ORGANISASI PAPUA MERDEKA YANG MENUNTUT PEMISAHAN PAPUA DARI INDONESIA, APA DAN SIAPA MEREKA?

Kelompok bersenjata yang mengaku membunuh sejumlah pekerja proyek jembatan di Nduga, Papua, awal bulan ini, telah menolak seruan pemerintah untuk menyerah. Alih-alih, kelompok itu justru menuntut referendum untuk memutuskan masa depan Papua.

Kelompok tersebut ialah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Dalam video yang diposting di YouTube pada hari Senin (10/12), juru bicara komando nasional TPNPB-OPM, Sebby Sambom, membacakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo berisi penolakan menuruti seruan pemerintah Indonesia untuk menyerah dan memulai dialog.

“TPNBP tidak akan menyerah dengan alasan apa pun sebelum kemerdekaan bangsa Papua terwujud dari penjajahan Indonesia,” ujar Sebby.

“Perang tidak akan berhenti sebelum tuntutan TPNPB dilakukan oleh pemerintah Indonesia,” imbuhnya.

Berdiri di belakang bendera Bintang Kejora, Sebby menuntut Presiden Joko Widodo mengadakan referendum bagi penduduk asli Papua untuk memutuskan apakah mereka ingin diintegrasikan dengan Indonesia.

Apa itu OPM?

Organisasi Papua Merdeka (OPM) adalah istilah umum bagi gerakan prokemerdekaan Papua yang mulanya adalah reaksi orang Papua atas sikap pemerintah Indonesia sejak 1963.

Perlawanan secara bersenjata pertama kali diluncurkan di Manokwari pada 26 Juli 1965.

“Dari sejak itu OPM berjuang terus,” cetus Sebby kepada BBC News Indonesia pada Rabu (12/12).

Dalam perkembangannya, laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) berjudul The Current Status of The Papuan Pro-Independence Movement yang diterbitkan 24 Agustus 2015 menyebut organisasi ini ‘terdiri dari faksi yang saling bersaing’.

Faksi ini terdiri dari tiga elemen: kelompok bersenjata, masing-masing memiliki kontrol teritori yang berbeda: Timika, dataran tinggi dan pantai utara; kelompok yang melakukan demonstrasi dan protes; dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri -seperti di Pasifik, Eropa dan AS- yang mencoba untuk meningkatkan kesadaran tentang isu Papua dan membangkitkan dukungan internasional untuk kemerdekaan.

Sebagian besar OPM bersenjata bermarkas di Papua, tetapi beberapa orang berlindung di pedalaman dan di perbatasan Papua Nugini. Namun, tidak ada komando tunggal dalam organisasi bersenjata ini.

Laporan IPAC menyebut, setidaknya terdapat tiga komando sayap militer OPM. Goliath Tabuni, yang berbasis di Tingginambut, kabupaten Puncak Jaya, dipandang yang paling kuat dengan cakupan teritorial yang paling luas, meliputi Puncak, Paniai dan Mimika.

Puron Wenda, yang berbasis di Lanny Jaya memisahkan diri dari Goliath sekitar tahun 2010. Pada Mei 2015, kelompoknya menyatakan “perang total revolusioner” dan mengklaim kelompok Goliat dan yang lainnya berada di bawah komandonya, tetapi tidak ada bukti yang mendukung ini.

Sementara itu, Richard Hans Yoweni berbasis di Papua New Guinea, namun memiliki pengaruh kuat di sepanjang Pantai Utara.

Adapun aparat menuding Egianus Kogoya sebagai otak di balik insiden Nduga.

Direktur eksekutif IPAC yang juga pengamat terorisme, Sydney Jones, menyebut kelompok Egianus Kogoya merupakan sempalan dari kelompok pimpinan Kelly Kwalik, komandan sayap militer OPM, yang tewas dalam penyergapan polisi pada 2009.

“Biasanya OPM ini terdiri dari faksi-faksi. Di Nduga, satu faksi yang berkuasa dan sempalan dari Kelly Kwalik yang dulu bergerak di Timika. Tapi orang-orang ini muda dan lebih militan,” ujar Sydney Jones.

Militansi kelompok ini diamini oleh peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth yang menyebut organisasi sayap militer OPM ini merupakan ‘kelompok yang paling agresif’.

“Kalau dalam struktur (organisasi) tidak ada hierarki, menurut saya, jadi itu ada beberapa kelompok. Tapi kalau melihat pola yang dilakukan kelompok Egianus Kogoya ini memang ini kelompok yang paling agresif,” jelas Adriana.

“Yang mereka sasar itu memang TNI,” imbuhnya.
Hak atas foto AFP/Getty Images
Image caption Sejumlah personel Brimob dikerahkan untuk melakukan pengejaran terhadap pelaku penembakan para pekerja proyek pembangunan jembatan Trans Papua di Kabupaten Nduga.

Dari catatan polisi, sejumlah kasus yang didalangi Egianus Kogoya antara lain penyekapan belasan guru yang sedang bekerja di SD YPGRI 1, SMPN 1 dan tenaga medis yang bertugas di Puskesmas Mapenduma, Nduga.

Pada 25 Juni 2018, kelompok ini menembaki pesawat Twin Otter Trigana Air pada 25 Juni 2018, yang saat itu disewa Brimob Polri yang sedang bertugas mengamankan pilkada. Dua orang terluka akibat insiden tersebut.

Pada Desember 2017, pekerja Trans Papua di Kecamatan Mugi diserang kelompok Egianus Kogoya. Pekerja proyek bernama Yovicko Sondakh meninggal dan seorang aparat luka berat.

IPAC dalam laporannya menyebut Kelly Kwalik berada di balik penculikan dan pembunuhan delapan orang pendatang di Papua pada 1986. Sepuluh tahun kemudian, pada Januari 1996, dia menculik tim peneliti satwa liar, termasuk enam orang asing di Mapenduma, Nduga.

Orang-orang Kelly juga dikaitkan dengan serangan 31 Agustus 2002 yang menewaskan tiga warga sipil di sekitar wilayah tambang Freeport, termasuk dua guru sekolah Amerika, dan melukai sembilan orang lainnya. Juga serangkaian penembakan yang dimulai Juli 2009 di sepanjang jalan yang menghubungkan tambang ke kota Timika, termasuk pembunuhan seorang warga Australia.

Unit polisi kontra terorisme, Densus 88, kemudian memburu dan menembaknya di Timika pada Desember 2009.

Menyusul kematian Kelly Kwalik, pusat kegiatan bersenjata OPM bergeser ke utara di daerah Puncak Jaya, di mana salah satu pejuang Kelly, Goliath Tabuni kini berbasis.

Sejak 2004, Goliath dan pengikutnya menjadikan Puncak Jaya sebagai distrik paling keras di Papua. Ini membuat daerah operasinya meluas ke distrik tetangga, seperti Puncak dan Tolikara, begitu juga Paniai.

Goliath, disebut Sebby sebagai panglima tinggi TPNPB, sesuai hasil reformasi militer yang digelar 1 -5 Mei 2012.

Peta kekuatan militer TPNPB-OPM sendiri dibagi menjadi 29 Komando Daerah Pertahanan (Kodap) yang tersebar di seluruh Papua.

“Setiap kodap mempunyai 2.500 personil. Dua ribu lima ratus personil TPNPB itu anggota tetap, anggota tidak tetap adalah ratusan ribu,” ujarnya.

Ditegaskan Sebby, kelompoknya tidak akan menyerah untuk “revolusi total” merebut kembali kemerdekaan.

Kendati begitu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut jumlah kelompok tersebut hanya 30 hingga 50 orang dengan kekuatan 20 pucuk senjata. Senjata itu mereka dapat antara lain dengan merampas anggota aparat TNI/Polri yang lengah, dari pelaku konflik Ambon di Maluku, dan melalui jalur ilegal di perbatasan Papua Nugini.

