ABDUL SOMAD: DI SALIB ADA JIN KAFIR! DASAR GOBLOK!

Mora Sifudan-Di media sosial beredar video ceramah Abdul Somad dengan judul ‘Hukum Melihat Salib’. Videonya ada di bawah ini nih:

Transkripnya demikian:

“Apa sebabnya ustad kalau menengok salib menggigil hati saya? Setan. Saya tausiah di seberang Pulau Batam. Batam, satu jam setengah kami sampai. Tapi tak terasa satu jam setengah karena film yang diputar ‘Tenggelamnya Kapan Vander Wick’. Meleleh air mata penonton menengok Jainudin meninggalkan Ayat…

Apa sebabnya kata ibu itu, mirip macam gini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib. Jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Nah.. ada yang ingatkan! Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir.

Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit di dalamnya ada jin kafir itu, tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut kita tak ada di situ, dia sedang diajak jin kafir. Berapa keluarga orang muslim dalam keadaan suul khotimah. Dipanggilin, “Aleluya….” Nauzubillah, Nauzubillah. Selamatka orang Islam jangan sampai mati suul kohtimah.

Kalau kau tak sanggup mengkafirkan dia waktu hidup, kafirkan dia menjelang kematiannya. Tak juga sanggup, antar dia ke makamnya pakai wiu wiu wiu … ambulance lambang kafir. Balik dari sini, beli piloks hapus itu ganti bulan sabit merah.”

Sudah ditonton dan didengarkan baik-baik? Saya tidak mau nanti dikatakan memelintir omongan Somad. Jadi Anda memang harus benar-benar menonton dan membaca baik-baik.

Kenapa saya membahas soal ini? Apakah saya tersinggung? Tidak. Lebih dari hinaan seperti itu sudah sering saya terima. Toh hinaan sehina apa pun yang diutarakan orang lain tidak akan mengubah apa-apa dalam ajaran iman kami. Apalagi hanya seonggok daging seperti Somad, ya gak ngaruh.

Apakah saya marah! Tidak. Untuk apa marah menanggapi orang yang tidak tahu caranya bagaimana menjawab pertanyaan sesamanya secara bijak. Rugi kita marah ke manusia seperti Somad kalau dalam hal iman. Sebab hanya agama atau kepercayaan yang lemahlah yang akan begitu marah ketika imannya sepertinya dilecehkan. Kan begitu?

Apakah saya merasa kepercayaan saya sepertinya dihinakan? Tidak. Dalam Kitab Suci ada dikatakan, ‘Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah.’ Jadi apa yang dikatakan Somad justru membuktikan sabda dalam Kitab Suci itu benar adanya.

Coba bayangkan kalau pada masa perkembangan kekristenan saja salib itu sudah dianggap kebodohan oleh orang-orang yang akan binasa, berarti dalam perjalanan panjang sampai 2000-an tahun kemudian sudah banyak yang menyatakan salib itu sebagai kebodohan. Sudah keballah atas hinaan seperti itu.

Lalu kenapa perlu dibahas? Jawaban Somad ini menurut saya adalah jawaban paling goblok dari seorang yang katanya pemuka agama. Saya justru kasihan kepada orang-orang Islam yang mendengarnya. Seberapa banyak orang Islam yang akan tersiksa ketika melihat salib karena perkataan si Somad? Hitung saja sendiri.

Saya pernah ditanya seorang anak didik mengenai kisah Muhammad yang menikah berkali-kali dan menikahi anak di bawah umur. Lalu dia mengatakan bahwa Muhammad itu pedofil, suka kawin dan lain sebagainya. Anda saya menggunakan caranya Somad, sampai kapan hati anak itu dipenuhi buruk sangka? Saya tidak sanggup membayangkannya.

Maka kala itu saya menjawab, meskipun sepertinya tidak memuaskan, Muhammad kawin berkali-kali pasti ada alasannya. Yang saya tahu, dia kawin demi menyelamatkan orang yang dikawininya. Tetapi apa pun alasannya, kita tidak bisa menghakimi orang lain berdasarkan sesuatu yang kita sendiri tidak yakini.

Pernah juga anak didik juga bertanya kenapa mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik mempelajari tentang agama lain termasuk Islam. Mereka heran. Mereka tidak tahu bahwa dengan mempelajari agama orang lain maka kita akan tahu cara memperlakukan orang lain secara bijaksana. Kita tidak lagi menganggap yang beragama lain seperti musuh yang selalu mengancam kita setiap saat, melainkan sebagai sesama manusia yang dikasihi Allah yang hidup dan beriman dengan cara yang berbeda dengan kita.

Makanya ketika mendengar penjelasan Somad, saya beranggapan Somad ini ternyata gobloknya luar biasa. Jangan marah loh yah para pengikutnya.

Adalah kebodohan ketika seorang pemuka agama mengajarkan kepada umatnya fakta yang salah tentang keimanan orang lain, karena justru akan menyesatkan orang itu. Saya kira begitu saja.

Untuk saudara-saudara Kristiani saya – Katolik dan Kristen – tidak perlu baper. Tidak perlu marah dan tidak perlu sakit hati. Kedewasaan seorang beriman terbukti ketika dia mampu memaafkan orang lain yang memusuhinya.

Semoga Somad sehat selalu.

Salam dari rakyat jelata

sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

JUSUF KALLA BELA ISTILAH NKRI BERSYARIAH, ADA APA DENGANMU?

Jaya Wijaya-Sudah tidak terhitung berapa banyak artikel di seword yang membahas tentang NKRI Syariah dan kebanyakan menentang istilah tersebut.

Istilah yang diperkenalkan oleh Ijtima Ulama itu juga banyak ditolak oleh tokoh-tokoh tanah air.

Salahudin Wahid atau Gus Sholah mengatakan :

“Syariah Islam jalan kok di Indonesia tanpa rumusan NKRI bersyariah. Tanpa istilah NKRI bersyariah, jalan kok Syariah Islam. Jadi tidak perlu ada istilah itu,” tukasnya.

Penulis setuju dengan Gus Sholah karena sila pertama sudah mencakup semua agama yang ada di Indonesia agar bisa menjalankan kepercayaannya masing-masing, termasuk Islam bisa menjalankannya sesuai Syariah.

Justru dengan menambah kata Syariah di depan NKRI akan menjadi kontradiksi. Kata Kesatuan dalam NKRI bermaksut untuk menyatukan setiap perbedaan di negara kita, akan menjadi kontradiksi ketika ditambah kata “Syariah” yang hanya digunakan oleh satu agama. Bukan berarti kita anti Syariah, justru NKRI saja sudah cukup untuk menjamin bahwa hak-hak umat Islam akan diberikan oleh negara.

Jika banyak yang anti kata Syariah tentu dari dulu saat muncul bank Syariah sudah banyak rakyat yang protes. Toh nyatanya tidak kan?

Lanjut ya, sekarang komentar dari Try Sutrisno mantan wakil Presiden :

“Yang lain-lain kalau bicara syariah itu pada pribadi, seorang islam syariat Islam dilaksanakan. Seorang kristen melaksanakan ajaran kristen. Seorang Budha melaksanakan ajaran Budha. Seorang Hindu melaksanakan ajaran hindu. Sangat bebas, tidak perlu diganggu ibadahnya,” tukasnya.

Penulis juga setuju dengan ucapan beliau, bahwa NKRI itu berlaku bagi semua rakyat sedangkan Syariah berlaku bagi umat muslim. Karena Islam agama yang diakui negara, maka tentu NKRI menjamin umatnya menjalankan ajarannya sesuai Syariah.

Ketiga penulis kutip ucapan MENHAN kita Ryamizard Ryacudu :

“Saya belum dengar itu. NKRI ya NKRI. Syariah itu di dalam Pancasila, Ketuhanan yang Maha Esa, melaksanakan syariat ya melaksanakan sila kesatu,” tandasnya.

Intinya sama dengan komentar dua tokoh sebelumnya. Islam sudah mayoritas, dakwah-dakwah Islam bebas dilakukan para ulama termasuk Felix Siaw yang adalah ulama pendukung HTI, Presiden kita Islam, Menteri kita kebanyakan Islam, bahkan orang-orang dengan sendirinya berbondong-bondong masuk Islam di negara kita.

Jadi untuk apa istilah NKRI Bersyariah jika bukan demi agenda politik kelompok tertentu yang ingin mendompleng kata Syariah milik umat Islam? Umat Islam sudah sangat tenang diperlakukan sebagai raja, jangan buat panas dengan istilah yang digunakan hanya sebagai alat politik.

Kalimat Bersayap Jusuf Kalla

Setelah ucapan tiga tokoh sebelumnya, penulis terkejut mendengar komentar Jusuf Kalla menanggapi istilah yang dibuat Ijtima Ulama 4 tersebut. Ternyata beliau tidak mengkritik istilah tersebut seperti tokoh lainnya, malah terkesan membela dan menyalahkan pihak-pihak yang tidak setuju dengan istilah NKRI Bersyariah sebagai orang yang anti kata Syariah. Berikut yang beliau ucapkan :

“Kita jangan alergi dengan kata syariah. Syariah itu mudah sekali. Salat, puasa, itu syariah. Mengajar juga syariah,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Selasa (6/8).

Apakah Jusuf Kalla setuju penggunaan kalimat NKRI Bersyariah, dalam kalimatnya memang penulis akui beliau tidak menyebutnya terang-terangan.

Kalimat beliau malah terkesan abu-abu dan lari dari substansi masalah bahwa ada sekelompok orang yang ingin mengganti NKRI menjadi NKRI Bersyariah.

Alih-alih berpendapat tentang hal tersebut, Jusuf Kalla malah membahas tentang kata Syariah secara umum yang berisi tentang hal-hal yang diajarkan dalam agama Islam.

Apakah Jusuf Kalla main dua kaki? Tampaknya iya, bagaimanapun beliau adalah kader GOLKAR dan tentunya memiliki DNA GOLKAR yang terbiasa main dua kaki. Kalimat berikutnya yang menyatakan beliau mencoba bermain dua kaki, berikut kata-katanya :

“Ulama kita banyak. Jadi tentu tidak bisa mengatasnamakan satu pertemuan bahwa itu pendapat satu ulama. Tentu ulama yang tergabung dalam organisasi itu saja (yang sepakat),” kata JK.

Sampai sini pendapat penulis menyimpulkan bahwa sebenarnya Jusuf Kalla setuju istilah NKRI Bersyariah, namun dia enggan mengakui satu kelompok dengan Ijtima Ulama.

Menarik melihat sikap Jusuf Kalla seperti ini, di usia yang sudah tua apakah dia masih akan berkecimpung di dunia politik? Ataukah ada agenda pribadi yang hendak beliau laksanakan? Atau malah agenda pihak luar? Pada waktunya penulis akan membahas hal tersebut.

Namun sebenarnya tidak ada yang aneh jika Jusuf Kalla setuju dengan kalimat NKRI Bersyariah. Terlihat dari beberapa aksinya berikut ini :

A. Menjamu Taliban : Taliban adalah organisasi garis keras dari Afghanistan. Sepak terjang nya tidak perlu ditanyakan lagi, bagi penulis cukup satu kata “ngeri”.

B. Menjamu Zakir Naik : Ulama garis keras yang terkenal kontroversi dan tidak segan-segan menggunakan isu SARA dalam setiap khotbahnya.

C. Mendukung Anies Baswedan : Gubernur yang didukung oleh kaum radikal di Ijtima Ulama, apakah nanti opa akan mendukung Anies sebagai Presiden? Kita tunggu, tapi penulis kok yakin ya. Hmmm.

Kesimpulan :

Ditengah penolakan terhadap NKRI Bersyariah, Jusuf Kalla malah seakan tidak menolak penggunaan istilah tersebut. Hal ini sangat mengejutkan karena datang dari seorang Wakil dari Presiden yang banyak didukung oleh penentang istilah NKRI Bersyariah.

Sampai sini penulis akhiri dengan mengutip judul lagu Peterpan, “Jusuf Kalla, ada apa denganmu? Begitulah kura-kura.
sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

PERDA SYARIAH DI INDONESIA: ANTARA KEARIFAN LOKAL, POLITIK ELEKTORAL DAN ANCAMAN TERHADAP KEBHINEKAAN

Peraturan daerah (perda) syariah, yang digambarkan mengandung substansi dasar hukum Islam, dianggap mengancam keberagaman dan nilai Pancasila, danpada saat bersamaan menjadi alat politik elektoral yang ampuh.

Isu soal hadirnya perda syariah sendiri sempat ramai dibicarakan lagi akhir tahun 2018 lalu ketika Partai Solidaritas Indonesia (PSI) lantang menentangnya. Sebagian pihak lantas mempertanyakan dan mempermasalahkan sikap partai tersebut.

Di sisi lain, provinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah sejak tahun 2002 menerapkan peraturan perundang-undangan sejenis perda syariah–yang juga disebut qanun–untuk mengatur tata pemerintahan dan kehidupan masyarakat kota serambi Mekah itu.

Pada 2015 lalu, pemprov Aceh bahkan mulai menerapkan qanun jinayat atau hukum pidana Islam di wilayahnya.

Belakangan, bukan lagi perda syariah, Ijtima Ulama IV–pertemuan sejumlah pemuka agama yang mendapuk Rizieq Shihab sebagai imam besar mereka–merekomendasikan hadirnya NKRI bersyariah berdasarkan Pancasila.

Mimpi Indonesia sebagai negara yang Islami bukan barang baru. Upaya untuk mewujudkannya telah dilakukan sejak masa pra-kemerdekaan Indonesia.

Piagam Jakarta, yang menjadi draf awal dasar negara, memiliki butir yang berbunyi “Ketoehanan, dengan kewajiban mendjalankan sjariat Islam bagi pemeloek-pemeloeknja”. (dibaca: Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya)

Akan tetapi, poin tersebut direvisi menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” saat pengesahan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945.
Hak atas foto BBC Indonesia/Rivan Dwiastono
Image caption Tugu Tauhid didirikan tahun 2017 lalu di dekat Masjid Agung dan Alun-alun Cianjur

Sekarang, di masa pascareformasi, sejumlah peraturan daerah dengan nuansa keagamaan – sebagian besarnya bernuansa Islam – disahkan pemerintah daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Menurut hasil penelitian Syafuan Rozi dan Nina Andriana dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang Politik Kebangsaan dan Potret Perda Syariah di Indonesia: Studi Kasus Bulukumba dan Cianjur, selama periode 1999-2009, terdapat 24 provinsi atau 72,72% daerah di Indonesia yang menerbitkan perda bernuansa agama, baik syariah Islam maupun Injili.

Setidaknya ada 151 perda dan surat keputusan kepala daerah syariah/Injili yang lahir kala itu, demikian penelitian mereka.

Angka itu berlipat ganda dalam hasil penelitian Michael Buehler, dosen perbandingan politik di SOAS University of London, yang ia terbitkan dalam bukunya yang berjudul Politics of Shari’a Law.

Berdasarkan penelitiannya, dalam kurun 1999 hingga 2014, muncul 443 perda syariah di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Cianjur merupakan salah satu daerah yang paling produktif menelurkan peraturan bernuansa Islami di provinsi Jawa Barat–provinsi yang juga memiliki perda syariah terbanyak.

Pemerintah setempat menganggap hal itu wajar adanya mengingat Cianjur yang memiliki corak kehidupan Islami.

“Cianjur ini gudangnya santri, itu yang melatarbelakangi,” tutur Herman Suherman, pelaksana tugas Bupati Cianjur, saat ditemui di kantornya, awal Agustus lalu (02/08).

Cianjur ini gudangnya santri, itu yang melatarbelakangi
Herman Suherman, Plt. Bupati Cianjur

Sebenarnya seperti apa penerapan perda syariah tersebut di tengah masyarakat? Apa ancamannya terhadap keberagaman serta nilai-nilai Pancasila?

Saya mengunjungi Kabupaten Cianjur untuk mencari tahu kondisi daerah yang kerap disebut kota santri itu.
Suasana di kota santri

Lampu-lampu jalan dengan ornamen asmaul husna–nama-nama Allah, Tuhan dalam Islam–menyambut pengendara begitu memasuki Kabupaten Cianjur melalui Jalan Raya Puncak-Cianjur.

Asmaul husna juga menyambut mereka yang masuk dari arah Bandung, dalam bentuk mozaik kaligrafi tiga dimensi yang dirancang di sisi kanan-kiri Jalan Cianjur-Bandung.

Memasuki pusat kota, Tugu Lampu Gentur, dengan nama Nabi Muhammad SAW terukir di puncaknya, menjadi salah satu ikon baru Cianjur.

Menjelang pintu masuk alun-alun kota, berdiri pula Tugu Tauhid dengan lambang ‘Allah’ duduk di pucuknya. Keduanya baru dibangun tahun 2017 lalu.

Alun-alun Cianjur sendiri sore itu ramai dikunjungi warga. Sebagiannya datang untuk menyaksikan gelaran spesial ‘Festival Cianjur Islami’ untuk merayakan hari jadi kota yang ke-432.

“Insya Allah, mudah-mudahan menjadi sebuah syiar menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, amin… Nomor tujuh siap-siap dari tim hadrah Pondok Pesantren Miftahul Huda!” kata si pembawa acara lantang dari atas panggung, di sela penampilan para santri yang sedang mengikuti lomba kasidah se-kabupaten, awal Agustus lalu (02/08).

Alunan lagu diiringi rampak rebana menambah kental suasana di kota santri seperti dituturkan Plt. Bupati Cianjur, Herman Suherman, saat saya menemuinya di kantor bupati, persis di sisi selatan alun-alun.

“Cianjur ini kabupaten yang agamis, gudangnya alim ulama,” ujar Herman.

“Dulu, zamannya Pak Wasidi (Bupati Cianjur 2001-2006, Wasidi Swastomo, red.) mengeluarkan perda Gerbang Marhamah tentunya untuk mengakomodir potensi yang ada di Kabupaten Cianjur, sehingga kalau potensi itu tidak digerakkan, tidak diarahkan, akan ngawur,” jelasnya.

Perda yang dimaksud Herman tidak lain adalah Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2006 tentang Gerakan Pembangunan Masyarakat Berakhlaqul Karimah, atau disingkat Gerbang Marhamah.

Perda tersebut pada intinya mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Cianjur, dari urusan peribadatan, ekonomi, hingga seni budaya, agar berpedoman pada nilai-nilai berakhlaqul karimah.

“Akhlaqul karimah merupakan sikap dan perilaku hidup dalam berbagai aspek kehidupan untuk menghantarkan manusia bahagia di dunia dan akhirat yang harus menjadi budaya masyarakat Kabupaten Cianjur,” bunyi poin pertama dalam dasar pertimbangan dirancangnya perda tersebut.

Meski demikian, perda itu tidak merinci secara jelas tolak ukur maupun perilaku seperti apa yang mengandung nilai-nilai akhlaqul karimah; pun implikasi yang timbul apabila masyarakat tidak mematuhi peraturan.

Untuk itulah, menurut Herman, dibuat perda-perda syariah lainnya untuk mendukung pengimplementasian Perda Gerbang Marhamah dalam mengatur masyarakat secara lebih spesifik.

“Jadi ada turunannya, (salah satunya) perda Gerakan Penghafalan dan Pengkajian Alquran,” katanya.

“Saya ingin bahwa di Cianjur ini ada progress yang nyata. Sekarang santri banyak, ajengan banyak, tapi hasilnya apa? Tentunya potensi itu harus diperdakan agar membuahkan hasil, yaitu anak-anak atau orang dewasa yang bisa menghafal Alquran,” beber Herman.

Herman percaya, kemampuan menghafal Alquran seorang individu selaras dengan perilakunya sehari-hari.

“Saya meyakini, kalau anak itu bisa hafiz Quran, pasti akhlaknya baik.”

Kearifan lokal jadi ‘alibi’ pembuatan perda syariah

Setelah berakhirnya orde baru, sistem desentralisasi pemerintahan diberlakukan secara efektif–sebelumnya, meski sudah ada undang-undangnya, pemerintah pusat tetap mengontrol pelaksanaan tata kelola pemerintahan di daerah.

Sejak era reformasi, setiap daerah diberi wewenang untuk mengatur pemerintahan dan kehidupan warganya masing-masing, termasuk menciptakan peraturan daerah dan peraturan perundangan lainnya.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, mengatakan bahwa ada empat hal yang mendorong dibuatnya suatu perda.

“Pertama, karena perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi. Kedua, dalam rangka melaksanakan kebijakan perencanaan daerah,” ungkap Akmal melalui sambungan telepon.

Yang ketiga, katanya, dalam rangka melaksanakan urusan otonomi daerah yang jadi kewenangan daerah. Sementara “yang keempat, perda tuh lahir karena memang kebutuhan dan kondisi lokalitas daerah”.

Terkait munculnya perda-perda bernuansa keagamaan, ia mengaku “perda-perda syariah itu hadir karena (alasan) yang keempat, karena merasa itu adalah dalam rangka mengakomodir kebutuhan lokal”.

Di Cianjur, sejak tahun 1999, peraturan perundangan bernuansa syariah hadir dalam berbagai bentuk, baik berupa perda, surat edaran bupati hingga keputusan bupati.

Kini, setidaknya ada tiga perda bernuansa Islami yang masih berlaku di sana, di antaranya Perda Gerbang Marhamah (2006), Perda Gerakan Penghafalan dan Pengkajian Alquran atau GP2Q (2015) dan Perda Pemberdayaan Pendidikan Diniyah Takmiliyah dan Pendidikan Alquran (2014).

Plt. Bupati Cianjur, Herman Suherman, menyebut corak masyarakat yang dinilainya Islami sebagai “(nilai) kultural yang ada potensi di Kabupaten Cianjur”, sehingga diperlukan dalam “tatanan kepemerintahan”.

Sebagai contoh, melalui perda GP2Q, cita-cita Herman sederhana, yaitu menelurkan setidaknya seorang penghafal Alquran di setiap desa di Cianjur, yang kemudian diharapkan menjadi motor penggerak untuk mencetak lebih banyak lagi hafiz di sana.

Sama halnya dengan Perda Diniyah Takmiliyah. Perda itu mensyaratkan siswa yang hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, maksimal SMA, untuk melampirkan ijazah pendidikan diniyah takmiliyah atau pendidikan Alquran, yang dilakukan di luar jam sekolah sebagai pelengkap pendidikan agama Islam.

“Bukan hanya persyaratan saja, tapi saya ingin membentuk karakter agar manusia, anak-anak Cianjur, ini berakhlaqul karimah,” imbuh Herman.

Alasan senada diungkapkan anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Fraksi Bulan Bintang (PBB)–salah satu partai religius di parlemen lokal–Muhammad Toha, yang menilai keberadaan perda syariah “menguatkan terhadap nilai-nilai yang ada dalam sistem pemerintahan”.

Menurutnya, nilai-nilai Islami di tengah masyarakat memang sudah kuat mengakar, “khususnya dalam pendidikan keagamaan, mau ada atau tidak ada perda itu, pasti berjalan. Apalagi kalau (ada) perda ini, (jadi) lebih mengokohkan.”

Bukan hanya partai politik bernapaskan Islam, dukungan terhadap perda syariah nyatanya juga ditunjukkan parpol bercorak nasionalis, seperti Golkar.

“Ikut, Golkar ikut di situ. Karena memang kita anggap sangat perlu dan sebetulnya hampir semua kabupaten pun punya perda itu sekarang,” kata Muhammad Isnaeni, anggota DPRD Kabupaten Cianjur fraksi Golkar yang sudah duduk di kursi legislatif sejak tahun 2004.

“Cianjur itu kan dari dulu ada julukan kota santri. Ada juga penajaman visi-misi bupati sekarang yang lebih maju dan agamis,” ungkapnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dikatakan bahwa ada enam urusan yang tidak bisa diatur oleh pemerintah daerah, di antaranya urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama.

“Urusan agama itu urusan pusat, bukan urusan daerah,” tegas Plt. Dirjen Otonomi Daerah, Akmal Malik.

“Urusan agama itu urusan pusat, bukan urusan daerah
Akmal Malik, Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri”

Namun demikian, Akmal mengklaim bahwa perda-perda bernuansa keagamaan yang sudah berlaku di masyarakat kini lebih condong didorong oleh persoalan kearifan lokal ketimbang murni agama.

“Lebih menyangkut kepada kelokalitasan, perda kearifan lokal daerah,” kilahnya.

“(Yang) tidak boleh itu mengatur tentang ‘agama ini tidak boleh’, ‘syariat ini tidak boleh’, maksudnya–agama itu kan sudah diatur Kementerian Agama. Hal-hal yang tidak diatur Kemenag itu masuk ke ranah kearifan lokal,” ungkapnya.

‘Kalau dilaksanakan, akan mengotak-kotakkan kami’

Pada tahun 2016, Badan Pusat Statistik yang bersumber pada Kementerian Agama Kabupaten Cianjur mencatat penduduk muslim di Cianjur merupakan kelompok mayoritas dengan persentase sebesar 97,29%.

Secara berturut-turut, populasi umat beragama lainnya yaitu Kristen Protestan (2,42%), Katolik (0,13%), Budha (0,11%) dan Hindu (0,02%).

Di tengah kelompok mayoritas, suara warga minoritas diwakili sosok-sosok pemuka agama yang secara berkala bertukar pikiran dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Cianjur.

Gondo Atmoko adalah salah satu anggotanya. Penganut kristen protestan asal Yogyakarta yang telah tinggal lebih dari dua puluh tahun di Cianjur itu, menjadi salah satu pihak yang ikut dilibatkan dalam perumusan Perda Gerbang Marhamah di awal dekade 2000-an.

“Gerbang marhamah, perda syariah–waktu itu saya sudah bicara di forum, kalau pelaksanaannya memang untuk teman-teman muslim, itu bagus,” tutur Gondo.

Akan tetapi, dalam Perda Gerbang Marhamah, aturan itu tidak hanya ditujukan bagi warga muslim. Pada pasal (3) yang membahas ruang lingkup perda, tertulis bahwa: “Untuk mewujudkan masyarakat sugih mukti tur Islami setiap orang yang berdomisili di daerah Kabupaten Cianjur wajib menjunjung tinggi akhlaqul karimah.”

Dari pasal tersebut pula, tertulis bahwa pemerintah Cianjur bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang Islami, meski wilayahnya juga menjadi tempat tinggal masyarakat nonmuslim.

Gondo menuturkan bahwa sebenarnya di tataran akar rumput Cianjur, masyarakat muslim dan nonmuslim tidak bergesekan dan rukun-rukun saja. Kondisi itu secara kultural terjaga dari masa ke masa.

Hal itu diamini Tatang, warga muslim di desa Sindangjaya, Cainjur–desa yang kerap disebut kampung nasrani karena banyaknya warga nonmuslim dan gereja yang berada di sana.

“Dari dulu saya semenjak datang ke sini, dari tahun ’74 sampai sekarang, alhamdulillah belum ada terjadi apa-apa, terkecuali kalau seumpamanya ada yang masuk dari pihak ketiga, itu yang dikhawatirkan,” imbuh Tatang, yang merujuk pada kelompok tertentu yang dianggap sering menjadi provokator.

Kekhawatiran yang sama diutarakan warga nasrani di desa itu saat kami berbincang-bincang–yang bersangkutan tidak bersedia direkam.

Terlepas dari kekhawatiran tersebut, Tatang mengatakan ia belum pernah mendengar perda syariah yang diterapkan di daerahnya.

“Saya mah namanya ada di kampung, saya enggak tahu itu urusan perda semacam bagaimana caranya, saya enggak tahu
Tatang, Warga muslim Cianjur”

“Saya mah namanya ada di kampung, saya enggak tahu itu urusan perda semacam bagaimana caranya, saya enggak tahu,” tuturnya.

Yang jelas, baginya, urusan agama bersifat pribadi, “kalau menurut saya, harus bagaimana masing-masing aja.”

Di sisi lain, Gondo khawatir akan ekses dari pelaksanaan perda yang secara struktural condong terhadap salah satu kelompok.

“Perda ini harus dites dulu dengan aturan atasannya secara hukum, apakah sesuai apa enggak. Contohnya, berlawanan dengan HAM apa enggak,” ujarnya.

Ia khawatir, bila perda yang bersifat eksklusif itu diizinkan, daerah-daerah lain akan ‘latah’ menciptakan perda serupa tanpa memikirkan dampak terhadap masyarakat minoritas.

“Kalau itu (perda syariah) dilaksanakan, berkotak-kotak lagi, mengotak-kotakkan diri (masyarakat),” imbuh Gondo.
Perda syariah, “pengkhianatan terhadap konstitusi”

Peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, Syafuan Rozi, dalam penelitiannya tentang perda syariah di Cianjur, menilai perda yang diberlakukan di sana, khususnya Perda Gerbang Marhamah, hanya bersifat simbolik. Perda itu hanya mencantumkan tujuan yang ingin dicapai, tanpa indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan pengimplementasiannya.

Lebih dari itu, ia menilai proses pembuatan perda keagamaan pun bersifat elitis dan oleh karenanya cenderung tidak inklusif.

“Bagaimana mungkin di negara kesatuan ada kebijakan, yang istilahnya, tidak bersifat umum? Kalaupun partikular, harusnya dijelaskan siapa yang dituju dan siapa yang tidak, bagaimana dampaknya dengan yang nonmuslim,” ungkap Syafuan saat ditemui di kantor LIPI, Jakarta.

“Kalau itu (perda syariah) dilaksanakan, berkotak-kotak lagi, mengotak-kotakkan diri (masyarakat)
Gondo Atmoko, Warga nasrani Cianjur”

Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang demokrasi dan HAM, Setara Institute, memiliki kekhawatiran yang sama dengan Syafuan.

Direktur Riset Setara, Halili, membaca perda keagamaan sebagai diskriminasi dalam bentuk favoritisme. Meski implikasinya tidak langsung terasa, menurutnya, perda tersebut menyimpan potensi diskriminasi di kemudian hari.

“Ini menjadi pintu masuk untuk kelompok-kelompok intoleran mengkapitalisasi perda itu sebagai instrumen bagi dia untuk dua hal: satu, mengganggu minoritas; yang kedua, mengkonsolidasi jaringan kelompok intoleran itu,” beber Halili.

Halili juga mengatakan, pembuatan perda keagamaan sama dengan “pengkhianatan terhadap konstitusi”.

“Jelas kok bahwa semua orang itu dijamin (hak-haknya),” tuturnya kemudian mengutip presiden pertama, Sukarno, “Indonesia ini adalah negara satu untuk semua, semua untuk satu. Maka ketika Indonesia merdeka, ya dia harus menghimpun semuanya, baik yang banyak maupun yang sedikit.”

Di sisi lain, Kemendagri, sebagai kementerian yang mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, berpandangan bahwa masyarakat perlu mengedepankan toleransi saat berkenaan dengan perda-perda keagamaan yang, menurutnya, diangkat dari kearifan lokal.

“Maka ketika Indonesia merdeka, ya dia harus menghimpun semuanya, baik yang banyak maupun yang sedikit
Halili, Direktur Riset Setara Institute”

“Kita kan tinggal di negara yang harus mengedepankan toleransi. Ada masyarakat yang mayoritas Islam ingin mengedepankan sebuah kearifan lokal, tentunya masyarakat nonIslam juga harus memberikan toleransi untuk hal seperti itu, sepanjang itu tidak mengganggu kebebasan yang bersangkutan untuk beragama, beribadah, tidak mengganggu agama-agama lain,” jelas Akmal Malik, Plt. Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri.

Meski Mahkamah Konstitusi (MK) telah mencabut wewenang Kemendagri untuk menarik peraturan daerah yang bertentangan dengan konstitusi, Akmal mengaku kementeriannya akan terus mengawasi dan mengevaluasi peraturan-peraturan yang diproduksi di daerah.

“Kami punya upaya preventif, namanya kami fasilitasi. Setiap perda provinsi datau perkada (peraturan kepala daerah) itu wajib kami difasilitasi dulu, wajib disampaikan kepada kemendagri,” ujarnya.

“(Jika ada yang bertentangan) misalnya kami koreksi untuk diperbaiki. Kalau tidak, kita akan berikan nomor register (perda).”

Bagaimanapun, perda syariah adalah produk politik yang dilahirkan oleh para politisi yang duduk baik di kursi legislatif maupun eksekutif.

Bagi Halili, partai politik lah yang harus dikritik paling keras dalam memunculkan perda-perda keagamaan. Pasalnya, janji-janji kebijakan bernuansa syariah hanya menjadi modal untuk politik elektoral.

“Apakah parpol menunjukkan daya dukung yang serius bagi pemajuan toleransi dan non-diskriminasi di Indonesia? Jawaban saya tidak,” ungkap Halili tegas.

“Karena setiap regulasi pada akhirnya ditempatkan dalam kerangka politik elektoral. Jadi, mereka berhitung tentang ‘kalau saya mengeluarkan perda ini, apa insentif elektoral yang saya berikan?'”

Hal itu tidak dibantah politisi PBB di Cianjur, Muhammad Toha, maupun politisi Golkar, Muhammad Isnaeni, yang menganggap bahwa kampanye kebijakan syariah sah-sah saja dilakukan oleh peserta pemilu yang sedang berkontestasi.

“Saya tidak bisa menutup mata bahwa ketika seseorang ingin menggunakan isu itu (kebijakan syariah), ya mungkin-mungkin saja, tapi dengan batasan-batasan tertentu. Artinya jangan terlalu–ketika mengusung agama dan lainnya kemudian menjadi permasalahan, kemudian juga menjadi konflik antaragama,” tutur Isnaeni.

Gagasan yang sama seperti yang diutarakan Halili dari Setara Institute diungkapkan dengan lebih santai oleh Noorhaidi Hasan, pengamat Islam dan politik dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

“Nuansa politiknya sangat menonjol. Walaupun ada lah persinggungannya dengan kemunculan Islamisme di ruang publik Indonesia,” imbuhnya.

“Tetapi sejauh yang saya amati, saya ke daerah-daerah, dan percaya bahwa ini lebih merupakan bagian dari permainan politik yang berkembang pascakejatuhan Suharto itu, dalam konteks politik elektoral, otonomi, regionalisasi, dan lain-lain.”

Menurut Noorhaidi, masyarakat di Indonesia sendiri secara kultural lebih menyukai kebijakan yang bersifat “eklektik, yang biasa-biasa aja” daripada kebijakan yang terlalu ketat. Ia berpendapat bahwa peraturan seperti itu tidak akan laku di tanah air.

“Nggak ada yang serius kok di daerah-daerah itu. Itu (perda syariah) diberlakukan hanya untuk dilupakan,” pungkasnya.

Laporan ini merupakan seri kedua liputan khusus menguatnya konservatisme Islam dalam 74 tahun kemerdekaan Indonesia.
sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

KEBIJAKAN GANJIL-GENAP DIPERLUAS: DAFTAR LENGKAP JALAN DAN WAKTUNYA

Pemerintah DKI Jakarta resmi memperluas kebijakan ganjil-genap bagi kendaraan pribadi roda empat.

Kebijakan ini mulai berlaku Kamis, 9 September 2019, dengan masa uji selama satu bulan mulai Kamis (08/08).

Salah satu alasannya, kualitas udara di Jakarta memburuk sehingga perlu dibatasi penggunaan kendaraan pribadi roda empat.

“Terkait dengan kualitas lingkungan, jika kita tetapkan pembatasan lalu lintas dengan data yang kami lakukan evaluasi pada semester I kemarin, kualitas udara pada koridor-koridor di jalan yang ditetapkan ganjil-genap itu meningkat,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Lupto di Balaikota, Rabu (08/08).

Syafrin menambahkan, alasan lainnya untuk meningkatkan kecepatan kinerja lalu lintas, seperti dilaporkan wartawan Muhammad Irham untuk BBC News Indonesia.

Lebih lanjut Syafrin mengatakan, dalam kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta juga akan menambah waktu masa berlakunya ganjil-genap.

Tidak berlaku untuk kendaraan roda dua

Semula pukul 16.00 – 20.00 WIB menjadi pukul 21.00 WIB. Sementara untuk waktu pemberlakuan ganjil-genap di pagi hari akan tetap sama yaitu mulai pukul 06.00 – 10.00 WIB.

“Di siang hari kita memahami akan banyak kendaraan yang masuk ke Jakarta, ini juga akan kita tetapkan apa yang disebut dengan transport demand managemen, di mana pada waktu-waktu tersebut, kami akan lakukan penerapan tarif parkir yang tinggi,” kata Syafrin.

Selain itu, Syafrin juga memastikan pemberlakukan kebijakan ganjil-genap tidak berlaku untuk kendaraan roda dua.

Kendaraan roda empat yang dikecualikan

Kendaraan lain yang dikecualikan dalam kebijakan adalah kendaraan yang membawa disabilitas, ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan dengan motor listrik, kendaraan pengangkut BBM, kendaraan pimpinan negara, plat TNI/Polri, dan kendaraan pejabat negara asing, kendaraan yang memberikan pertolongan kecelakaan.

Sementara itu, Wakil Direktur Lalu lintas Polda Metro Jaya, I Made Agus Prasatya mengatakan, institusinya siap untuk menerjunkan anggotanya dalam rangka sosialisasi.

“Saat ini adalah masa sosialisasi hingga 8 September nanti, bila ada yang melanggar akan diberikan tindakan preventif. Tapi saat pemberlakuan pada 9 September nanti bila ada pelanggaran akan dilakukan tindakan penegakan hukum,” ungkap Made.

Selain itu, kepolisian juga akan melengkapi rambu-rambu lalu lintas di ruas-ruas jalan yang terdampak ganjil-genap.

Berikut daftar lengkap jalan yang akan diberlakukan kebijakan ganjil-genap:

1. Jl. Pintu Besar Selatan

2. Jl. Gajah Mada

3. Jl. Hayam Wuruk

4. Jl. Majapahit

5. Jl. Medan Merdeka Barat

6. Jl. M.H Thamrin

7. Jl. Jenderal Sudirman

8. Jl. Sisingamangaraja

9. Jl. Panglima Polim

10. Jl. Fatmawati (mulai simpang Jl. Ketimun 1 sampai dengan simpang Jl. TB Simatupang)

11. Jl. Suryopranoto

12. Jl. Balikpapan

13. Jl. Kyai Caringin

14. Jl. Tomang Raya

15. Jl. Jenderal S. Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan simpang Jalan KS. Tubun)

16. Jl. Gatot Subroto

17. Jl. M.T Haryono

18. Jl. H.R. Rasuna Said

19. Jl. D.I Panjaitan

20. Jl. Jendral A. Yani (mulai simpang Jl. Perintis Kemerdekaan sampai dengan simpang Jl. Bekasi Timur Raya)

21. Jl. Pramuka

22. Jl. Salemba Raya

23. Jl. Kramat Raya

24. Jl. Senen Raya

25. Jl. Gn. Sahari, dan Segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu masuk Tol dan segmen pintu keluar Tol sampai dengan persimpangan terdekat.
sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

BUPATI SOLOK SELATAN ‘MINTA MAAF’ DAN UPAYAKAN ‘PENGANGKATAN’ DOKTER GIGI ROMI SEBAGAI PNS

Bupati Solok Selatan akhirnya meminta maaf dan berjanji mengupayakan pengangkatan drg Romi sebagai pegawai negeri sipil (PNS) setelah kelulusannya dalam seleksi CPNS dianulir, menjadi sorotan masyarakat.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas permasalahan yang terjadi yang mungkin telah melukai hati masyarakat Indonesia khususnya kawan-kawan dari disabilitas,” kata Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria, kepada wartawan di Jakarta, Senin (05/08).

Hal itu diutarakan Muzni Zakaria setelah menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi Indonesia (Menpan RB) Syafruddin di kantornya. Dia didampingi anggota DPR Rieke Diah Pitaloka.

“Ini adalah suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kami ke depan agar tidak terlalu kaku dalam mengeluarkan suatu kebijakan dan ke depan kita kan lebih memperhatikan, memprioritaskan rasa keadilan publik dalam setiap kebijakan,” katanya.

Di hadapan wartawan, Muzni juga mengupayakan pengangkatan dokter gigi Romi Syofpa Ismaeli untuk menjadi PNS.

“Ya (dipastikan diterima), ini karena sudah dari Menpan,” kata Musni.

Dikatakan pula bahwa saat ini ada satu formasi untuk disabilitas yang belum terisi di Solok Selatan.

“Memang di Solok Selatan khusus di formasi disabilitas kita ada satu formasi yang belum terisi. Ini menjadi dasar kita juga mengusulkan kepada pemerintah pusat Kemenpan agar formasi yang satu ini diisi untuk drg Romi,” ujarnya.

“Kami menyampaikan permohonan maaf atas permasalahan yang terjadi yang mungkin telah melukai hati masyarakat Indonesia khususnya kawan-kawan dari disabilitas,” kata Bupati Solok Selatan, Muzni Zakaria (tengah) di Jakarta, Senin (05/08).

Dia menjelaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk kepastian pengangkatan drg Romi sebagai PNS.

Menurutnya, kepastian pengangkatan drg Romi itu saat ini hanya menunggu proses.

“Suratnya sudah kita antarkan, diterima langsung didampingi langsung oleh Bu Rieke, Menpan juga menyarankan langsung kita ke BKN menindaklanjuti, sehingga kita bersabar semuanya menunggu prosesnya saja,” jelasnya.

Sebelumnya, drg Romi Syofpa Ismael melayangkan protes terhadap keputusan Pemkab Solok Selatan yang menganuli kelulusannya dalam seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) karena kondisi fisiknya.

Didampingi pegiat LBH Padang, Romi menyatakan akan menggugat Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat, apabila mediasi dengan kementerian terkait persoalannya mengalami jalan buntu.

Persoalan yang menimpa drg Romi menjadi sorotan masyarakat dan akhirnya menjadi isu nasional setelah dia menemui sejumlah kementrian di Jakarta.

Dia berharap status kelulusannya dalam tes penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dikembalikan.

“Yang pertama itu, pemulihan hak-hak kembali lulus sebagai CPNS di Kabupaten Solok Selatan,” tutur Romi kepada BBC News Indonesia, akhir Juli lalu.

Menurut Romi, tungkai kakinya melemah karena mengalami paraplegiasetelah melahirkan anak keduanya pada Juli 2016.

Paraplegia terjadi akibat adanya gangguan pada rangkaian sistem saraf yang mengendalikan otot-otot anggota tubuh bagian bawah.

Akan tetapi, kondisi tersebut tidak menghentikannya menjalankan profesinya sebagai dokter gigi yang sudah ia jalankan sejak beberapa tahun sebelumnya.

Ia kembali berpraktik dengan menggunakan kursi roda di Puskesmas Talunan, Solok Selatan, dengan status tenaga harian lepas.

Menurutnya, kondisinya yang harus terduduk di atas kursi roda tidak merintanginya menjalankan tugas.

“Alatnya sudah canggih. Jadi, mau pasien dalam kondisi duduk, mau tidur (terlentang), mau ditinggikan, mau di bawah, itu bisa disetel di dental unitnya,” jelas Romi.

“Waktu saya masih bisa berdiri pun, kondisi saya untuk melakukan pelayanan itu duduk. Tidak ada masalah sebenarnya.”

Masalah datang ketika ia mendapati namanya dibatalkan dari daftar peserta CPNS yang lulus, karena dinilai tidak memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani pada Formasi Umum CPNS 2018, 18 Maret lalu.
sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

TANGKAP EKS JUBIR HTI YANG MINTA PRESIDEN JOKOWI MENGUNDURKAN DIRI!

Bani-Insiden mati lampu kemarin kian memanas, kelompok yang sudah jelas-jelas pro khilafah dan sudah dibubarkan Pemerintah ikut bersuara kemarin.

Dikutip dari laman berita JPNN secara singkat ”

Mantan juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto menyampaikan kritik keras kepada Presiden Jokowi terkait peristiwa listrik padam atau mati lampu di kawasan Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat, Minggu (4/8).

Ismail menganggap Jokowi gagal mengelola negara terkait peristiwa listrik padam. Dia meminta eks Gubernur DKI Jakarta itu mundur dari kursi Presiden RI.

“Di negara lain kalau sampai padam (listrik) segini lama, bukan hanya menterinya, presidennya juga mengundurkan diri,” ucap Ismail ditemui usai menghadiri acara Ijtimak Ulama dan Tokoh IV di Hotel Lorin, Sentul, Jawa Barat, Senin (5/8).

Kalimat cetak tebal diatas menjadi pembahasan penting dalam opini kali ini. Karena apa? Karena apa yang dia ucapkan didepan para wartawan adalah sebuah kekeliruan yang teramat fatal. Mislead content, konten dipelintir untuk menjelekkan menurut saya.

Karena apa? Perlu dicatat, demi mengetahui benar atau tidaknya pernyataan bahwa “Di negara lain kalau sampai padam (listrik) segini lama, bukan hanya menterinya, presidennya juga mengundurkan diri” penulis mencoba melakukan riset singkat.

Alhasil, penulis tidak menemukan 1 media berita mana pun yang mengatakan bahwa bukan hanya menterinya, tapi presidennya juga mengundurkan diri!!!

Mengkutip dari Liputan6

1. Menteri Ekonomi Taiwan Mundur pada 2017
2. Menteri Urusan Listrik Venezuela Dicopot pada 2019
3. Mundurnya Menteri Ekonomi Korea Selatan pada 2011
Dan dikutip dari Detikcom
4. 2010: Menteri Kelistrikan Irak, Karim Waheed

Lebih khusus lagi kita ulas poin pertama, karena hal tersebut cukup viral, dimana informasi yang beredar untuk mengkisahkan kejadian mundurnya menteri adalah “Patut jadi contoh, listrik padam di Taiwan, mati lampu, presiden minta maaf, menteri mengundurkan diri”

Tertulis “Presiden minta maaf” hanya itu.

Lalu sekarang kita jadi bertanya-tanya, dari mana sumber referensi eks jubir HTI yang mengatakan kalau ada Presiden yang mengundurkan diri?!

Mencoba memahami sudut pandang kelompok mereka ini lewat buzzer medsosnya, penulis mendapat 1 sample menarik bahwa yang mendekati soal “Presiden mengundurkan diri” itu bersumber dari cerita PM Jepang.

Sekarang yang menjadi lucu, apakah eks jubir HTI ini salah membaca portal berita soal PM Jepang?

Untuk diketahui, di Jepang sendiri belum pernah ada pejabat yang berkaitan dengan listrik yang mundur. Karena belum ada masalah serius. Namun, pada 2011 Perdana Menteri Jepang Naoto Kan pernah mundur karena merasa gagal memperbaiki Jepang pasca bencana Tsunami. Di tahun 2010, Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama juga pernah mundur karena gagal menjalankan janji kampanyenya untuk memindahkan pangkalan militer Amerika dari Jepang.

Sampai disini seharusnya sudah jelas, tidak ada 1 pun Presiden yang mengundurkan diri, bilamana penulis ada kesalahan setelah melakukan riset singkat diatas, tolong beritau dalam kolom komen untuk segera dihapus artikelnya.

Namun bilamana benar tak ada 1 pun Presiden yang mengundurkan diri, maka jelas eks Jubir HTI ini sudah kebakaran sekali otak kebenciannya terhadap Presiden bersembunyi dibalik kata “kritik” dia meminta Presiden mundur sembari berlindung dibalik cerita ada Presiden yang mengundurkan diri

Dari sisi kualitas membaca informasi berita saja, eks jubir HTI ini sudah salah, bagaimana dia bisa bertanggung jawab menyebarkan ilmunya?

Jubir HTI ngelunjak, pembangkangan kepada Pemerintahan yang sah itu makar Presiden sudah resmi Jokowi lagi, karena jelas nyungsep 5 tahun kedepan kelompok HTI ini, segitu stresnyakah mereka mengupayakan kudeta terhadap Presiden?

Mengkritik boleh, tapi jangan melakukan pembenaran dengan hoax! Meminta mundur itu sesat,

Kalau terus dibiarkan berbicara sesat, eks Jubir HTI ini bisa terjerat Pasal 107 (menggulingkan pemerintah).

Dia punya massa HTI yang sekarang sedang sembunyi bak tikus digorong-gorong yang suatu saat kalau memang kelaparan bakal muncul kepermukaan merusak tatanan yang ada. Dan kita tidak akan pernah tau, berapa lama eks HTI mampu bertahan sembunyi digorong-gorong.

Karena kelompok ini sudah sangat ngotot ingin menggulingkan Jokowi, namun cita-citanya tak kesampaian di 2019 ini.
sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

FPI TANTANG PEMERINTAH DEBAT SOAL IDEOLOGI DI TELEVISI

Jakarta, CNN Indonesia — Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif menantang pemerintah Joko Widodo untuk berdebat mengenai ideologi.

Tantangan itu menyusul pernyataan Jokowi yang tak akan memberi perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) bagi FPI jika tak sesuai ideologi Pancasila.

“Kalau pun dengan kami ada yang dianggap tidak sesuai, ajak kami bicara, dialog. Kalau perlu ayo dialog terbuka, ditayangkan oleh stasiun televisi nasional, ayo, supaya umat bisa paham betul,” kata Slamet di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Senin (5/8).

Slamet menyampaikan perlakuan pemerintah Jokowi kepada FPI mirip kasus HTI beberapa tahun lalu. Kelompok yang dianggap berbeda, menurutnya, disudutkan tanpa diajak duduk bersama. Ia meminta pemerintah Jokowi mengakhiri kebiasaan ini. Sebab demokrasi menjamin orang untuk berbeda pendapat.

“Ini katanya negara demokrasi yang keran mengeluarkan pendapat dan sebagainya dijamin UU, tidak ada penghalang dan lain sebagainya, ya duduk bersama sajalah,” tuturnya.

Slamet mengaku bingung saat FPI disebut ada kemungkinan tak sejalan dengan Pancasila. FPI, kata dia, sudah 21 tahun berdiri dan tak pernah dipermasalahkan soal ideologi.

FPI saat ini masih berusaha melengkapi syarat perpanjangan SKT di Kemendagri. Slamet berharap pemerintah tak mempersulit mereka.

“Kami yakin kalau pemerintah punya itikad baik untuk mengayomi seluruh anak bangsa, mengayomi ormas, seharusnya tidak masalah, tinggal tunggu saja,” ujarnya.

Izin SKT FPI di Kemendagri habis pada 20 Juni 2019. FPI sudah mengajukan perpanjangan, tetapi dikembalikan oleh Kemendagri lantaran baru 10 dari 20 syarat yang terpenuhi.

Selain itu, kata Slamet, FPI dipersulit Kementerian Agama (Kemenag) dalam membuat surat rekomendasi perpanjangan SKT di Kemendagri.

Slamet mengatakan Kemenag menyoroti kalimat khilafah nubuwah dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) FPI.

“Yang justru lama itu di Kemenag, tapi kemarin sudah ada langkah untuk dialog, diskusi dengan kami, pasal yang masih dipersoalkan dan masih perlu penjelasan dari kami, yakni pasal 6 tentang penegakan khilafah nubuwwah,” kata Slamet.

Slamet menjelaskan khilafah nubuwwah yang dimaksud FPI adalah memperkuat kerja sama umat Islam antarnegara. Misalnya seperti menyatukan mata uang berbagai negara mayoritas Islam menjadi dinar.

Dia menyebut Kemenag kurang memahami soal khilafah sehingga memperlambat proses. Slamet bahkan merasa diperlambat oleh Kemenag.
sumber: cnnindonesia.com
fb: Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

FPI SULIT PERPANJANG SKT KARENA SINGGUNG KHILAFAH DI AD/ART

Jakarta, CNN Indonesia — Juru Bicara Front Pembela Islam (FPI) Slamet Maarif mengatakan Kementerian Agama tak kunjung memberikan surat rekomendasi untuk memperpanjang surat keterangan terdaftar (SKT) karena AD/ART FPI menyinggung soal khilafah nubuwwah. Slamet mengklaim Kemenag tak paham konsep tersebut.

FPI belum mengajukan kembali permohonan perpanjangan SKT sebagai ormas ke Kemendagri karena masih belum mendapatkan surat rekomendasi dari Kemenag.

“Yang justru lama itu di Depag (Kemenag), tapi kemarin sudah ada langkah untuk dialog, diskusi dengan kami, pasal yang masih dipersoalkan dan masih perlu penjelasan dari kami, yakni pasal 6 tentang penegakan khilafah nubuwwah,” kata Slamet saat ditemui di Hotel Lorin Sentul, Bogor, Senin (5/6).

Slamet menjelaskan bahwa khilafah nubuwwah yang dimaksud FPI adalah memperkuat kerja sama umat Islam antarnegara. Misalnya seperti menyatukan mata uang berbagai negara mayoritas Islam menjadi dinar.

Dia menyebut Kemenag kurang memahami soal khilafah nubuwwah. Slamet bahkan merasa diperlambat oleh Kemenag dalam melengkapi berkas-berkas untuk mengajukan permohonan perpanjangan SKT ke Kemendagri.

“Yang kami rasakan itu (merasa diperlambat). Biasanya sebelum masa habis sudah diperpanjang,” tuturnya.

FPI berencana menjelaskan secara gamblang terkait khilafah nubuwwah ke Kemenag agar surat rekomendasi segera keluar. Slamet berharap Kemenag tidak lagi menghambat FPI dalam memperoleh perpanjangan SKT.

“Saya yakin setelah ada penjelasan mereka akan keluarkan rekomendasi,” tuturnya.

Diketahui, dalam AD/ART, FPI ingin menempuh 10 langkah untuk merealisasikan khilafah nubuwwah. Di antaranya, FPI ingin meningkatkan fungsi dan peran Organisasi Konferensi Islam (OKI).

FPI ingin membentuk pasar, parlemen, serta pakta pertahanan bersama dunia Islam. Termasuk juga menyeragamkan penggunaan mata uang, yakni dinar.

FPI juga ingin menghapus paspon dan visa antardunia Islam. Selain itu, FPI juga berkehendak menyatukan kurikulum pendidikan agama dan umum dengan dunia Islam.

SKT FPI sebagai ormas telah habis pada 20 Juni lalu. FPI kemudian mengajukan perpanjangan SKT ke Kemendagri.

Namun, ada berkas yang tidak terpenuhi. Salah satunya yakni FPI tidak menyertakan surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Walhasil, Kemendagri mengembalikan berkas tersebut.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Soedarmo mengatakan pihaknya tidak memberi tenggat waktu kepada FPI. Dengan kata lain, FPI bisa kapan saja mengajukan permohonan perpanjangan FPI.

Presiden Jokowi sempat menyinggung nasib SKT FPI sebagai ormas yang tak kunjung diperpanjang. Dia menyebut pemerintah bisa saja tidak memperpanjang SKT apabila FPI dianggap mengancam ideologi dan keamanan negara.
sumber: cnnindonesia.com
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

PRESIDEN JOKO WIDODO TEGUR PIMPINAN PLN: ‘APAKAH TIDAK DIKALKULASI ADA KEJADIAN SEPERTI ITU’

Presiden Joko Widodo mendatangi kantor pusat PLN pada Senin (05/08) dan menegur pimpinan PLN terkait pemadaman listrik lebih dari 6,5 jam di wilayah Jakarta, Banten dan sebagian Jabar dan Jateng.

Teguran itu disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi di hadapan pimpinan PLN di kantor pusatnya di Jakarta.

Di hadapan Presiden, pelaksana tugas direktur utama PLN, Sripeni Intan Cahyani, menjelaskan faktor penyebab pemadaman listrik dan upaya yang sudah dan sedang dilakukan PLN.

Presiden Jokowi, yang didampingi sejumlah menterinya, kemudian menanggapi penjelasan Sripeni dengan mengatakan:

“Pertanyaan saya, bapak-ibu semua ini kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun, apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian, sehingga kita tahu,” kata Presiden.

“Tahu-tahu drop, artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi,” katanya. “Artinya, dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,”

Usai mendengarkan keterangan lebih lanjut dari PLT Dirut PLN, Presiden meminta agar pemadaman listrik seperti itu tidak terulang kembali.

“Saya tahu pernah kejadian 17 tahun lalu Jawa-Bali. Harusnya itu bisa jadi pelajaran agar kejadian kembali lagi,” kata Jokowi.

“Kita tahu ini tidak hanya merusak reputasi PLN tapi banyak juga hal di luar PLN yang dirugikan,” tambahnya.

Sebelumnya, pimpinan PLN mengatakan putusnya aliran listrik disebabkan oleh gangguan pada jalur transmisi Ungaran dan Pemalang 500 kV, di Jawa Tengah, yang mengakibatkan kegagalan pasok energi dari timur ke barat Jawa, termasuk Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Padamnya listrik kali ini mencakup wilayah-wilayah yang secara keseluruhan didiami oleh lebih dari 100 juta warga.

Pemadaman yang terjadi pada Minggu siang merupakan yang terparah sejak 2005, menurut seorang pengamat kelistrikan.

PLN meminta maaf atas gangguan tersebut. Mati listrik menyebabkan gangguan pada sejumlah pelayanan publik, termasuk operasi KRL dan MRT di Jabodetabek.
sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

FADLI ZON TERUS SERANG JOKOWI. BERHARAP AKAN TERJADI GERAKAN MOSI?

Nurdiani Latifah-Sudah dua hari ini, Jakarta dan sekitarnya dilanda mati lampu. Di sejumlah berita pun, Plt Direktur PLN pun sudah menjelaskan. Jokowi pun sudah mendatangi kantor PLN pusat, pagi tadi. Dalam beberapa berita video, Jokowi memang terlihat marah. Sebab, pihak PLN tidak bisa memprediksi keadaan ini. Ini adalah kejadian besar yang tidak tidak bisa diprediksi oleh pihak PLN.

Kejadian ini sungguh membuat semua rugi. Kemarin contohnya, listrik mati ditambah juga dengan jaringan internet pun mati. Oke jika hal ini terjadi 10 tahun yang lalu, saya pribadi tidak akan merasakan hari kemarin menjadi hal yang sangat menyedihkan. Saya belum menjadi pengguna internet aktif. Berbeda dengan sekarang, saya menjadi pengguna internet aktif. Bahkan, saya membayar makanan atau minuman dengan menggunakan uang digital.

Wajar jika keadaan ini membuat Jokowi marah sebagai kepala negara. Namun, Fahri Hamzah dan Fadli Zon, sasaran kemarahannya tidak jelas dan tidak tepat sasaran. Kesalahannya malah ditujukan kepada Jokowi. Bagi saya ini adalah pola pikir yang salah, tujuannya hanya untuk menjatuhkan Jokowi. Sama seperti kasus honorer, pengelolaan honorer yang kurang baik dilakukan karena pengelolaan dari kemendikbud. Kenapa yang ditembak Jokowi?

Dalam kasus ini, yang harus ditembak adalah dirut PLN atau orang-orang yang mengurusi PLN ini yang diganti. Saya rasa Jokowi, sudah bekerja sesuai dengan porsinya ketika menjalankan tugasnya sebagai kepala negara. Serangan yang dilakukan oleh Fadli Zon adalah kritik yang salah sasaran. Serta tidak melihat konteks kesalahan siapa.

Namun, pola serangan seperti ini sudah terjadi sejak kampanye Prabowo. Pokoknya Jokowi salah dan harus diganti. Hal ini diamine oleh para pendukungnya. Bahkan dimanfaatkan oleh sebagaian orang yang memang tidak suka dengan Jokowi. Lalu, apa yang menjadi motif dari Fadli Zon?

Tentu saja, membuat Jokowi sangat bersalah di mata publik. Kurang lebih, membuat rasa tidak percaya publik kepada kepala negara. Apa yang dilakukan oleh Fadli Zon dan kawanannya disebut dengan gerakan mosi. Gerakan ini sebenarnya gerakan yang sudah dilakukan di negara lain. Serta bisa dijadikan sebagai gerakan politik yaitu untuk menggulingkan pemerintah atau seseorang.

Namun, apa yang dilakukan oleh Fadli Zon dan kawananya masih disebut gerakan moral. Sebab, untuk menjadi gerakan politik, akan sulit dilakukan di Indonesia. Makanya, gerakan yang pertama dilakukan adalah mosi sebagai gerakan moral. Kesan yang dibangun adalah melupakan moral, etika, dan kode etik sebagai kepala negara.

Untuk melakukan mosi sebagai gerakan politik, kekuatan Fadli Zon cukup lemah sebagai oposisi. Jika masih merujuk pada koalisi pengusung Prabowo, hanya ada tiga partai yang akan mosi sebagai gerakan politik. Di antaranya, Partai Gerindra, PAN dan PKS. Namun, apakah PAN akan melakukan gerakan ini? Rasanya PAN adalah partai yang oportunis. Lihat saja, Amien Rais terus menyerang PAN jika berkoalisi dengan Jokowi. Sebagai rakyat jelata yang hanya bisa menulis, PAN besar kemungkinan akan berkoalisi dengan Jokowi. Tujuannya, mendapatkan jatah menteri atau lembaga lainnya. Hal ini sama terjadi pada pada Pilpres 2014, lalu ketika 2019 menjadi koalisi.

Kembali membahas mosi. Selain kekuatan politik yang mungkin akan diusung oleh Partai Gerindra cukup lama. Pertama, mosi tak percaya ini sebenarnya usul inisiatif sejumlah anggota DPR. Hal ini sudah tidak mungkin terjadi. Lalu, Fadli Zon harus meminta pimpinan DPR meninjau kembali status Jokowi sebagai Kepala Negara. Setelah memenuhi Tata Tertib, surat mosi ini akan dibawa ke Badan Musyawarah DPR. Baru selanjutnya kita sampaikan di sidang paripurna. Sangat melelahkan bukan jika Fadli Zon melakukan ini. Namun, hal yang perlu digarisbawahi adalah mosi sebagai gerakan politik tidak bisa dilakukan.

Gerakan mosi sebenarnya sempat dilakukan pada 2002 kepada Akbar Tanjung yang menjadi ketua DPR RI. Kemudian di Inggris sempat melakukan ini. Fadli Zon cukup pintar memanfaatkan posisi sebagai Wakil Ketua DPR RI yang terus menyerang Jokowi dari berbagai sudut. Namun, gerakan ini juga harus diantisipasi. Saya sangat menyakini, gerakan politik ini adalah gerakan yang sangat luwes, di mana tidak terpaku apakah itu oposisi atau tidak. Tergantung kepentingannya di mana. Ya, Fadli Zon sedang menyerang Jokowi untuk memasukan kepentingan Partai Gerindra. Mungkin, mengharapkan dirinya untuk menjadi Ketua DPR RI selanjutnya. Apakah hal itu akan terjadi?
sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment