PEMERINTAH LAMBAN ATUR RELOKASI PENGUNGSI

DUA PENGUNGSI SINABUNG DEPRESI DAN MASUK RSJ

SUMUTPOS.CO – Pemerintah diminta membuat skenario jelas tentang penanggulangan bencana erupsi gunung Sinabung yang sudah hampir satu tahun membuat masyarakat sekitar harus kehilangan tempat tinggalnya.

Hal ini ditegaskan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) dari Fraksi PDI Perjuangan Efendi Panjaitan, melihat belum adanya kebijakan mengenai rencana penanggulangan untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang dialami masyarakat di Kabupaten Karo itu.

“Saya lihat penanganannya masih kurang cepat tanggap. Memang kita tahu ada BNPB. Tetapi tidak bisa terlalu banyak berharap,” ujar Efendi, Rabu (22/10).

Menurutnya, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten harus memberikan perhatian lebih untuk penanganan korban erupsi Gunung Sinabung. Selain itu, agar tidak terjebak masalah normatif seperti anggaran, tetapi bagaimana menciptakan terobosan. Oleh karenanya, skenario yang jelas untuk penanganan bencana sangat diperlukan.

“Pemerintah harus buat skenario apa yang harus dilakukan. Karena kita kan tidak tahu, sampai kapan erupsi itu berlangsung. Maka perlu membangun beberapa skenario yang antisipatif,” sebutnya.

Selain skenario, ia menambahkan agar adanya kebijakan yang koordinatif terhadap sejumlah lembaga yang kemudian banyak memberikan berbagai bantuan. Ini diperlukan agar pemberian bantuan sosial kepada korban bencana, tidak hanya beberapa jenis saja. Contohnya seperti bantuan makanan dan minuman, sementara yang lain seperti pakaian, sangat jarang. Padahal itu juga kebutuhan bagi masyarakat.

“Saya lihat ada kecendrungan terjadi proses pembiaran, sehingga muncul wacana bahwa ini disengaja agar masyarakat beradaptasi dengan bencana,” tambahnya.

Selanjutnya Efendi berharap agar pemerintah provinsi dan kabupaten khususnya Karo, harus berkoordinasi secara menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sebab menurutnya, bencana tidak mengenal batas wilayah. Tidak seharusnya jumlah korban tewas menjadi pertimbangan untuk menetapkan menjadi status bencana nasional.

“Bukan soal jumlah korban, tetapi potensi penghancuran dan lamanya bencana tersebut berlangsung. Kalau di sana itu kan salah satu penghasil pertanian, maka dampaknya bukan di sana saja,” terangnya.

Selanjutnya ia mengimbau agar pemerintah melakukan upaya komprehensif, holistik dan menyeluruh dalam menyelesaikan permasalahan korban erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo. Artinya, segala kebijakan penanggulangan bencana, tetap harus melihat seluruh aspek termasuk kultur sosial dan budaya yang ada di daerah itu.

“Seperti upaya relokasi, mereka kan perlu kepastian mengenai keberadaan tanah mereka yang harus ditinggalkan. Biasanya mereka tidak bersedia melepaskan tanahnya. Jadi tidak bisa diberikan begitu saja,” katanya.

Skenario dimaksudkan Efendi juga menyinggung soal kebudayaan dan peradaban masyarakat yang telah lama menempati tanah yang kini tertutup debu vulkanik itu. Sehingga ia mengharapkan agar pemerintah, tidak bosan-bosan menampung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Ini harus ada penjelasan seperti apa nasib mereka kedepan. Jangan pernah lelah untuk berdiskusi agar ketika mereka meninggalkan tanahnya, sudah ada kerelaan,” pungkasnya.

KURANG KETAHANAN MENTAL
Bagi beberapa pribadi, sebuah bencana dapat menjadi pencetusnya beberapa gangguan jiwa. Mungkin ada yang kemudian mengalami PTSD (Post traumatic stres disorder), depresi atau sampai mengalami gangguan jiwa berat seperti skizofrenia.

Mereka yang rentan mengalami gangguan jiwa biasanya memang sudah memiliki faktor predisposisi (pendahulu) sehingga bencana bisa menjadi pencetus timbulnya gangguan jiwa tersebut. “Semakin besar trauma yang dialaminya, serta kurangnya ketahanan mental dan religiusitas, akan semakin besar peluang mengalami gangguan jiwa. Selain itu, kurangnya dukungan sosial dari keluarga dan orang-orang terdekatnya, dapat memperparah gangguan jiwa,” ungkap Psikolog, Irna Minauli.

Pada beberapa jenis gangguan jiwa berat seperti skizofrenia, maka akan sangat mengganggu lingkungannya. Perilaku mereka yang dianggap aneh karena mereka mengalami halusinasi dan delusi. Halusinasi yang dialami membuat mereka sering melihat sesuatu atau seperti mendengar bisikan-bisikan tertentu. Selain itu, delusi yang dialaminya membuat mereka sering memiliki pemikiran-pemikiran yang salah, seperti mencurigai orang lain seolah mau mencelakakan dirinya.

“Pada kasus yang sudah parah, selain mengganggu, maka perilaku mereka juga berpeluang membahayakan diri mereka sendiri atau orang-orang lain yang ada di sekelilingnya. Misal, ketika mereka mendengar bisikan untuk membunuh seseorang atau ketika mereka merasa diserang oleh ular, maka dia akan membununya. Padahal, mungkin yang dibunuhnya adalah manusia,”ungkap Direktur Minauli Consulting di Jl. DI Panjaitan Medan itu.

Di masyarakat kita, lanjut Irna banyak penderita gangguan jiwa seperti skizofren dibiarkan berkeliaran di jalan raya atau di lingkungannya. Hal ini sering menyebabkan adanya nyawa yang tidak bersalah meninggal karena perbuatan penderita. Mereka sering tidak menyadari apa yang dilakukannya karena kondisi kejiwaannya yang tidak stabil. “Selain membahayakan orang lain, mereka juga berpeluang melukai atau membunuh dirinya sendiri. Itu sebabnya, mereka perlu mendapatkan penanganan serius seperti dimasukkan ke RSJ,” ungkap Irna. (smg/win/deo)
sumber: sumutpos

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

RSJ GRATISKAN BIAYA PERAWATAN 2 PENGUNGSI DEPRESI

PEMPROVSU LAMBAN TANGANI PENGUNGSI SINABUNG

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Dekan Psikologi UMA Medan Prof Abdul Munir MPd mengaku kesal terhadap penanganan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) maupun Pemerintah Kabupaten Karo (Pemkab Karo) terhadap pengungsi yang dinilai masih lamban. Karena berdampak pada kejiwaan pengungsi, di mana dua pengungsi dari Desa Gurukinayan, Kab. Karo masuk Rumah Sakit Jiwa Provinsi Sumut (RSJ Provsu) sejak 12 Oktober lalu.

“Memang ini bencana alam, tapi kita sesalkan dalam penanganan pengungsi yang tidak sesegara mungkin diantisipasi. Saya menduga, belum tentu pengungsi yang dibawa ke rumah sakit tersebut benar-benar terkover dalam lokasi pengungsian,” kata Abdul Munir kepada wartawan di Medan, Kamis (23/10).

Menurutnya, untuk saat ini yang perlu dilakukan pemerintah memenuhi pangan para pengungsi dan pendidikan anak-anak mereka.

“Dua hal ini yang harus ditangani pemerintah. Satu sisi dalam konteks pangan dan sisi lain dalam konteks biaya pendidikan anak didik,” ujarnya. Ia minta kepada pemerintah, segera memikirkan subsidi terhadap pangan para pengungsi yang sudah kehilangan mata pencahariannya. Menurutnya, para pengungsi perlu dibantu, kalau tidak dibantu akan mengalami keguncangan jiwa yang disebabkan kondisi kehidupan. Selain itu juga mungkin karena kurang kuatnya pondasi keimanan.

“Misalnya pengungsi yang mengalami gangguan jiwa itu karena kebun milik mereka hancur diterjang debu vulkanik Gunung Sinabung. Selain itu depresi bisa disebabkan karena hal lainnya,” tuturnya.

Intinya diharapkan cepat tanggulangi sisi pangan saja lebih dahulu dan pendidikan anak-anak pengungsi. “Bagi anak-anak pengungsi yang tidak bisa belajar lagi, segera bangun sekolah darurat,” harapnya. Secara terpisah, Direktur RSJ Provsu dr Chandra Syafei mengatakan dua orang pengungsi Gunung Sinabung yakni Joni Sempakata Bangun (43) dan Lendan Sembiring (50) masih dirawat di RSJ Provsu. Kedua pasien itu warga Desa Gurukinayan, Kecamatan Payung, Kabupaten Karo.

“Mereka ke rumah sakit diantar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo pada 12 Oktober sekitar pukul 19.00 WIB lalu,” jelasnya.

Dikatakannya, kedua pasien itu mengalami gangguan jiwa. “Kondisinya saat masuk ke rumah sakit ada yang marah-marah dan melamun saja. Itu sudah tanda-tanda mengalami gangguan jiwa. Namun kondisi mereka berdua saat ini sudah mulai membaik,” kata mantan Kadis Kesehatan Sumut itu. Biaya perawatan kedua pengungsi Gunung Sinabung, katanya, digratiskan.

“Pasien asal pengungsi mau yang kaya ataupun miskin kita gratiskan biayanya, karena terkena musibah alam. Mudah-mudahan mereka berdua lekas sembuh, dan tidak ada lagi pengungsi dibawa kemari,” harapnya.

Sementara itu, seorang psikiater, Dr Vera Marpaung SpKJ yang ikut menangani kedua pasien itu mengatakan keduanya akan dirawat hingga suasana di kampungnya kondusif.

“Jadi menurut laporan staf UGD, mereka berdua masuk tidak dalam keadaan parah. Mereka terlihat stabil, namun mengidap gangguan jiwa. Tapi ga bisa kita bilang berapa hari mereka akan dirawat. Tapi rencana kita, mereka akan kita rawat hingga suasasa di Kab.Karo kondusif. Mereka dibawa untuk menghindarkan mereka dari suasana kehiruk pikukan di sana. Mereka kan masih ngungsi, nanti takutnya kedua pasien malah merasa stres dan mengganggu yang lain,” ungkapnya, saat dihubungi Kamis (23/10) lewat ponselnya.

Ia mengakui sebelumnya kedua korban pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Namun dirinya tak dapat menjelaskan secara pasti kapan kedua pasien tersebut dirawat. “Keduanya memang sudah punya riwayat penyakit gangguan jiwa. Kalau yang tua (Lindan) ada rekam medisnya dibawa dari Kab.Karo. Namun yang muda (Joni) tidak ada dibawa bukti rekam medisnya. Mungkin dibawa sama keluarganya yang lain,” ungkapnya.

Vera pun mengatakan bahwa dari laporan yang ada, keduanya tidak pernah mengganggu pasien yang satu ruangan dengannya. “Mereka santai, diam. Ga pernah mengganggu yang lain. Saat ini terapi yang diberikan berupa obat untuk menstabilkan keadaan mereka,”ungkapnya. (win/deo)
sumber: sumutpos

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

WARGA DIMINTA JAUHI ZONA MERAH

Awan Panas Sinabung Meluncur Tiap Hari

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) kembali mengeluarkan warning kepada warga Karo, Sumut, untuk tidak mendekati gunung Sinabung. Hingga kini, gunung tersebut masih terus meletus tanpa henti dan memuntahkan banyak material vulkanik.

Kepala PVMBG Hendrasto menuturkan, hingga kini Gunung Sinabung masih berstatus Siaga sejak ditetapkan pada 3 November 2013. Bahkan, status gunung tersebut sempat naik menjadi Awas seiring meningkatnya aktivitas vulkanik. Beberapa waktu terakhir, Sinabung erupsi tanpa henti dengan mengeluarkan aneka material panas.

“Erupsinya terjadi setiap hari,” tutur Hendrasto di Jakarta kemarin. Berdasar laporan pos pantau Sinabung, kemarin saja hingga siang terjadi tiga kali luncuran awan panas dengan jarak luncur 2.500-3.000 meter ke arah selatan. Semburan abu mencapai ketinggian hingga 1.000 meter. Selain itu teramati pula guguran lava sejauh 1.000 kilometer ke arah tenggara.

Tercatat pula 93 kali gempa guguran, 58 kali gempa low frequency, dan 29 kali gempa hybrid. Karena itu, pihaknya memutuskan untuk mempertahankan status siaga tersebut. Status gunung berapi berkaitan dengan dampak yang ditimbulkannya kepada masyarakat, khususnya di sekitar gunung.

Berkaitan dengan status tersebut, dia kembali mengingatkan warga agar menjauhi zona merah Sinabung. Yakni, radius 3 km dari puncak dan 5 km dari puncak khusus sisi selatan dan tenggara. Warning itu disampaikan setelah sejumlah warga diketahui memasuki radius bahaya. “Jangan sampai kejadian awal Februari lalu yang menewaskan 17 orang terulang kembali,” tuturnya.

Kejadian yang dimaksud adalah luncuran awan panas yang menghantam desa Sukameriah pada 1 Februari lalu. Kala itu, sejumlah orang diketahui berada di desa tersebut dengan alasan berziarah dan sekadar berkunjung ke kampungnya yang sudah tertutup abu. Mereka masuk lewat jalur tikus, karena jalur-jalur utama dan alternatif menuju desa Sukameriah ditutup oleh aparat.

Hendrasto mengingatkan, awan panas bisa meluncur dengan kecepatan 700 kilometer per jam. “Suhunya bisa mencapai 600 derajat Celsius,” terangnya. Dengan kekuatan dahsyat itu, mustahil orang menghindar, jika sudah telanjur berada di jalur luncuran awan panas. Bisa dipastikan juga dia tidak akan selamat karena panasnya suhu awan.

Hendrasto menambahkan, amuk Sinabung belum akan mereda dalam waktu dekat. Dia mengakui, masa erupsi Sinabung saat ini adalah yang terlama sepanjang sejarah gunung setinggi 2.460 meter itu. Pihaknya hanya bisa memantau perkembangan, hingga gunung tersebut kembali tenang sembari meminta warga menjauh dari Sinabung. (byu/end)
sumber: sumutpos

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

ADA KORUPSI, SMS AJA KE KPK DI NOMOR 0811959575

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Banyaknya pengaduan kasus korupsi di Sumatera Utara yang diterima Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Pimpinan KPK, M Busyro Muqoddas mengajak masyarakt terus ikut mengawasi kinerja penyelenggara negara di daerah masing-masing.

“Ada korupsi, lawan dan laporka  ke KPK. Caranya, uraikan kejadian, pilih pasal yang sesuai, penuhi unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi, sertakan 2bukti awal bila ada, dan sertakan identitas diri jika berkenan,” kata Pimpinan KPK, M Busyro Muqoddas dalam semiloka koordinasi supervisi pencegahan korupsi di Aula Martabe Kantor Gubsu, Rabu (22/10/2014).

Cara pengiriman pengaduan korupsi ke KPK dapat melalui surat ke Kotak Pos 575 Jakarta kode pos 10120, atau melalui email ke alamat: pengaduan@kpk.go.id.

“Dapat juga dikirim melalui KWS melalui http://kws.kpk.go.id. Atau melalui telepon ke nomor 02125578389 fax 021 52892454. Atau paling gampang kirim melaluj SMS ke nomor 08558575575 atau ke nomor 0811959575,” kata Busyro seraya tersenyum.

Untuk informasi gratifikasi dapat dikirim ke pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id. Sedangkan informasi terkait pemberantasan korupsi dapat dibuka di acch.kpk.go.id. (mea)
sumber: sumutpos

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Berita Pilihan, Informasi Penting, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

ANGGOTA DPRD SIANTAR SELAMAT KARENA KORSET

NYARIS DIPERKOSA REKAN DEWAN

PEMATANGSIANTAR, SUMUTPOS.CO – Anggota DPRD Pematangsiantar dari Partai Hanura, YPS (23), mengadu ke Polres Pematangsiantar, Senin (20/10) sore. Ia mengaku menjadi korban pelecehan seksual oleh sesama rekannya anggota DPRD Pematangsiantar, DTS, dari Partai Golkar. Upaya itu gagal karena dirinya pakai korset.

Gadis belia yang tercatat sebagai mahasiswa pasca-sarjana di Universitas Sumatera Utara itu, mendatangi kantor polisi dengan didampingi ayahnya, Toga Sidabalok (56), warga Jalan Pdt Justin Sihombing, Pematangsiantar.

YPS yang dikenal sebagai anggota DPRD Siantar tercantik itu mengaku coba diperkosa DS. Dijelaskannya, semula YPS hendak mengambil sertifikat tanah miliknya ke BPN. Saat itu ia bersama terlapor DS naik mobil. Dari BPN, DS membawa YPS ke Parapat.

“Saya ketakutan. Ngapain pula dia bawa saya ke Parapat. Saya minta diturunkan. Karena saya berontak dan ketakutan. Terus diarahkan ke jalan kota. Saya bilang sama dia, kok tega kali abang samaku. Aku bukan cewek murahan yang bisa kau ajak ke mana-mana,” ungkap YPS menceritakan yang dialaminya.

Setelah dari Jl. Parapat, YPS dan DS kembali lewat ke Kantor DPRD. “Tapi saya nggak dibalikkan ke kantor DPRD, malah dibawa ke Siantar Hotel,” ujarnya.

Setelah di pintu gerbang Siantar Hotel, DS didengarnya menelepon orang hotel untuk pesan kamar. “Saya sudah ketakutan, kenapa saya malah dibawanya ke hotel,” tukas YPS. Sesampainya di hotel, YPS langsung ditarik DS secara paksa ke kamar hotel.

“Saya menjerit-jerit. Sekitar jam 1 lewat, sesudah makan siang. Saya menjerit tapi nggak ada yang melihat,” katanya. Setelah di dalam kamar, YPS dicampakkan ke tempat tidur, kemudian diciumi DS dan dipeluknya. “Di situ saya berontak,” katanya lagi.

Kejadian itu diakui YPS membuatnya trauma. “Saya trauma, ke kantor saya nggak berani sekarang,” ungkapnya.
sumber: sumutpos

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

ALAMAK, ‘ORANG GILA’ DI SUMUT CAPAI 56 RIBU ORANG

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ternyata saat ini, terdapat lebih dari 56.000 kasus gangguan jiwa di Sumut. Angka itu merupakan data terakhir yang diperoleh Ikatan Perawat Kesehatan Jiwa Indonesia (IPKJI) cabang Sumatera Utara. Dan setiap tahun, kasus-kasus baru terus bermunculan tanpa ada pemahaman dari orang terdekat untuk mengatasinya.

“Diharapkan kepedulian keluarga serta masyarakat untuk meminimalkan kasus ini. Kita harus tahu apa dasar masalah yang membuat pasien jiwa itu ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi, kita, keluarga, dan masyarakat sendiri harus bisa paham untuk mengatasi masalah gangguan jiwa ini sebelum pasien di bawa ke rumah sakit,” kata Dian Fajar Riadi selaku ketua panitia pelaksana seminar IPKJI Sumut yang bertema ‘Pemberdayaan Keluarga Dalam Perawatan Pasien Gangguan Jiwa di Masyarakat’.

Dalam seminar yang dihadiri oleh sekitar 900 peserta yang berasal dari mahasiwa keperawatan Universitas Sumatera Utara (USU), dokter, perwakilan dari Puskesmas Medan dan dari berbagai institusi pendidikan serta pihak rumah sakit, mengajak untuk membentuk kader-kader baru dalam rangka meminimalkan gangguan jiwa di dalam masyarakat.

Dokter spesialis kejiwaan, Dr.D.F Sitompul,SpKJ yang ikut mengisi seminar tersebut mengatakan seseorang dengan gangguan jiwa sangat membutuhkan motivasi, dukungan dan memberikan semangat kepada pasien gangguan ini. Jangan sampai pasien dikucilkan dengan dipasung.

“Pasien ini butuh dukungan moril dan juga salah satunya bagaimana interaksi yang baik di dalam keluarga. Pasien gangguan jiwa bisa saja dengan latar belakang gangguan jiwa dengan bermacam penyakit, dikarenakan narkoba atau faktor yang lain. Maka, fungsi keluarga di sini yang kita dapat adalah salah satu bagaimana interaksi, motivasi dan dukungan yang diberikan kepada keluarga ke pasien,” katanya, kemarin. (ian/jpnn/rbb)
sumber: sumutpos

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

PILWAKO MEDAN SEPTEMBER 2015

Digelar Langsung dan Serentak dengan 188 Daerah

JAKARTA, SUMUTPOS.CO- Komisi Pemilihan Umum mulai menindaklanjuti klausul pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pilkada. Melalui pembahasan awal pada Senin malam (20/10), mereka memutuskan untuk mengawali pilkada serentak pada September 2015, termasuk pemilihan wali kota Medan (Pilwako) Medan.

“September dipilih karena dinilai yang paling tepat,” ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, kemarin (21/10). Untuk penetapan tanggalnya, Husni menyatakan akan ada pembahasan lebih lanjut dalam rapat pleno antara KPU dan Bawaslu.

Husni mengakui, ada konsekuensi atas penetapan waktu pelaksanaan pilkada serentak pada September 2015. Salah satunya, ada sejumlah kepala daerah yang masa jabatannya habis sebelum September. Solusinya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan menunjuk pelaksana tugas (Plt) kepala daerah hingga pilkada serentak dilangsungkan. “Ini sesuai dengan perppu,” jelasnya.

Masalah lain yang berpotensi menjadi kendala dalam pelaksanaan pilkada serentak adalah pendanaan. Menurut Husni, hingga saat ini daftar isian pelaksana anggaran (DIPA) KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) 2015 belum memperlihatkan akomodasi pelaksanaan pilkada serentak 2015. “Padahal, kita memerlukan anggaran untuk melakukan proses supervisi maupun monitoring atas Pilkada 2015. Begitu pula kepastian anggaran jajaran,” ujarnya.

Kesiapan anggaran daerah juga sangat menentukan pelaksanaan pilkada serentak. Sebab, mengacu para aturan dalam perppu, pilkada serentak pada 2015 dibiayai (APBD). Baru pada pilkada serentak 2018 pembiayaan secara penuh diambil alih APBN. “Kita belum tahu apakah daerah sudah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan itu atau belum. Karena itu, mutlak dilakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah,” terang Komisioner KPU Arief Budiman.

Di bagian lain, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay meralat informasi jumlah daerah yang akan mengadakan pilkada serentak pada 2015. Awalnya, KPU memang sudah memastikan 247 daerah melaksanakan pilkada serentak pada 2015. Setelah perppu pilkada, jumlahnya susut menjadi 188 daerah.

“Perppu mengatur bahwa Pilkada 2015 hanya berlaku untuk daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada 2015. Sebelum perppu terbit, kami juga memasukkan daerah yang masa jabatan kepala daerahnya habis pada awal 2016,” jelasnya.

Daerah yang masuk pilkada serentak 2015 itu terdiri atas 181 kota atau kabupaten dan 7 provinsi. Semua KPU di 188 daerah tersebut telah dikoordinasikan agar bisa berkomunikasi dengan pemerintah daerah. “Kami telah berkomunikasi dengan KPU daerah,” ujarnya.

Dikonfirmasi tadi malam, Komisioner KPU Medan Irwansyah mengatakan pihaknya belum menerima petunjuk secara resmi dari pusat terkait penentuan pilkada serentak di September 2015. Namun jika memang hal itu akan berlaku, maka pihaknya yang telah mengagendakan pilwalko April 2015 akan menyesuaikan dan mengundurkan waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Kalau saya sendrii belum mengetahui kepastian itu dan kami secara lembaga juga belum menerima petunjuk dari KPU RI,” ujarnya.

Selanjutnya, untuk penundaan tersebut, dirinya menyebutkan bahwa KPU Medan pada dasarnya menunggu dan menerima intruksi dari pusat soal mekanisme pilkada seperti yang akann disusun oleh KPU RI.

Sebagaimana diketahui, KPU Medan juga telah menyusun dan menetapkan anggaran yang diajukan kepada Pemrintah Kota Medan dengan menggunakan anggara pendapatan belanja daerah. Namun dengan pengunduran tersebut, tahapan yang menurut jadwal mereka awal November mendatang, baru akan dimulai Januari 2015. (idr/c6/fat/jpnn/bal/rbb).
sumber: sumutpos

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

TANGGAP DARURAT SINABUNG HINGGA 15 NOVEMBER

Lagi, Sinabung Luncurkan Awan Panas

BERASTAGI, SUMUTPOS.CO – Aktivitas vulkanologi atau erupsi Gunung Sinabung terus berlangsung secara marathon, Senin (20/10). Hingga pukul 22.00 Wib terjadi beberapa kali luncuran awan panas dengan jarak luncur 1 Km – 3 Km mengarah ke Selatan – Tenggara. Untuk arah angin yang sebelumnya bergerak menuju Barat – Barat Daya, kini mulai berubah ke Timur – Timur Laut.

Petugas Pos Pengamatan Gunung Api (PPGA) Sinabung, Ahmad Nabawi yang dihubungi sekira pukul 22.30 Wib mengatakan, untuk hari ini yang terakhir awan panas guguran yang diluncurkan dari mulut kawah Sinabung terjadi pada pukul 16.03 Wib. Sampai saat ini aktivitas gempa guguran masih terjadi secara terus menerus, dan visual Sinabung tidak teramati karena tertutup kabut.

Belum meredanya aktivitas vulkanologi Gunung Sinabung menyebabkan pemerintah memperpanjang status tanggap darurat bencana erupsi Sinabung terhitung tanggal 19 Oktober sampai 15 November 2014.

Hal tersebut tertuang dalam Keputusan Bupati Karo Nomor :361/319/BPBD/2014, Tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Sinabung Kabupaten Karo Tahun 2014.

Keputusan tersebut mulai berlaku sejak tanggal 19 Oktober 2014 dan dapat diperpanjang atau diperpendek sesuai kebutuhan pelaksanaan penanganan di lapangan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Data yang diperoleh dari Media Center Penanganan Erupsi Sinabung pengungsi korban erupsi Sinabung hingga kini berjumlah 3.284 Jiwa (1.018 KK) asal Desa Sigarang–garang, Suka Nalu, Kuta Tengah, dan Dusun Lau Kawar yang bertempat di 14 posko pengungsian terpisah diantaranya, GBKP Kota Berastagi, Klasis GBKP Berastagi, KWK Berastagi, Ora Et Labora Berastagi, GBKP Asrama Kodim Kabanjahe, GBKP Jalan Kota Cane Kebanjahe, GBKP Simpang IV Kabanjahe, Paroki Gereja Khatolik Kabanjahe, Eks Universitas Karo (UKA) Kabanjahe, Gedung Serba Guna KNPI Kabanjahe, Losd Desa Katepul, GPDI Ndokum Siroga Simpang Empat, dan Gereja Advent Sumbul. (riz/ras/smg)
sumber: sumutpos

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

SUMUT PERINGKAT 23 SE-INDONESIA, MEDAN TERBAWAH

Kepatuhan Pelaporan Kekayaan Penyelenggara Negara

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ternyata, tingkat kepatuhan penyelenggara negara di Sumatera Utara dalam hal pelaporan kekayaan ke LHKPN cukup rendah, 28,18 persen. Dengan persentase itu, Sumut hanya menduduki posisi 23 dari 34 provinsi di Indonesia.

“Data per 13 Oktober 2014, wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sumut ada 1.940 orang Yang sudah lapor hanya 1.382  wajib LHKPN, dan yang sudah diumumkan 1.205 orang,” kata Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Busyro Muqoddas dalam semiloka koordinasi supervisi pencegahan korupsi di Aula Martabe Kantor Gubsu, Rabu (22/10/2014).

Untuk kota/kabupaten di Sumatera Utara,  daerah yang penyelenggara negatanya paling patuh melaporkan harga kekayaan dipegang oleh Labuhan Batu, yakni dari 36 wajib lapor seluruhnya patuh. Dari jumlah itu 32 sudah diumumkan. Nias Selatan, Nias Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, dan Pematangsiantar juga melapor 100 persen.

Posisi paling buntut diduduki oleh Kota Medan, dengan tingkat kepatuhan hanya 4,07 persen. “Dari 1.718 wajib LHKPN, yang sudah melapor hanya 70 orang, dan yang sudah diumumkan 60 orang,” kata Busyro.

Posisi kedua terbawah diduduko Toba Samosir dengan 2 yang patuh dari 33 wajib LHKPN. (mea)
sumber: sumutpos

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

KOTA MEDAN PERINGKAT SATU, DELISERDANG PERINGKAT DUA

Tahun Ini, 570 Kasus Korupsi asal Sumut Diadukan ke KPK

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Tahun ini, pengaduan masyarakat dari Sumatera Utara yang diterima KPK dan selesai diverifikasi mencapai 570 kasus korupsi. Jumlah ini menurun dibanding tahun lalu yang mencapai 729 kasus.

“Pengaduan terbanyak berasal dari Kota Medan mencapai 215 kasus. Disusul Deliserdang sebanyak 41 kasus, dan Langkat 35 kasus,” kata Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), M Busyro Muqoddas dalam semiloka koordinasi supervisi pencegahan korupsi di Aula Martabe Kantor Gubsu, Rabu (22/10/2014).

Posisi di bawah Langkat diduduki Kota Sibolga dengan 25 pengaduan, dan Tapanuli Tengah dengan 22 kasus.

Adapun daerah yang paling sedikit diadukan dipegang Nias dan Pakpak Bharat dengan masing-masing hanya satu pengaduan selama tahun 2014.

Nias Barat, Angkola Sipirok, dan Dairi masing-masing dua kasus.

“Kasus-kasus yang diadukan meliputi delik benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, non Tindak Pidana Korupsi, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, penyuapan, perbuatan curang, perbuatan melawan hukum/menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, dan tindak pidana lain berkaitan dengan tindak pidana korupsi,” kata Busyro.

Untuk itu, KPK mendorong partisipasi masyarakat untuk terus memberi masulan kepada KPK untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan menurunkan potensi korupsi di Sumatera Utara
sumber: sumutpos

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment