bereaksi tak setuju dengan pernyataan Michael. Guntur Romli sempat menyatakan ketidaksetujuannya. Dia menuliskannya di Twitter tapi dia juga ikut mengklarifikasi setelah menemukan pernyataan Michael di media Berita Satu.

Penulis sebelumnya sudah mencoba mengecek pernyataan Michael soal reklamasi yang terbukti ada dua versi dan saling kontradiktif satu sama lain. Begini urutannya secara kronologis.

Pertama, pada Jumat 21 Juni 2019, di media BeritaSatu memuat soal pernyataan sikap PSI melalui Micahel Sianipar yang menurut saya tetap konsisten dengan sikap PSI. Dilansir oleh media Berita Satu dengan judul “PSI Desak Anies Jamin Kepastian Hukum Reklamasi, Bukan Adu Polemik”, media Berita Satu melansir demikian:

PSI menilai positif keinginan Gubernur memberi kepastian hukum, tetapi penerbitan IMB tersebut bukan langkah yang tepat.

“Saya rasa keinginan memberikan kepastian hukum ini sangat bagus, tapi jangan juga salah kaprah. Jelas tertulis di Pergub 206 Tahun 2016 bahwa Panduan Rancang Kota bersifat indikatif, artinya sifatnya hanya sebagai pedoman perencanaan pengembangan pulau. Kalau Pak Anies anggap pergub itu sebagai dasar menerbitkan IMB, ya jelas salah. Tujuan pergub itu bukan untuk memberikan dasar diterbitkannya IMB,” ujar Michael dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (21/6/2019).

Penulis setuju soal ini, ada ketegasan sikap yang ditunjukan PSI melalui Michael yang menurut penulis, konsisten denga perjuangan PSI yaitu menilai penerbitan IMB itu “jangan salah kaprah”, ” bukan langkah yang tepat” serta memakai acuan Pergub untuk menerbitkan IMB “jelas salah”. Tak ada masalah kan?

Dalam rilisnya itu selanjutnya Michael menyebut bahwa adalah tugas Gubernur dan DPRD untuk memberi kepastian hukum. Menurut Michael, PSI tidak ingin urusan reklamasi yang berdampak sangat besar untuk Jakarta ini digantung terus-menerus dan jadi polemik berkepanjangan. Dia meminta adanya keputusan pasti dan final terkait reklamasi supaya tidak maju-mundur.

Kedua, hanya berselang dua hari, Michael berubah sikap alias inkonsisten. Jadi dalam dalam diskusi “Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi” di FORMAPPI, Matraman, Jakarta Timur, Minggu (23/6/2019), Michael Victor Sianipar mengapresiasi langkah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan izin mendirikan bangunan ( IMB) di pulau reklamasi.

Begini kutipan di media Kompas:

Ia menilai Anies telah memberikan kepastian hukum. “Walaupun kami selama ini bersikap kritis terhadap beliau, tetapi satu hal yang kami apresiasi adalah keinginan beliau untuk memberikan kepastian hukum,” ujar Michael.

Pernyataan yang sebenarnya patut dipertanyakan karena keinginan untuk memberi kepastian hukum tapi dasar hukum yang dipakai jelas-jelas sudah dikritisi oleh dirinya mewakili PSI.

jadi si Michael itu ibarat menyangkali atau mengingkari pernyataan partainya sendiri. Ini kan konyol, katanya mau evaluasi tapi kok nuansa kritis ciri khas PSI itu langsung lenyap.

Jadi, pernyataan apresiasi di hari Minggu inilah yang keluar dari mulut si Michael lalu menjadi headline dan langsung menggemparkan hati pendukung PSI. Kubu ynjag kritis dengan PSI juga akhirnya mempertanyakan konsistensi perjuangan dan sikap PSI yang malah menunjukkan keberpihakannya kepada Gubernur

Ini mengherankan, bukian? Jumat masih menilai langkah Anies tidak tepat dan memakai dasar hukum Pergub, jelas salah, tapi kok tak disuarakan lagi. Melempem bin mingkem apa sudah lupa atau tak hafal dengan pernyataan sikap dalam rilis sebelumnya?

Anehnya ketika viral, tak ada upaya sedikitpun dari Michael untuk mengklarifikasinya atau mengoreksinya. Yang mengklarifikasi malah teman-temannya alias sesama kader dan pendukung PSI dan si Michael ini malah tenang-tenang saja. Ini yang membuat penulis jadi bertanya-tanya.

Loh, hanya berselang dua hari politisi PSI ini yang satu ini langsung kehilangan kegarangannya. Jadi keputusan Anies sudah tepat gitu, Michael? Dua hari sebelumnya loe masih mempertanyakan dan menunggu Gubernur dan DPRD untuk memberi kepastian hukum.

DPRD dan Gubernur belum ketemu dan si Micahel secara sakti sudah mengaminkan. Nah, ada apa gerangan?

Kalau ada pernyatan salah kutip di media pasti tokoh yang bersangkutan akan mengklarifikasinya, bukan? Tapi Michael malah membiarkan jadi bola liar yang bergulir dan malah sebenarnya merugikan PSI secara keseluruhan.

Saya melihat Grace Natalia sebagai Ketum bisa jadi memberi kesempatan kepada Michael untuk berkiprah secara mandiri di Jakarta. Tapi melihat usianya yang masih muda, minim pengalaman dan labil, ini jelas blunder besar.

Melihat jejaknya, Michael pernah menjadi kader Gerindra dan pernah menjadi sasisten Gubernur NTB dari PKS dari tahun yang lalu. Jadi kelihatannya anak muda ini masih oportunis kendati juga Gubernur NTB itu lulusan UI.

Untuk pendukung militan PSI, coba lihat secara jernih, di kubu PSI sendiri ada terbelah soal pernyataan Michael. Kritisi juga dong soal pernyataan dia yang tak konsisten.

Kenapa bisa berubah? Adalah tugas dari para seniornya untuk menginvestigasi pernyataannya yang tiba-tiba ramah dan menunjukkan keberpihakan si Michael Sianipar ke Anies Baswedan!
sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

OTT KEPRI, KPK AMANKAN 6 ORANG DAN 6.000 DOLAR SINGAPURA

Jakarta, CNN Indonesia — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan enam orang dalam operasi tangkap tangan di Kepulauan Riau. Lembaga antirasuah ini juga mengamankan uang sebesar 6.000 ribu dolar Singapura.

Keenam orang itu berasal dari sejumlah unsur, mulai dari Kepala Daerah, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Pegawai Negeri Sipil, hingga pihak swasta.

“Ada 6 orang yang diamankan tim dan dibawa ke Polres setempat. Kepala daerah, Kadis (Kepala Dinas), Kabid (Kepala Dinas), PNS dan swasta,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah lewat pesan singkat, Jakarta, Rabu (10/7).

Febri mengatakan OTT itu terkait dengan izin lokasi rencana reklamasi di Kepulauan Riau. Dari operasi senyap itu, KPK mengamankan uang senilai 6.000 dolar Singapura atau sekitar Rp62 juta.

“Diduga transaksi terkait izin lokasi rencana reklamasi di Kepri, diamankan uang 6.000 dolar Singapura,” ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan di Kepulauan Riau. Hal itu dikonfirmasi oleh juru Bicara KPK Febri Diansyah, Rabu (10/7).

“Iya, ada kegiatan tim penindakan di Kepri,” kata Febri melalui pesan singkat.

Febri mengatakan ada unsur kepala daerah yang ikut diamankan dalam operasi senyap yang dilakukan oleh tim penyidik KPK. (sah/agi)
sumber: cnnindonesia.com
fb: Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

OVERSTAY DI SAUDI, RIZIEQ HARUS BAYAR DENDA JIKA INGIN PULANG

Jakarta, CNN Indonesia — Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Riyadh menyatakan bahwa Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sudah tak memiliki izin tinggal di Kerajaan Arab Saudi (KAS). Rizieq telah melampaui izin masa tinggal overstay di Tanah Suci itu sejak 21 Juli 2018 lalu.

Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel mengatakan masalah overstay ini yang membuat Rizieq tak bisa pulang ke Indonesia. Agus menyebut Rizieq harus membayar denda over stay terlebih dahulu jika ingin meninggalkan Saudi.

“Ya bayar denda overstay (bila ingin keluar Arab Saudi). Satu orang Rp110 juta, kalau lima orang, ya, tinggal kalikan saja,” kata Agus saat dikonfirmasi, Rabu (10/7).

Agus mengatakan denda tersebut harus dibayar oleh Rizieq dengan catatan yang bersangkutan tak memiliki masalah hukum. Namun, Agus tak tahu apakah Rizieq punya masalah hukum di sana. Ia menyatakan Rizieq lah yang bisa menjawab hal tersebut.

Lihat juga: Gerindra: Selesaikan ‘Faktor X’ Penghambat Rizieq Pulang
“Jika ada masalah hukum meski bayar denda, ya, tetap saja enggak bisa keluar sebelum selesaikan masalahnya,” ujarnya.

Agus menyatakan masalah over stay ini bisa diselesaikan oleh Rizieq tanpa harus membayar denda. Caranya, kata dia, Rizieq bisa mengikuti program Amnesti yang dibuat Kerajaan Arab jika ingin gratis alias tak membayar denda.

“Tiga tahun yang lalu ada amnesti. Pengampunan dari kerajaan,” katanya.

Agus mengungkapkan ada cara lain yang bisa ditempuh Rizieq jika ingin pulang ke Indonesia. Namun langkah tersebut tergolong ekstrem. Menurutnya, cara ekstrem tersebut bisa dilakukan dengan datang ke detensi imigrasi setempat agar ditangkap dan dideportasi.

Ia menjelaskan proses tersebut akan memakan waktu panjang karena bisa ditahan terlebih dahulu selama enam sampai sepuluh bulan di penjara imigrasi sebelum dideportasi. Cara itu juga memiliki resiko tak boleh masuk ke Saudi dalam kurun waktu lima tahun bahkan lebih.

“Itu cara ekstrem kalau ingin cepat pulang,” tuturnya.

Masalah kepulangan Rizieq yang sudah menetap sekitar dua tahun lebih di Saudi kembali mencuat di tengah rencana rekonsiliasi usai Pilpres 2019, antara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan Jokowi-Ma’ruf Amin.

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengakui bahwa pemulangan Rizieq menjadi salah satu syarat rekonsiliasi. Namun, pemulangan Rizieq sebagai syarat rekonsiliasi kedua kubu dianggap aneh oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Menurutnya, Rizieq sendiri yang memilih pergi ke Saudi. Moeldoko menyatakan Rizieq yang seharusnya pulang sendiri ke Tanah Air karena pemerintah tak pernah meminta ia pergi.

“Siapa yang pergi, siapa yang pulangin. Kan, pergi-pergi sendiri kok dipulangin? Memangnya kita yang mengusir, kan enggak,” kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/7).

Rizieq sendiri sudah mengakui masa berlaku visanya dan keluarga telah habis. Menurutnya, jika izin masa tinggal karena masa berlaku visa telah habis dirinya bisa terkena sanksi denda dan blacklist dari Saudi.

Ia tak ingin mendapat sanksi berupa denda ataupun blacklist dari Saudi karena melampaui izin masa tinggal.

“Oleh karenanya saat ini saya dan keluarga di Arab Saudi tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kami pada pemerintah Arab agar bisa mencabut cekal tersebut tanpa denda dan tanpa blacklist sehingga kami sekeluarga tetap bisa keluar masuk ke Arab Saudi dengan bebas, kapan saja tanpa melanggar aturan di Arab,” ujar Rizieq akhir September 2018 lalu.
sumber: cnnindonesia.com
fb: Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

SOAL QANUN POLIGAMI, DEWAN MASJID PASRAHKAN KE KEMENDAGRI

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Harian Dewan Masjid Indonesia (DMI) Syafruddin menyatakan persoalan praktik poligami yang akan diatur dalam qanun di Aceh harus dipercayakan penyelesaiannya ke Kementerian Dalam Negeri.

“Ya, kita dengar, kan, (Qanun Legalisasi Poligami) masih wacana kan belum ada realisasinya,” kata Syafruddin di kantor DMI, Jakarta, Rabu (10/7).

Syafruddin menuturkan Aceh merupakan daerah otonomi khusus. Namun, terkait kewenangan dalam hal Peraturan Daerah (Perda) tetap harus dikonsultasikan kepada Kementerian Dalam Negeri.

“Itu di Aceh karena pemerintah khusus, otonomi khusus, tapi tentu itu kewenangan konsultasi dan sebagainya Kementerian Dalam Negeri yang akan berkomunikasi dengan Pemerintah Aceh,” tuturnya.

Pria yang juga menjabat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meyakini pemerintah pusat dan pemerintah Aceh akan mencari jalan terbaik terkait qanun soal poligami.

Sementara itu, secara terpisah Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan dalam menyusun peraturan daerah, pemerintah provinsi harus berkonsultasi dengan Kemendagri, termasuk draf qanun di Aceh.

“Rancangan perda yang ditetapkan di paripurna DPRD melalui tahapan Pembicaraan Tingkat 1, wajib diajukan ke Kemendagri untuk dilakukan fasilitasi atau pengkajian sesuai Permendagri Nomor 120 Tahun 2018,” kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya.

Tjahjo menuturkan fasilitasi dilakukan untuk mencermati beberapa aspek antara lain kewenangan Pemda dan materi muatan, apakah sesuai dengan peraturan yang lebih tinggi atau kepentingan umum dan nilai Pancasila. Fasilitasi dilakukan secara bersama, melibatkan pihak-pihak terkait. Selanjutnya, hasil fasilitasi disampaikan ke daerah.

“Untuk selanjutnya daerah menyesuaikan rancangan perda sesuai dengan hasil fasilitasi dimaksud. Daerah menyampaikan rancangan perda yang sudah disesuaikan dengan hasil fasilitasi ke Biro Hukum Kemendagri guna mendapatkan kode register,” ujar Tjahjo.

Qanun soal poligami ini sedang dibahas oleh pemprov Aceh dan DPRA. Praktik pernikahan siri yang banyak terjadi di Aceh disebut jadi alasannya.

Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Alidar, mengatakan fenomena pernikahan siri makin sering dilakukan di tengah masyarakat. Menurutnya, pernikahan siri yang marak berdampak buruk pada kehidupan berumah tangga karena banyak laki-laki yang tidak bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya.

“Masih wacana dan dalam pembahasan, karena orang banyak nikah siri [tapi] tidak tanggung jawab terhadap anak dan istri. Sehingga diwacanakan poligami dilegalkan, tapi saya tegaskan kembali ini belum pasti, masih wacana,” ujar Alidar kepada CNNIndonesia.com.

DPRA menargetkan qanun terkait poligami ini selesai dibahas sebelum digelar pelantikan anggota DPRA baru, pada 30 September 2019. Sebab program legislasi daerah (Prolegda) 2018 memutuskan aturan ini dibahas di Komisi VII DPRA pada periode saat ini.
sumber: cnnindonesia.com
fb: Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

BERITA DUKA CITA

Telah Berpulang ke Rumah Bapa Di Surga Ibu Mertua / Orang Tua Kami :

Ibu PAUN NAOMI BRU GINTING
(Nande Ninta BrU Surbakti)

Hari Rabu, 03 Juli 2019 Di RS Royal Prima Medan

Rumah Duka : Jl. Namorih No. 9 Pancur Batu

Acara Adat & Penguburan :

Hari/Tgl : Jumat , 05 Juli 2019

Tempat : Jambur Gotong Royong Pancur Batu, Kab Deli Serdang, Sumut

Jam : 08.30 s/d selesai

Selamat Jalan Ithing Ke Rumah Bapa Di Surga

Kami Semua Sayang Ithing

fb Andy Oktaviano. anak sulung dari alm Eriwan Sembiring “Grup KEMILAU SENJA, BUS SINABUNG JAYA.

Posted in Berita | Leave a comment

JAMAAH ISLAMIYAH: PEMIMPINNYA DITANGKAP, INIKAH AKHIR KELOMPOK YANG BERAFILIASI DENGAN AL-QAEDA DI INDONESIA?

Kepolisian menangkap seorang pria bernama Para Wijayanto yang disebut sebagai pemimpin Jamaah Islamiyah (JI).

Para Wijayanto dibekuk bersama istrinya, MY (47), di Hotel Adaya, Jalan Kranggan, Jati Sampurna, Bekasi, Jawa Barat, pada Sabtu (29/6), pukul 06.12 WIB.

Adapun tiga pria yang disebut sebagai orang kepercayaan Para Wijayanto ditangkap di lokasi berbeda.

Polisi menyatakan Para Wijayanto yang menjadi buronan sejak 2008 silam merupakan pemimpin JI setelah kelompok itu dilarang keberadaannya pada 2007. Di bawah kepemimpinan Para, JI disebut telah mengirim sejumlah pemuda berlatih militer ke Suriah.

Direktur Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC), Sidney Jones, menilai penangkapan Para Wijayanto dan sejumlah orang kepercayaannya bukan akhir dari organisasi yang berafiliasi dengan jaringan teroris internasional, Al-Qaeda.

“Kalau satu atau dua orang ditangkap walaupun orang yang paling senior, tidak berarti organisasi akan mati,” katanya kepada wartawan Muhammad Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (02/07).

Di bawah kepemimpinan Para Wijayanto, kata Sidney, JI lebih fokus pada dakwah, pendidikan, dan rekrutmen anggota baru.

Menurutnya, JI menghindari aksi kekerasan yang dapat mengakibatkan penangkapan massal anggotanya terutama pascabom Bali. Tujuannya untuk membangkitkan kembali organisasi suatu saat nanti.

“Jadi mereka memutuskan untuk sementara, kekerasan di Indonesia adalah sesuatu yang harus dihindari,” kata Sidney.

Adakah perbedaan antara JI dan ISIS?

Menurut Sidney, jaringan ISIS lebih berbahaya untuk jangka pendek. Para pendukung ISIS bisa sewaktu-waktu melakukan aksi teror.

Namun, tambahnya, JI lebih mengkhawatirkan dalam jangka panjang. Organisasi ini memiliki strategi perencanaan hingga 25 tahun ke depan untuk mendirikan negara Islam.

“Suatu saat nanti JI bisa memutuskan bahwa memang sudah waktunya untuk melakukan kekerasan lagi. Kalau kekerasan bisa menolong mereka mendirikan satu negara Islam di Indonesia,” kata Sidney.

Hal yang paling dikhawatirkan dari JI, lanjut Sidney, ketika pengikutnya tak lagi sejalan dengan para pemimpin dan memilih untuk membuat organisasi sempalan.

“Masih ada bahaya dari sel-sel ISIS yang tidak ada hubungan dengan JI. Mungkin juga dari kelompok muda dari JI sendiri yang lebih bahaya dari Para Wijayanto,” katanya.

Analisis Sidney Jones dikuatkan mantan anggota jaringan teroris yang berafiliasi dengan JI, Sofyan Tsauri.

Menurut Sofyan, pergerakan JI akan selalu berada ‘di bawah tanah’.

“Para anggotanya banyak, ikut ormas yang lain. Tapi mereka punya induk daripada jemaah mereka, dan itu tak akan pernah mati,” katanya saat dihubungi BBC News Indonesia, Selasa (02/07).

Sofyan memperkirakan pascapenangkapan Para Wijayanto, JI akan segera mencari pemimpin baru. Salah satu syarat menjadi pemimpin JI, kata Sofyan, adalah memiliki kemampuan militer dan intelijen.

Hal ini sudah dilakukan selama Para Wijayanto mengirimkan anggotanya untuk berlatih militer di Suriah hingga enam kali sejak 2013 hingga 2018 lalu.

“Tentu akan ada Amir (pemimpin) lagi yang baru. Begitu memang dibuatnya,” katanya.

Sofyan melanjutkan, eksistensi JI baru akan muncul ketika situasi di suatu wilayah atau negara sedang konflik besar.

Ketika negara tidak berkonflik, JI lebih beraktivitas untuk melakukan perekrutan dan dakwah. “Sampai pengaderan besar, ketika kekuasaannya sudah terukur, baru dia memproklamirkan,” katanya.

“JI ini jihad tamkin (jihad mengambil kekuasaan dan pemerintahan), bukan jihad nikayah (jihad dilakukan kapan saja untuk menunjukkan eksistensi),” imbuh Sofyan.
Siapa Para Wijayanto dan bagaimana sepak terjangnya?

Dari keterangan polisi, Para Wijayanto alias Abang alias Aji Pangestu alias Abu Askari alias Ahmad Arief alias Ahmad Fauzi Utomo sudah menjadi buronan sejak 2008 lalu.

Lelaki kelahiran Subang , Jawa Barat, ini merupakan lulusan S-1 teknik sipil di salah satu universitas ternama di Jawa Tengah. Ia juga merupakan alumni dari pelatihan militer di Moro, Filipina, Angkatan III tahun 2000.

“Kemampuan merakit bom dia miliki dengan kelompok Noordin M. Top,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo.

Para Wijayanto, sebagaimana dipaparkan Dedi, berperan mengendalikan aktivitas organisasi termasuk logistik dan pembentukan pasukan khusus yang dipimpin oleh terduga teroris berinisial K yang ditangkap pada Mei 2019 lalu.

Selain itu, Para Wijayanto disebut mengetahui dan menyetujui pemberangkatan rekrutan JI ke Suriah. Mereka belajar militer dan perang dengan organisasi Al-Qaeda.

Pemberangkatan anggota JI ini ditengarai telah dilakukan sebanyak enam gelombang sejak 2013 hingga 2018. Sebagian besar telah kembali ke Indonesia.

“Mereka yang kembali ke Indonesia dan ditangkap pada bulan Mei 2019 rata-rata mempunyai kemampuan intelijen, militer secara khusus termasuk pembuatan bom, roket dan sniper,” ujar Dedi.

Para Wijayanto disebut-sebut turut menyelenggarakan kegiatan perbantuan aksi terorisme internasional di bawah bendera Al-Qaeda.

“Serta menjalin komunikasi dengan jaringan teroris regional (Filipina) dan teroris internasional (Al-Qaeda) sejak 2008,” jelas Dedi.

Dari penelusuran polisi, Para Wijayanto diduga memiliki usaha perkebunan sawit di Kalimantan dan Sumatera.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Dedi Prasetyo, mengatakan perkebunan sawit itu untuk membiayai organisasi JI.

Dari usaha itu, menurut Dedi, anak buah Para digaji dengan upah Rp10 juta hingga Rp15 juta.

Mantan anggota jaringan teroris yang berafiliasi dengan JI, Sofyan Tsauri, meyakini usaha sawit tersebut bukan milik pribadi.

Kata Sofyan, usaha yang dibangun untuk operasional JI ini merupakan hasil infaq atau sumbangan sukarela para anggotanya.

“Bisa jadi usaha yang memang jemaah menitipkan dana-dana tersebut. Atau uang jemaah dikelola secara baik, sehingga dia tidak lagi membebani jemaah, tapi bagaimana dia bisa survive,” tambah Sofyan.

Selain menangkap Para Wijayanto, kepolisian juga menangkap empat orang lainnya yang bergabung dengan JI dalam waktu dua hari berturut-turut, 29 – 30 Juni lalu.

Mereka adalah MY (istri Para Wijayanto) yang diduga terlibat menyembunyikan Para Wijayanto selama menjadi buronan.

Polisi juga menangkap BS alias Sadam alias Edi yang diduga berperan sebagai kurir sekaligus pengawal dan sopir Para Wijayanto. BS ditangkap juga karena dituduh menyembunyikan informasi tentang Para Wijayanto selama menjadi buronan.

Tuduhan yang sama juga dilayangkan kepada A yang ditangkap di kawasan Bekasi, Jawa Barat, Minggu (30/06).

Polisi juga menangkap BT alias Haidar alias Denis alias Gani, tangan kanan Para Wijayanto. BT diduga berperan sebagai penasehat sekaligus asisten Para Wijayanto. Ia diduga pernah ikut aktif dalam sebuah pertemuan di Bandung dan Sragen, Jawa Tengah, yang membahas laporan kendala-kendala JI dan strateginya.

Pada 2007 Jamaah Islamiyah dibubarkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Organisasi yang didirikan oleh Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar dinyatakan sebagai bagian jaringan teroris.

JI juga diyakini sebagai organisasi induk yang berada di balik kasus Bom Bali I dan II, dan Bom Kedutaan Besar Australia.
sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment