SEPAK BOLA: PEREMPUAN IRAN BISA MENONTON LANGSUNG DI STADION UNTUK PERTAMA KALINYA DALAM PULUHAN TAHUN

Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, para perempuan Iran bisa menyaksikan langsung pertandingan sepak bola di stadion.

Hal ini terjadi pada Kamis (10/10), ketika lebih dari 3.500 perempuan membeli tiket laga kualifikasi Piala Dunia antara tim nasional Iran dan Kamboja di Stadion Azadi yang berkapasitas sekitar 78.000 orang.

Sejak Revolusi Islam 1979, kaum perempuan dilarang memasuki stadion saat pesepak bola pria sedang bermain.

Perubahan ini terjadi sebulan setelah kematian seorang perempuan yang membakar diri karena dilarang menonton pertandingan sepak bola.

Lembaga Amnesty International menyebut langkah pemerintah Iran sebagai “aksi pencitraan sinis” mengingat hanya ada “segelintir tiket” yang dijual untuk para penonton perempuan.

Organisasi pemantau hak asasi manusia itu meminta semua pembatasan terkait penonton perempuan dicabut.

Pada pertandingan antara timnas Iran dan Kamboja, tiket untuk perempuan dilaporkan terjual habis dalam hitungan menit. Di dalam stadion, mereka diberikan akses ke bagian khusus.

Foto-foto dari dalam stadion menunjukkan para penonton perempuan mengibar-ngibarkan bendera Iran dengan semangat dan menyoraki timnas. Mereka sangat gembira menyaksikan Iran memenangkan pertandingan 14-0.

“Kami bersenang-senang selama tiga jam. Kami semua tertawa, beberapa dari kami menangis karena kami sangat bahagia,” kata seorang perempuan Iran di Twitter.

“Kami mendapatkan pengalaman ini sangat terlambat dalam hidup kami, tapi saya turut bahagia untuk gadis-gadis muda datang ke stadion hari ini.”

Perempuan sebelumnya dibolehkan masuk ke Stadion Azadi untuk menonton siaran pertandingan timnas melawan Spanyol pada Piala Dunia 2018. Tapi hari Kamis adalah pertama kalinya dalam beberapa dekade mereka diizinkan menonton pertandingan secara langsung di stadion.

Masalah diskriminasi gender dalam sepak bola Iran menjadi perhatian dunia bulan lalu ketika perempuan bernama Sahar Khodayari membakar dirinya di luar pengadilan saat menunggu persidangan.

Dia ditangkap setelah mencoba menyaksikan pertandingan sepak bola dengan menyamar sebagai seorang pria. Perempuan berusia 29 tahun meninggal seminggu kemudian.

FIFA merespons dengan meningkatkan tekanan pada Teheran untuk memenuhi komitmennya untuk mengizinkan perempuan menghadiri laga kualifikasi Piala Dunia.

Badan sepak bola dunia itu mengatakan pekan ini bahwa mereka akan “berdiri teguh” dalam memastikan perempuan mendapat akses ke semua pertandingan sepak bola di Iran.

“Ini bukan hanya tentang satu pertandingan. Kami tidak akan mengalihkan pandangan dari hal ini,” kata kepala pendidikan FIFA dan tanggung jawab sosial, Joyce Cook, kepada BBC Sport.

“Kami teguh dan berkomitmen bahwa semua penggemar sepak bola, termasuk perempuan, sama-sama berhak untuk menghadiri pertandingan.”

Tahun lalu, Arab Saudi untuk pertama kalinya mengizinkan perempuan untuk menghadiri pertandingan sepak bola sebagai bagian dari pelonggaran aturan ketat tentang pemisahan gender oleh negara Muslim ultra-konservatif tersebut.
sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

Posted in Berita | Leave a comment

BRAVO, JENDRAL ANDHIKA PERKASA !

“Jangan cemen, pak.. Kejadianmu tak sebanding dengan jutaan nyawa melayang..”

Begitu bunyi status dari seorang wanita, yang belakangan diketahui ia adalah istri dari Dandim di Kendari. Status itu masih ditambah dengan emoticon ketawa dan ditujukan kepada Wiranto, Menkopolhukam yang menjadi korban penusukan.

Sontak status ini mendapat sorak sorai dari kadal gurun yang memang mencoba merapat ke TNI, dalam usaha mereka membenturkan institusi ini dengan pemerintah dan Polri.

TNI memang dikabarkan sebagai salah satu institusi yang terpapar radikalisme, dengan jumlah tidak main-main sekitar 3 persen anggota. Diduga keras, paparan radikalisme ini bukan pada saat perekrutan, tetapi justru di kelompok2 pengajian umum yang dihadiri para istri tentara.

Ketika Menhan mengakui ada paparan radikalisme di TNI, saya cemas. Sangat berbahaya. Apalagi pola kelompok Hizbut Thahrir diseluruh dunia sama, yaitu menyusup ke dalam tubuh tentara dan kemudian melakukan kudeta disana. TNI menjadi kendaraan penting bagi Hizbut Thahrir karena mereka memegang senjata.

Dan ketika berhadapan dengan TNI, jelas polisi kita gagap. Mereka cenderung tidak mau dibenturkan dengan institusi.

Lihat saja saat penangkapan mantan Danjen Kopassus yang diduga kuat terlibat dalam usaha pembunuhan dengan sniper, saat demonstrasi di MK bulan Mei lalu.

Banyak purnawirawan TNI dengan pangkat tinggi membela rekannya yang tertangkap, padahal sudah jelas dia punya andil besar dalam usaha pembunuhan itu.

Situasi ini yang dimanfaatkan oleh kelompok radikal dengan selalu memuji TNI sebagai pelindung mereka, sedangkan polisi adalah musuh besar mereka. Tujuannya apalagi selain membenturkan kedua institusi itu, dan mereka menari diatas puingnya

Melihat Jendral Andhika Perkasa, KSAD, tampil dengan gagah di depan kamera televisi mengumumkan memberi hukuman dengan mencopot Dandim Kendari, karena perilaku istrinya yang mendukung terorisme dan tidak menghormati seniornya, duh, saya lega bukan kepalang.

Menantu Jenderal purnawirawan AM Hendropriyono ini bisa dengan tegas melihat masalah dalam institusinya. Dia tidak membiarkan bibit radikalisme tumbuh di jajarannya.

Langkahnya mengumumkan pencopotan Dandim Kendari karena postingan istrinya itu, adalah sebuah pesan kepada seluruh jajaran dibawahnya, bahwa dia tidak kompromi dengan radikalisme.

Dan pemikiran ini sesuai dengan pemikiran besar mertuanya, AM Hendropriyono yang memang sejak awal sudah mewaspadai gerakan radikal di negeri ini dan berjuang memerangi mereka.

Sungguh radikalisme di negeri ini sudah masuk zona merah. Perlu dicanangkan bahwa radikalisme adalah “kejahatan luar biasa”. Mereka seperti racun yang kelak akan menghancurkan kita.

Dan siapapun yang mendukung radikalisme, seperti istri sang Dandim, wajib dihukum sepantasnya. Apalagi mereka yang makan dari negara, dari uang pajak rakyat, tetapi mendukung para musuh negara.

Bravo, pak Andhika. Genderang perang terhadap radikalisme tabuhkanlah sekencang-kencangnya. Mulailah dari dalam institusi sendiri. Bersihkan jangan dipelihara.

Semoga kelak Jenderal bisa menjadi Panglima TNI dan memimpin kami dalam perang melawan kejahatan luar biasa ini..

Seruput kopinya.. ☕☕

Denny Siregar

fb KataKita

Posted in Berita | Leave a comment

DITUDING PKI: ‘DITELANJANGI UNTUK CARI CAP GERWANI’ CERITA KELAM PENYINTAS TRAGEDI 1965

Peringatan: Video ini mengandung cerita kekejaman.

BBC News Indonesia pergi ke Nusa Tenggara Timur, untuk menemui sejumlah penyintas yang dituding sebagai anggota atau simpatisan Partai Komunis Indonesia, mengangkat penyiksaan dan pengalaman pahit yang mereka alami sejak peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Di Nusa Tenggara Timur, setidaknya 800 orang meninggal dalam pembunuhan dalam kejadian lebiih dari 50 tahun lalu itu, seperti dilaporkan peneliti James Fox yang dikutip dari buku ‘Keluar dari Ekstremisme’.

Hasil penelitian yang dilakukan Jaringan Perempuan Indonesia Timur (JPIT) menyebutkan mereka yang mengalami pengalaman mengerikan, -dari perkosaan sampai penyiksaan- berupaya mengatasi masa-masa kelam itu dengan berdoa bersama dan menenun.

Salah satu penyintas yang ditemui BBC adalah Melki Bureni. Dia mengatakan pada waktu itu dia dituding sebagai anggota Gerwani.

“Katong disuruh buka beha, celana. Berdiri telanjang dibilang supaya cari cap Gerwani di pantat atau di mana. Telanjang. Tapi saya pasrah saja.. mau bergerak dong (mereka) ‘potong’,” kata Melki.

Sarlotha, penyintas lainnya mengatakan rambut panjangnya waktu itu digunting paksa. “Padahal, menurut adat itu tidak boleh. Gunting rambut hanya untuk hukuman orang yang ketahuan berzina,” tuturnya.

Selain mereka, BBC juga menemui Petrus dan Jon (bukan nama sebenarnya), saksi yang menuturkan pengalaman mereka dilibatkan dalam eksekusi orang-orang yang dituduh anggota atau simpatisan PKI.

“Saya sebenarnya kalau bisa mengundurkan diri dari situ, menjauh,” kata Petrus, menyampaikan penyesalannya.

Video produksi: Callistasia Wijaya dan Dwiki Marta

sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

Posted in Berita | Leave a comment

PENYERANGAN WIRANTO: MENGAPA POLISI SECARA CEPAT MENUDING PELAKU TERPENGARUH ISIS?

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, diserang dua orang berpisau saat melakukan kunjungan kerja di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10).

Kurang dari satu jam setelah peristiwa itu, Polri mengambil kesimpulan bahwa pelaku terpengaruh ideologi radikal ISIS. Dasar argumen itu adalah ciri serangan simpatisan ISIS yang kerap menargetkan pejabat pemerintah.

“Mereka menganggap anggota Polri, pejabat publik, khususnya pejabat pemerintah itu sebagai thoghut atau musuh,” kata Karo Penmas Mabes Polri, Brigjen Dedi Prasetyo kepada BBC Indonesia.

“Pejabat itu yang mengancam keberadaan mereka,” ujarnya.

Polisi mengidentifikasi dua pelaku penyerangan terhadap Wiranto sebagai Syahril Alamsyah alias Abu Rara dan Fitri Andriana binti Sunarto. Keduanya ditangkap dan ditahan di Polda Banten.

Kepada pers di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan, menuding Abu Rara merupakan anggota kelompok teror Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Budi berkata, polisi kini juga tengah berupaya mengejar anggota JAD lain yang berkaitan dengan terorisme.

“Kami sudah mengidentifikasi bahwa pelaku berasal dari kelompok JAD Bekasi. Abu Rara awalnya dari JAD Kediri, lalu pindah ke Bogor.”

“Setelah cerai dengan isteri pertama, dia pindah ke Menes. Dia difasilitasi seseorang bernama Abu Samsudin untuk tinggal di sana,” kata Budi.

“Dari awal kami mendeteksi kelompok JAD ingin membuat instabilitas dengan melakukan amaliyah, termasuk Abu Rara,” tuturnya.

Wiranto berada di Pandeglang untuk meresmikan Gedung Kuliah Bersama Universitas Mathla’ul Anwar. Menurut kronologis yang dipaparkan Brigjen Dedi Prasetyo, serangan terhadap Wiranto terjadi usai seremonial tersebut.

Saat itu Wiranto dan rombongan pejabat setempat baru saja tiba di Alun-Alun Kecamatan Menes. Tak lama berselang, dua penyerang mendekat dan berusaha melukai Wiranto.

Selain Wiranto, penyerang juga disebut melukai Kapolsek Menes, Kompol Dariyanto; seorang ajudan Danrem, dan pengurus Mathlaul Anwar, Fuad Syauqi.

“Dari hasil pemeriksaan sementara kita sudah bisa menganalisa (bahwa penyerang terpapar ISIS),” kata Dedi Prasetyo.

“Kami sedang mendalami tentang jejaring mereka, apakah termasuk dalam jaringan yang terstruktur atau hanya terpapar paham radikalisme saja,” ucapnya.

Setelah kejadian, Wiranto yang terluka di bagian perut sempat dilarikan ke RSUD Berkah Pandeglang. Belakangan, ia dibawa ke RSPAD Gatot Subroto Jakarta menggunakan helikopter.

Sejumlah pejabat negara menjenguk Wiranto di rumah sakit milik TNI Angkatan Darat itu, termasuk Presiden Joko Widodo. Ia berkata, Wiranto menjalani operasi begitu tiba di RSPAD.

Dalam sesi jumpa pers, Jokowi meminta aparat keamanan mengusut tuntas peristiwa tersebut.

“Saya juga perintahkan kepada Kapolri, Kepala BIN, didukung TNI untuk mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku dan seluruh jaringan yang terkait peristiwa tadi siang,” ucapnya.

Pengamat terorisme Stanis Riyanta menilai penggunaan pisau dalam penyerangan terhadap Wiranto menunjukkan perubahan pola jaringan terorisme di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.

Menurutnya, teror yang awalnya cenderung dilakukan kelompok besar kini lebih sering dilakukan kelompok kecil bahkan individual (lone wolf).

“Kalau kelompok besar mereka punya sumber daya besar. Kalau tidak punya sumber daya, mereka akan melakukan aksi apapun, yang penting tuntutan ideologinya tercapai,” ujar Stanis.

Hasil pemeriksaan sementara polisi, Abu Rara tercatat sebagai warga Desa Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara.

Sedangkan Fitri Andriana yang berstatus istri Abu Rara merupakan warga Desa Sitanggal, Kecamatam Karangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.

Kapolda Banten, Irjen Tomsi Tohir, memperkirakan keduanya baru dua bulan tinggal di Kampung Sawah, Desa Menes, Pandeglang.Tomsi berkata, Abu Rara awalnya menusukkan belati ke arah Wiranto, namun justru mengenai ajudan Komandan Korem 064/Maulana Yusuf (MY). Setelahnya, Abu Rara disebut melukai Fuad Syauqi.Tak lama setelahnya, Fitri Andriana ikut menerobos penjagaan, namun berhasil dihentikan oleh Kapolsek Kasemen, AKP Cuaib.

“Yang laki-laki (menusuk menggunakan) belati, perempuan (menusuk menggunakan) gunting,” kata Tomsi.
sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

Posted in Berita | Leave a comment

DEMONSTRASI STM: RATUSAN PELAJAR MASIH DICARI ORANG TUANYA

Ratusan pelajar sekolah menengah atas dan sekolah teknik menengah atau STM yang dijaring polisi setelah aksi menuntut pencabutan RUU kontroversial masih dicari orang tuanya.

Ketua Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, mencatat setidaknya 182 orang masih belum jelas, apakah di Polda atau di Polres.

“Ada orang tua yang mengadu ke kita, ada yang kehilangan kontak sampai hari ini belum bertemu. Kita coba bantu dengan membuka pos pengaduan untuk dicari di mana posisinya,” kata Arist kepada wartawan Muhamamd Irham yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Sitti Hikmawatty, mengakui sampai saat ini banyak orang tua pelajar yang mencari anak mereka di kantor polisi tapi belum juga bertemu.

Kendalanya, kata Sitti, sebagian pelajar masih takut untuk membuka identitas diri, misalnya tidak mau menyebut nama wali atau orang tua. “Bahkan di antara mereka ada juga yang menyebutkan namanya dengan nama samaran,” ungkapnya.

Berdasarkan versi KPAI, saat ini masih ada 48 pelajar dan 11 anak putus sekolah di Polda dan Polres Jakarta yang masih menunggu dijemput wali atau orang tua.

Dalam proses indentifikasi, pelajar yang teridentifikasi membawa senjata tajam, terbukti mencederai orang lain, atau merusak fasilitas umum.

“Maka anak tersebut dipindahkan tempat di luar Polres. Kita rekomendasikan pindah ke Rumah Aman SPMP Handayani,” lanjut Sitti.

Sementara itu, kepolisian mengklaim sebagian pelajar yang ditahan di tingkat polres hingga polda sebagian besar sudah dibebaskan.

“Apabila memang tidak terbukti, dan pelakunya ini anak-anak, mereka akan dilakukan diversi artinya akan dilakukan pemulangan,” kata Dedi Prasetyo dalam keterangan persnya di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (02/10).

Dedi menambahkan, total seluruh pengunjuk rasa yang ditahan Polda hingga Polres di Jakarta sebanyak 845 orang dengan berbagai latar belakang. Meski tidak merinci jumlah pelajar yang ditahan, Dedi mengatakan kebanyakan yang sudah dipulangkan berstatus sebagai pelajar.

“Polres Jakarta utara ada 36 orang. Dari 36 orang yang dilakukan pemeriksaan, semuanya dipulangkan karena sebagian besar masih pelajar. Kemudian Jakarta Pusat ada 63 orang, semua juga sudah dipulangkan,” tambah Dedi.

Ketentuan khusus untuk anak

Penanganan kepolisian terhadap para pelajar dan penahanan mereka mendapat perhatian para pegiat perlindungan hak anak.

Apalagi, dalam menangani demonstrasi pelajar, kepolisian melontarkan gas air mata dan menahan 570 siswa SMP dan SMA pada aksi yang berlangsung Jumat (24/09).

“Itu yang kita inginkan kepada pihak kepolisian, standar operasional prosedurnya itu harus mengedepankan anak ini adalah korban,” kata Arist kepada BBC News Indonesia.

UNICEF juga angkat suara. Lembaga PBB itu meminta adanya perhatian pada ketentuan khusus untuk anak-anak dalam sistem peradilan pidana Indonesia ketika anak-anak yang terlibat demonstrasi bersentuhan dengan hukum.

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia menetapkan bahwa perampasan kebebasan dan pemenjaraan adalah pilihan terakhir.

Penangkapan dan penahanan anak di bawah 18 tahun hanya bisa dilakukan untuk periode maksimum 24 jam, dan setiap anak berhak untuk:

Keterlibatan pelajar

Dalam demonstrasi yang berlangsung selama sepekan terakhir, banyak dijumpai pelajar setingkat SMA/STM.

Mamat (bukan nama sebenarnya), misalnya, berpose membentangkan bendera merah-putih dengan latar belakang polisi yang sedang berbaris di balik tameng di kawasan Palmerah, Jakarta Barat, Senin (30/09).

Wajah Mamat dihiasi olesan odol di pipi. Mata terhimpit topi dan masker. Celana sekolah masih melekat.

Mamat kemudian memasang fotonya dalam akun media sosialnya dua hari kemudian dengan tagar #tolakruukuhp #stmmelawan.

BBC News Indonesia menghubungi Mamat pada Rabu (02/10) dan bertanya apa yang dia perjuangkan dalam demonstrasi saat itu.

Mamat menjawab singkat, “Saya ikut (aksi). Cuma saya lupa aspirasinya.”

Dia melanjutkan, “Soalnya saya lagi ulangan jadi sebagian-sebagiannya ngapalin pelajaran.”

Sebagian warganet meyakini para pelajar murni memprotes beragam rancangan undang-undang yang disusun pemerintah dan DPR, sebagian lainnya menuding mereka hanya ikut-ikutan tanpa tahu tujuan berdemonstrasi.

Tudingan itu lebih gencar diarahkan ketika Kepolisian Sektor Serpong menahan lima pelajar sebelum berangkat menggelar aksi unjuk rasa di gedung parlemen, Senin (30/09). Kelimanya disebut positif menggunakan narkoba jenis ganja, sebagaimana dilaporkan Kompas.com.

Menurut Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menilai hampir seluruh pelajar SMP dan SMA yang ikut serta dalam aksi unjuk rasa tidak menyadari tuntutan dan aspirasinya.

“Dia (pelajar) hanya seolah-olah digambarkan hanya berpartisipasi saja, kemudian juga tidak tahu apa yang akan terjadi,” katanya.

Hak anak menyuarakan pendapat

Konvensi PBB tentang Hak Anak mengakui hak anak untuk kebebasan berserikat dan kebebasan berkumpul secara damai.

Menurut Perwakilan UNICEF di Indonesia Debora Comini, “Anak-anak dan remaja di Indonesia memiliki hak untuk mengekspresikan diri dan terlibat dalam dialog tentang masalah yang mempengaruhi mereka, dan kita harus memastikan mereka mendapat dukungan yang sigap dan tepat jika mereka terlibat dengan hukum.”

Sejalan dengan Konvensi Hak-Hak Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak Indonesia menjamin hak setiap anak di Indonesia untuk berbicara dan didengarkan pendapatnya, termasuk dalam masalah politik, serta melindungi mereka dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik dan kerusuhan sosial.

“Aksi protes ini mengingatkan kita bahwa ada kebutuhan untuk menciptakan peluang yang bermakna – baik online mau pun offline- untuk anak-anak dan remaja menyuarakan pandangan mereka dengan bebas dan damai di Indonesia,” kata Comini.

Ketua Komnas PA, Arist Merdeka Sirait menilai hak politik anak berbeda dengan demonstrasi.

“Setiap anak berhak mengeluarkan pendapat. Didengarkan pendapatnya. Tapi caranya bukan mengajarkan pada anak untuk menanamkan nilai-nilai kebencian, merusak, vandalisme, melempar, bukan itu,” katanya.

Hak politik anak, lanjut Arist, semestinya disalurkan melalui forum-forum yang melibatkan pemangku kepentingan, seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Murembang).

“Jadi menyuarakan pendapatnya bebas dari kekerasan, bebas dari pemanfaatan orang untuk anak-anak melakukan vandalisme, pengrusakan dan lain sebagainya,” katanya.
sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

Posted in Berita | Leave a comment

“MARI LIMPAHKAN SEMUA BEBAN PADA JOKOWI!”

Eko Wibowo-Menjelang pelantikannya sebagai Presiden pada masa jabatan keduanya, Pak Jokowi dihantam bertubi-tubi persoalan. Yang seolah menempatkannya pada posisi yang seorang diri. Sendiri terpojokkan. Sendiri semakin dipersalahkan.

Tentu aneh ketika hal itu menimpa beliau di saat setelah memenangkan sebuah pertarungan. Sebagai pemenang, Pak Jokowi malah mengalami posisi sulit.

Sewajarnya saja bila posisi sulit itu diakibatkan karena ulah para lawan-lawannya. Para penentangnya. Para penentang kebijakannya.

Tapi ini tidak! Seakan seragam, semua punya andil dalam mempersulit posisi Pak Jokowi. Posisi sulit yang selalu dipersalahkan. Posisi yang sebelumnya hanya menjadi kenikmatan semu bagi mereka para kaum Salawi. Kaum “semua salah Jokowi”.

Untuk mereka ini, dengan sifat alamiahnya itu, sepertinya tak perlu dibahas lagi. Karena juga akan terasa sangat sulit bagi mereka untuk mengerti dan memahami siapa dan bagaimana Pak Jokowi yang sebenarnya. Jadi, ya biarkan saja!

Yang terasa menyesakkan adalah ketika posisi sulit Pak Jokowi itu dikarenakan oleh sikap para rekan pendukungnya. Entah sengaja atau tidak?

Mundur sejenak, Pak Jokowi mulai dibuat harus terbebani saat pemilihan wakil presiden. Waktu itu ada dua pilihan. Akhirnya seperti diketahui, Kyai Ma’ruf Amin yang menjadi pendamping Pak Jokowi.

Setelah menang, beban Pak Jokowi tetap belum berkurang. Babak baru ini adalah kompensasi atas dukungan yang sebelumnya telah mereka berikan. Return atas investasi dalam mendukung dan memenangkan Pak Jokowi ditagih. Yaitu jatah jabatan.

Friksi mulai nampak ketika para petinggi parpol pendukung–minus PDIP–mengadakan pertemuan. Diperkirakan pertemuan tersebut terkait dengan jatah jabatan dan kursi kabinet.

Menjadi lebih panas ketika Pak Jokowi bertemu dengan Prabowo. Yang dilanjutkan juga dengan pertemuan Bu Mega dengan Prabowo. Yang memanaskan adalah pernyataan Pak Prabowo yang bisa saja membantu Pak Jokowi.

Panasnya situasi koalisi semakin terlihat saat di waktu yang bersamaan, ketika Bu Mega makan-makan dengan Prabowo, Surya Paloh bertemu dengan Anies Baswedan. Perseteruan ini masih terlihat saat Bu Mega tak bersalaman dengan Surya Paloh baru-baru ini.

Beban Pak Jokowi berlanjut dan bertambah ketika DPR merevisi UU KPK. Ditambah dengan akan disahkannya RUU KUHP, RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan RUU Pemasyarakatan.

Demonstrasi penolakan terjadi. Oleh mahasiswa. Juga anak-anak SMK(?). Walaupun pada kenyataannya yang di demo adalah DPR, namun Presiden sebagai eksekutif tetap penanggung beban yang paling berat. Terbukti untuk UU KPK yang baru, berlaku maupun tidaknya UU revisi tersebut tergantung dari dikeluarkannya atau tidak Perppu KPK oleh Presiden Jokowi.

Kesemuanya itu membuat beban Pak Jokowi menjadi sangat berat. Bahkan serasa sendirian.

Lalu, apa yang membuat itu semua bisa terjadi? Yang membuat seakan mereka semuanya bersikap “seenaknya” pada Pak Jokowi?

Yang pertama tentu saja adanya perbedaan kepentingan. Keinginan Pak Jokowi untuk menjadi politisi semata-mata demi pengabdian. Tidak ada kepentingan lainnya, selain tentu saja kepentingan negara. Karena itulah, Pak Jokowi selalu menempatkan dirinya sebagai seorang negarawan.

Kepentingan Pak Jokowi yang adalah demi negara itu, dapat terlihat dari apa yang telah dilakukannya selama periode pertamanya. Dan dengan segala resikonya, apa yang dilakukannya, semua hanya demi kepentingan jangka panjang Indonesia dalam bernegara.

Berbeda dengan mereka para partai politik itu. Mereka politisi saja. Tulen. Hitung-hitungannya hanya kepentingan partai dan karir politik anggotanya. Hanya menang-kalah dan dapat apa. Itu saja dan tidak lebih.

Mereka melihat Pak Jokowi hanya sebagai bagian dari kepentingan jangka pendeknya saja. Kepentingan yang membawa kemenangan dan posisi jabatan. Kepentingan jangka pendek yang menjadi penyambung dan jalan bagi kepentingan jangka panjang mereka, yaitu kekuasaan dan tetap eksis.

Kedua, Pak Jokowi pada kenyataannya bukanlah berasal dari elit. Baik elit partai maupun kalangan “tinggi” lainnya. Pengurus partai pun bukan. Kader biasa saja. Juga hanya rakyat biasa.

Kenyataan ini telah membuat Pak Jokowi tanpa beking kuat di belakangnya. Pak Jokowi adalah pejuang tunggal. Sehingga para penikmat oligarki itu terkesan begitu leluasa dalam “mempermainkan” Pak Jokowi. Membuat “mari limpahkan semua beban pada Jokowi!”

Akhirnya, dua keadaan itu–perbedaan kepentingan dan Pak Jokowi yang bukan elit–lah yang telah membuat Pak Jokowi begitu harus menerima beban berat dalam menjalankan perannya sebagai Presiden. Menjadi terlalu berat untuk bergerak lincah. Menjadi tersandera oleh kepentingan para parpol pendukungnya.

Tapi…, Pak Jokowi masih punya rakyat! Yakinlah!!!….

sumber: seword
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

Posted in Berita | Leave a comment

BEM TOLAK UNDANGAN PRESIDEN, SESUAI INSTRUKSI KPK?

Alifurrahman-Presiden Jokowi yang lahir dari rakyat biasa, pernah menjadi mahasiswa di Indonesia, sejatinya paham betul bahwa budaya kita sangat-sangat mengedepankan dialog. Musyawarah. Inilah kenapa Presiden tak kenal lelah mendatangi semua elemen. Berkunjung dari ujung ke ujung, dari kota hingga pelosok desa. Menyapa, bersalaman, bertanya tentang apa yang mereka keluhkan selama ini.

Semua itu dilakukan bukan tanpa landasan yang matang. Jelas itu adalah semangat kebangsaan yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa.

Tapi, tak semua orang setuju dengan langkahnya. Dulu, ketika masih maju sebagai Calon Gubernur DKI, banyak yang mempertanyakan aksi blusukannya. Setelah nyapres, banyak yang tertawa, mau berapa tahun blusukannya? Dan seterusnya.

Jokowi tak bergeming. Aksi blusukan terus dilakukan. Dan hari ini, kita semua tahu bahwa itu bukanlah pencitraan. Rakyat senang, semua wilayah yang didatangi selalu menyambut Presiden dengan meriah.

Maka ketika Presiden mengundang ketua BEM untuk datang ke Istana, berdialog langsung dan mendengar aspirasi yang ingin disampaikan, itupun muncul dari semangat musyawarah. Sebagai kepala negara, Jokowi tak mau jumawa dengan jabatannya. Beliau ingin mendengar tentang masalah yang sedang mereka persoalkan selama ini. Sampai demo dan rusuh membakar fasilitas umum.

Tapi ternyata respon BEM adalah penolakan. Mereka menolak bertemu Presiden karena dilakukan di dalam istana. Mereka ingin pertemuan dilakukan di luar istana dan ditayangkan secara live di media nasional.

Sebagian pendukung Prabowo tentu saja bertepuk tangan. Tanpa terkecuali. Para pendukung khilafah dan 212 apalagi, mereka memuji setinggi langit. Ya jangankan ketua BEM, Buni Yani saja mereka beri gelar pahlawan.

Membaca berita ini, sebagai pendukung Jokowi saya merasa sangat tersinggung. Para mahasiswa ini ibarat kata diberi hati minta jantung. Presiden di puncak kekuasaannya, pemimpin tertinggi di Indonesia, mau mengulurkan tangannya ke bawah. Menunduk mengajak para demonstran yang turun ke jalan, yang selama ini tak punya saluran komunikasi, untuk duduk di istana merdeka. Tapi apa daya, mereka yang diberi perhatian dan diperlakukan spesial itu tak mau menerimanya.

Ya sudah. Cukup.

Kemarin kita dengar Presiden mengundang para tokoh masyarakat untuk berdialog. Dari ulama sampai pakar hukum. Setelah itu Presiden mengatakan akan mempertimbangkan penerbitan Perpu UU KPK.

Dari info yang saya dengar, sejatinya pertemuan dengan mahasiswa kali ini juga akan membahas UU KPK. Tidak hanya RUU KUHP seperti yang digaungkan di jalanan dan media-media. Bahkan saya menduga bahwa draft Perpu sudah disiapkan, sehingga selesai pertemuan dengan mahasiswa, Presiden bisa dengan jelas mengatakan siap mengeluarkan Perpu. Tidak lagi mempertimbangkan.

Tapi jika melihat penolakan para mahasiswa dan bahkan permintaan bertemu di tempat umum, disiarkan langsung oleh media nasional, Presiden pasti tahu bahwa yang beliau hadapi bukan mahasiswa sang agen perubahan. Tapi mahasiswa wayang politisi dengan segala kepentingannya.

Para mahasiswa itu hanya ingin menyebar provokasi. Mereka hanya ingin dianggap sebagai pahlawan pembela rakyat, tampil keren di media dengan kecerdasan provokasinya. Kita sudah pernah lihat di ILC, kita juga sudah pernah lihat di Mata Najwa, mereka hanya fokus menyalahkan dan menyalahkan. Provokasi hafalan. Tak ada substansi permasalahan yang disampaikan. Bahkan saat diberikan kesempatan berdebat dengan Menkumham, mereka pun kelabakan. Menyebar hoax dan propaganda pasal-pasal yang sebenarnya tak pernah ada dalam RKHUP.

Mereka ingin tampil keren dengan anggapan bisa menentang DPR, Menteri hingga Presiden. Dan bila melihat video briefing yang dilakukan di kantor KPK, bukan tidak mungkin penolakan ini adalah instruksi orang-orang KPK.

Karena demo dan kerusuhan yang diciptakan di berbagai kota, pada akhirnya berhasil dikendalikan oleh aparat penegak hukum. Tak sesuai dengan ekspektasi orang-orang KPK yang menginginkan kerusuhan lebih besar, berharap Presiden segera terbitkan Perpu saat kerusuhan masih berlangsung.

Sekarang semua sudah kondusif. Hanya ada beberapa ancaman buatan dan susulan yang nampaknya tetap perlu diwaspadai. Gelombang demo dari kelompok khilafah. Tapi percayalah, tanpa tuntutan yang jelas, aksi mereka tak akan relevan.

Apapun itu, pimpinan KPK segera berakhir. DPR juga segera berakhir. Sementara Presiden masih sama hingga 2024. Saya pikir Presiden tak perlu menerbitkan Perpu. Tapi kalaupun nanti diterbitkan Perpu, saya yakin hanya akan ada perubahan minor, yang pada intinya KPK tetap harus diawasi dan diatur agar tidak membuat negara dalam negara. Begitulah kura-kura.
sumber: seword
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

Posted in Berita | Leave a comment

10 JURNALIS JADI KORBAN KEKERASAN SAAT DEMO MAHASISWA

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat ada 10 kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sepanjang demo penolakan RKHUP dan pelemahan KPK di berbagai daerah pada 23-26 September 2019.

JAKARTA (VOA) — Sekjen AJI Revolusi Riza mengatakan hasil rekapitulasi AJI Indonesia mencatat ada 14 kasus kekerasan yang menimpa jurnalis di berbagai daerah selama sepekan terakhir. Antara lain di Jakarta, Makassar, Palu dan Jayapura.

Sepuluh kasus di antaranya terjadi saat meliput demo penolakan RKHUP dan pelemahan KPK pada 23-26 September 2019. Dari sepuluh kasus tersebut, sembilan pelakunya diduga anggota Polri dan satu lainnya yaitu massa aksi.

“Atas serangkaian kasus yang terjadi, ini semakin menguatkan bahwa tuntutan reformasi yang 21 tahun lalu disampaikan bahwa harus ada reformasi terhadap polisi ini layak untuk segera dilaksanakan,” jelas Revolusi Riza di Jakarta, Jumat (28/9/2019).

“Polisi kami lihat dalam beberapa waktu terakhir sering melampaui kewenangannya dalam menangani aksi-aksi yang dilakukan masyarakat dan juga penanganan terhadap wartawan atau jurnalis yang meliput di lapangan,” tambah Revo.

Revo menjelaskan bentuk kekerasan tersebut berupa pemukulan, intimidasi dan penghapusan video rekaman. Kekerasan ini dipicu sikap polisi yang tidak terima ketika jurnalis merekam aparat yang sedang melakukan kekerasan terhadap massa aksi.

Kasus kekerasan jurnalis berupa penghalangan liputan juga menimpa 3 jurnalis di Jayapura yang hendak meliput Posko Eksodus Mahasiswa di halaman Auditorium Universitas Cendrawasih pada 23 September 2019. Mereka diintimidasi dan dilarang meliput oleh aparat kepolisian.

Selain kekerasan terhadap jurnalis karena kegiatan jurnalistik, AJI juga menyoroti kriminalisasi yang dilakukan polisi terhadap jurnalis Dandhy Dwi Laksono karena cuitan soal Papua. Menurut Revo, cuitan Dandhy merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dilindungi konstitusi Indonesia.

“AJI Indonesia mendesak supaya polisi mencabut status tersangka yang diberikan kepada Dandhy dan membebaskannya dari segala tuntutan hukum yang berlaku,” jelas Revolusi Riza.

Sementara itu, Direktur LBH Pers Ade Wahyudin mendorong, para jurnalis yang mengalami kekerasan untuk melapor ke kepolisian. Hal ini untuk mencegah kasus kekerasan terulang kembali di kemudian. Ade juga mendorong Dewan Pers segera berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus-kasus kekerasan yang dialami jurnalis sepanjang aksi tolak RKUHP dan pelemahan KPK.

“Kami selalu mengingatkan dan mengimbau untuk tidak takut melaporkan atau bersuara yang dialami jurnalis atau media. Baik itu kekerasan, intimidasi, penghalangan kerja jurnalistik, karena dengan bersuara impunitas kekerasan jurnalis dapat dikurangi,” jelas Ade Wahyudin kepada VOA, Sabtu (28/9/2019).

Ade Wahyudin menambahkan lembaganya juga mendorong Kapolri untuk meningkatkan MoU dengan Dewan Pers menjadi peraturan Kapolri (Perkap). Menurutnya, Perkap tersebut untuk memastikan personel Polri bisa dikenakan sanksi jika tidak mematuhi ketentuan seperti yang tertuang dalam MoU Dewan Pers.

Tanggapan Polri

Karopenmas Divhumas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengajak komunitas pers untuk mencari solusi bersama untuk mencegah kekerasan terhadap jurnalis terulang kembali. Langkah tersebut bisa dilakukan dengan menggelar diskusi bersama dan membuat standar prosedur bagi jurnalis dan polisi.

“Kita buat FGD dulu kalau situasi sudah reda untuk sama-sama membuat SOP sebagai pedoman bersama. Sehingga Pemred, Humas dan wilayah punya tanggung jawab bersama. Saya sedih kalau itu terjadi terus. Karena saya sudah bagian dari teman-teman pers,” jelas Dedi melalui pesan online, Jumat (27/8/2019).

Dedi mengatakan lembaganya juga tidak keberatan MoU dengan Dewan Pers direvisi menjadi lebih baik. Sementara terkait kasus Dandhy, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono belum bisa memastikan akan menghentikan kasus tersebut atau tidak. Menurutnya, kewenangan untuk meneruskan atau menghentikan penyidikan berada di penyidik.

“Dia mengambil foto-foto di media sosial kemudian diambil terus diupload dan diberi keterangan tentang foto itu. Jadi foto dan keterangannya diragukan kebenarannya. Berbeda dengan mengambil foto sendiri di lokasi kemudian ditulisi sendiri keterangannya,” jelas Argo kepada VOA.

Berdasarkan laporan Reporters Without Borders (RSF) pada pertengahan April lalu, indeks kebebasan pers Indonesia berada di peringkat ke-124 dari 180 negara. Peringkat ini stagnan atau tidak ada kemajuan sama sekali dibanding tahun 2018 lalu. Posisi Indonesia juga di bawah Timor Leste yang berada di peringkat ke-84 dan Malaysia di peringkat ke-123. [sm/em]
sumber: voaindonesia
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

Posted in Berita | Leave a comment

DEMONSTRASI MAHASISWA: ‘DIJEBAK PERUSAHAAN BUS SAAT PERGI KE LOKASI HINGGA DUKUNGAN DARI WARGA’

Gelombang aksi mahasiswa di sejumlah kota mengklaim mengawal demokrasi demi keadilan bagi seluruh kelompok masyarakat. Bersama gerakan sipil lainnya, beragam aksi mereka menjadi salah satu isu utama publik.

Mereka punya tujuh tuntutan terutama pembatalan rancangan undang undang bermasalah, termasuk UU KPK yang telah disahkan.

Aksi ini kini mendesak Presiden Jokowi mengeluarkan perppu untuk membatalkan UU KPK. Sebelumnya, pemerintah dan DPR juga sepakat menunda sejumlah RUU yang kontroversial, termasuk RKUHP.

Di sisi lain, polisi merazia dan menangkap sejumlah mahasiswa. Dua peserta unjuk rasa mahasiswa di Kendari meninggal dunia. Sementara ratusan mahasiswa dan puluhan polisi disebut terluka akibat bentrokan.

Menurut pengamat politik, demonstrasi mahasiswa kali ini penuh kejutan: kreatif, cair, tapi tetap serius menuntut perubahan. Gelombang besar unjuk rasa mereka difasilitasi media sosial.

Berikut adalah kisah personal sejumlah mahasiswa dari beberapa kota tentang mengapa dan bagaimana mereka ‘turun ke jalan’.

‘Diputar-putar sopir bus’

Perjalanan 250 mahasiswa dari Semarang ke Jakarta untuk bergabung dalam aksi demonstrasi 24 September lalu tak mulus.

Mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang (Unes) dan Universitas Diponegoro mengaku berkali-kali mendapat tekanan, mulai dari kampus, razia kendaraan sampai sopir memulangkan mereka kembali ke kotanya.

Setidaknya itu yang dirasakan Saiful Muhjab, presiden mahasiswa Unes.

Sebelum berangkat, kata Saiful, ia harus menghadapi koleganya sendiri dari unit Resimen Mahasiswa (Menwa).

“Ada laporan ke birokrasi kampus, kemudian Menwa menyisir anak-anak yang berangkat siapa saja,” katanya kepada BBC Indonesia.

Tapi negosiasi terus dilakukan. Jadwal berangkat ke Jakarta pukul 22.00 WIB menggunakan lima bus akhirnya ditunda hingga 00.30 WIB.

“Sampai di Tegal. Tadinya mau lewat tol, tapi juga dicegat oleh kepolisian dari pihak polres. Akhirnya kita tak lewat tol,” kata Saiful.

Tapi lewat jalur biasa bukan berarti tanpa halangan. Pukul 03.00 dini hari, bus mereka dirazia aparat di depan kantor Polres Brebes.

SIM dan STNK dipegang sopir bus mereka. Tiga bus dipersilakan jalan. Tapi mahasiswa kompak, harus sampai Jakarta tanpa satu pun balik ke Semarang.

Akhirnya pukul 9 pagi, mahasiswa memutuskan untuk mengganti Perusahaan Otobus (PO) bus.

“Akhirnya rugi ongkos juga. Karena kita patungan Rp100.000 per mahasiwa,” lanjut Saiful.

Setelah mendapat bus baru dengan pelunasan uang sebesar Rp37 juta hasil patungan dan tambahan uang organisasi, mereka pun melesat menuju Jakarta.

“Sampai akhirnya di perjalanan itu, sudah sampai di Tol Cirebon. Ternyata, kita yang lagi lengah, lagi ngantuk, saya juga tidur di situ. Anak-anak mulai ramai di grup, kok arahnya balik lagi ke Semarang,” kata Saiful.

Lalu ia bangkit dari kursi, melempar tempat sampah ke arah depan sopir bus. “Terus akhirnya aku teriak, ambil hape rekam semuanya, kabarkan ke semua bus, kita dijebak. Kita disabotase,” cerita Saiful.

Singkat cerita, Saiful kembali bernegosiasi dengan sopir di area peristirahatan jalan tol.

“Ternyata ada tekanan langsung dari pimpinan (perusahaan bus). Dan bironya itu, parahnya (diancam) mau dibekukan PO-nya oleh kepolisian,” klaimnya.

Setelah bernegosiasi, akhirnya sopir bus mengalah. Mereka mengantar mahasiswa dari Semarang ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Selasa sore (24/09), aksi mahasiswa di halaman gedung DPR sudah tidak terkendali. Meriam air dan gas air mata dimuntahkan ke arah pengunjuk rasa.

Sebanyak 250 mahasiswa rombongan dari Semarang akhirnya bertahan di kampus Universitas Negeri Jakarta hingga malam. Mereka melakukan doa bersama untuk kolega mereka yang menjadi korban dalam aksi unjuk rasa.

‘Didukung masyarakat’

Mahasiswa dari Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Sayid Ferhat bersama ribuan mahasiswa di Kalimantan Timur melakukan aksi jalan kaki dari depan Masjid Islamic Center ke kantor DPRD Kaltim.

“Dari setiap titik itu, di pinggir jalan itu ada dukungan dari ibu-ibu, anak-anak, bahkan ada orang yang tiba-tiba kasih uang, ‘Nak buat beli minum, buat beli roti’,” cerita Sayid tentang unjuk rasa mereka 23 September lalu.

Dalam unjuk rasa ini, Sayid bersama ribuan mahasiswa di Kaltim terlibat aksi dorong dengan aparat polisi pasca menggeruduk gedung DPRD setempat. Aksi kemudian berakhir dengan semprotan meriam air dan gas air mata.

“Masyarakat itu betul-betul mendukung. Siap kasih rumahnya ketika ada tembakan gas air mata dan ketika kita sesak napas. Dengan sangat luar biasa. Buat kita masuk. Atur napas. Sediakan minuman,” lanjut Sayid.

“Semua masyarakat itu mendukung. Jadi, kami tak didanai sama siapa-siapa. Kepentingan satu: Indonesia adil, makmur dan sejahtera,” tambahnya.

Sayid mengaku awal terlibat dalam aksi, karena resah dengan sejumlah rancangan undang undang bermasalah yang akan disahkan DPR. Menurutnya, keresahan ini karena ia tak melihat adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan RUU.

Ia kemudian diskusikan bersama teman-teman kampus, sekaligus membagikan ke media sosial.

“Tapi untuk propaganda paling besar jelas itu lewat media sosial. Karena baru share saja itu bisa sampai ratusan orang yang baca dan lihat,” kata Sayid melalui sambungan telepon, Jumat (27/09).

Salah satu yang ia soroti adalah isu pasal penghinaan presiden dalam RKUHP. Baginya, ini seperti memukul mundur reformasi ke Orde Baru.

“Kan orang hebat itu dibangun karena kritik, kalau sampai mengkritik, lalu ditangkap. Sama saja seperti Orde Baru. Kita kembali. Ke rezim Orde Baru,” katanya.

Kebersamaan dan solidaritas adalah pengalaman tak ternilai selama aksi berlangsung. Hal ini Sayid alami saat bentrok terjadi.

“Mau kami ditembak gas air mata, mau ditembak water canon, mau kita dipukul pakai pentungan, tidak pernah mundur. Tangannya tetap erat bersimpul, kakinya tetap tegak berdiri,” katanya.

Saat barisan mulai goyah karena tembakan air dan gas air mata, massa aksi terberai tanpa lupa dengan mereka yang terjatuh ke aspal.

“Kami balik, mau sekabut apa pun gas air mata kami balik, sebesar apa pun hujanan batu, kami balik gotong teman-teman kami. Dan itu yang benar-benar persatuan yang luar biasa,” lanjut Sayid.

#GejayanMemanggil

Sopyan adalah satu dari ribuan peserta aksi #GejayanMemanggil di Yogyakarta, 23 September lalu. Itu adalah unjuk rasa ketiga sepanjang hidup mahasiswa strata dua tersebut.

Meski lahir dari keluarga yang disebutnya tidak melek politik, Sopyan merasa dirinya perlu turun ke jalan untuk menyuarakan harapan publik.

Sopyan berkata, jika aksi seperti #GejayanMemanggil tak terjadi, ia dan generasi mendatang bakal menjadi orang-orang yang terdampak pasal-pasal karet.

“Walau bukan orang hukum, saya sempat baca rancangan undang-undangnya. Saya juga terprovokasi media sosial,” ujarnya saat dihubungi dari Jakarta.

“Lalu saya lihat ada tagar #gejayanmemanggil dan seruan untuk turun ke jalan. Dari situ, aku putuskan ikut menumpahkan kecemasan itu,” tuturnya.

Dan sesampainya di Gejayan, Senin pekan lalu, Sopyan melihat riuh rendah kerumuman orang yang belum pernah dilihatnya dalam sebuah unjuk rasa di Jogja.

Sopyan pun kagum pada gerakan yang diikutinya, “santun dan tidak anarkis”.

“Saya merinding. Mereka membawa poster yang isinya lebih humanis, tanpa kesan provokasi. Baru kali ini saya lihat poster demonstrasi lucu tapi kena subtansi,” kata Sopyan.

Aksi #GejayanMemanggil diinisiasi Aliansi Rakyat Bergerak. Mereka bekerja secara kolektif, tanpa ketua atau koordinator. Gerakan ini memiliki lebih dari 17.000 pengikut di Instagram. Tak hanya aksi turun ke jalan, mereka juga mempublikasikan hasil kajian atas serangkaian RUU yang mereka nilai kontroversial.

Nailendra, juru bicara Aliansi Rakyat Bergerak, menyebut aksi mereka berawal dari diskusi kantin kampus. Empat hari setelahnya, aksi turun ke jalan itu menutup Gejayan, salah satu kawasan padat di Yogyakarta bagian utara.

#GejayanMemanggil dihadiri ribuan orang, tak cuma mahasiswa, tapi juga pelajar dan kalangan pekerja. “Kami tahu kelompok apa saja yang ada dalam gerakan ini, tapi di depan publik, kami tidak pernah menyebut siapa mereka.”

“Kami tidak ingin terikat kepentingan apa pun dan menghindari penokohan dalam gerakan,” tutur Nailendra.

Pada 23 September lalu, mayoritas peserta aksi #GejayanMemanggil tak mengenakan jaket almamater. Tak terlihat pula bendera organisasi mahasiswa, baik yang berbasis keagamaan maupun daerah.

Pada 30 September ini, mereka berencana kembali turun ke jalan untuk menyampaikan setidaknya tujuh tuntutan kepada DPR dan pemerintah.

Mereka mendesak pembahasan ulang RKUHP, merevisi UU KPK yang baru disahkan dan menggagalkan pelemahan komisi antirasuah, serta mengadili setiap pihak yang merusak lingkungan. DPR dan pemerintah bersikukuh undang-undang baru KPK tidak bertujuan melemahkan lembaga itu.

Mereka juga menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Ketenagakerjaan dan RUU Pertanahan. #GejayanMemanggil mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan penghentian kriminalisasi aktivis.

“Kami berharap ini tetap jadi aksi damai. Kami berdoa supaya Senin nanti tidak ada bentrok seperti yang terjadi di daerah lain,” kata Nailendra.

Penuh kejutan

Peneliti Politik dari UGM, Amalinda Savirani menilai demonstrasi mahasiswa yang bergelombang belakangan ini muncul dikarenakan kesadaran bersama pada isu utama: korupsi.

Isu ini disebutnya menjadi pengikat bagi kelompok mahasiswa di pelbagai kota di Indonesia.

Selain itu, isu seperti RKUHP juga mengikat mahasiswa untuk berunjuk rasa di pelbagai kota.

“Mereka akan beranjak ke dunia kerja dan harus kerja lembur ke malam. Dan RKUHP bilang akan menghukum sebagai pelanggaran dan denda,” katanya.

Linda menilai unjuk rasa mahasiswa di sejumlah kota telah mempengaruhi para pengambil keputusan. Alasannya, sejumlah RUU batal disahkan.

Linda menggambarkan gelombang unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa sebagai sesuatu yang ‘mengejutkan’. Sebab, dalam waktu singkat, mereka mampu berkumpul dan bergerak bersama.

“Media sosial membuat konsolidasi berlangsung cepat dan kemudian bisa mengumpulkan banyak simpatisan,” kata Linda. Ia juga bilang kalau simpul unjuk rasa juga berasal dari sejumlah tagar, antara lain #semuabisakena.

Menurut Linda, kemajuan teknologi dan informasi membawa banyak perubahan terhadap gaya demonstrasi mahasiswa saat ini. Dulu, kata dia, konsolidasi massa kerap dilakukan secara tatap muka.

Selain itu, unsur senioritas masih sangat kuat pengaruhnya. Beda dengan mahasiswa saat ini yang lebih terikat pada isu bersama.

“Kalau dulu, ikut senior. Ikut senior itu harus serius. Bikin poster tidak boleh nyeleneh, posternya dikontrol sekali,” kata Linda.

Linda melanjutkan, peran organisasi ekstra kampus pun kini mulai menipis dalam konsolidasi mahasiswa.

“Mereka tidak peduli siapa yang pimpin. GMNI, PMII, atau apa itu enggak terlalu menjadi penting karena memang gerakannya berasal dari kutub-kutub kecil yang kemudian menjadi gelombang besar,” katanya.

Linda melihat aksi unjuk rasa mahasiswa saat ini membuka saluran berekspresi melalui banyak hal, seperti pembuatan poster-poster yang bisa menarik perhatian publik.

“Menurut saya ini tak apa-apa, karena bisa saling me-redefinisi apa itu aksi politik?

“Dulu aksi politik kencang banget, semuanya keras dan galak. Sekarang tetap dapat intinya, bahwa kami ingin perbaikan, meski dengan cara yang kreatif,” tuturnya.
sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

Posted in Berita | Leave a comment

MEREKA MAU MEMBAKAR INDONESIA

Malam mendekati demo “Mujahid 212”, beberapa orang kumpul di rumah seorang dosen di Institut Pertanian di Bogor.

Dosen ini kemudian memberikan arahan ingin membuat kerusuhan seperti 1998. Caranya adalah dengan membakar ruko-ruko “Cina” disepanjang Grogol sampai Roxy dengan bom molotov.

Sesudah itu, puluhan orang bayaran akan dikoordinir untuk membuat kerusuhan dan diarahkan untuk menciptakan korban jiwa supaya masyarakat makin terbakar dan menimbulkan demo lebih besar.

Tujuannya, supaya Jokowi mundur seperti mundurnya Soeharto.

Untung saja, Densus 88 mengetahui rencana ini dan menangkap para pelaku, sehingga demo Sabtu kemarin berjalan dengan aman. Dengan ditangkapnya jaringan teroris ini, maka terputuslah rantai mereka antara pimpinan dan pendemo bayaran.

Siapa para pelaku yang ditangkap Densus 88 itu ? Jangan kaget. Mereka adalah para relawan Prabowo. Mereka dibayar 300 ribu rupiah untuk membuat kerusuhan. Bayangkan, 300 ribu rupiah saja…

Saya sebelumnya juga mendengar, triliunan rupiah uang disiapkan untuk membuat “Indonesia terbakar”. Miliaran rupiah sudah ada ditangan beberapa elit dan sudah disalurkan ke beberapa tangan di lapangan.

Kerusuhan sudah disusun sedemikian rupa sesudah gagal aksi 22 Mei saat pengumuman MK yang menimbulkan beberapa korban jiwa.

Aura Pilpres 2019 sebenarnya belum selesai. Jadi jangan dikira bahwa lawan politik sudah pasrah dengan situasi yang ada. Mereka terus membangun situasi supaya negeri ini rusuh dan mereka mengambil alih kekuasaan.

Para pendukung khilafah juga mengambil momentum ini sebagai aksi dengan pengerahan massa. Sayangnya, karena pendana lapangan dan penyedia senjata ditangkap Densus 88, mereka yang dilapangan pun bingung dan pulang ke rumah karena logistik tidak ada.

Padahal sebelumnya, dengan jaringan mereka di kelompok pengajian dan BEM mahasiswa yang merupakan kader mereka, bara apinya sudah dipanaskan. Ditambah dengan jaringan mereka melalui para guru di sekolah menengah, para pelajar sudah mengipas api supaya baranya tetap menyala.

Dan puncaknya di acara Mujahid 212, mereka berencana akan membakar Jakarta dengan bom molotov yang sudah disiapkan..

Tapi Tuhan tidak ingin negeri indah ini kembali memerah. Melalui Densus 88 yang menyusup di berbagai kantung mereka, puncak kerusuhan berhasil diredam.

Terimakasih Densus 88. Terimakasih TNI dan Polri..

Percayalah. Kami juga tidak tinggal diam. Narasi jahat mereka di media sosial, biar netizen yang melawan. Karena ini perang jihad. Mereka “jihad” untuk menghancurkan negeri ini, kami jihad untuk mempertahankannya.

Ini bukan tentang Jokowi. Ini tentang NKRI..

Seruput kopinya…

Denny Siregar

fb Denny Siregar
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

Posted in Berita | Leave a comment