MENGUNGKAP KISAH TENTARA BAYARAN RUSIA YANG TEWAS DI SURIAH

Kematian sejumlah petempur asal Rusia di Suriah pada 7 Februari lalu mengungkap aksi kelompok tentara bayaran di negara Timur Tengah tersebut. Beberapa laporan menyebutkan lebih dari 100 warga Rusia tewas dalam satu pertempuran, namun secara resmi dinyatakan “puluhan” warga Rusia tewas atau cedera.

BBC Rusia menyelidiki bagaimana tentara bayaran asal Rusia tewas di Suriah dan di mana tepatnya.

Pada September lalu, Nina Atyusheva menerima sebuah panggilan telepon yang memberitahunya bahwa putranya, Yevgeny Alikov, telah tewas di Suriah.

Sepekan kemudian, seorang pria tiba di rumah Nina yang terletak di kota kecil Severoonezhsk.

Dia sengaja berkendara sejauh 2.100 kilometer ke bagian utara Rusia demi membawa peti mati berisi jenazah Yevgeny yang Nina panggil dengan sebutan “bocah cilik”.

Bersama peti mati, pria itu juga membawa uang jaminan kematian sebanyak lima juta rubel (Rp1,2 miliar). Tumpukan uang pecahan 5.000 rubel itu dia letakkan di meja dapur.

BBC berupaya menghubungi pria tersebut, namun siapapun yang menerima panggilan telepon mengaku orang lain dan tidak tahu-menahu soal petempur Rusia di Suriah.

‘Mama, saya pergi ke garis pertempuran’

Tidak banyak yang terjadi di kota Severoonezhsk, kawasan Arkhangelsk, bagian utara Rusia. Kota itu begitu terpencil dan satu-satunya penanda yang menonjol adalah blok apartemen setinggi lima lantai di bantaran Sungai Onega.

Yevgeny menimba ilmu di St Petersburg dan, setelah menikah, pindah ke Moskow untuk hidup bersama istri dan ketiga anaknya.

Nina mengatakan bahwa antara 2014 dan sebelum pergi ke Suriah, Yevgeny bertolak ke Ukraina timur beberapa kali. Dia bertempur bersama kelompok separatis pro-Rusia di Luhansk.

Dari Ukraina, Yevgeny menjalani pelatihan selama sebulan di Rostov-on-Don sebelum dikirim ke Suriah.

Jejak ini klop dengan laporan sejumlah media mengenai keberadaan sejumlah petempur Perusahaan Militer Swasta (PMC) yang berlatih di kawasan Krasnodar dan dikirim ke Suriah menggunakan pesawat militer dari Rostov.

Yevgeny tiba di Suriah musim panas lalu, sebagaimana tercatat pada paspor yang diberikan kepadanya pada 16 Juni 2017. Salah satu dokumen yang diterima ibunya setelah dia meninggal dunia menunjukkan nomor identifikasi M-3601.

Identitas seorang tentara yang diberikan Kementerian Pertahanan Rusia berupa satu huruf dalam alfabet Rusia diikuti dengan enam digit angka.

Adapun identitas tentara bayaran di Suriah serupa dengan itu, namun angka yang diberikan hanya berjumlah empat digit.

Selama di Suriah, Yevgeny mengirim serangkaian surat kepada ibunya.

“Mama, saya pergi ke garis pertempuran,” tulis Yevgeny dalam salah satu surat, seraya menambahkan pasir di sana begitu mengkilau sehingga dia harus memakai kacamata hitam.

Yevgeny hanya dua bulan di Suriah. Pada 2 September, dia tewas dibunuh dekat Kota Tiyas, Provinsi Homs.

Pada akta kematian disebutkan Yevgeny meninggal dunia akibat “luka tembak di rongga perut”.
Image caption Yevgeny menerima dua medali dari perusahaan militer swasta bernama Wagner.

Setelah kematian Yevgeny, Nina tak hanya diberi uang, tapi juga dua medali dari perusahaan Wagner yang memperkerjakan anaknya. Satu medali untuk “kepahlawanan dan kegigihan dalam bertempur”, lainnya untuk “darah dan keberanian”.

Nina menyebut putranya sebagai pria dan ayah yang baik. “Semua orang menangis ketika mereka membawanya pulang”.

Uang jaminan kematian dari asuransi Yevgeny dia masukkan ke rekening cucunya karena dia menebak Yevgeny pasti menginginkan hal yang sama.
Prajurit Nomor 77

Beragam dokumen yang diterima Nina dan diserahkan ke BBC Rusia menunjukkan setidaknya 54 warga Rusia tewas di Suriah pada September 2017. Jumlah itu melampaui angka kematian yang dipublikasikan pemerintah Rusia selama 3,5 tahun terlibat dalam perang di Suriah.

Investigasi kantor berita Reuters memperlihatkan bahwa selama sembilan bulan pertama pada 2017, setidaknya 131 warga Rusia tewas di Suriah.

Investigasi itu turut mengutip akta kematian seorang tentara bayaran asal Rusia, Sergei Poddubny.

Poddubny meninggal dunia pada 28 September di kota yang sama tempat Yevgeny tewas, yaitu Kota Tiyas.

Angkatan Udara Suriah punya pangkalan di Tiyas dan ada sejumlah laporan pertempuran di sana.

Akta kematian Poddubny, yang ditandatangani Sekretaris Kedutaan Rusia, Zaur Guseinov, menyebut dia terbakar sampai meninggal.

Lebih lanjut, akta kematian Poddubny bernomor 131. Berdasarkan panduan Kementerian Kehakiman Rusia, akta kematian yang dirilis kedutaan disusun sesuai dengan urutan nomor, dimulai dari angka nol pada awal tahun.
Image caption Akta kematian Yevgeny Alikov menunjukkan dia tewas di Kota Tiyas pada 2 September akibat luka tembak.

Akta kematian Yevgeny Alikov, yang tewas pada 2 September, bernomor 77. Artinya, jumlah kematian warga Rusia di Suriah sepanjang September 2017 sedikitnya berjumlah 54 orang (yang merupakan selisih dari 131 dan 77).

Konsulat Rusia tidak mencatat kematian personel militer, hanya warga sipil. Namun, tidak ada satu insiden pun yang menjelaskan mengapa ada begitu banyak jumlah warga sipil Rusia yang tewas di Suriah.

Baru kemudian pemerintah Rusia mengakui “mungkin ada lima” sukarelawan asal Rusia yang tewas setelah serangan udara AS pada 7 Februari lalu.

Lantas, pada 20 Februari, pemerintah menyatakan “lusinan” warga Rusia tewas atau terluka dalam “sebuah bentrokan” dan mereka bukanlah tentara reguler. Namun, pemerintah menolak memaparkan secara detil.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, hanya 44 personel militer yang tewas di Suriah.

Berjuang demi pengakuan

Pada meja dapur Nina terdapat tumpukan permintaan informasi dan jawaban resmi yang ditandai dengan cap biru.

Dia kini punya satu tujuan: mendapat pengakuan resmi pemerintah bahwa putranya tewas demi negaranya.

Rahang Nina bergetar saat mengatakan, “Saya ingin menanyakan ini: dengan cara apa seorang anak dikirim pasukan bersenjata yang berbeda, yang pergi sebagai sukarelawan?”

Meski Kremlin menolak mengakui kematian putranya, Nina mendapat sokongan pemimpin daerah. Di meja dapur itu, Nina didampingi pemimpin distrik setempat, Galina Staritsyna.

“Dia salah seorang dari kami. Kami sedang mengambil langkah-langkah dan menyediakan sokongan. Ini bukan lagi untuk didiskusikan,” kata Staritsyna.

Foto Yevgeny kini terpampang di museum setempat bersama dengan foto para penduduk kota yang tewas di Chechnya dan Afghanistan.

Dewan Kota juga menolong dengan menerbitkan obituari singkat di halaman terakhir koran lokal—di samping iklan tawaran anak anjing gratis.

Nina berharap pemerintah tak hanya mengakui kematian putranya, tapi juga kematian seluruh tentara bayaran di Suriah.

“Ini tidak adil. Dia tidak meninggal dalam pertikaian di gang, tapi di pertempuran. Saya menginginkan semacam apresiasi atau ucapan terima kasih untuknya dari pemerintah.”

“Saya tidak meminta sesuatu yang luar biasa. Atau mungkin dia meninggal sia-sia? Saya tidak tahu lagi,” tutup perempuan pensiunan itu.
sumber: bbc
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

BARESKRIM TANGKAP 18 ORANG PENYEBAR HOAX DAN UJARAN KEBENCIAN

Jakarta, CNN Indonesia — Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal (Dittipidsiber Bareskrim) menangkap sebanyak 18 orang terkait kasus dugaan ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong alias hoaks, sejak awal tahun ini.

“Itu hanya khusus di Siber Bareskrim Polri,” kata Kepala Subdirektorat I Dittipidsiber Bareskrim Polri Komisaris Besar Irwan Anwar di kantornya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (21/2).

Dia menerangkan, kebanyakan isu yang disebarkan oleh para pelaku ujaran kebencian dan berita bohong melalui media sosial antara lain seputar penculikan ulama, guru mengaji, juga muazin.

Selain itu, lanjutnya, terdapat juga kasus penghinaan tokoh agama, penguasa atau badan hukum, hingga bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Menurut Irwan, 18 tersangka itu terdiri dari 15 kasus berbeda. Lima kasus di antaranya merupakan berita bohong terkait ulama dengan jumlah tersangka sebanyak enam orang.

Kemudian, lanjutnya, ada tiga kasus ujaran kebencian dan berita bohong terkait Presiden Joko Widodo dengan jumlah tersangka sebanyak tiga orang. Lalu, empat kasus berita bohong tentang anggota dewan dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan total empat tersangka dicokok.

Berikutnya, sebanyak tiga kasus ujaran kebencian dan berita bohong kepada kelompok tertentu dengan jumlah tersangka sebanyak lima orang.

Irwan menerangkan, dari 18 tersangka yang ditahan, sembilan di antaranya berasal dari Jawa Barat. Sementara, lima lainnya dari Jakarta, satu dari Banten, satu Lampung, dan dua Sumatera Utara.

“Direktorat siber tidak menemukan adanya hubungan dari para tersangka, namun biasanya mereka menyebarkan berita bohong itu ke Facebook dari grup WhatsApp tertutup mereka,” bebernya.

Menurutnya, seluruh tersangka dijerat Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektrpnik (ITE) dengan ancaman penjara tiga tahun. (eks)
sumber: cnnindonesia
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

RIZIEQ (LAGI-LAGI) ‘BATAL’ PULANG, AMIEN RAIS: ‘JOKOWI JANGAN MACAM-MACAM’

Bandara Soekarno Hatta dan Masjid Baitul Amal di dekatnya, sudah sepi dari para pendukung Rizieq Shihab, setelah pendiri Front Pembela Islam (FPI) itu dipastikan batal pulang ke Indonesia pada Rabu (21/02) pagi, walau sudah dibentuk panitia penyambutannya.

“Batal,” kata pengacara Rizieq, Kapitra Ampera, kepada BBC Indonesia, saat dimintai konfirmasi mengenai kepulangan Rizieq Shihab.

“Belum waktunya,” timpalnya, saat ditanya mengapa Rizieq membatalkan kepulangan ke Indonesia.

Beberapa menit menjelang pukul sembilan pagi, massa pendukung Rizieq Sihab sudah tak tampak di terminal kedatangan luar negeri Bandara Soekarno Hatta, lapor wartawan BBC Indonesia Oki Budhi. Aktivitas bandara berjalan normal, meski beberapa mobil polisi masih berjaga.

Massa juga sudah meninggalkan Masjid Baitul Amal, sejak pukul sembilan pagi, setelah mendengar kabar Rizieq Shihab batal kembali ke Indonesia.

Sebelumnya, berbagai pihak, khususnya panitia penyambutan kepulangannya menyatakan bahwa pesawat yang membawa pulang Rizieq Shihab akan mendarat di Cengkareng pukul 09:20, Rabu pagi.

Para pendukungnya mendatangi Masjid Baitul Amal, Cengkareng, bahkan sejak semalam sebelumnya, dengan rencana untuk berjalan kaki ke bandara pada waktunya.

Namun kemudian pantia penyambutan mengumumkan pembatalannya setelah melakukan percakapan telepon dengan Rizieq Shihab. Kemudian Rizieq Shihab menyampaikan seruan kepada pendukungnya melalui telepon, yang diperdengarkan melalui pengeras suara masjid sebagaimana dilaporkan berbagai media.

“Walaupun saya senantiasa beritikad untuk pulang pada hari ini, jaga-jaga jika di menit terakhir bisyarah sekeluarga bisa segera pulang,” katanya.

“Namun sampai saat ini saya belum mendapatkan bisyarah yang bagus, apalagi bisyarah yang menggembirakan,” ujar Rizieq, seperti dikutip Detik.com.

“Jadi hari ini saya harus menunda dulu kepulangan saya,” lanjutnya.

Ini merupakan pembatalan kelima sejak ia memutuskan tidak pulang ke Indonesia usai umrah April tahun lalu, menghindari pemeriksaan polisi terkait dugaan chatting dengan terduga Firza Hussein yang dianggap melanggar UU Pornografi, dan dibantahnya.

Kali ini pun ia tidak memberi kepastian kapan akan benar-benar pulang.

“Karena harus menunggu bisyarah sehingga pulang di waktu yang tepat dan saya akan tetap istikharah mohon petunjuk Allah SWT agar dapat bisyarah dan bisa. Jika seluruhnya sudah dapat keputusannya, maka saya sendiri yang akan mengumumkan kepada umat Islam di Indonesia tentang kepulangan saya Insya Allah,” papar Rizieq.

Dalam seruan lewat telepon dari Arab Saudi itu, Rizieq Shihab juga tidak menyinggung kasus hukum yang membelitnya itu.

Justru hal itu disinggung sebelumnya oleh Amien Rais, pendiri Partai Amanat Nasional dan mantan Ketua MPR.

“Tuduhan pornografi itu dibanding dengan prostitusi Alexis tidak ada seperseribunya kalau dibandingkan,” kata Amien Rais dalam jumpa pers Persaudaran Alumni 212, selasa (20/2).

‘Jokowi, hati-hati,’ kata Amien Rais

Dalam jumpa pers itu Amien Rais yang diperkenalkan sebagai Pembina Persaudaraan Alumni 212, memperingatkan pemerintahan Joko Widodo untuk ‘tidak takabur dan jumawa’ dalam menangani Rizieq Shihab.

Pembina Persaudaraan Alumni 212, Amien Rais, bahkan memperingatkan Presiden Joko Widodo.

“Jadi ini langsung Pak Jokowi saya sampaikan: hati-hati. Anda adalah lurah negeri ini, beri tahu aparat keamanan jangan jumawa, jangan takabur, karena kita juga pemilik sah negeri ini. Negeri ini milik kita semua, jadi jangan macam-macam,” kata Amien Rais, sebagaimana dilaporkan wartawan BBC Tito Sianipar.

Dalam jumpa pers itu, Amien Rais dan para tokoh PPA 212 lain duduk di depan spanduk besar bergambar Rizieq Shihab, yang antara lain bertuliskan ‘kembalikan imam besar kami ke Indonesia.’ Tidak jelas kepada siapa seruan ‘kembalikan’ itu diarahkan, karena Rizieq Shihab sendiri yang memutuskan untuk tidak pulang sejak April lalu, dan pemerintah dan aparat Indonesia justru menyerukan kepulangannya.

Tahun lalu, polisi menetapkan status tersangka kepada Rizieq Shihab untuk sejumlah perkara pidana. Selain dugaan pornografi bersama tersangka lain Firza Husein, ada pula kasus penghinaan dasar negara yang kasusnya ditangani Polda Jawa Barat.

Persaudaraan Alumni 212 juga menuntut pemerintah untuk tidak menangkap Rizieq Shihab ketika tiba di Tanah Air. Front Pembela Islam (FPI) bahkan mengajak anggota-anggotanya untuk melindungi Shihab jika ditangkap aparat setibanya di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang.

“Kalau polisi ambil paksa, kami akan ambil paksa kembali imam kami,” kata Ketua Persaudaraan Alumni 212, Slamet Maarif, dalam konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah, Jakarta, Selasa (20/2).

Kelompok Persaudaraan 212 juga membentuk panitia penyambutan imam besar (PPIB) Habib Rizieq untuk menyambut di bandara. Mereka menyatakan akan melindungi Rizieq jika aparat menangkapnya.

Persaudaraan Alumni 212 menyerukan pemerintah untuk bisa memfasilitasi dan menjamin keamanan Rizieq yang hendak pulang ke Indonesia.

Polisi sendiri sebelumnya mengaku belum bisa memastikan apakah Rizieq akan jadi pulang ke Indonesia. Juru bicara Mabes Polri, Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, juga tidak bisa memastikan apakah langsung menangkap Rizieq atau tidak.

“Tergantung situasi,” kata Setyo.

Massa berdatangan ke sekitar bandara

Menurut Slamet, massa pendukung Rizieq sudah mulai berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia sejak Selasa (20/02) malam. Mereka ada yang berasal dari Lampung, Madura, Banten, Surabaya, hingga Kalimantan.

Mereka terkonsentrasi dan berkumpul di Masjid Baitul Amal, Cengkareng. Rencananya mereka menginap di sana untuk berjalan kaki ke Terminal 2D menjemput Rizieq yang diperkirakan pesawatnya mendarat pukul 09.00.

“Malam ini kita buat tabligh akbar dan istigosah di sana sampai besok kita jemput Habib Rizieq di bandara. Massa akan terpusat di sana,” ujar Slamet, yang juga juru bicara Front Pembela Islam (FPI).

“Kami punya kewajiban untuk menyambut dan mengawal beliau,” kata Slamet.

Koordinator lapangan penjemputan Rizieq, M Rifky mengatakan bahwa mereka tidak akan mundur meski akan dihadang aparat. Mereka berusaha untuk kooperatif dengan aparat.

“Kami berharap Habib tiba tanpa ada korban dan gesekan. Kami tidak akan memulai, tapi jangan dimulai (oleh aparat) juga. Kami berharap tidak ada korban dan tidak ada darah (yang tumpah),” kata Ekki.

Perihal menjemput Rizieq, menurut dia, tidak perlu ijin polisi karena mereka bukan berdemo. Ia menyamakan penjemputan ini sama seperti menjemput kerabat yang pulang dari ibadah haji maupun umrah di luar negeri.
Hak atas foto ROY/AFP/Getty Images
Image caption Sejumlah anggota FPI dan pendukung Rizieq Shihab bersiap menyambut kedatangannya, yang lagi-lagi batal.

Bagaimana kepastian Rizieq pulang sekarang?

Seorang diplomat Indonesia yang bertugas di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah mengaku tidak mengetahui rencana kepulangan Rizieq tersebut. “Saya belum punya infonya,” kata dia yang enggan disebutkan namanya.

FPI sendiri mengaku menyiapkan semua penjemputan itu untuk menyambut imam mereka Rizieq Shihab yang berencana pulang. Kapan Rizieq bisa dipastikan akan tiba di Indonesia, FPI juga tidak bisa memastikan.

“Ketika Habib Rizieq Shihab mengatakan pulang, kami siap. Sebaliknya, ketika tidak jadi pulang, kami pun akan sami’na waatho’na. Sampai detik ini belum ada ucapan beliau akan batal pulang,” kata Slamet.

Hingga rencana kepulangan ini, sudah ada beberapa kali pihak FPI mengklaim bahwa Rizieq akan pulang karena dicari-cari aparat keamanan. Pertama adalah pada Juli 2017, kemudian saat bulan puasa tanggal 12 Juni 2017, lalu September 2017.

Ketika brlangsung ‘reuni dan musyawarah nasional aksi 212,’ pada 2 Desember 2017, Rizieq juga disebutkan akan pulang . Namun semuanya tidak terbukti.

Menurut Slamet, yang membedakan kali ini adalah sebelumnya tidak ada dibentuk panitia penjemputan. Kedua, juga tidak ada pengerahan massa ke sekitar bandara.
sumber: bbc
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

ICW: PERNYATAAN FAHRI HAMZAH PERSIS CALON TERSANGKA KPK YANG KEPEPET

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah meminta Polri mengusut KPK lantaran menduga KPK berskandal dengan eks Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin. Koordinator Divisi Investigasi ICW Febri Hendri menyebut pernyataan Fahri layaknya calon tersangka KPK.

“Pernyataan Fahri yang meminta Polisi usut kongkalingkong KPK dan Nazaruddin sama persis seperti ‘pernyataan calon tersangka KPK yang sedang kepepet’. Dulu, hal serupa juga dilakukan oleh Setnov melalui pengacaranya yang mengancam melaporkan KPK ke polisi melalui pengacara jika terus menyeret Sentnov jadi tersangka,” kata Febri ketika dihubungi, Selasa (20/2/2018).

Menurut Febri, Fahri jangan hanya berpolemik di media. Sebaiknya, Fahri disarankan Febri melapor langsung ke polisi soal tuduhan skandal KPK-Nazaruddin.

“Jangan hanya buat pernyataan di publik saja, tidak baik pejabat negara mengumbar pernyataan yang belum terbukti benar atau tidaknya suatu tindak pidana. Bagi kami, Fahri Hamzah adalah pejabat negara, tapi banyak pernyataan tidak penting yang diumbarnya ke publik,” ucap dia.

Sebelumnya Fahri menyebut ada skandal di dalam pemberantasan korupsi oleh KPK. Fahri pun berharap Kepolisian RI dapat mengusut lebih dalam kasus korupsi yang dilakukan Nazaruddin. Ia pun menyatakan bersedia bersaksi jika kepolisian mau mengusut hal tersebut.

“Ini saya sebut skandal pemberantasan korupsi. Ini skandal. Pemberantasan korupsinya sendiri skandal. Korupsi itu sekarang sumbernya ini (menunjuk kumpulan kasus korupsi Nazar). Ini disebut nyanyian Nazaruddin,” kata Fahri di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

“Kalau polisi menjamin mau mengusut ini tuntas skandal ini, saya akan datang melaporkan tidak saja bahan yang saya punya, bahan-bahan yang saya simpan saya bisa laporkan dan saya mau bersaksi di kepolisian,” imbuh Fahri.(gbr/ams)
sumber : detik
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

SAUDI TV GUNAKAN BAHASA INDONESIA TAHUN DEPAN

Riyadh (ANTARA News) – Stasiun televisi milik pemerintah kerajaan Arab Saudi, Saudi TV, siap menggunakan tambahan tujuh bahasa Asing termasuk Bahasa Indonesia, kata Wakil Presiden Departemen Teknik Saudi TV, Samir Asiri, kepada wartawan senior Indonesia di Riyadh, Selasa.

Stasiun TV pemerintah kerajaan Arab Saudi tersebut akan menggunakan Bahasa Indonesia karena negara berpenduduk Islam terbesar di dunia itu memiliki populasi yang besar dan merupakan salah satu negara Islam yang penting, kata Samir.

“Indonesia dan Saudi Arabia memiliki hubungan yang sangat mendalam yang telah dibangun oleh pemimpin kedua negara tersebut,” kata Samir.

Samir yang juga pernah berkunjung ke Indonesia mengatakan pihaknya setiap tahun mengundang media dari berbagai negara termasuk Indonesia utamanya untuk meliput pelaksanaan haji di Saudi Arabia.

“Kami juga berencana untuk melakukan kerjasama dengan media di Indonesia antara lain dalam pertukaran program televisi,” katanya.

Sebelum ada kerja sama, Samir mengatakan media Indonesia bisa mengambil berita atau tayangan Saudi TV terutama tentang kegiatan pelaksanaan haji dan umrah melalui internet secara gratis.

Selain Bahasa Indonesia, menurut Samir, tahun depan Saudi TV juga akan menggunakan bahasa asing lain seperti bahasa Spanyol, Portugal serta bahasa-bahasa Afrika.

Samir menjelaskan bahwa penambahan beberapa bahasa asing tersebut merupakan bentuk dukungan Saudi TV bagi suksesnya Visi 2030 Saudi Arabia.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan dukungannya bagi Visi 2030 Saudi Arabia tersebut yang telah dilansir oleh Putra Mahkota Kerajaan tersebut, Muhammad bin Salman.(Ant)
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

FADLI ZON NILAI PASAL PENGHINAAN DPR BEDA DENGAN PRESIDEN

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pasal contempt of parliament atau penghinaan terhadap parlemen di Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) berbeda dengan aturan pasal penghinaan presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di RKUHP diatur dalam pasal 263-264. Pasal itu dikritik oleh publik termasuk Fadli Zon karena dianggap mengancam demokrasi.

Di sisi lain, Fadli tak mengambil sikap tegas terhadap pasal penghinaan terhadap parlemen di UU MD3. Padahal, publik juga mengkritik pasal itu karena dianggap bisa mengekang kebebasan berpendapat atau kritik terhadap dewan.

“Ya sebenarnya harus dibedakan, kalau itu terkait merendahkan interpretasinya itu mungkin ini kan belum, apa didalami seperti apa penjelasannya,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/2).

Pasal penghinaan parlemen diatur di Pasal 122 poin k dalam UU MD3. Beleid pasal itu menyebut Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Fadli menilai Pasal 122 itu tidak mempersoalkan kritik atau masukan kepada parlemen. Menurutnya, kritik sekeras apapun kepada DPR tidak ada masalah.

“Menurut saya anggota DPR itu harus tahan, punya daya tahan menerima kritik dan sebagainya. Jadi bukan memagari dari hal itu,” katanya.

Fadli berpendapat, pasal ini lebih ditujukan terhadap penghinaan kepada lembaga DPR. Publik pun dipersilakan jika akan menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

Nantinya, Fadli mengatakan jika diuji materi maka MK bisa memberikan batasan tentang frasa merendahkan dalam pasal tersebut yang dianggap menimbulkan interpretasi luas.

“Mungkin kalau di judicial review MK memberi batasan-batasan. Termasuk penghinaan, itu kan susah. Orang memposting meme itu bisa dianggap penghinaan, kalau itu delik aduan. Kalau ini menjadi delik umum lebih berbahaya lagi,” kata Fadli.(wis)
sumber: cnnindonesia
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

FAHRI BEDA SIKAP SOAL PASAL PENGHINAAN PARLEMEN DAN PRESIDEN

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak mempersoalkan pasal penghinaan parlemen dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), meski selama ini dirinya dikenal kritis terhadap pasal penghinaan presiden dalam draf Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Fahri, pasal penghinaan parlemen atau contempt of parliament lebih menekankan aspek DPR sebagai lembaga. Hal itu disebutnya berbeda dengan pasal penghinaan presiden yang menurutnya lebih menekankan pada sosok presiden atau individu.

“Kalau KUHP itu yang mau disakralkan manusia bernama Presiden. Kalau lembaga DPR sebagai pengawas, bukan manusia-manusianya,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/2).

Penghinaan parlemen diatur dalam Pasal 122 poin k Undang-undang MD3. Beleid pasal itu menyebut Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Fahri tak memungkiri ada penekanan pada aspek individu dalam pasal penghinaan parlemen. Namun, menurut dia, hal itu tetap berbeda dengan penekanan individu (presiden) dalam pasal penghinaan presiden.

Salah satu perbedaan terkait mekanisme pengusutan terhadap pendapat yang dianggap menghina.

Dalam pasal penghinaan parlemen, kata Fahri, seorang anggota DPR yang merasa dihina harus terlebih dulu mengadu atau melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Anggota maksudnya begini, MKD sebagai hukum acara. Misalnya, anda memfitnah saya dan menurut saya anda sudah keterlaluan. Saya lapor Anda ke MKD, bukan anda yang memfitnah tapi anda melaporkan saya ke MKD,” kata Fahri.

“Lalu kita dipanggil MKD dan saya melakukan klarifikasi, di situ anda ketemu. Anda ternyata memfitnah, saya boleh memproses Anda,” imbuhnya.

Fahri menyebut mekanisme itu sebagai delik aduan yang tidak ada dalam pasal penghinaan presiden.

“Misal saya menulis di Twitter langsung saya ditangkap, atau menulis tentang presiden, langsung Anda ditangkap karena menghina presiden,” ujar Fahri.

Penghinaan presiden dalam draf RKUHP diatur dalam Pasal 239 ayat (1).

Disebutkan dalam pasal itu bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wapres, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta).

Pasal 239 Ayat (2) menyebutkan, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri.

Pada Senin (5/1), DPR dan Pemerintah menyepakati pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bersifat delik umum. Artinya, proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban. Lama hukuman pun bisa dikurangi.

Pimpinan sidang sekaligus Ketua Panitia Kerja RKUHP di DPR, Benny K. Harman, sepakat untuk mengikuti usulan Pemerintah yang ingin menjadikan pasal itu sebagai delik umum.

“OK, kalau gitu ini tetap menjadi delik umum ya,” ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/2). Ia memberi catatan bahwa pasal itu akan dibahas kembali di tingkat Panja RKUHP.

Dengan ditetapkan sebagai delik umum, konsekuensinya aparat akan memproses kasus tersebut dengan atau tanpa pengaduan dari korban.

Harkristuti Harkrisnowo, perwakilan ahli tim Pemerintah menyatakan delik umum harus diterapkan dalam pasal tersebut karena pasal tentang penghinaan terhadap kepala atau wakil kepala negara sahabat bersifat delik umum.

Ia khawatir akan timbul diskriminasi terhadap kepala negara Indonesia jika tidak setara dengan pasal penghinaan terhadap kepala negara asing.

“Saya merasa kita kok agak diskriminatif, ya. Presiden sendiri tidak dihormati, tapi Presiden asing kita sembah-sembah,” ujar Harkristuti. (wis)
sumber: cnnindonesia
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

REFLY HARUN: JIKA TAK MAU DIKRITIK, JANGAN JADI ANGGOTA DPR

Jakarta, CNN Indonesia — Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengkritik pasal penghinaan terhadap anggota parlemen dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Menurutnya, anggota dewan membentengi diri mereka dari kritik melalui pasal itu.

Pasal 122 UU MD3 diklaim akan berfungsi menjaga kehormatan dan marwah lembaga serta anggota DPR.

“Kalau tidak mau dikritik ya jadi orang biasa saja, tidak ada yang mengkritik,” ujar Refly ketika berbincang dengan cnnindonesia.com.

Menurutnya, kritik terhadap anggota dewan merupakan hal biasa dan bentuk hukum keseimbangan. Setiap anggota dewan difasilitasi negara dalam bentuk gaji serta kesempatan ke luar negeri untuk bekeja.

Kritik juga merupakan bentuk masukan bagi anggota parlemen sehingga dapat bekerja lebih baik. Masyarakat juga dapat menilai keseimbangan dari fasilitas yang diterima serta kinerja selama ini.

“Itu hukum keseimbangan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin dia berpotensi dikritik. Jadi kalau dikritik ya wajar sesuai dengan fasilitas dan kekuasaan yang mereka terima,” tutur mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini.

Ia juga menyoroti tidak jelasnya standar seseorang merendahkan anggota dewan dan mengajukan proses ke kepolisian sebab DPR tak punya kewenangan memproses hukum.

“Kalau saya dalam debat bilang anggota DPR ini tidak punya otak dan dalam konteks ketidaktahuan dia terhadap satu hal atau kekeliruannya. Apa kemudian saya merendahkan martabat yang bersangkutan dan bisa dikriminalkan? Kan bahaya,” ucap mantan Staf Ahli Presiden ini.

Pasal penghinaan parlemen diatur dalam Pasal 122 poin k dalam UU MD3. Beleid pasal itu menyebut Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pasal ini lebih ditujukan terhadap penghinaan kepada lembaga DPR. Publik pun dipersilakan jika akan menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, jika diuji materi maka MK bisa memberikan batasan tentang frasa merendahkan dalam pasal tersebut yang dianggap menimbulkan interpretasi luas.

“Mungkin kalau di judicial review MK memberi batasan-batasan. Termasuk penghinaan, itu kan susah. Orang memposting meme itu bisa dianggap penghinaan, kalau itu delik aduan. Kalau ini menjadi delik umum lebih berbahaya lagi,” kata Fadli. (pmg)
sumber: cnnindonesia
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

TUJUH PERKARA PIDANA YANG MEMBELIT RIZIEQ SHIHAB

Keberadaan Rizieq Shihab masih menjadi tanda tanya, walau Polri telah menerbitkan ‘surat perintah membawa’ dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Pornografi lewat pesan WhatsApp—salah satu dari sejumlah perkara yang membelitnya.

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu tercatat menghadapi tujuh kasus pidana, tiga di antaranya ditangani Kepolisian Daerah Jawa Barat. Berikut uraiannya:

Kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno

Putri mendiang Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri, melaporkan Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri, 27 Oktober 2016 lalu, dengan tuduhan pencemaran nama baik Soekarno. Laporan Sukmawati itu berdasarkan ceramah Rizieq saat tabligh akbar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, 2011 silam.

Kasus itu kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat pada 20 November 2016, dengan alasan tempat kejadian perkata berada di wilayah Jawa Barat.

Rizieq Shihab diduga melanggar Pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal.

Kasus dugaan penodaan Pancasila

Seperti kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno, kasus dugaan penodaan Pancasila juga dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri.

Rizieq Shihab diduga melanggar Pasal 154a KUHP dan/atau Pasal 320 KUHP dan/atau Pasal 57a juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Dua bulan setelah dilimpahkan dan beberapa kali dilakukan pemeriksaan serta gelar perkara, Polda Jabar menetapkan Rizieq sebagai tersangka, pada 30 Januari 2017.

Polda Jabar kemudian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, 2 Mei 2017. Saat ini, berkas tersebut masih diteliti oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar.

“Tanggal 2 Mei yang lalu sudah terima berkas (perkara Rizieq Shihab) dari Polda Jabar, masih dalam tahap penelitian berkas oleh tim JPU,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Raymond Ali kepada wartawan di Bandung, Julia Alazka.

Berdasarkan KUHAP, Raymond menjelaskan, tim JPU memiliki waktu 14 hari untuk meneliti berkas. Setelah jangka waktu tersebut, JPU akan memberikan petunjuk kepada penyidik Polda Jawa Barat mengenai status berkas perkaranya.

“Jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak memberikan petunjuk, maka berkas akan dianggap lengkap atau P21. Maka itu, penuntut umum besok akan memberikan kepastian terkait hasil penelitian berkas tersebut kepada penyidik,” tutur Raymond.

Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat melaporkan Rizieq Shihab ke Polda Jawa Barat karena dianggap telah menghina dan melecehkan budaya Sunda, pada 24 November 2015.

Habib Rizieq diduga melanggar UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pelaporan kasus tersebut didukung 15 organisasi lainnya. Mereka menuntut Rizieq meminta maaf kepada rakyat Jawa Barat.

Pelaporan itu buntut dari ucapan Rizieq yang memplesetkan salam orang Sunda “Sampurasun” menjadi “Campur Racun”. Kata plesetan itu diucapkan Rizieq saat berceramah di Purwakarta, pada 13 November 2015.

Proses hukum kasus tersebut sempat terhenti selama lebih dari setahun. Namun Polda Jabar kembali menangani kasus itu seiring desakan dari pihak pelapor. Saat ini, kasus tersebut masih tahap penyelidikan penyidik Polda Jabar.

“Kasus Sampurasun masih lidik, unsur-unsur (pidana)nya belum dapat,” ujar Kabidhumas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus.

Lamanya proses penyelidikan kasus tersebut, menurut Yusri, karena penyidik masih berusaha mencari bukti-bukti.

“Masih dicari bukti-buktinya,” kilahnya.

Kasus dugaan penodaan agama

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan Rizieq Shihab atas dugaan pelanggaran Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama, pada 26 Desember 2016.

Laporan itu tertuang dalam surat laporan polisi dengan nomor LP/6344/XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus.

Rizieq dilaporkan atas video yang beredar di media sosial berisi ceramahnya yang disebut berlangsung di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada 25 Desember 2016.

Dalam ceramah itu, Rizieq dianggap menyinggung keyakinan umat Kristiani. Salah satu kalimat dalam video ceramah yang dipermasalahkan berbunyi “Kalau Tuhan beranak, terus bidannya siapa?”

PMKRI menyatakan belum menerima surat peningkatan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kasus dugaan penyebaran konten pornografi

Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi, melaporkan Rizieq Shihab atas dugaan penyebaran konten berbau pornografi ke Polda Metro Jaya, pada 30 Januari 2017.

Rizieq diduga melanggar Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 dan/atau Pasal 32 Undang-undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pemeriksaan pertama Rizieq dijadwalkan pada 25 April 2017. Sementara surat panggilan kedua telah dilayangkan pada 8 Mei 2017 atau dua hari sebelum jadwal pemeriksaan. Namun, Rizieq Shihab tak kunjung memenuhi panggilan tersebut.

Setelah mangkir dua kali, kini polisi menempuh langkah ketiga.

“Kepolisian sudah menerbitkan ‘surat perintah membawa’. Jadi surat itu nanti dibawa penyidik untuk mencari Pak Rizieq. Kalau misalnya tidak ketemu, nanti akan kita evaluasi apa yang akan kita tindaklanjuti ke depan,” kata Kepala Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono kepada BBC Indonesia, Senin (15/05).

Kasus dugaan penyebaran pornografi berupa percakapan seks yang diduga melibatkan Rizieq Shihab dan perempuan Firza Husein.

Kasus palu arit dalam uang baru

Dua lembaga swadaya masyarakat, yakni Jaringan Anti Intelektual Muda (Jimef) dan Solidaritas Merah Putih (Solmet) melaporkan Rizieq Shihab atas ceramahnya tentang logo palu arit dalam uang baru yang diunggah ke Youtube oleh akun FPI TV pada 25 Desember 2016 lalu.

Rizieq diduga melanggar pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 juncto, serta pasal 45 ayat 2 UU ITE. Laporan atas nama Jimaf dibuat atas nama Herdiyan dan diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP 92/i/2017/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 8 Januari 2017.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, kasus itu sudah naik ke tingkat penyidikan sejak 22 Januari 2017 lalu.

Kasus dugaan penyebaran kebencian

Dua lembaga, yakni Student Peace Institute dan Rumah Pelita (forum mahasiswa-pemuda lintas agama), melaporkan Rizieq dengan tuduhan menyebarkan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.
sumber: bbc
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

RIZIEQ SHIHAB (LAGI-LAGI) DINYATAKAN AKAN PULANG, RABU BESOK

Ketua panitia penjemputan Rizieq Shihab Eggi Sudjana kembali menyatakan bahwa tokoh mereka akan mendarat di Jakarta pada Rabu (21/02) pagi. Sebelumnya, saat foto e-ticket dengan nama Rizieq Shihab beredar pekan lalu, Eggi sempat membantah kabar kepulangan tersebut dan mengatakan bahwa foto tiket itu adalah hoax.

“Insya Allah, jadi,” kata Eggi.

Dia menolak menyebut nama maskapai dengan alasan bahwa dia tidak diberitahu, namun tahu soal jam kedatangan, yaitu 09.20 WIB

Menurut situs penerbangan FlightStats, maskapai yang akan tiba di bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (21/02) pagi pada sekitar waktu tersebut adalah Garuda Indonesia dari Jeddah.

Eggi mengatakan bahwa penyambutan terhadap kedatangan Rizieq Shihab nanti akan “biasa-biasa saja”.

“Seperti orang pulang haji, orang umroh, disambut keluarga. Nah karena dia imam, disambut pengikutnya, wajar saja,” kata Eggi.

Meski begitu, Eggi mengatakan dia meminta agar polisi tidak langsung menangkap Rizieq Shihab setelah kedatangannya.

“Harus digarisbawahi, Pasal 28 d ayat 1 tentang perlindungan hukum sebagai warga negara. Yang kedua, Pasal 28 g ayat 1, tentang memberikan rasa aman bagi setiap warga negara. Karena Habib Rizieq warga negara Indonesia, maka negara mesti menjamin itu. Artinya tidak boleh ada penangkapan, ada ini, ada itu, pulang dulu dengan baik, karena itu jaminan hukum, UUD 1945 itu lho,” kata Eggi.

Sementara itu, polisi menyatakan bahwa mereka malah mendapat informasi Rizieq Shihab batal pulang ke Indonesia.

Rapat yang digelar Mabes Polri pada Senin (19/2) pagi, yang rencananya membahas soal antisipasi kepulangan Rizieq Shihab, kemudian membahas soal keamanan tempat ibadah dan tokoh agama.

Juru bicara Mabes Polri, Setyo Wasisto, membalas BBC Indonesia, mengatakan bahwa, “menurut informasi pengacara, Kapitra (Ampera), (Rizieq Shihab) tidak pulang tanggal 21.”

Selain itu, menurut Setyo, sesuai Undang-undang Nomor 9/1998 pasal 9 ayat (2) bahwa pelabuhan udara adalah Objek Vital, maka dilarang unjuk rasa di lokasi tersebut.

“Kalau tetap lakukan maka Polri dapat membubarkan karena mengganggu ketertiban umum. Kalau ada yang jemput seperti jemput pulang haji ya boleh saja. Biasanya yang naik haji satu orang yang jemput satu keluarga, jadi cukup tiga atau empat orang yang jemput, itu wajar,” ujar Setyo.

Saat ditanya apakah polisi akan langsung menjemput di bandara untuk melanjutkan proses hukum terhadap Rizieq Shihab, Setyo mengatakan, “Tergantung situasi.”

‘Maju mundur, pulang tidak pulang’

Sejak berangkat ke Arab Saudi pada 26 April 2017 lalu, Rizieq Shihab sedikitnya sudah lima kali sebelumnya menyatakan akan pulang.

Pada Mei 2017 lalu, pengacara Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro mengatakan bahwa dia berharap nantinya Rizieq akan ‘disambut seperti Ayatullah Khomeini’.

Kemudian, pada Juli 2017, pengacara Rizieq Shihab lain, Kapitra Ampera yang menyatakan bahwa pimpinan FPI itu akan pulang ke Indonesia. Setelah tak terbukti, Kapitra sempat juga mengatakan bahwa Rizieq Shihab akan pulang pada 22 September 2017, setelah musim haji usai.

Lalu pada Januari 2018, foto-foto Rizieq Shihab yang berkunjung ke Turki tersebar di media sosial, namun kemudian dia tidak pulang ke Indonesia, melainkan kembali ke Jeddah.

Pada akhir Januari 2018 juga Eggi Sudjana kembali menyatakan Rizieq Shihab akan pulang.

Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan bahwa “maju mundur” kepulangan Rizieq Shihab ini sebagai upaya untuk “mengecek ombak”.

“Dia juga nggak akan terlalu perkasa berhadapan dengan hukum sebenarnya. Kalau dia merasa kuat, ya pulang saja hadapi hukumnya. Akhirnya kenapa pulang tidak pulang ini seperti mengecek gelombang, apakah kalau saya pulang, keseluruhan posisi menguntungkan saya,” kata Hamdi.

Hamdi menilai bahwa satu per satu aktor politik pasca-212 “mulai menarik diri dari Rizieq Shihab, karena tujuan politiknya sudah tercapai”.

“Dia tidak lagi sekuat pada momen 212 setahun lalu. Presidium 212 kan pecah juga, ada beberapa faksi, saat undang alumni, nggak semua datang. Dia juga pasti tahu itu. Namun ada juga yang memberi harapan, bahwa dia akan dielu-elukan,” kata Hamdi.

Meski Rizieq Shihab menghadapi risiko proses hukumnya dilanjutkan, tetapi di sisi lain, Hamdi melihat ada dorongan ekonomi yang lebih menguntungkan baginya jika pulang.

“Komunitas pendukungnya itu di sini, bukan di Saudi, kalau di sini kan dia bisa ngaji ke mana-mana, bikin acara ke mana-mana,” ujar Hamdi.
sumber: bbc
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment