POLRI JELASKAN SOAL PELURU TAJAM DALAM MOBIL BRIMOB DI SLIPI

Jakarta – Beredar kabar mengenai peluru tajam berserakan yang berasal dari sebuah mobil Brimob di Slipi. Polri menjelaskan duduk perkara asal muasal peluru tajam itu.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Dedi Prasetyo mengatakan peluru tajam yang diklaim ditemukan massa aksi di dalam mobil polisi di ruas Jalan Brigjen Katamso, Jakarta Barat, Rabu (22/5) siang, tepatnya di dekat flyover Slipi Jaya arah Kemanggisan.

Massa yang berada di dekat mobil itu mengaku menemukan peluru tersebut di mobil Toyota Rush milik Brimob yang diletakkan dalam sebuah peti kayu. Peluru itu lantas disita massa, tapi tidak sedikit juga yang berserakan di jalan raya.

Dedi menjelaskan mobil tersebut merupakan mobil danki (komandan kompi) Brimob. Berdasarkan SOP, Dankie Brimob boleh membawa peluru tajam untuk kepentingan peleton antianarki dan harus melalui kontrol yang ketat dari danyon (komandan batalion) atau atasan serta langsung melaporkannya kepada Kapolda untuk penggunaannya.

“Mobil itu mobil danki (komandan kompi) Brimob. Sesuai SOP, danki Brimob diizinkan membawa peluru tajam. Peluru tajam kegunaannya hanya untuk peleton antianarkisme,” tutur Dedi di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (22/5).

“Peleton anti-anarki dikendalikan langsung oleh Kapolda Metro dalam rangka melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur kepada para perusuh yang nyata-nyata sudah melakukan aksi anarkis yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat, aparat dan telah melakukan perusakan properti-properti masyarakat dan aparat,” sambungnya.

Peleton antianarki, kata Dedi, dibutuhkan untuk memitigasi kerusuhan massa yang sangat masif.

“Peleton antianarki itu dibutuhkan untuk memitigasi kerusuhan massa yang sangat masif. Kalau misalnya itu kondisi damai, nggak boleh dibagikan, tetap di bawah kendali dan pengamanan Polri. Untuk melakukan penegakan hukum secara tegas dan terukur untuk para perusuh yang secara nyata dan terbukti melakukan tindakan anarkis yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan aparat, serta perusuh yang melakukan perusakan secara masif terhadap properti, barang baik milik masyarakat maupun aparat,” tutur Dedi.

Meski demikian, Dedi menegaskan Polri dan TNI tidak menggunakan senjata api dan peluru tajam dalam melakukan pengamanan aksi unjuk rasa. Pengamanan hanya dibekali dengan tameng, gas air mata, dan water cannon.

Jika terjadi tembakan dari senjata api dan peluru tajam, Dedi memastikan, hal tersebut bukan dari TNI dan Polri.

“Dalam penggunaannya juga izinnya sangat ketat, berlapis. Mulai dari izin danyon, lalu ke kapolda,” tutur Dedi.

Lalu mengapa peluru-peluru tajam itu bisa berserakan? Menurut Dedi, ada salah satu oknum yang sengaja membongkar mobil tersebut saat asrama Brimob diserang.

“Pada saat kejadian, mobil itu terparkir dekat kompleks Brimob, diduga masyarakat mengepung mobil itu dan mengambil isi di dalam mobil,” tutur Dedi.
(aud/fjp)
sumber : detik.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

GERINDRA JABAR JELASKAN SOAL AMBULANS ISI BATU DI AKSI 22 MEI

Jakarta, CNN Indonesia — Ketua DPD Gerindra Jabar Taufik Hidayat mengakui ambulans parpol yang digunakan untuk mengangkut batu adalah milik DPC Gerindra Kota Tasikmalaya. Namun, ia meminta itu tak terlalu dibesar-besarkan karena hanya buah kesalahpahaman.


“Ya, memang saya akui (ambulans Gerindra Tasikmalaya), itu kesalahpahaman saja itu mbak, kesalahpahaman saja, dan sebetulnya enggak usah dibesar-besarin. Ini kan mobil ambulans, mobil masyarakat bilamana ada yang sakit dan sebagainya gitu kan,” kata Taufik saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (22/5).

Taufik mengaku tidak ada niat jahat dari partainya dalam aksi 22 Mei ini. Pihaknya hanya ingin memberi bantuan kepada pendemo yang memang membutuhkan pertolongan medis.


”Oh iya, itu penting karena kan sekarang banyak yang kena gas air mata. Matanya kena perih, dan sebagainya. Ya, partai Gerindra memberi bantuan berupa kendaraan kesehatan khususnya ambulans,” tuturnya.


Di satu sisi, Taufik menerangkan pihak Gerindra Jabar sedang mengurus masalah tersebut di Polda Metro Jaya. Taufik juga menjelaskan di dalam ambulan tidak ada senjata tajam hanya bebatuan yang berfungsi jika mobil itu mengalami mogok. Namun, ia tidak mengetahui siapa yang meletakkan batu-batu itu di dalam ambulans.

“Enggak ada benda yang lain selain batu, batu itu ya mungkin untuk ganjal apa bilamana ambulans mogok atau gimana,” ujar dia.

Sebelumnya, kepolisian menyatakan pihaknya di lapangan telah mengamankan satu unit mobil ambulans yang diduga milik salah satu partai politik terkait kericuhan 22 Mei pada Rabu (22/5) dini hari tadi. Mobil tersebut berisi batu dan sejumlah benda.

“Ada satu ambulans ya, saya tidak akan sebutkan itu ambulansnya ada partainya itu penuh dengan batu dan alat,” ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Mohammad Iqbal di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu.


Namun, Iqbal enggan menyebut parpol apa pemilik mobil ambulans tersebut. Tidak dijelaskan Iqbal apakah batu-batu dan sejumlah benda di dalam ambulans itu digunakan sebagai ‘amunisi’ bagi massa menyerang aparat. Mobil itu sendiri telah diamankan polisi.
sumber: cnnindonesia
fb: Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

SEDANG “KABUR” DI ARAB, KINI BEREDAR REKAMAN DIDUGA HAIKAL HASSAN, MINTA TOLONG BIAR SEGERA PULANG?

Bani-Sebelumnya, buat sobat kura-kura yang belum tau, Haikal Hassan dipanggil pertama kali sebagai saksi atas dugaan kasus Hoax.

Dia dilaporkan oleh Caleg PSI yang mana sang Caleg tersebut mendapat bullyan masal karena di provokasi oleh sang terlapor (Haikal beserta buzzer-buzzer medianya)

Sudah resiko memang, jika menyuarakan kebenaran pasti ada pihak yang keberatan. Mari kita support caleg PSI tersebut yang bernama Achmad Firdaws Mainuri, jangan khawatir bro, kami semua warga Indonesia support membantu.

Polisi baru akan memanggilnya sebagai saksi, dan ini pun baru pemanggilannya yang pertama kali. Penulis sudah pernah menyampaikan informasi ini dalam laman https://seword.com/politik/baru-jadi-saksi-haikal-hassan-tepecirit-lari-ke-arab-saudi-ciri-khas-koalisi-prabowo-kabur-ESaGDkst7 untuk detailnya.

Momen kali ini hanya khusus membahas rekaman yang beredar.

Bersumber dari https://www.instagram.com/p/BxouyO_BwDS/?igshid=196e5gy3tld2w&fbclid=IwAR1TLfvZoEzsc_zfwAZQHuRoQo9ESQXQUstnuU51WypL31wXMbkX7eOXpaY

Maka kita akan mendengarkan sepotong suara rekaman yang diduga didalamnya adalah suara Haikal Hassan.

Ane cuma minta tolong antum… apa namanya.. Ane bisa segera pulang & bisa kumpul dengan keluarga dan bisa (Apa namanya..) Fokus untuk membangun yayasan ane.. Udah itu aja.. Gitu lho supaya gak berlarut-larutlah kasus ini, begitu ya miali..” (Gak jelas)

Haikal Hassan sejatinya kalau dalam kalimat yang benar, beliau tidak kabur ke Arab, melainkan sedang Umroh. Umroh dijadikan alasan kepergiannya untuk mangkir dari pemanggilan Polisi, beberapa penulis seword sempat menuliskan hal ini.

Kubu 02, siapapun mereka, hampir jarang kita temui, saat di panggil oleh Kepolisian untuk pertama kali, mereka dengan gentle datang langsung tanpa menundanya. Hampir semua punya beragam alasan untuk menunda pemanggilan pertama, ada yang sakit, ada yang sibuk, ada yang mau nyari pengacara dulu, dan terakhir ada yang umroh bahkan umroh gak balik-balik.

Dengan landasan ini, wajar saja kita semua dapat berspekulasi bahwa dia kabur dan tak mau menghadiri pemanggilan Polisi dengan alasan yang sebenarnya mungkin pertama, (Memang bersalah) dan kedua (Belum ada persiapan mau ngomong apa jadi bakal bermasalah)

Padahal, sebagai seorang tokoh, mereka sudah sangat dihormati ketokohannya. Mereka sudah disayang-sayang sama Kepolisian. Buat hoax dan provokasi, tidak langsung diseret ke Penjara, coba orang lain yang buat status facebook misalnya. Polisi tak akan segan-segan.

Tapi yang namanya bersalah dan rajin buat kesalahan tetap saja manusiawi ya takut tertangkap, padahal berani ngegas dan sombong karena banyak punya massa, ciut juga sama hukum? Menyedihkan.

Sekarang, penulis bertanya, apa pendapat sobat kura-kura yang lain menyikapi beredarnya suara Haikal Hassan ini?

Dalam Pilpres kemarin, kurang sombong bagaimana lagi si Haikal mengatakan “Jokowi kalah” “Jokowi pasti kalah” Tak jarang kata “Goblok” pun pernah keluar dari lisannya. Hasutan buka komputer KPU soal kecurangan dsb. Kalau di list cukup banyak.

Paling menarik bagi penulis adalah, soal Haikal Hassan dan ketokohannya, dimana dia pernah berceramah dan saya hadir didalamnya. Haikal, rupanya bukan sekelas orang biasa, dia selalu dikawal, bahkan oleh Kepolisian, Kepolisian berjaga jauh di gerbang, dipintu utama mesjid, di pagar, dan didalam sambil mendengar ceramah. Eh bukan ceramah, tapi lebih tepatnya “Kampanye”

Haikal Hassan ini artinya berani, atau tepatnya sok-sok berani saat kampanye tersebut, karena disetiap kampanyenya, dia selalu nyaring dan garang alias keras dengan ragam cerita. Tapi nyatanya apa?

Suara rekaman siapa ini? Benarkah itu suara Haikal Hassan? Lewat pesan singkat dari teman saya mengatakan “Rekaman itu teman yang kebetulan juga dekat dengan mereka dan itu rekaman baru 😁”

Wow!! Luar biasa sekali, ini rekaman baru? Benarkah itu Pak Haikal? Kalau benar, ternyata anda cinta Indonesia dan kangen rumah ya sepertinya, tidak betah di negara Arab, mengapa? Apa karena di Arab Saudi anda tidak bisa lagi asal bunyi dalam mengartikan ayat dalam Alquran sebagai referensi ceramah? Atau karena biaya hidup terlalu mahal, dan anda bukan tamu special kerajaan Arab sebagai mana gosip yang disematkan kepada Habib Rizieq (Tamu special kerajaan Arab). Atau alasan apa? Jokowi menang tanggal 22 Mei, dilantik kembali oktober 2019 dengan menteri kabinet baru Indonesia maju.

Apakah anda bisa pulang tanggal 22 Mei mendatang karena sedang banyak dramanya? Apakah anda seberani itu? Kan sebelumnya, di video yang beredar jauh-jauh hari anda sudah bilang “Mau pergi karena ada tugas negara dari Presiden yang baru” Laksanakanlah tugas negara itu, tak perlu buru-buru pulang, kecuali anda sudah siap dipanggil sebagai saksi. Padahal baru saksi, kok udah takut banget kayaknya? Yuk senyum, anda kan selalu benar, dan penulis bersama para cebonglah yang selalu salah.

sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

DAFTAR 25 CALEG DAPIL SUMUT YANG MELENGGANG KE SENAYAN

Medan, Beritasatu.com – Sejumlah calon legislatif (caleg) yang memiliki nama besar dari elite partai politik, mendominasi untuk kembali duduk menjadi anggota DPR RI. Mereka bakal melenggang ke Senayan Jakarta setelah Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara (KPU) membacakan hasil rekapitulasi dari berbagai daerah dalam pleno yang berlangsung di Hotel JW Marriott Medan, 6 – 9 Mei 2019.

Dalam catatan yang dirangkum Beritasatu.com, Jumat (10/5/2019) malam, ada 25 caleg yang memiliki nama besar, akan lolos setelah pertarungan melalui daerah pemilihan (Dapil) Sumut I, II dan III. Dapil itu secara keseluruhan dianggap sebagai dapil “neraka”. Jumlah itu kemungkinan bisa bertambah setelah rekapitulasi dituntaskan, 12 Mei 2019.

Dapil Sumut I meliputi daerah Kota Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai dan Tebing Tinggi. Dapil Sumut II yakni, Kabupaten Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padangsidempuan, Mandailing Natal, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga.

Selain itu, Dapil Sumut II juga meliputi, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Samosir, Padanglawas, Padanglawas Utara. Sementara itu, untuk Dapil Sumut 3 meliputi, Kabupaten Langkat, Kota Binjai, Kabupaten Tanah Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Pakpak Bharat, Kota Siantar, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Batubara, Kabupaten Asahan dan Kota Tanjung Balai.

Ketua KPU Sumut, Yulhasni menyampaikan, Sumut meliputi 33 kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilu, 17 April 2019. Rekapitulasi penghitungan suara sudah diselesaikan untuk 30 kabupaten/kota. Tinggal tiga kabupaten/kota lagi, yakni, Nias, Deli Serdang dan Mesan, yang masih melakukan rekapitulasi. KPU Sumut optimistis, 12 Mei 2019, semua sudah selesai.

Yulhasni mengatakan, proses rekapitulasi di tiga daerah itu memakan waktu terkait data yang kurang sinkron, baik itu untuk DPD maupun DPR RI. Kemudian, ada permintaan dari saksi untuk rekapitulasi ulang, sebab mencurigai penggelembungan suara. Sehingga, data tersebut harus ditelusuri.

Menurutnya, setiap ada potensi masalah dalam rekapitulasi suara tersebut, harus dituntaskan secara terbuka dan transparan. Proses penyesuaian data ini juga yang memakan waktu sehingga rekapitulasi di beberapa daerah belum tuntas.

“Di Kabupaten Nias Selatan, ada tiga kecamatan lagi yang belum tuntas rapat pleno terbuka ditingkat kabupaten/kota. Begitu juga dengan di Deli Serdang, pleno tingkat PPK di 600 TPS belum juga tuntas. Untuk di Medan, ada 5 kecamatan lagi melaksanakan pleno terbuka,” sebut Yulhasni.

Berdasarkan data yang diperoleh, dari hasil rekapitulasi dalam pleno di tingkat Sumut, caleg dari partai besar lebih mendominasi di daerah pemilihan (Dapil) Sumut 1, Sumut 2 dan Sumut 3. Sedikitnya, ada 25 caleg DPR RI asal Sumut yang akan melenggang ke Senayan. PDI Perjuangan dipastikan memposisikan kursi terbanyak, yaitu 7 kadernya di DPR RI.

Mereka yang diprediksi lolos menuju Senayan mewakili PDI Perjuangan adalah Sofyan Tan dan Yasonna H Laoly (Sumut 1), Sihar Sitorus dan Trimedya Panjaitan (Sumut 2), Djarot Saiful Hidayat, Junimart Girsang dan Bob Andika Mamana (Sumut 3). Kemudian, Partai Golkar menempatkan empat wakilnya yakni Meutya Hafid (Sumut 1), Lamhot Sinaga (Sumut 2), Delia Pratiwi dan Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Sumut 3).

Untuk Partai NasDem, Prananda Surya Paloh putra mahkota Surya Paloh, asal Dapil Sumut 1, berhasil mempertahankan kursinya dan akan didampingi antara mantan Gubernur Sumut, Tengku Erry Nuradi dan Edwin Situmorang. Untuk Dapil Sumut 2 kemungkinan besar Delmeria Sikumbang dan Martin Manurung. Sedangkan Dapil Sumut tiga akan diisi oleh Rudi Hartono Bangun.

Untuk Partai Demokrat, diprediksikan diwakili oleh Abdul Wahab Dalimunthe (Sumut 1), Hinca Panjaitan (Sumut 3), PAN diprediksi memperoleh satu kursi di setiap dapil, yang diwakili oleh Mulfachri Harahap (Sumut 1), Saleh Partaonan Daulay (Sumut 2) dan Nasril Bahar (Sumut 3). Sementara itu, untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bakal diisi oleh Ansory.

Ketua DPD Gerindra Sumut, Gus Irawan Pasaribu menyampaikan, Partai Gerindra berpeluang meraih enam kursi dengan asumsi per dapil masing-masing dua kursi di DPR RI. Mereka yang dipastikan lolos adalah Muhammad Romo Syafii (Sumut 1), Gus Irawan Pasaribu (Sumut 2), dan Djohar Arifin Husein (Sumut 3).

sumber: beritasatu
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup
www.sinabungjaya.com

Posted in Berita | Leave a comment

KENAPA TIKET PESAWAT MAHAL ?

Awalnya sih saya biasa saja menanggapi kenaikan harga tiket pesawat..

Tapi karena semakin sering terbang, jadi kerasa juga dompet. Penerbangan Jakarta-Surabaya yang biasanya 600rb-700rb rupiah, sudah menjadi 1,3 juta. Tapi mau gimana lagi ? Pilihannya hanya ada naik pesawat atau tidak. Perjalanan darat yang bisa memakan waktu belasan jam sudah bukan opsi lagi.

Pertanyaannya, kenapa harga tiket pesawat mahal ?

Kalau melihat alasan yang selalu keluar dari jubir maskapai, persoalan selalu berujung di avtur atau bahan bakar pesawat yang mahal. Avtur sendiri sudah memakan biaya 35-40 persen ongkos operasional pesawat sekali terbang. Dan itu tentu dibebankan pada penumpang.

Dengan biaya tiket sebelum naik, pihak maskapai selalu mengeluh bahwa perusahaan mereka berdarah-darah, dalam artian mereka selama ini masih mensubsidi dan belum mendapat keuntungan apapun. Jika ini diteruskan, kata mereka, maskapai bisa bangkrut.

Tapi ada yang tidak dijelaskan ke publik, bahwa ternyata dalam beberapa waktu ini, maskapai penerbangan di Indonesia hanya dikuasai 2 raksasa penerbangan saja. Yaitu grup Garuda dan grup Lion.

Kedua grup besar ini membentuk kerjasama dalam penentuan harga tiket. Dalam ilmu ekonomi, ini disebut duopoli. Mereka menguasai pasar dan menentukan pasar.

Sebenarnya ada satu pihak luar yang awalnya ikut serta dalam perang harga tiket, yaitu AirAsia. Tapi hebatnya, kedua maskapai dalam negeri ini sepakat “menendang” AirAsia dalam kancah bisnis penerbangan di Indonesia.

Caranya ? Dengan menekan situs penjualan tiket terbesar se Asia Tenggara seperti Traveloka untuk tidak menjual tiket Air Asia. Itulah kenapa kemaren2 ada ribut2 antara AirAsia dan Traveloka, karena AirAsia menuntut hilangnya penjualan tiket mereka dari Traveloka. Dan akhirnya AirAsia cabut dari Traveloka dan mulai menjual tiket dari situs mereka sendiri.

Dengan hengkangnya AirAsia dari Traveloka, otomatis penjualan tiket dikuasai oleh grup Garuda dan Lion. Mereka lalu bersepakat menaikkan harga tiket demi keuntungan mereka. Kesepakatan bersama untuk menguasai pasar inilah yang disebut duopoli, dengan menghilangkan kompetisi diantara mereka dan kompetitor lainnya.

Lalu dimana peran pemerintah ?

Pemerintah dalam posisi ini hanya bersifat sebagai pemberi regulasi. Mereka hanya bisa menentukan harga batas atas dan batas bawah tiket tanpa bisa mencampuri berapa harga tiket yang harus dibebankan pada kastemer.

Dan disinilah kehebatan konsep duopoli ini. Jika kedua raksasa penerbangan itu sepakat untuk tidak terbang, maka susahlah kita semua. Lha, penerbangan dikuasai mereka semua.

Konsep duopoli dan monopoli ini memang kejam, karena menghilangkan sifat kompetisi. Semua ditentukan oleh pemain besar. Kita mau ribut juga percuma, karena pasti akan dikasih jawaban, “Mau naik silahkan, enggak juga gak apa-apa..”

Pada akhirnya pemerintah hanya bisa menurunkan harga tiket pesawat sebanyak 12 sampai 16 persen saja. Itupun harus dengan ancaman, “Kalau tidak turun juga, kami akan cabut ijin operasional pesawat..”

Tapi benarkah Menhub berani ? Gak takut dengan ancaman mogok massal dan keruwetan sesudahnya ?

Kita tunggu saja, meski turun 12-16 persen itu juga tetap tidak banyak artinya. Dalam artian, ya tetap mahal juga..

Naseb, naseb. Lagi begini saya jadi mikir, “Enak juga ya jadi Ferdinan Hutahean. Cukup pake sempak merah diluar, bisa terbang seperti Superman kemana-mana..”

Mau seruput, kok masih puasa.. 😢

Denny Siregar

fb Denny Siregar

Posted in Berita | Leave a comment

MARI BERGABUNG DENGAN “BUS AC SINABUNG JAYA”

Perusahaan otobus SINABUNG JAYA telah berdiri sejak 01 April 1961 oleh pendiri/ pemilikmya alm Reti Sembiring Gurukinayan (Pa Kueteh) / almh Releng bru Sitepu (Nd. Kueteh) di Gang Usaha Tani di Berastagi Kabupaten Karo Sumut yang melayani trayek AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi) “KABANJAHE – BERASTAGI – MEDAN PP”.

Perusahaan ini cukup dikenal dan sering digunakan oleh pengguna jasa tidak hanya oleh masyarakat di Taneh Karo Simalem akan tetapi juga masyarakat lainnya utamanya yang ingin berwisata ria ke daerah tersebut khusus kota wisata Berastagi.
Silahkan klik videonya di : https://www.youtube.com/watch?v=gHQIh7QHask.

Pada saat ini PO. SINABUNG JAYA akan melakukan program “PEREMAJAAN TOTAL BUS AC SINABUNG JAYA” dari bus sedang (3/4) 6 (enam) roda menjadi bus kecil 4 (empat) roda dengan menggunakan fasilitas Air Condition (AC) dengan jumlah tempat duduk 20 (dua puluh) termasuk pengemudi merek MITSUBISHI FE 71 LBC, New Spec Long Bus Chassis (chasis panjang) seirama dengan tuntutan layanan masyarakat yang semakin hari semakin meningkat dan variatif,.
Pada saat ini telah masuk karoseri di PT. TRI ADI JAYA MANDIRI Cileungsi Jawa Barat sebanyak 6 (enam) Unit, dimana 2 (dua) unit telah masuk dalam proses pengecatan sedangkan sisanya masuk dalam taraf pembuatan bodi.dan awal bulan April 2019 menyusul sebanyak 4 (empat) lagi sehingga total peremajaan tersebut seluruhnya berjumlah 10 (sepuluh) Unit dan “PLAFOND TRAYEK AKDP SEBANYAK 92 UNIT”

Pelayanan bus PO, SINABUNG JAYA terhenti total di Trayek AKDP “KABANJAHE-BERASTAGI-MEDAN PP” akibat terjadinya perseteruan antar lingkungan keluarga dan berakhir di Mahkamah Agung, sehingga perusahaan ini kembali ke pemilik/pendiri awal yaitu alm Reti Sembiring (Pa Kueteh) / almh Releng bru Sitepu (Nd. Kueteh), akan tetapi akibat perseteruan ini sejak dalam proses perkara yang berkepanjangan, operasional bus berhenti total sejak pertengahan 2007 atau 12 (dua belas) tahun yang lalu.

Sehubungan dengan rencana tersebut di atas kami mengajak masyarakat khususnya Taneh Karo Simalem untuk ikut bergabung dalam dalam PO. SINABUNG JAYA agar rencana ini dapat berjalan dengan baik, dan para pengguna jasa (penumpang) dapat terlayani kembali sesuai dengan Motto BUS SINABUNG JAYA : “Aman, Nyaman dan Tepat Waktu” dan mari kita bersama untuk membangun perusahaan ini dengan armada BUS AC SINABUNG JAYA dengan menggunakan merek MITSUBISHI FE 71 LBC, New Spec Long Bus Chassis (chasis panjang) dalam kondisi baru 100 %. .

Adapun simulasi Kredit Bus yang dapat kami informasikan untuk sementara dan tidak mengikat serta dapat berubah setiap waktu tergantung harga unit, di Dealer MISUBISHI Medan maupun harga karoseri di Jakarta serta Lembaga Leasing yang mendukungnya dalam hal ini DIPO STAR FINANCE CABANG Medan pada waktu akad kredit ditanda tangani tanpa pemberitahuan sebelumnya.

SIMULASI KREDIT :

Harga Unit Rp, 453.000.000,- (OTR Plat Kuning Taneh Karo)
Harga setelah discount sebesar Rp. 45.000.000,- = Rp. 408.000.000,-

Sebagai berikut :

1. Uang Muka (30%) Rp. 108.885.700,- Cicilan 47 kali a. Rp. 9.751,500,-
2. Uang Muka (35%) Rp. 130.869.400,- Cicilan 47 kali a. Rp. 9.085.200,-
3. Uang Muka (40%) Rp. 152.853.100,- Cicilan 47 kali a. Rp. 8.418.900,-

– Perhitungan Simulasi sewaktu-waktu dapat berubah mengikuti harga OTR dan Rate (tingkat bunga) yang berlaku.
– Perhitungan Kredit Bus sudah termasuk asuransi ALL RISK dan TJH selama 4 (empat) tahun,
– “TJH” adalah untuk pihak ke-3, yaiitu apabila BUS SINABUNG JAYA menabrak mobil/ kenderaan lain atau orang, biaya asuransinya dicover/ ditanggung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per setiap kejadian oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh DIPO STAR FINANCE.
– Uang Muka tersebut di atas belum termasuk biaya Uang Masuk Gabungan ke PO. SINABUNG JAYA, Seragam Pengemudi 3 pc dan KPS (Kartu Pengawas).

PERSYARATAN KREDIT :

Semua pengadaan Unit Bus dilakukan melalui Lembaga Finance PT. DIPO STAR FINANCE Cabang Medan yang dilakukan secara langsung oleh Calon Pemilik BUS AC SINABUNG JAYA secara perseorangan setelah mendapat persetujuan / rekomendasi dari KOPERASI SINABUNG JAYA PERSADA dengan melampirkan dokumen sebagai berkut :

1. Fc. KTP Suami Istri
2. Fc. Kartu Keluarga
3. Fc. Rekening Koran 3 (tiga) bulan terakhir
4. Fc. NPWP
5. Fc. Deposito / SIUP dan lainnya apabila sebagai pengusaha untuk lebih mempercepat persetujuan kredit
.

INFORMASI TAMBAHAN :

1. Semua bus disatukan di dalam satu Pool / Gudang di belakang JAYA PERSADA MOTOR Jl, Jamin Ginting depan SPBU Pokok Nangka Medan.

2. Unit perawatan dan pencucian kenderaan semua dilakukan di JAYA PERSADA MOTOR sekaligus menjadi Kantor Perwakilan BUS SINABUNG JAYA.

3. POOL / Gudang kenderaan termasuk unit perawatan dan pencucian kenderaan semuanya akan dilakukan di Berastagi, tempat menyusul, kecuali bus yang berangkat dari pedesaan di Kabupaten Karo Sumut.

4. Stasiun Kabanjahe di Terminal Kabanjahe Kabupaten Karo Sumut

5. Stasiun Berastagi di depan Pasar Bunga Pasar Berastagi Kabupaten Karo Sumut.

6. Storan (target) yang sudah diberlakukan oleh operator yang sudah ada di jalur tersebut yang menggunakan fasilitas AC antara Rp. 400.000 (hari Selasa, Rabu dan Kamis) sedangkan mulai hari Jumat s/d Senin sebesar Rp. 500.000,- per – 2 (dua) trip dan apabila lebih dari 2 trip storan dengan sendiri bertambah.

7. Ongkos naik turun sebesar Rp. 20.000,- per orang untuk jalur trayek ” KABANJAHE – BERASTAGI – MEDAN PP”, kecuali yang berangkat dari pedesaan yang penambahannya tergantung tarif yang berlaku dari pedesaan ke kota Kabanjahe.

PERAWATAN RUTIN :

1. Gratis biaya perawatan seluruhnya baik filter, suku cadang dan olie dari MITSUBISHI cq. SUMATERA BERLIAN MOTOR sampai pada angka 50.000 kilometer.

2. Penggantian OLIE dengan menggunakan MEDITRAN SX setiap kilometer yang ke 5.000.

3. Penggantia FILTER OLIE setiap 10.000 kilometer.

4. Penggantian FILTER SOLAR ATAS setiap 15.000 kilometer

5. Penggantian FILTER SOLAR BAWAH setiap 5.000 kilometer

6. Penggantian FILTER UDARA setiap 30.000 kilometer, khusus bus yang meneruskan trayek ke pedesaan mungkin akan lebih dipercepat tergantung situasi dan kondisi jalan yang dilalui.

7. Ban yang digunakan GT Radial Uk 225/75 R16C yang dalam kondisi normal tahan untuk 6 (enam) bulan.

8. Sedangkan untuk penggatian olie berikut nya = Rp. 651.500 – Rp. 75.000 – Rp. 36.000 – Rp. 130.000 = Rp. 410.500,- selang seling tergantung spare part yang diganti.

9. Ban Mobil GT Radial GT Radial Uk 225/75 R16C Rp.950.000,./ pc berdasarkan daftar harga dan apabila pembelian banyak akan mendapatkan harga yang termurah dari distrbutor dan ini akan dikelola KOPERASI SINABUNG JAYA PERSADA termasuk semua spare part dan olie tersebut di atas.

SIMULASI SETORAN DAN PENGELUARAN :

PEMASUKAN BULANAN :

1. 15 hari a. Rp. 500.000,- = Rp. 7.500.000,-
2. 14 hari a. Rp. 400.000,- = Rp. 5.600.000,-
3. 1 hari Service Ringan
JUMLAH = Rp. 13.100.000,-

BIAYA PERAWATAN :

1. Oli MEDITRAN SX 8-8,5 L = Rp. 365.500,-
2. Filter Olie = Rp. 75.000,-
3. Filter Solar Atas = Rp. 36.000,-
4. Filter Solar Bawah = Rp. 15.000,-
5. Filter Udara = Rp. 130.000,-
6. Stemp/ Pispot = Rp. 30.000,-

JUMLAH SELURUHNYA = Rp. 651.500,-

JUMLAH BERSIH = Rp. 12.444.500,-

Jumlah bersih tersebut di atas belum dipotong cicilan kenderaan sebanyak 47 kali yang besarnya tergantung SIMULASI KREDIT yang diambil tersebut di atas.

ILUSTRASI TARGET SETORAN :

1. Ilustrasi storan per bulan dari 30 hari kerja kita hanya operasikan selama 29 hari dengan catatan 1 (satu) hari untuk service ringan dan lain sebagainya.

2. Apakah 29 hari operasi tercapai untuk 1 (satu) bulan bisa tercapai? Tentu bisa karena kondisi bus dalam keadaan 100 baru. Oleh sebab itu setiap kelebihan dari sisa cicilan setiap bulannya akan disimpan sebagai tabungan di BRI terdekat oleh para pemilik kenderaan sebagai cadangan untuk pembayaran cicilan bulan berikutnya yang diperkirakan untuk 6 (enam) bulan ke depan sudah memiliki cadangan tabungan di BRI untuk 1 1/2 (satu setengah) bulan cicilan ke depan tergantung besar kecilnya DP yang disetorkan pada waktu kredit ditanda tangani.

3. Apakah para pengemudi dapat mencapai target setoran tersebut? Tentu dapat karena Kapasitas jumlah tempat duduk penumpang 19 penumpang, dari jumlah kapasitas tersebut hanya dibutuhkan 11 penumpang per rit atau 44 penumpang per hari a. Rp. 20.000,- = Rp. 880.000,- (sudah termasuk target storan dan uang jam di Kabanjahe, Berastagi dan Medan dan uang solar per hari). Sedangkan sisa kelebihan penumpang tersebut di atas menjadi pemasukan bagi para pengemudi.

4. Pada saat ini banyak penjualan ONLINE yang minimal per paket/ dokumen sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh) ribu yang merupakan kelebihan/ insentif untuk uang saku pengemudi tapi keamanan dan penerimaan dokumen serta pendistribusian yang merata setiap armada yang beroperasi dikendaliikan/ diawasi manajer lapangan (stasiun).Bangku baris belakang dirancang untuk dapat dilipat 2-2 agar dalam situasi tertentu dapat dipergunakan untuk membawa barang ringan tanpa mengurangi kenyamanan pengguna jasa Bus SINABUNG JAYA.

5. SINABUNG JAYA adalah merek bus yang sudah cukup di kenal di jalur “Kabanjahe – Berastagi – Medan PP” sejak 01 April 1961 atau sejak 57 (lima puluh tujuh) tahun yang lalu yang sampai detik ini tetap dirindukan oleh para pencinta perusahaan ini agar dapat kembali “BERSEMI”, semoga lah ya?

6. Kosumsi solar dalam keadaan normal untuk jarak tempuh Kabanjahe – Medan sejauh 75 km dengan kosumsi bahan bakar solar 1 liter per 5 km dibutuhkan sebanyak 15 liter per rit atau sebesar 60 liter per hari dengan harga solar pada saat ini Rp. 5.150,- /liter = Rp, 309.500,- atau sebanyak 16 penumpang. Besar jumlahnya kosumsi solar tergantung situasi kondisi jalan dan kepiawaian pengemudi dalam mengoperasikan kenderaan busnya.

7. Untuk mencapai target storan dan pembelian bahan bakar hanya dibutuhkan 44 penumpang dari kapasitas penumpang yang tersedia sebanyak 76 kursi per 2 (dua) trip.

Demikianlah sekedar informasi yang dapat kami sampaikan dan apabila berkenan, silahkan hubungi kami di WA : 0821-1990-1956.

Bujur ras mejuah-juah kita kerina, salam Sinabung Jaya dan Taneh Karo Simalem

Berastagi 06 Maret 2019

Catatan :

Belum termasuk biaya angkutan kenderaan dari Jakarta ke Medan yang jumlahnya akan diinformasikan lebih lanjut apakah melalui darat atau laut, khusus untuk jalan darat para pemilik unit dapat kami serahkan langsung di Jakarta, dan pengirimannya dapat dilakukan sendiri.

Semua Unit harus melalui dan persetujuan Ketua KOPERASI SINABUNG JAYA. PERSADA.

Bujur.

Posted in Berita | Leave a comment

MANTAP! BAWASLU TEMPUH JALUR HUKUM JIKA C1 MENANGKAN PRABOWO TERBUKTI PALSU

Mpok Desy-Wadow…cius nih? Inilah berita mengagetkan ditengah teriakan berisik curang dari kubu 02. Dilansir dari detik.com ditemukan ribuan formulir C1 asal Boyolali, yang kini diamankan di Menteng. Koplaknya, isi C1 berbeda dengan hasil rekapitulasi di TPS! Hehehe….

“Ya karena memang ada operasi lalu lintas, Polres Jakarta Pusat, Sabtu (3/5) pukul 10.30 WIB, ya biasa kalau polisi kan kalau operasi lihat lihat nomer pelat dari mana, kemudian diberhentikan lah mobil Daihastu Sigra itu,” kata Komisioner Bawaslu DKI, Puadi, saat dikonfirmasi, Senin (6/5/2019). Dikutip dari: detik.com

“Begitu dibuka kan ada dua kardus, nah di luar kardusnya ada tulisan C1 Kabupaten Boyolali,” sambungnya. Dikutip dari: detik.com

Memang sih Bawaslu Jakarta Pusat masih melakukan investigasi, dan belum bisa menyimpulkan apakah temuan C1 tersebut merupakan C1 asli ataupun paslu. Formulir tersebut berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Anehnya, isi formulir C1 temuan ini berbeda dengan hasil rekapitulasi!

“Misalkan suara 01 100 suara dan 02 50, di C1 yang kita dapatkan 01 50 dan 02 100. Tanda tangan saksi juga berbeda karena kita juga cek berapa TPS lewat KPU berbeda,” ungkapnya. Dikutip dari: detik.com

Ngerinya C1 diduga palsu ini jumlahnya ada ribuan!

“Kardus putih berisi 2.006 C1 dan kardus coklat 1.761 C1. Dapatnya di Jl Besuki dekat Taman Suropati,” kata Roy saat dihubungi terpisah. Dikutip dari: detik.com

Walau tetap memegang azas praduga tak bersalah sambil terus melakukan investigasi, yang jelas pada kardus temuan tersebut tertulis, ‘Kepada Yth Bapak Toto Utmo Budi Santoso Direktur Satgas BPN PS Jl Kertanegara No 36 Jakarta Selatan’ dan ‘Dari Moh Taufik Seknas Prabowo-Sandi Jl HOS Cokro Aminoto no 93 Menteng Jakarta Pusat’

Apakah C1 temuan tersebut palsu atau tidak?

Diduga keras ya! C1 tersebut menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ada kemungkinan palsu! Apa alasannya? Sederhana sekali karena C1 temuan tersebut tidak sesuai dengan data yang ditampilkan di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

“Tinggal disandingkan antara C1 yang tertera dalam Situng dengan C1 janggal. Apabila terdapat perbedaan, maka dapat disimpulkan bahwa C1 janggal tersebut adalah palsu,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Selasa (7/5). Dikutip dari: cnnindonesia.com

Sekalipun demikian tanpa bermaksud memojokkan, Wahyu memastikan Situng bisa menjadi rujukan data resmi KPU bila ditemukan dokumen janggal seperti di Menteng.

“Situng selain merupakan bentuk transparansi hasil pemilu, juga bermanfaat sebagai rujukan apabila ditemukan dokumen C1 yang janggal,” ucapnya. Dikutip dari: cnnindonesia.com

Apa tanggapan dari kubu 02?

Tanggapannya sudah dapat dipastikan membantah. Memangnya, pernah didalam sejarah dunia ini maling mengaku maling? Bahkan maling saja sekalipun sudah tertangkap basah, lalu ditonjokin belum tentu ngaku loh!

Inilah bantahan dari kubu 02 Prabowo-Sandi, bahwa CEO Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, M. Taufik membantah berada di balik temuan boks berisi formulir C1 yang disebut menguntungkan capres 02 Prabowo-Sandi. Bahkan mengatakan ini adalah fitnah bagi kubu 02.

“Itu bohong, fitnah. Berita itu sama sekali tidak betul, Seknas tidak pernah mengumpulkan C1, tidak pernah mengirimkan C1 ke BPN,” kata Taufik di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Sip, dan baiklah! Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, dimana hukum berlaku sama terhadap siapapun warga negara di negeri ini maka ada baiknya dilakukan investigasi yang serius. Ini bukan hanya masalah siapa yang mencurangi dan dicurangi, tetapi ini juga masalah suara rakyat! Jika terbukti palsu maka bisa diartikan disini telah terjadi pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.

Pilpres 2019 merupakan pesta demokrasi, dimana rakyat telah memberikan suara kepada siapa nantinya negeri ini diamanahkan untuk dipimpin. Jadi, jangan sampai nantinya negeri ini dipimpin oleh orang yang salah! Orang yang tidak diamanahkan, orang yang tidak berhak! Orang yang tidak dipercaya rakyat!

Inilah langkah serius yang ditempuh oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat akan melimpahkan kasus temuan ribuan formulir C1 ke jalur pidana jika memang terbukti palsu. Dan, jika dikembalikan ke pidana umum, maka kasus ini akan diproses oleh Polres Jakarta Pusat. Sebab ribuan C1 itu ditemukan Polres Jakpus dalam operasi lalu lintas. Roy Sofia Patra Sinaga Kordinator Divisi SDM Bawaslu Jakarta Pusat menyampaikan bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU sebelum melangkah.

“Konsultasi apakah ini C1 asli atau yang rekayasa. Kalau itu rekayasa, maka kami akan kembalikan ke pidana umum,” kata Roy saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/5).

Berharap Bawaslu dan KPU bisa bertindak arif, adil, jujur, transparan dan tegas untuk memastikan tidak ada kecurangan ataupun kelicikan dalam pilpres 2019 ini! Rakyat sudah muak dengan segala bentuk kecurangan yang terjadi di negeri ini.

Sejatinya, siapapun nantinya yang menjadi pemimpin di negeri ini adalah yang benar-benar dipilih oleh rakyat, dan bukan karena kecurangan ataupun sikap-sikap intimidasi! Indonesia membutuhkan pemimpin yang sportif! Harusnya sebagai negarawan para kandidat dapat memahami pilpres bukan sebuah pertandingan kalah atau menang! Bahwa nantinya yang kalah harus legowo, yang menang jangan jumawa, tetapi keduanya saling bahu membahu membangun Indonesia.

Miris rasanya jika demi menjadi RI1 dan RI2 harus mempermainkan politik kecurangan. Mau kemana negeri ini dibawa jika pemimpinnya lahir dari sebuah kelicikan. Sangat serius, mendukung dan menaruh harapan besar kepada Bawaslu, KPU dan hukum di negeri ini mengenai dugaan C1 palsu segera diinvestigasi, dan pelakunya harus dikenakan saksi hukum tanpa peduli siapapun dia!

Ini penting sebagai penegakkan hukum di negeri ini, dan pembuktian kepada rakyat Indonesia, dan dunia internasional bahwa pemenang pilpres 2019 yang resmi akan disampaikan KPU pada 22 Mei nantinya adalah hasil dari pemilihan umum yang jujur dan adil! Sehingga presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih nantinya untuk periode 2019-2024 adalah mereka yang dipilih oleh rakyat Indonesia, dan sah secara konstitusi.

#JokowiMenang

sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

MANTAP! BAWASLU TEMPUH JALUR HUKUM JIKA C1 MENANGKAN PRABOWO TERBUKTI PALSU

Mpok Desy-Wadow…cius nih? Inilah berita mengagetkan ditengah teriakan berisik curang dari kubu 02. Dilansir dari detik.com ditemukan ribuan formulir C1 asal Boyolali, yang kini diamankan di Menteng. Koplaknya, isi C1 berbeda dengan hasil rekapitulasi di TPS! Hehehe….

“Ya karena memang ada operasi lalu lintas, Polres Jakarta Pusat, Sabtu (3/5) pukul 10.30 WIB, ya biasa kalau polisi kan kalau operasi lihat lihat nomer pelat dari mana, kemudian diberhentikan lah mobil Daihastu Sigra itu,” kata Komisioner Bawaslu DKI, Puadi, saat dikonfirmasi, Senin (6/5/2019). Dikutip dari: detik.com

“Begitu dibuka kan ada dua kardus, nah di luar kardusnya ada tulisan C1 Kabupaten Boyolali,” sambungnya. Dikutip dari: detik.com

Memang sih Bawaslu Jakarta Pusat masih melakukan investigasi, dan belum bisa menyimpulkan apakah temuan C1 tersebut merupakan C1 asli ataupun paslu. Formulir tersebut berasal dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Anehnya, isi formulir C1 temuan ini berbeda dengan hasil rekapitulasi!

“Misalkan suara 01 100 suara dan 02 50, di C1 yang kita dapatkan 01 50 dan 02 100. Tanda tangan saksi juga berbeda karena kita juga cek berapa TPS lewat KPU berbeda,” ungkapnya. Dikutip dari: detik.com

Ngerinya C1 diduga palsu ini jumlahnya ada ribuan!

“Kardus putih berisi 2.006 C1 dan kardus coklat 1.761 C1. Dapatnya di Jl Besuki dekat Taman Suropati,” kata Roy saat dihubungi terpisah. Dikutip dari: detik.com

Walau tetap memegang azas praduga tak bersalah sambil terus melakukan investigasi, yang jelas pada kardus temuan tersebut tertulis, ‘Kepada Yth Bapak Toto Utmo Budi Santoso Direktur Satgas BPN PS Jl Kertanegara No 36 Jakarta Selatan’ dan ‘Dari Moh Taufik Seknas Prabowo-Sandi Jl HOS Cokro Aminoto no 93 Menteng Jakarta Pusat’

Apakah C1 temuan tersebut palsu atau tidak?

Diduga keras ya! C1 tersebut menurut Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan ada kemungkinan palsu! Apa alasannya? Sederhana sekali karena C1 temuan tersebut tidak sesuai dengan data yang ditampilkan di Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) KPU.

“Tinggal disandingkan antara C1 yang tertera dalam Situng dengan C1 janggal. Apabila terdapat perbedaan, maka dapat disimpulkan bahwa C1 janggal tersebut adalah palsu,” kata Wahyu dalam keterangan tertulis, Selasa (7/5). Dikutip dari: cnnindonesia.com

Sekalipun demikian tanpa bermaksud memojokkan, Wahyu memastikan Situng bisa menjadi rujukan data resmi KPU bila ditemukan dokumen janggal seperti di Menteng.

“Situng selain merupakan bentuk transparansi hasil pemilu, juga bermanfaat sebagai rujukan apabila ditemukan dokumen C1 yang janggal,” ucapnya. Dikutip dari: cnnindonesia.com

Apa tanggapan dari kubu 02?

Tanggapannya sudah dapat dipastikan membantah. Memangnya, pernah didalam sejarah dunia ini maling mengaku maling? Bahkan maling saja sekalipun sudah tertangkap basah, lalu ditonjokin belum tentu ngaku loh!

Inilah bantahan dari kubu 02 Prabowo-Sandi, bahwa CEO Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandiaga, M. Taufik membantah berada di balik temuan boks berisi formulir C1 yang disebut menguntungkan capres 02 Prabowo-Sandi. Bahkan mengatakan ini adalah fitnah bagi kubu 02.

“Itu bohong, fitnah. Berita itu sama sekali tidak betul, Seknas tidak pernah mengumpulkan C1, tidak pernah mengirimkan C1 ke BPN,” kata Taufik di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan HOS Cokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (6/5).

Sip, dan baiklah! Sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum, dimana hukum berlaku sama terhadap siapapun warga negara di negeri ini maka ada baiknya dilakukan investigasi yang serius. Ini bukan hanya masalah siapa yang mencurangi dan dicurangi, tetapi ini juga masalah suara rakyat! Jika terbukti palsu maka bisa diartikan disini telah terjadi pengkhianatan terhadap kepercayaan rakyat.

Pilpres 2019 merupakan pesta demokrasi, dimana rakyat telah memberikan suara kepada siapa nantinya negeri ini diamanahkan untuk dipimpin. Jadi, jangan sampai nantinya negeri ini dipimpin oleh orang yang salah! Orang yang tidak diamanahkan, orang yang tidak berhak! Orang yang tidak dipercaya rakyat!

Inilah langkah serius yang ditempuh oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Pusat akan melimpahkan kasus temuan ribuan formulir C1 ke jalur pidana jika memang terbukti palsu. Dan, jika dikembalikan ke pidana umum, maka kasus ini akan diproses oleh Polres Jakarta Pusat. Sebab ribuan C1 itu ditemukan Polres Jakpus dalam operasi lalu lintas. Roy Sofia Patra Sinaga Kordinator Divisi SDM Bawaslu Jakarta Pusat menyampaikan bahwa pihaknya akan berkonsultasi dengan KPU sebelum melangkah.

“Konsultasi apakah ini C1 asli atau yang rekayasa. Kalau itu rekayasa, maka kami akan kembalikan ke pidana umum,” kata Roy saat dimintai konfirmasi, Selasa (7/5).

Berharap Bawaslu dan KPU bisa bertindak arif, adil, jujur, transparan dan tegas untuk memastikan tidak ada kecurangan ataupun kelicikan dalam pilpres 2019 ini! Rakyat sudah muak dengan segala bentuk kecurangan yang terjadi di negeri ini.

Sejatinya, siapapun nantinya yang menjadi pemimpin di negeri ini adalah yang benar-benar dipilih oleh rakyat, dan bukan karena kecurangan ataupun sikap-sikap intimidasi! Indonesia membutuhkan pemimpin yang sportif! Harusnya sebagai negarawan para kandidat dapat memahami pilpres bukan sebuah pertandingan kalah atau menang! Bahwa nantinya yang kalah harus legowo, yang menang jangan jumawa, tetapi keduanya saling bahu membahu membangun Indonesia.

Miris rasanya jika demi menjadi RI1 dan RI2 harus mempermainkan politik kecurangan. Mau kemana negeri ini dibawa jika pemimpinnya lahir dari sebuah kelicikan. Sangat serius, mendukung dan menaruh harapan besar kepada Bawaslu, KPU dan hukum di negeri ini mengenai dugaan C1 palsu segera diinvestigasi, dan pelakunya harus dikenakan saksi hukum tanpa peduli siapapun dia!

Ini penting sebagai penegakkan hukum di negeri ini, dan pembuktian kepada rakyat Indonesia, dan dunia internasional bahwa pemenang pilpres 2019 yang resmi akan disampaikan KPU pada 22 Mei nantinya adalah hasil dari pemilihan umum yang jujur dan adil! Sehingga presiden dan wakil presiden Indonesia terpilih nantinya untuk periode 2019-2024 adalah mereka yang dipilih oleh rakyat Indonesia, dan sah secara konstitusi.

#JokowiMenang

sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

PENOLAKAN PURA DI BEKASI: ‘WALAU CUMA DUA-TIGA UMAT, MEREKA TETAP BERHAK PUNYA RUMAH IBADAH’

Rencana pembangunan pura di Desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi, ditolak sekelompok orang dengan tudingan jumlah penganut Hindu di kampung itu sangat minim.

Namun komunitas Hindu bersikukuh telah memenuhi seluruh syarat pendirian rumah ibadah, apalagi hingga saat ini belum ada satu pun pura di kabupaten dengan jumlah penganut Hindu sekitar 7.000 orang.

Di sisi lain, pegiat kebebasan beragama menyebut jumlah umat tidak semestinya menjadi dasar pendirian tempat peribadatan.

Sementara itu, peneliti dari institut untuk demokrasi dan perdamaian, SETARA Institute for Democracy and Peace, mendesak pemerintah untuk mengubah regulasi pembangunan rumah ibadah yang dinilai terus memicu dikotomi mayoritas-minoritas.

Penolakan pendirian pura di Desa Sukaurip terjadi akhir pekan lalu. Terlontar ucapan ‘jihad’ dari beberapa orang pedemo di sekitar calon lahan pura.

Kepada BBC News Indonesia, salah seorang pimpinan demo yang menyebut dirinya sebagai Haji Akbar Kamal, menuding rencana pembangunan pura itu mengada-ada.

Ia mengatakan hanya terdapat satu penganut Hindu di desa tempat pura akan didirikan.

“Sarana ibadah harus ada jemaah, minimal 90 orang. Kan di sini cuma ada satu, jadi terkesan dipaksakan, membangun rumah ibadah yang cakupannya satu kabupaten,” kata Akbar saat ditemui Rabu (08/05).

Akbar mengutip syarat yang tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006.

Beleid itu mengharuskan pembangunan rumah ibadah disertai daftar nama 90 umat yang bakal menggunakan peribadatan. Ada juga kewajiban meraih dukungan dari 60 warga lokal.

“Kalau mereka mencukupi syarat dan transparan dengan masyarakat setempat, mungkin alasan mereka bisa kami terima,” kata Akbar.

Peninggalan kerajaan pertama Pasundan

Namun beragam tudingan itu disanggah. Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) mengklaim telah memenuhi seluruh persyaratan, termasuk dukungan dari warga lokal.

I Made Pande Cakra, pengurus PHDI wilayah Bekasi, justru menyebut kelompok penolak pendirian pura bukanlah warga yang tinggal di permukiman setempat.

“Semua syarat sudah terpenuhi, FKUB tinggal memverifikasi dukungan 60 orang. Kalau itu sudah selesai, rekomendasi akan keluar, lalu diajukan izin ke bupati,” kata Pande via telepon.

“Yang demo kemarin bukan warga kabupaten, tapi dari kota Bekasi. Orang yang tidak tahu-menahu bilang warga desa tidak mendukung, padahal mendukung sekali,” ucapnya.

Sejumlah warga Sukahurip meradang saat ditanyai rencana pembangunan pura di kampung mereka, meski sebagian menganggap tak ada persoalan yang perlu didebatkan.

Lahan yang disiapkan komunitas Hindu di Bekasi menjadi pura berada di Desa Sukahurip, sekitar 30 kilometer dari kompleks pemerintahan kabupaten.

Lokasi ini berjarak setidaknya 19 kilometer dari Cikarang, salah satu permukiman dan wilayah perekonomian di Kabupaten Bekasi.

Lahan itu, kata Pande Cakra, dihibahkan tokoh Hindu setempat yang telah wafat, Anak Agung Oka Darmawan.

Kelompok penentang mempertanyakan niat pembangunan pura di daerah yang menurut mereka pelosok dan sulit diakses. Keraguan itu dijawab dengan klaim bahwa lokasi itu merupakan tempat sakral bagi umat Hindu.

“Tempat itu secara spiritual adalah petilasan, peninggalan kerajaan pertama Pasundan. Nilai magisnya luar biasa, cocok untuk pura kami,” kata Pande Cakra.

“Soal akses jalan, tidak sulit. Ada jalan raya, mobil bisa masuk ke sana,” tuturnya.

Merujuk data PHDI Bekasi, penganut Hindu di kabupaten itu mencapai enam sampai tujuh ribu orang. Hingga saat ini mereka tidak memiliki rumah ibadah dan beribadah di Pura Agung Tirta Bhuana yang berada di kawasan Jakasampura, Kota Bekasi.

Pura ini terletak sekitar 30-40 kilometer dari lokasi yang bakal dijadikan pura di Sukahurip.

Pande Cakra menyebut pura itu semakin sesak karena tak mampu menampung umat Hindu dari kota dan kabupaten Bekasi.

Pertemukan para pihak

Bagaimanapun izin pembangunan peribadatan semestinya tak merujuk pada umat yang bakal menggunakannya, kata peneliti Setara Institute, Halili.

Regulasi yang diterapkan pemerintah, menurut Halili, selama ini kerap memicu penolakan dan gesakan antarkomunitas agama.

“Negara seharusnya memfasilitasi, bukan membatasi. Mau dua-tiga orang umat, ya harus difasilitasi.

“Pemerintah seharusnya mempermudah, bukan mempersulit. Revisi peraturan mutlak dilakukan,” ucapnya.

Halili berkata, pembatasan izin pendirian rumah ibadah berdasarkan jumlah umat tak sesuai dengan perlindungan hak beragama yang diatur konstitusi.

“Hak yang paling berkaitan langsung dengan beragama adalah memiliki atau mengakses tempat ibadah. Harusnya tidak perlu syarat itu, gimana orang bisa beragama kalau tidak punya tempat ibadah,” kata dia.

Namun Juru Bicara Kementerian Agama, Mastuki, menilai permasalahan yang muncul di Bekasi tak semestinya terjadi jika para pihak duduk bersama mendiskusikan rencana pembangunan pura.

“Kalau ada pihak yang menolak, mungkin itu karena belum ada kesepahaman. Penting untuk mempertemukan pihak terkait agar tahapnya lebih maju.

“Kalau menolak tapi syaratnya sudah ada, itu tidak produktif,” ujarnya.

Mastuki berkata, pemerintah tak pernah mempersulit pendirian peribadatan. Karena, kata dia, pemerintah daerah justru didorong memfasilitasi umat yang urung memiliki tempat persembahyangan.

“Jika suatu daerah tidak ada rumah ibadah umat, pemda perlu memfasilitasi, baik bangunan permanen atau sementara. Yang terjadi saat ini di Bekasi, karena masih ada penolakan, peribadatan bisa difasilitasi oleh pemda,” kata Mastuki.
sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

APA YANG TERJADI JIKA KEMENDAGRI TIDAK MEMPERPANJANG IZIN ORMAS FPI?

Front Pembela Islam (FPI) belum mengajukan perpanjangan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) organisasi kemasyarakatan (ormas) ke Kementerian Dalam Negeri.

SKT milik FPI akan habis masa berlakunya 20 Juni 2019 mendatang.

“Belum ada pengajuan perpanjangan,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, melalui pesan singkat, kepada BBC News Indonesia, Rabu (08/05).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, SKT perlu didapatkan ormas yang tidak berbadan hukum, agar terdaftar pada administrasi pemerintahan.

SKT berlaku selama lima tahun sejak ditandatangani.

Imam FPI DKI Jakarta, Muhsin bin Zaid Alattas, mengatakan bahwa ormasnya akan segera mengajukan perpanjangan SKT tersebut.

“Kewajiban ormas untuk (taat) aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, ya kita harus memperbarui,” ujarnya melalui sambungan telepon.

Akan berakhirnya SKT FPI menjadi viral setelah seseorang bernama Ira Bisyir membuat petisi di laman change.org dan mengajak masyarakat menolak perpanjangan ‘izin’ FPI sebagai ormas.

Petisi tersebut ia tujukan kepada Mendagri Tjahjo Kumolo.

“Mengingat akan berakhirnya ijin organisasi FPI di Indonesia, mari kita bersama-sama menolak perpanjangan ijin mereka,” tulis akun bernama Ira di laman tersebut 6 Mei lalu.

“Karena organisasi tersebut adalah merupakan kelompok radikal, pendukung kekerasan dan pendukung HTI (Hizbut Tahrir Indonesia).”

Hingga Rabu (08/05) malam, petisi tersebut telah ditandatangani 200 ribuan orang.

Apa jadinya kalau ‘izin’ FPI tak diperpanjang?

Pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, menyatakan SKT ormas menjadi instrumen bagi pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol keberadaan dan aktivitas ormas.

Ia menyarankan kepada pemerintah untuk sebisa mungkin menerima pengajuan perpanjangan SKT yang diajukan.

“Pemerintah jangan konyol. Kalau dia tidak perpanjang, bagaimana cara dia mengontrol?” ujarnya kepada BBC News Indonesia.

Menurut Permendagri Nomor 57 Tahun 2017, pengajuan perpanjangan tidak serta merta akan dikabulkan.

Dalam hal ini, dokumen pendaftaran yang nantinya diserahkan FPI akan diperiksa kelengkapan dan keabsahannya oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, sebelum diserahkan kepada Mendagri.

Pada akhirnya, menteri yang akan memutuskan apakah SKT akan diterbitkan atau tidak.

Menurut Margarito, pemerintah justru akan sulit memantau pergerakan ormas apabila pengajuan perpanjangan SKT ditolak.

Jika demikian, meski keberadaan mereka secara legal tidak diakui, bisa saja secara sosiologis kehadirannya masih ada di masyarakat.

Hal itu menjadi berisiko bila ormas tersebut merupakan ormas dengan aktivitas yang berbahaya. Pemerintah akan sulit menangani jika ormas tersebut dirasa perlu dibubarkan.

“Secara formil dia tidak ada, tetapi secara sosiologis hidup di tengah masyarakat. Bagaimana Anda membubarkannya?” papar Margarito.

Dengan tetap terdaftar sebagai ormas yang legal, Margarito menilai, pemerintah akan memiliki kesempatan untuk “mengenali” ormas tersebut, karena adanya kewajiban rutin bagi ormas untuk melaporkan aktivitas yang mereka lakukan.

Petisi ‘tak berpengaruh’

Di media sosial, SKT FPI yang hampir kedaluwarsa ditanggapi beragam oleh warganet.

Pengguna Twitter dengan nama akun @AnneSerlo mencuit pertanyaan sindiran “FPI salah apa?” sambil menyertakan sejumlah foto sekelompok orang yang tengah terlibat aksi kekerasan.

Sementara Andin Andini, melalui akunnya @ariek_andini berpendapat bahwa “aktivitas FPI ada yang positif… Tapi antara yang positif sama yang bikin ribut, situasi lebih banyak yang… Ehm…”.

Soal petisi di change.org, imam FPI DKI Jakarta Muhsin bin Zaid menyatakan bahwa ia dan ormasnya tak gentar.

“Enggak (terancam), kita sudah biasa,” kata Muhsin.

“Foto-foto petisi penolakan itu kan foto-foto kejadian 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, yang memang sudah diadili kasus itu,” ujarnya merujuk pada foto-foto aksi kekerasan yang diduga dilakukan oleh anggota FPI dan mengemuka kembali di jagat maya.

Pakar hukum tata negara Margarito Kamis berpendapat petisi itu tak akan berpengaruh banyak terhadap keputusan Kemendagri dalam memutuskan terbit tidaknya SKT FPI.

“Sama dengan Anda dan saya. Kalau kita mau bikin petisi, bikin saja,” tuturnya.

Meski demikian, ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU, Rumadi Ahmad, memandang positif hadirnya petisi tersebut.

“Sebagai bentuk partisipasi dan kebebasan menyampaikan pendapat sih, menurut saya, bagus-bagus saja, tak ada masalah. Bahkan, menurut saya, petisi seperti ini menunjukkan soal aspirasi masyarakat yang memang perlu didengar oleh pihak-pihak yang mengambil kebijakan, terutama dalam hal ini Kemendagri,” beber Rumadi.

Yang perlu menjadi perhatian, baginya, yaitu argumen yang dikemukakan dalam petisi di mana pembuat petisi menyebut FPI sebagai kelompok radikal, pendukung aksi kekerasan dan pendukung HTI.

“Kalau saya melihat aturan-aturan yang mengatur mengenai apa sih persyaratan sebuah ormas bisa mendapatkan surat keterangan terdaftar itu, tidak ada sama sekali yang terkait dengan soal radikalisme,” katanya.

Berdasarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017, syarat untuk mendapatkan SKT ormas mencakup dokumen administrasi seperti akta pendirian ormas oleh notaris dan NPWP, serta sejumlah surat pernyataan bersifat administratif dan juga rekomendasi dari sejumlah lembaga.

Berdasarkan aturan legal formal, argumentasi yang dikemukakan pencetus petisi ‘Stop Ijin FPI’ dianggap Rumadi “tidak ada dalam ketentuan pemberian Surat Keterangan Terdaftar (SKT)”.

Untuk itu, ia tidak menganggap petisi tersebut cukup ampuh untuk menyuarakan aspirasi sebagian masyarakat yang tidak simpati terhadap FPI.

“Kalau misalnya tidak suka dengan FPI, atau FPI dianggap organisasi radikal segala macam, tempuh saja melalui mekanisme pembubaran ormas,” katanya.

‘FPI tidak lakukan kekerasan, kecuali ada pembiaran’

Imam FPI DKI Jakarta, Muhsin bin Zaid Alattas, mengatakan bahwa pembuat petisi “mungkin mereka-mereka yang suka dengan maksiat, artinya tidak menginginkan ada yang mengawasi atas perbuatan permaksiatan mereka”.

Ia mengklaim bahwa lebih banyak lagi masyarakat yang mendukung perpanjangan izin FPI sebagai ormas di Kemendagri.

Muhsin juga membantah tuduhan bahwa FPI mendukung radikalisme dan HTI.

Ia mengatakan bahwa aksi kekerasan yang dilakukan FPI semata terjadi ketika pemerintah dianggap abai.

“Saya pikir FPI itu tidak pernah melakukan tindakan kekerasan, kecuali manakala sudah ada pembiaran dari aparat penegak hukum,” tegasnya.

Dalam situsnya, FPI menyebut diri sebagai organisasi Islam di Indonesia yang berdiri sejak 17 Agustus 1998 di Jakarta, beberapa bulan setelah Presiden Soeharto lengser.

Berbagai aksi bakti sosial dan amal FPI rutin didokumentasi dan dipublikasikan dalam situs mereka.

Tapi, beberapa tindakan ormas ini dianggap kontroversial.
Hak atas foto ADEK BERRY/AFP/Getty Images

Di bawah komando Rizieq Shihab, FPI melakukan sweeping dan razia perbuatan yang dianggap tercela, dari praktik prostitusi hingga warung makan yang tetap beroperasi selama bulan Ramadan.

FPI dianggap memegang peran penting dalam beberapa unjuk rasa untuk menentang kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta.

Aksi Bela Islam I hingga III diinisiasi oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) yang dipimpin Rizieq.

Penolakan terhadap FPI sendiri sudah muncul berulang kali di berbagai daerah sebelum petisi ‘Stop Ijin FPI’ viral beberapa hari terakhir.

Mulai dari penolakan oleh warga dan ormas Forum Bersama Masyarakat Sunda di Purwakarta 2015 lalu hingga penolakan dari Laskar Merah Putih & Patriot Garda NKRI di Semarang pada tahun 2017.
sumber: bbc
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment