DANA DESA TAHAP I RP 28,2 T DISALURKAN MEI

Tahapan pencairan dana desa diperpendek, dari semula tiga tahap menjadi dua tahap. Dana desa tahap pertama akan disalurkan pada Maret sebanyak 60 persen atau sekitar Rp 28,2 triliun, sedangkan tahap kedua sebesar 40 persen akan disalurkan pada Agustus.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar meminta kepala desa, perangkat desa, dan semua unsur masyarakat desa segera membuat perencanaan program sehingga proses penyaluran dana desa menjadi lancar.

“Semua persyaratan dan mekanisme dana desa ini harus segera disiapkan desa. Kita ikhtiarkan bersama agar jangan lagi ada yang telat-telat, ujar Menteri Marwan, di Jakarta, Jumat (12/2).

Pencairan dalam dua tahap, lanjut Marwan, tentunya bisa memudahkan masyarakat desa mulai membuat perencanaan program, pelaksanaan program, maupun pelaporannya.

“Kalau tiga tahap kayak kemarin kan banyak desa yang kesulitan. Kebijakan ini sebagai pembenahan dari tahun lalu,” jelasnya.

Tokoh asal Pati, Jawa Tengah ini kembali mengingatkan agar penggunaan dana desa diutamakan untuk membangun infastruktur desa. Jalan desa yang rusak harus dibangun menjadi bagus, irigasi untuk pengairan sawah-sawah harus diperbaiki. Termasuk fasilitas-fasilitas untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti sumur bersama, embung penampungan air, dan sebagainya.

“Program infrastruktur yang dibangun pakai dana desa juga harus padat karya. Pekerjanya harus dari masyarakat desa setempat, bahan-bahan bakunya harus dari desa setempat, kecuali kalau bahannya tidak ada di desa, baru boleh beli ke luar,” imbuhnya.

Menteri Marwan menegaskan bahwa program infrastruktur desa tidak boleh dikontraktualkan atau dikerjakan pihak ketiga. Tujuaannya agar dana desa bisa langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

“Dengan begitu dana desa itu berputar di desa, tidak kembali ke kota,” tegas Menteri Marwan.[rgu/rmol]
sumber: medanbagus

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

ABU VULKANIK GANGGU JARAK PANDANG DAN SALURAN PERNAPASAN

Akibat meningkatnya aktifitas Gunung Sinabung, menyebabkan sejumlah desa yang berada di Sebelah Timur Gunung Sinabung kembali diguyur abu vulkanik Sinabung hingga jarak 20 kilometer (km).

Para pengendara di jalur lintas Medan-Karo mengeluhkan guyuran abu vulkanik yang mengganggu jarak pandang dan saluran pernapasan.

Salah seorang pengendara sepeda motor Lukman Ginting menuturkan, dirinya merasa terganggu akibat debu vulkanik yang berasal dari Gunung Sinabung.

“Saya terpaksa mengurangi kecepatan sepeda motor saya, karena jarak pandang yang berkabut. Selain itu debunya membuat mata menjadi iritasi serta batuk-batuk. Takut juga saya terhirup, jadi harus menggunakan kacamata dan masker setiap mengendarai sepeda motor jika menuju jalan ke Kabupaten Karo ini,” ujarnya, Sabtu (13/2).[rgu]
sumber: medanbagus

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

KOPI INDONESIA MAMPU TINGKATKAN `NATIONAL BRANDING`

Jakarta (ANTARA News) – Specialty Coffee Association of America menetapkan Indonesia sebagai 2016 Official Portrait Country yang dinilai mampu meningkatkan national branding atau citra Indonesia di tingkat internasional sebagai penghasil kopi terbaik dunia.

“Kesempatan langka ini dapat dijadikan momentum yang baik untuk meningkatkan branding Indonesia. Ini memberi ruang bagi produsen untuk melakukan iklan besar-besaran dan memperkenalkan kopi Indonesia kepada para pembeli,” kata Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Nus Nuzulia Ishak dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Nus mengatakan tren konsumsi kopi khususnya di Amerika Serikat terus mengalami peningkatan dan dengan Indonesia berpredikat sebagai portrait country di pameran SCAA 2016 yang akan berlangsung Atlanta, Georgia, AS, pada 14-17 April 2016 tersebut akan menjadi sorotan utama dari lebih dari 12 ribu pengunjung.

“Kopi yang akan ditampilkan harus memenuhi standar specialty coffee SCAA karena hal ini menyangkut branding kopi Indonesia. Pemerintah sangat berkomitmen menjaga citra dan kualitas kopi Indonesia,” ujar Nus.

Paviliun Indonesia akan mengedepankan branding Remarkable Indonesian Coffee-Home of Worlds Finest Coffee dengan menampilkan specialty coffee terbaik dari seluruh daerah penghasil kopi Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua.

Kementerian Perdagangan, lanjut Nus, telah meminta semua asosiasi kopi di Indonesia, yaitu Gabungan Eksportir Kopi Indonesia (GAEKI), Asosiasi Kopi Spesial Indonesia (AKSI), Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEKI), dan Sustainable Coffee Platform of Indonesia (SCOPI) untuk mengirimkan contoh masing-masing specialty coffee.

Berdasarkan data yang dilansir UN Comtrade, Pada 2014, impor kopi Amerika mencapai 5,88 miliar dolar AS atau setara 18,9 persen dari total impor dunia. Nilai tersebut meningkat 10,48 persen dibanding tahun sebelumnya.

Sementara nilai impor kopi AS dari Indonesia pada 2014 mencapai 323,22 juta dolar AS atau mengalami peningkatan 11,33 persen dibandingkan pada 2013. Pada 2015 untuk periode Januari–November, nilai ekspor kopi Indonesia tercatat 1,12 miliar dolar AS atau meningkat 19,4 persen jika dibanding periode yang sama pada 2014.

Dari nilai tersebut, Amerika masih tetap menduduki peringkat pertama negara tujuan ekspor kopi Indonesia dengan nilai 255,76 juta dolar AS atau dengan pangsa mencapai 22,85 persen, disusul Jepang dengan nilai 98,2 juta dolar AS atau 8,7 persen, dan Jerman senilai 84,9 juta dolar AS atau 7,6 persen.

“Besarnya nilai impor kopi AS merupakan tantangan dan peluang bagi semua negara termasuk Indonesia. Ajang SCAA ini harus dapat kita manfaatkan untuk semakin meningkatkan ekspor kopi Indonesia ke AS, tidak saja dari sisi volume, tetapi juga dari segi kualitas kopi yang diekspor termasuk untuk kopi yang disangrai,” kata Nus.

Menurut International Coffee Organization, Indonesia menduduki urutan ke-4 sebagai produsen kopi terbesar di dunia pada 2014 dengan perkiraan produksi mencapai 622 ribu metrik ton per tahun. Kopi arabika Indonesia cukup terkenal di dunia, sehingga menempatkan Indonesia sebagai eksportir kopi spesial arabika terbesar ke-2 di dunia dengan volume mencapai 150 ribu ton ekspor per tahun.

Indonesia juga dikenal memiliki varian kopi terbanyak dengan jumlah hampir 100 jenis varian kopi arabika yang diciptakan sejak 1699. Beberapa jenis diantaranya yang terkenal adalah Sumatera Lintong, Sumatera Solok Minang, Java Preanger, Java Estate, Sulawesi Toraja, Papua Wamena, dan lain sebagainya.(Ant)

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi AgriBisnis, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

MELAWAN REVISI UU KPK

“Saya bisa pastikan kepada teman-teman semua sebagian besar dari draft ini adalah pelemahan, lebih dari 90 persen bukan penguatan terhadap KPK”

Jakarta (ANTARA News) – Rapat paripurna DPR dengan agenda utama membahas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dijadwalkan Kamis (11/2) batal setelah dua fraksi tegas menolaknya.

Padahal pada rapat Badan Legislasi DPR sehari sebelum itu baru satu fraksi yang nyata menolak, yaitu Fraksi Partai Gerindra. Keesokan harinya, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono meminta anggota F-PD di DPR untuk menolak revisi.

“FPD berkepentingan melakukan penguatan kelembagaan KPK baik lembaga maupun kewenangannya. Kami tentu akan menolak revisi apabila ditujukan untuk memperlemah KPK,” kata Sekretaris F-PD Didik Mukrianto.

Demokrat menilai independensi KPK harus tetap terjaga agar tidak diintervensi oleh siapa pun, termasuk pemerintah melalui Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam konsep revisi UU.

Berikutnya, giliran Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak membahas revisi UU KPK. Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini mengatakan, PKS hanya setuju revisi jika pemerintah kompak dan konsisten membahasnya bersama-sama dengan DPR.

“Jangan sampai terkesan centang perenang antara Menkumham dengan Istana seakan ada ketidakkompakkan antara Menteri Hukum dan HAM dengan pihak Istana,” kata Jazuli, kemarin.

Menurut PKS, revisi UU KPK bisa dilanjutkan apabila KPK dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan yang substansial.

Sedangkan Gerindra sejak awal menegaskan konsep revisi UU KPK yang ditawarkan akan membunuh KPK karena keempat butir yang akan direvisi adalah unsur penting KPK.

“Kalau empat poin itu direvisi, artinya bubarkan saja KPK, lalu serahkan kepada Kepolisian dan Kejaksaan Agung,” kata anggota Fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas.

Sikap kedua fraksi membuat fraksi-fraksi lain berpikir ulang sehingga paripurna DPRD ditunda hingga Kamis (18/2).

Presiden hingga KPK

Untuk membuat sebuah undang-undang, perlu persetujuan presiden sebagai kepala pemerintahan. Namun untuk usul revisi UU KPK ini Presiden Joko Widodo menolak tegas bila memperlemah KPK.

“Kalau revisi dimaksudkan untuk memperlemah KPK, Presiden tegas, pemerintah akan menarik diri dari pembahasan revisi UU itu. Kalau revisi dimaksudkan untuk memperlemah, maka pemerintah akan menarik diri dari pembahasan itu,” kata Staf Khusus bidang Komunikasi Presiden Johan Budi SP, Selasa lalu.

Indikasi memperlemah KPK memang terlihat dari draft revisi. Misalnya, pembatasan atau pemangkasan kewenangan KPK dalam hal penyadapan yang harus meminta izin Dewan Pengawas.

“Jika sebaliknya, misalnya lembaga KPK dibatasi umurnya, kewenangan penuntutan diambil, maka (pemerintah) bisa menarik diri untuk tidak melanjutkan pembahasan,” tambah Johan.

Para pemimpin KPK sendiri sejak awal menolak revisi karena dinilai melemahkan KPK.

“Saya bisa pastikan kepada teman-teman semua sebagian besar dari draft ini adalah pelemahan, lebih dari 90 persen bukan penguatan terhadap KPK,” kata Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif.

Karena menilai revisi akan melemahkan KPK, maka tidak ada satu pun pemimpin KPK yang hadir dalam rapat dengan Badan Legislasi DPR, Kamis pekan lalu.

KPK hanya diwakili Deputi Informasi dan Data Hary Budiarto, Kepala Biro Hukum Setiadi yang didampingi anggotanya Nur Chusniah dan Anatomi, serta Plh Kabiro Humas Yuyuk Andriati. Akibatnya, rapat dibatalkan.

Setelah meneliti draft revisi UU KPK yang diajukan DPR itu, para pemimpin KPK melihat sejumlah butir pelemahan.

“Setelah kami teliti bahwa banyak yang mengarah kepada pelemahan KPK, misalnya soal kewenangan Dewan Pengawas yaitu penyadapan harus minta izin Dewan Pengawas, ini betul-betul kita anggap yang melemahkan sehingga kami anggap tidak cocok dengan apa yang dikerjakan selama ini,” tegas Laode.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sama tegasnya dengan Laode.

Dia menyoroti penyadapan yang disebutnya justru harus dibuat cepat dan tepat, bukan berliku hingga melibatkan hirarki baru yang diusulkan itu, yakni Dewan Pengawas.

“Selama masih bisa menyadap dan dibuat velox and exactus (cepat dan tepat), aman serta rendah risiko masuk angin, maka itu lebih dari cukup,” kata Saut.

KPK juga tegas menolak ide lembaga ini hanya menangani kasus korupsi dengan minimal kerugian negara Rp25 miliar.

“Hal ini pun akan kami diskusikan karena sebenarnya bukan soal besaran uangnya tapi soal aktor yang melakukan tindak kejahatan pidana korupsi itu,” kata Laode.

Dia meneruskan, “Misalnya anggap saja seorang pejabat tinggi, dia hanya misalnya kurang dari Rp1 miliar, UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kan mengenai perubahan sikap perilaku menjadi bukan hanya untuk mengembalikan kerugian negara tetapi ingin mengubah perilaku seseorang supaya jangan melakukan tipikor di kemudian hari ini juga.”

Dalam surat yang dikonsepsikan Tim Biro Hukum ke Baleg Kamis pekan lalu itu, KPK menegaskan bahwa UU KPK yang ada sekarang sudah cukup mendukung operasional KPK sehingga tidak perlu diubah.

KPK menyarankan DPR bersama dengan pemerintah untuk lebih mendahulukan pembahasan dan penyusunan beberapa UU terkait dengan pemberantasan korupsi.

Yang dimaksud KPK adalah:
1. Amandemen UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Penyusunan UU Perampasan Aset sebagai implementasi atau tindak lanjut dari UU 7/2006 tentang ratifikasi United Nations Convention against Corruption (UNCAC).
3. Harmonisasi rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Empat Poin

Dari total 47 pasal dalam UU KPK, setidaknya ada empat butir pembahasan yang ternag-terangan ditolak.

Pertama, pembatasan kewenangan tindak pidana korupsi yang boleh ditangani KPK.
Pasal 11 UU KPK menyebutkan:
1. KPK berwenang melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutn terhadap tindak pidana korupsi yang (a) melibatkan aparat penegak hukum penyelenggara negara dan orang lain dan (b) menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp25 miliar.
2. Bila tidak memenuhi syarat ayat (1) huruf a dan b, KPK wajib menyerahkan penyelidikan dan penyidikan kepada Kepolisian atau Kejaksaan Agung.
3. KPK melakukan supervisi terhadap penyelidikan dan penyidikan yang diserahkan.

Kedua, soal pembatasan kewenangan penyadapan KPK yang tertera pada pasal 12A:
– Ayat 1; penyadapan dilaksanakan (a) setelah terdapat bukti permulaan yang cukup dan (b) izin tertulis dari Dewan Pengawas.
– Ayat 2; Pimpinan KPK meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas untuk melakukan penyadapan.
– Ayat 3; penyadapan paling lama 3 bulan terhitung izin tertulis diterima penyidik dan dapat diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu yang sama.

Ketiga, Dewan Pengawas yang diatur dalam pasal 37A-D.
Pasal 37A Dewan Pengawas adalah lembaga nonstruktural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri. Anggota Dewan Pengawas berjumlah 5 orang dan 1 orang di antaranya ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas.

Anggota Dewan Pengawas, menurut Pasal 37D, dipilih dan diangkat oleh Presiden dan memegang jabatan selama 4 tahun serta dapat dipilih dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan.

Adapun tugas Dewan Pengawas diatur dalam Pasal 37B, yaitu;
– Ayat (1); Dewan pengawal bertugas
(a) mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK
(b) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK
(c) melakukan evaluasi kinerja pimpinan KPK secara berkala 1 kali dalam 1 tahun
(d) menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK atau pelanggaran ketentuan dalam UU.
– Ayat (2); Dewan Pengawas membuat laporan pelaksanaan tugas secara berkala 1 kali dalam 1 tahun; (3) Laporan disampaikan kepada Presiden dan DPR.

Keempat, dalam draft revisi UU ini, KPK berwenang mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara Tipikor (Pasal 40).

Masih ada dua hal lain lagi yang mengganggu, yaitu penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari Polri yang diangkat dan diberhentikan pimpinan KPK atas usul Kapolri (Pasal 43 dan Pasal 45).

Hal lain menyangkut kewenangan penyitaan, KPK hanya boleh menyita dengan izin Dewan Pengawas seperti dalam pasal 47:
– (1) Atas dasar dugaan yang kuat dan bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat melakukan penyitaan dengan izin Dewan Pengawas
– (2) Ketentuan UU yang berlaku yang mengatur mengenai tindakan penyitaan tidak berlaku berdasarkan UU ini.

Intinya, draft revisi UU KPK ini memang ingin menjadikan KPK tergantung pada Dewan Pengawas yang diangkat oleh presiden yang sekaligus bergantung kepada Kepolisian Republik Indonesia sebagai satu-satunya lembaga penyuplai penyelidik dan penyidik KPK.

Tak heran revisi ini mendapat penolakan luas tidak saja dari KPK, para aktivis antikorupsi, tokoh-tokoh nasional, namun juga masyarakat.

KPK tidak boleh sedikit pun melemah dan kami banyak melihat upaya pelemahan setiap tahun dilakukan oleh banyak pihak,” kata pegiat antikorupsi Todung Mulya Lubis.(Ant)

Posted in Berita | Leave a comment

PEMERINTAH PACU DIVERSIFIKASI KOPI KE NON PANGAN

Surabaya (ANTARA News) – Menteri Perindustrian Saleh Husin memacu industri pengolahan kopi untuk memperluas ragam pemanfaatan atau diversifikasi produk kopi dari sebelumnya terbatas produk minuman untuk dikembangkan ke industri lainnya.
 
“Diversifikasi produk kopi tidak hanya sebagai minuman tetapi dikembangkan dalam berbagai jenis produk lainnya seperti kosmetik, herbal, farmasi, hingga essen makanan,” kata Saleh dalam siaran pers, Sabtu.
 
Maka, lanjut Saleh, mata rantai pengolahan kopi makin panjang, beragam dan memberi nilai tambah yang dapat dinikmati petani sampai industri.
 
Saleh menyampaikan hal ini saat mendampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada Rapat Pengembangan Kopi Nasional di Lampung, yang juga dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
 
Industri pengolahan kopi nasional selama ini baru mampu menyerap sekitar 35 persen produksi kopi dan 65 persen masih diekspor.
 
Sedangkan, tingkat konsumsi kopi masyarakat Indonesia relatif masih rendah, rata-rata 1,1 kg per kapita per tahun.
 
Saleh menyampaikan, untuk mempercepat peningkatan ragam produk turunan kopi, pemerintah terus menjamin iklim usaha yang kondusif bagi industri pengolahan kopi melalui kebijakan fiskal dan non-fiskal serta penerapan standar.
 
Indonesia merupakan negara penghasil kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam dengan produksi pada 2014 sebesar 685 ribu ton atau 8,9 persen dari produksi kopi dunia dengan komposisi 76,7 persen jenis robusta dan sisanya arabika.
 
Sementara itu, tingkat konsumsi kopi masyarakat Indonesia jauh di bawah negara-negara pengimpor kopi seperti Amerika Serikat 4,3 kg, Jepang 3,4 kg, Austria 7,6 kg, Belgia 8,0 kg, Norwegia 10,6 kg dan Finlandia 11,4 kg per kapita per tahun.
 
“Ruang pengembangan kopi kita masih lebar. Nilai ekonominya juga terus tumbuh namun jangan sampai kita terlena karena negara kompetitor juga agresif melakukan pengembangan produk kopi,” tegas Saleh.
 
Kemenperin mencatat, ekspor produk kopi olahan pada 2015 mencapai 356,79 juta dolar AS atau naik sekitar 8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
 
Ekspor produk kopi olahan didominasi produk kopi instan, ekstrak, esens dan konsentrat kopi yang tersebar ke negara tujuan ekspor seperti Filipina, Malaysia, Thailand, Singapura, RRC, dan Uni Emirat Arab.(Ant)
Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi AgriBisnis, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

DENSUS 88 GREBEK DUA RUMAH TERDUGA TERORIS

Karawang, Jawa Barat (ANTARA News) – Densus 88 Mabes Polri, Sabtu, menggeledah dua rumah di Cikampek, Kabupaten Karawang,yang diduga menjadi tempat tinggal terduga teroris.

Rumah yang digeledah itu berada di Blok DA 36, Perumahan BIP, Desa Cikampek Barat, Kecamatan Cikampek dan sebuah rumah kontrakan di Dusun Jatirasa, RT 01/06, Desa Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek.

“Penggeledahan di Cikampek ini merupakan rangkaian penggeledahan dan penangkapan di Sumedang dan Ciamis,” kata Kapolres Karawang AKBP A.M. Dicky Pastika Gading.

Polisi sudah mengidentifikasi rencana sejumlah terduga teroris dengan sasaran utama anggota TNI dan Polri. Penggeledahan itu juga bagian dari pengembangan kasus Teror Thamrin di Jakarta.

Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap dua terduga teroris yang masing-masing berinisial R dan M, di samping menyita gas gun, dokumen-dokumen propaganda, busur, sangkur, sim card dan lima unit sepeda motor.

Polisi juga menemukan sim card, ijazah dan satu lembar poster tentang silsilah akhir zaman.

Sejak Teror Thamrin lalu polisi mendapatkan kabar kalau sejumlah terduga teroris akan melancarkan teror kepada anggota TNI dan Polri.

“Tapi rencana itu akhirnya kami gagalkan, dengan ditangkapnya terduga teroris di Karawang,” kata Dicky.(Ant)

Posted in Berita | Leave a comment

INI KRONOLOGI KPK TANGKAP PEJABAT MA

“Saat ditangkap juga ditemukan uang Rp400 juta dalam paper bag …”

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjelaskan kronologis penangkapan pejabat Mahkamah Agung (MA) Andri Tristianto Sutrisna (ATS) bersama Awan Lazuardi Embat (ALE) dalam operasi tangkap tangan, dan Ichsan Suadi (IS) pada Jumat malam (12/2).

“Pada Jumat sekitar pukul 22.30 WIB, KPK mengamankan ALE, yaitu seorang pengacara dan seorang supir di parkiran hotel kawasan Gading Serpong Tangerang,” kata Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta, Sabtu.

Kemudian, menurut dia, “Setelah penangkapan ALE, dilakukan penangkapan ATS, Kasubdit Kasasi dan Peninjauan Kembali Perdata Khusus pada MA.”

Tim penyidik KPK menangkap Andri di rumahnya, yang juga berlokasi di kawasan Gading Serpong Tangerang, dan ditemukan uang Rp400 juta dalam pecahan Rp100.000 dalam tas kertas (paper bag).

“Pada saat yang hampir bersamaan dilakukan penangkapan terhadap IS, seorang pengusaha di sebuah apartemen di kawasan Karet, Jakarta Selatan, selain tiga orang diamankan supir dari IS dan dua petugas pengamanan tempat domisili ATS,” ujar Yuyuk.

Uang diberikan melalui perantaraan supir Ichsan kepada Awan.

“Jadi, supir IS yang memberikan ke ALE, dan dari ALE uang diberikan kepada ATS,” ungkap Yuyuk.

Uang Rp400 juta tersebut terkait dengan penundaan penyerahan salinan putusan MA.

“Pemberian terkait dengan permintaan penundaan salinan putusan kasasi sebuah perkara dengan terdakwa IS. Saat ditangkap juga ditemukan uang Rp400 juta dalam paper bag, dan ada juga uang lain dalam satu koper tapi uang di dalam koper masih dalam perhitungan,” kata Yuyuk.

Selain uang, KPK juga menyita mobil Honda Mobilo warna silver dan Toyota Camry silver dari penangkapan di Hotel Atria, Gading Serpong Tangerang.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangkakan Andri melanggar pasal 12 huruf a atau huruf b atau pasal 11 UU 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal itu mengatur tentang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Ichsan dan Awang disangkakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur tentang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.

Ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun ditambah denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp250 juta.

Ichsan Suaidi adalah Direktur PT Citra Gading Asritama (CGA) berbasis di Malang. Ichsan pada 13 November 2014 oleh majelis Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi proyek pembangunan dermaga Pelabuhan Labuhan Haji di Kabupaten Lombok Timur.

Ia dijatuhi pidana selama 1,5 tahun penjara dan uang pengganti Rp3,195 juta.

Putusan itu dikeluarkan oleh ketua hakim Sutarno dan anggota hakim Edward Samosir dan Mohammad Idris M Amin.

Perkara Ichsan yang divonis bersama-sama dengan Lalu Gafar Ismail dan M. Zuhri berlanjut ke Pengadilan Tinggi (PT) dan diperberat menjadi vonis selama 2 tahun dan denda Rp200 juta.

Ichsan masih mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun majelis kasasi yang terdiri atas MS Lumme, Krisna Harahap, dan Artidjo Alkostar pada 9 September 2015 menolak kasasi yang diajukan dan menjatuhkan pidana penjara selama lima tahun ditambah denda Rp 200 juta subsidair enam bulan penjara, serta kewajiban membayar uang pengganti Rp 4,46 miliar subsidair setahun penjara.(Ant)

Posted in Berita | Leave a comment

POLISI LANGKAT AMANKAN 10 BAL GANJA

“Laki-laki yang menitipkan kardus yang ternyata berisi ganja tersebut langsung pergi.”

Langkat (ANTARA News) – Kepolian Resor (Polres) Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Sektor Hinai, mengamankan 10 bal ganja dalam satu kardus yang diantarkan orang tidak dikenal kepada petugas di loket bus Bintang Utara.

Petugas bus yang curiga dengan kiriman paket tersebut langsung mengontak aparat polisi yang langsung mengamankan barang yang setelah dibuka terlihat berisi ganja, kata Kepala Satuan Narkoba Polres Langkat, AKP Ridwan, di Stabat, Sabtu.

Ia menjelaskan, sekira pukul 10.00 WIB dilaporkan ada seseseorang membawa barang itu ke loket bus Bintang Utara di Terminal Pasar X Tanjung Beringin, Kecamatan Hinai.

Orang tersebut langsung menemui petugas loket, Ratna (30), agar mengirimkan paket tersebut ke Pekanbaru, Provinsi Riau, yang ongkosnya Rp100.000.

Ratna langsung curiga dan memeriksa isi kardus, dan ternyata ada ganja sebanyak 10 bal.

“Laki-laki yang menitipkan kardus yang ternyata berisi ganja tersebut langsung pergi,” katanya.

Ia langsung melaporkan temuannya itu ke polisi yang langsung ke lokasi, dan mengamankan kardus berisi ganja.

“Ganja tersebut telah diamankan di Polsek Hinai, para saksi juga sudah diperiksa guna penyelidikan lebih lanjut,” katanya menambahkan.(Ant)

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

PENGEMUDI GOJEK DITEMBAK ORANG TIDAK DIKENAL

Jakarta (ANTARA News) – Seorang pengemudi GoJek ditembak oleh orang tak dikenal di Jalan Kemang Utara, Jakarta Selatan sekitar pukul 17.15 WIB tadi.

“Iya benar,” kata Kapolsek Mampang Kompol Priyo Utomo Teguh Santoso di Jakarta, Sabtu.

Pengemudi GoJek yang mengenakan jaket ciri khas warna hijau dan hitam itu tergeletak dengan kondisi berdarah pada bagian kepala.

Priyo belum dalam menjelaskan kronologi kejadian dan identitas pengemudi GoJek itu, namun polisi telah membawa korban ke rumah sakit terdekat.

Petugas Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Selatan tengah menyelidiki di tempat kejadian perkara dan menggali keterangan dari sejumlah saksi di situ.(Ant)

Posted in Berita | Leave a comment

KPK TANGKAP OKNUM DI MA

Jakarta (ANTARA News) – KPK menangkap seorang oknum di jajaran Mahkamah Agung, selain mengamankan lima orang lainnya saat operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta.

“Bukan hakim, tapi salah satu kasubdit,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Namun Agus belum menjelaskan siapa dan dari bagian apa kasubdit (Kepala Sub Direkorat) MA yang diamankan KPK dalam OTT pada Jumat (12/2) malam tersebut.

Berdasarkan informasi, dalam OTT ini KPK mengamankan 6 orang termasuk oknum MA tersebut.

Tim KPK juga menyita dua mobil saat operasi tangkap tangan di Jakarta.

Selain itu KPK juga menyita uang dari OTT tersebut.

Keenam orang tersebut masih menjalani pemeriksaan intensif di KPK.

KPK punya waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status enam orang yang diamankan tersebut apakah menjadi tersangka atau tidak.(Ant)

Posted in Berita | Leave a comment