Sementara faksi-faksi bersenjata merupakan inti simbolis yang penting bagi gerakan prokemerdekaan, jaringan yang lebih moderat secara aktif melakukan tekanan kepada pemerintah pusat. Sama halnya dalam faksi bersenjata, hubungan antara kelompok ini sering ditandai oleh permusuhan dan kekacauan.

Namun pada 2014 dibentuklah Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat atau ULMWP yang terdiri dari Otoritas Nasional Papua Barat (WPNA), Koalisi Nasional untuk Pembebasan Papua Barat (WPNCL) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

Sementara dua kelompok yang pertama percaya mereka memiliki legitimasi lebih karena akar mereka dalam gerakan yang lebih tua, termasuk OPM bersenjata, KNPB sejak 2008 menunjukkan kemampuan yang jauh lebih besar untuk memobilisasi protes di Papua.

Tahun lalu, Benny Wenda, juru bicara ULMWP mengklaim menyerahkan petisi ke PBB, yang antara lain mengharapkan Papua masuk kembali dalam daftar di Komite Dekolonisasi PBB, setelah dikeluarkan dari daftar tahun 1963 menyusul hal yang disebut sebagai invasi Indonesia.

Petisi itu diklaim ULMWP sudah diserahkan kepada Komite Dekolonisasi PBB yang dikenal pula dengan Komite 24 di New York, Selasa (26/09). Disebut pula petisi yang didukung 1,8 juta tanda tangan itu -sebanyak 95,77% disebut merupakan warga asli Papua Barat dan sisanya adalah para pemukim Indonesia di Papua- yang mewakili sekitar 70% dari total warga asli Papua Barat.

Peneliti kajian Papua di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Adriana Elizabeth gerakan prokemerdekaan Papua merupakan imbas dari perlakuan tidak adil yang diterima masyarakat Papua dari pemerintah Indonesia yang dianggap represif.

“Kekerasan yang terjadi sudah pasti adalah ekses, tapi target sasarannya memang TNI. Yang di bayangan mereka selama ini, kehadiran negara dalam sosok TNI itu penuh dengan repressiveness. Itu sebuah akumulasi ingatan, pengalaman. Akar persoalannya di situ,” kata dia.

Dalam buku Papua Road Map yang diterbitkan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada 2009 disebut akar masalah Papua meliputi: peminggiran, diskriminasi, termasuk minimnya pengakuan atas kontribusi dan jasa Papua bagi Indonesia, tidak optimalnya pembangunan infrastruktur sosial di Papua, khususnya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat dan rendahnya keterlibatan pelaku ekonomi asli Papua, proses integrasi politik, ekonomi, dan sosial budaya yang belum tuntas,

Selain itu, siklus kekerasan politik belum tertangani, bahkan meluas dan pelanggaran HAM yang belum dapat diselesaikan, khususnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai.

“Pembangunan konektivitas infrastruktur menjadi pintu masuk untuk penyelesaian masalah sosial yang dibutuhkan oleh masyarakat Papua. Saya memahami itu sebagai pemenuhan HAM untuk aspek sosial, budaya dan juga ekonomi,” ujar Adriana.
sumber: bbc.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

AUSTRALIA MENGAKUI YERUSALEM BARAT SEBAGAI IBU KOTA ISRAEL, INDONESIA MEMINTA AGAR NEGARA PALESTINA SEGERA DIAKUI

Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah menegaskan bahwa pemerintahannya akan mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel.

Namun, dia mengatakan kedutaan Australia tidak akan pindah dari Tel Aviv, sampai penyelesaian damai tercapai.

Dia menambahkan, Australia juga mengakui aspirasi orang-orang Palestina akan negara yang beribukotakan Yerusalem Timur.

Tanggapan pemerintah Indonesia

Menanggapi keputusan Australia itu, Kementrian Luar Negeri Indonesia meminta agar Australia dan semua anggota PBB untuk segera mengakui negara Palestina.

Isi pernyataan Kemlu juga meminta agar semua anggota PBB, termasuk Australia, bekerja sama guna tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan kesepakatan antara Palestina dan Israel berdasarkan prinsip solusi dua negara (two state solution).

Australia, seperti tertuang dalam pernyataan Kemlu, tadinya mendukung prinsip solusi dua negara dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina.

Indonesia mendukung Palestina sebagai amanah konstitusi dan Kementerian Luar Negeri mengatakan akan terus mendukung perjuangan bangsa Palestina mendapatkan hak-haknya.

Indonesia juga selalu menegaskan, tak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum tercapai solusi dua negara dengan Palestina.

Sebelumnya, saat tinjauan kebijakan diumumkan pada bulan Oktober, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, meminta agar Australia “tidak mengambil langkah yang dapat mengancam proses perdamaian itu sendiri dan mengancam stabilitas keamanan dunia.”

Mengikuti langkah AS

Status Yerusalem adalah salah satu masalah yang paling diperebutkan antara Israel dan Palestina.

Presiden AS Donald Trump menarik kecaman internasional tahun lalu ketika ia membalik kebijakan luar negeri Amerika selama beberapa dekade dengan mengakui kota kuno itu sebagai ibu kota Israel.

Kedutaan AS dipindahkan dari Tel Aviv ke Yerusalem pada bulan Mei.

Pengumuman oleh Morrison ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan politisi di Australia dan sekutu di luar negeri.

“Australia sekarang mengakui Yerusalem Barat, yang adalah pusat Knesset dan banyak lembaga pemerintahan, adalah ibu kota Israel,” kata Morrison, berbicara di Sydney pada hari Sabtu.

“Kami berharap untuk memindahkan kedutaan kami ke Yerusalem Barat jika sudah praktis… dan setelah penentuan status akhir.”

Pendahulu Morrison, Malcolm Turnbull, telah mengesampingkan pindahnya kedutaan Australia ke Yerusalem setelah pengumuman oleh AS.

Dua negara lain – Guatemala dan Paraguay – telah mengumumkan bahwa mereka juga akan beralih, tetapi Paraguay kemudian membalik keputusan itu setelah pergantian pemerintahan.
sumber: bbc.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

KONTEMPELASI AHOK

Daniel H.T.- Penjara tidak membuat nama harum Ahok hilang dari peredaran, ia tak sedikit pun dilupakan. Dari mulai waktu ia dipenjara (9 Mei 2017) sampai dengan saat menjelang ia bebas murni pada Januari 2019 mendatang, namanya masih sering disebut-sebut banyak orang dengan kagum dan hormat.

Larisnya film biopik yang inspiratif tentang Ahok, A Man Called Ahok (masuk dalam daftar 10 film Indonesia terlaris di tahun 2018), membuktikan masih banyak orang di Indonesia yang respek terhadapnya sehingga ingin mengetahui riwayat kehidupannya dengan menonton film tersebut.

Mereka penasaran dan ingin tahu proses apa dan bagaimana yang menempa ia menjadi seorang Ahok seperti sekarang, yang berprinsip teguh tak tergoyahkan, konsisten dalam kepatutan terhadap hukum sekalipun hukum itu tak adil kepadanya, sangat tegas, tanpa kompromi, keras bahkan cenderung kasar dengan keberanian yang luar biasa saat berhadapan dengan pejabat-pejabat negara bermental koruptif.

Apa langkah Ahok ke depan setelah ia bebas dari penjara pun menjadi berita dan bahan diskusi di beberapa media, antara lain isu tentang rencana dia menjadi kader PDI-P yang dihembus oleh mantan koleganya Djarot Saiful Hidayat. Informasi ini menjadi bahan diskusi di Kompas TV, dalam acara “Sapa Pagi” beberapa waktu lalu, dengan thema “Ahok Bergabung ke PDI-P?”, menghadirkan Ketua DPP PDI-P, Nusyorwan Soejono, Ketua Departemen Politik DPP PKS, Pipin Sopian, dan analis komunikasi politik dari UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto.

Ternyata, seperti yang diutarakan oleh Djarot, yang juga Ketua DPP Bidang Organisasi PDI-P (14/12/2018), meskipun sudah disebut Ahok berniat masuk PDI-P, melalui utusannya yang mengunjungi Ahok di Rutan Mako Brimob, ada parpol lain yang membujuk Ahok agar setelah bebas nanti menjadi kader parpol itu, tetapi dengan halus ditolak Ahok. Ahok mengatakan kepadanya, jika ia jadi masuk parpol, ia hanya mau ke PDI-P. Pun, jika menjadi anggota PDI-P, ia hanya ingin menjadi anggota biasa yang bisa berkontribusi untuk partai.

Menurut salah satu staf Ahok, Ima Mahdiah, menjelang kebebasannya, Ahok sudah mendapat banyak undangan sebagai pembicara tentang pengalaman dan filosofi hidup pribadinya, birokrasi, dan lain-lain. Undangan itu datang dari beberapa kota di Indonesia, maupun dari luar negeri. Dari luar negeri undangan datang dari Singapura, Malaysia, Hongkong, Korea Selatan, Jepang, Timor Leste, Australia, New Zealand, dan Amerika Serikat.

Ima juga mengatakan, setelah bebas nanti, Ahok akan membuat suatu gebrakan yang mengejutkan. Tapi ia tidak mengungkapkan apa kejutan tersebut.

Ketika bertemu dengan Direktur Jenderal Pemasyaraktan Sri Puguh Budi Utami, Senin (10/12/2018) lalu, sejumlah wartawan teringat Ahok, dan mereka pun bertanya tentang tanggal pasti Ahok bebas murni.

Sri Puguh menjelaskan, Ahok akan mendapat remisi Natal 2018. Total remisi yang sudah dan akan diterima Ahok adalah 3 bulan 15 hari (105 hari), sehingga Ahok akan bebas murni pada 24 Januari 2019.

Di artikel saya di Kompasiana, yang saya tulis pada 25 Desember 2017, dengan judul Menghitung Remisi Ahok, Kapan Dia Bisa bebas?, saya menguraikan terlebih dahulu dasar hukum perhitungannya, dari situ, perhitungannya menjadi sebagai berikut:

Remisi pertama yang diperoleh Ahok pada 25 Desember 2017 (hari raya Natal) disebut Remisi Khusus, sebab diberikan khusus pada hari raya agama yang dianut si narapidana (Ahok). Karena pada waktu itu Ahok baru menjalani masa hukuman 7 bulan dari minimal 6 bulan, tetapi belum satu tahun, maka remisi yang diaperoleh hanya 15 hari. Sampai di sini waktu bebasnya yang seharusnya 9 Mei 2019, menjadi 24 April 2019.

Remisi kedua yang diperoleh Ahok pada 17 Agustus 2018, disebut Remisi Umum, sebab diberikan secara umum untuk semua narapidana yang memenuhi syarat mendapat remisi, yaitu pada setiap Hari Proklamasi Kemerdekaan RI. Karena ketika itu Ahok sudah menjalani masa hukuman minimal 1 tahun penjara, maka remisi yang dia peroleh adalah sebanyak 60 hari. Sampai di sini waktu bebasnya yang seharusnya 24 April 2019 menjadi 23 Februari 2019.

Pada tulisan saya tersebut di atas, saya menyebutkan ada kemungkinan Ahok mendapat Remisi Tambahan, yaitu jika oleh yang berwenang memberi remisi (Menteri Hukum dan HAM) ia dianggap memenuhi syarat untuk itu, yaitu, jika ia (narapidana) dinilai telah melakukan: suatu jasa kepada negara, perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan, atau perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Jika Remisi Tambahan ini diberikan kepada Ahok, ia akan mendapat potongan masa tahanan lagi sebanyak 30 hari, hingga waktu bebasnya berubah dari 23 Februari 2019 menjadi 3 Februari 2019.

Jika ditambah dengan Remisi Khusus kedua yang akan diperoleh pada 25 Desember 2018 nanti sebanyak 30 hari lagi, maka Ahok diperkirakan bebas pada 4 Januari 2019.

Demikian yang saya uraikan di tulisan saya tersebut di atas.

Namun, ternyata, Remisi Tambahan sebagai remisi yang ketiga itu tidak diberikan kepada Ahok. Remisi ketiga Ahok baru akan diberikan sebagai Remisi Khusus pada 25 Desember 2018, sebanyak 30 hari, sehingga demikian, dari Remisi Umum 17 Agustus 2018, waktu bebas Ahok berubah dari 23 Februari 2019, menjadi pasti pada 24 Januari 2019.

Berarti perhitungan saya tersebut benar adanya.

Dari berbagai kesaksian orang-orang yang pernah mengunjungi Ahok di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, diperoleh informasi bahwa kondisi kesehatan fisiknya tampak semakin baik, tidak lagi kegemukan, perut yang dulu sedikit buncit, kini sudah rata. Demikian juga dengan kondisi kejiwaannya yang kelihatan semakin matang.

Mereka yang datang berkunjung ke Rutan Mako Brimob, Depok, itu banyak yang kecele, mengira akan melihat Ahok yang lusuh, stress berat, sehingga perlu diberi penghiburan dan semangat. Saat bertemu Ahok, yang terjadi justru sebaliknya, Ahok tampak semakin sehat, ceriah, dan justru mereka yang diberi semangat oleh Ahok.

Salah satu pengacara Ahok, I Wayan Sudirta, yang mengunjungi Ahok sebulan lalu, menegaskan kembali hal itu.

“Pak Ahok makin sehat, jiwanya makin matang. Menjadi semakin sahat dan emosinya sudah menurun, sudah bagus,” katanya pada 3 Desember 2018.

Wayan menambahkan bahwa selama dipenjarakan Ahok mendapat kemajuan dari sisi rohani, mental maupun kesehatan. “Dari segi tutur kata, banyak sekali kemajuannya.” (Tempo.co).

Penjara benar-benar telah menempa jiwa dan karakter Ahok menjadi jauh lebih matang daripada sebelumnya. Dari seorang yang temperamental, dari orang yang gampang tersulut emosinya menjadi orang yang penyabar dan pemaaf. Kasus penistaan agama, yang diikuti dengan hukuman dua tahun penjara terhadapnya telah mengubah karakter Ahok menjadi lebih kalem dan bijaksana .

Di dalam suratnya bertanggal 26 Juli 2017 kepada saya, Ahok menulis refleksi dirinya tersebut, tulisnya:

“Saya sedang diajar Tuhan agar mampu menguasai diri di dalam tahanan. Saya harus mengatasi perasaan terkurung, dengan mengendalikan hati, pikiran dan emosi. Jika sudah lulus, saya akan dibebaskan Tuhan untuk melayani masyarakat kembali.”

Selama menjalani masa hukumannya itu Ahok memanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkontempelasi lewat perenungan yang dalam, membaca Alkitab, banyak berdoa minta bimbingan Tuhan, dan belajar dari banyak buku-buku motivasi dan inspiratif yang dikirim oleh warga dari seluruh Indonesia kepadanya.

Bisa jadi hukuman penjara merupakan jalan Tuhan bagi Ahok, agar ia bisa merefleksi diri secara penuh, agar lahir kembali, berubah menjadi sosok yang lebih rendah hati, bukan pemarah lagi, tetapi penyabar, yang tidak lagi kasar dalam bertutur-kata, supaya dapat menjadi orang yang lebih bijaksana.

Proses berkotempelasi itulah yang diduga membuat ia beberapa waktu lalu memutuskan tidak mengambil haknya untuk pembebasan bersyarat. Ahok ingin menuntaskan proses kontempelasinya itu, agar selepasnya dari penjara ia dapat berubah menjadi pribadi yang baru, yang lebih matang jiwanya, sosok yang penyabar, yang dapat mengendalikan emosinya, tanpa melepaskan prinsip-prinsip hidupnya yang paling hakiki, yakni ketaataan pada hukum, dan gigih melawan segala macam bentuk perilaku koruptif.

Di dalam buku berjudul Kisah-Kisah Kebijaksanaan China Klasik; Refleksi bagi Para Pemimpin, oleh Michael C. Tang, yang saya kirim buat Ahok, terdapat banyak nasihat tentang kehidupan dari Lao Tzu, antara lain nasihat yang mengatakan,

“Yang paling mulia adalah orang yang lahir dengan kebijaksanaan. Berikutnya orang yang menjadi bijaksana melalui belajar. Berikutnya adalah mereka yang baru mau belajar setelah mengalami kesulitan hidup. Yang paling buruk adalah mereka yang tidak mau mencoba untuk belajar.”

“Tidak ada sesuatu pun di dunia yang selunak air. Namun tidak ada yang mengunggulinya dalam mengalahkan yang keras. Yang lunak mengalahkan yang keras dan yang lembut mengalahkan yang kuat.”

Ajaran-ajaran seperti itu rupanya telah menyadarkan Ahok bahwa tidak semua masalah ketidakbenaran harus dihadapi dengan cara yang keras. Tak jarang cara keras justru semakin membuat masalah kian rumit, karena keras bentrok dengan keras, tak ada yang mau mengalah. Saat keras melawan keras yang terjadi adalah amarah-amarah yang saling membakar, saling ingin menjatuhkan.

Sebaliknya, kesabaran dan kelemahlembutan yang tulus justru lebih dapat menaklukkan hati orang yang sekeras apapun. Orang sejahat apapun dapat luruh hatinya, lalu menjadi insaf, ketika lawan yang ia benci dan serang terus-menerus menghadapinya dengan kesabaran dan kelemahlembutan. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan.

Demikian juga belajar dari kasusnya itu, Ahok pun pasti tidak akan lagi menyinggung hal-hal yang terkait dengan agama dan keyakinan orang lain, terutama saat berada di tempat umum. Hal yang juga menjadi pembelajaran bagi kita semua.

Dalam perjalanan waktunya di penjara, dalam kontempelasinya, Ahok merasakan dirinya dituntun dan ditempa Tuhan untuk membentuk karakternya yang baru.

Di dalam suratnya yang kedua kepada saya, bertanggal 22 Mei 2018, Ahok menulis puji syukurnya kepada Tuhan Yang Maha Kasih:

“Saya baik-baik saja di sini dan bersyukur dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk banyak belajar. Bersyukur diberikan kesehatan, sukacita dan ada damai sejahtera Allah yang melampui segala akal menyertai hati dan pikiranku. …”

Sesungguhnya tidak hanya kepada Ahok, tetapi juga kepada semua kita, termasuk kepada musuh-musuhnya, lewat kasus Ahok tersebut seharusnya juga merenung, merefleksikan diri untuk apa yang telah kita lakukan dalam kaitannya dengan mendukung, ataupun memusuhi Ahok.

Ketika mendukung Ahok, apakah dukungan itu tidak terlalu berlebihan sampai cenderung mengkultuskan dirinya? Sesungguhnya — yang harus dilakukan — adalah mendukung dengan tetap bersikap kritis terhadapnya. Jika ia benar didukung sepenuhnya, dan jika ia salah seharusnya diingatkan. Mendukung secara membabi-buta justru akan menjerumuskan Ahok.

Demikian juga dengan sikap memusuhi Ahok, apakah sungguh memusuhinya karena ia dianggap telah menistakan agama, atau karena faktor perbedaan pilihan politik, karena faktor SARA; karena dia Tionghoa dan Kristen? Sehingga patut dibenci dan dendam selama-lamanya, bahkan menghalalkan darahnya? Kalau sudah begitu apakah sesuai dengan ajaran agama yang sesungguhnya harus mengedepankan kasih sayang dan pemaaf? Allah saja maha pemaaf, masakan umatNya bersikap sebaliknya?

Jika sungguh hanya karena Ahok dianggap telah melakukan penistaan agama, sesungguhnya dengan dia sudah divonis penjara dan menjalani masa hukumannya itu secara penuh sesuai dengan aturan hukum, maka kasus tersebut sudah selesai. Tidak boleh ada lagi kebencian dan dendam. Kalau masih ada, berarti sikap membencinya bukan hanya karena kasus penistaan agama itu.

Mantan Ketua MUI, yang kini cawapres Ma’aruf Amin, yang merupakan orang yang paling “bertanggung jawab” atas fatwa MUI yang menyatakan Ahok telah melakukan penistaan agama, dan sebagai saksi yang memberatkan untuk Ahok di persidangan, yang berujung pada vonis 2 tahun penjara untuknya itu, pun sudah beberapakali menyatakan bahwa begitu vonis hukuman kepada Ahok berkekuatan hukum tetap dan Ahok pun menjalani hukumannya itu, maka sesungguhnya kasus penistaan agama itu sudah selesai.

Ahok sendiri sejak awal sudah menyatakan, meskipun ia pernah merasa dizolimi dengan fatwa dan vonis penjara itu, ia sama sekali tidak dendam kepada siapapun juga yang dianggap bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepadanya itu. Ia sejak awal, sudah memaafkan mereka semua, termasuk kepada Ma’aruf Amin.

Konsisten dengan pernyataannya tentang sudah selesainya kasus Ahok itu, menjawab pertanyaan wartawan, Ma’aruf Amin pun menyatakan ia bersedia dipertemukan dengan Ahok, jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu sudah bebas, sebaliknya menurut Djarot Saiful Hidayat, Ahok juga tidak berkeberatan jika dipertemukan dengan Ma’aruf Amin, untuk bersilaturahmi, saling memaafkan, dan kembali bersatu sebagai sesama WNI, demi kemajuan bangsa dan negara.

Atas inisiator Relawan Nusantara, Nusron Wahid, Ma’ruf Amin sudah bertemu dengan perwakilan pengurus Relawan Nusantara. Organisasi ini merupakan barisan pendukung Ahok pada Pilgub DKI Jakarta 2017 lalu. “Buat saya, sekarang saya harus bergaul dengan semua pihak untuk keutuhan bangsa,” kata Ma’ruf Amin di kediamannya, Jalan Situbondo, Jakarta pada Senin, 24 September 2018. Ma’ruf juga menyebut, dirinya juga merasa perlu melakukan pertemuan khusus dengan para pendukung Ahok.

Saat Ahok dinyatakan terbukti bersalah melakukan penistaan agama dan divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, timbul reaksi prihatin dan kecaman dari dunia internasional, seperti dari Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Biro Asia Timur dan Pasifik, Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk kawasan Asia, Amnesti Internasional, ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR), dan beberapa media asing ternama, seperti BBC dan The Guardian dari Inggris, CNN, The New York Times dan The Washington Post dari Amerika Serikat, AFP dari Perancis, Aljazeera dari Qatar, Hurriyet dari Turki, Strait Times dan Channel News Asia dari Singapura.

Reaksi solidaritas dalam bentuk “Nyala Lilin untuk Ahok” pun bermunculan dari pendukung Ahok di berbagai kota di seluruh Indonesia, mulai dari Jakarta, lalu menyebar ke berbagai kota di seluruh Indonesia, mulai dari Sumatera sampai di Papua, bahkan sampai di beberapa kota di beberapa negara.

Menjelang waktu bebasnya Ahok, di seluruh Indonesia diputar sebuah film biopik inspiratif tentang masa remaja Ahok yang membentuk karakternya menjadi seperti sekarang, A Man Called Ahok. Film ini dipuji dan mendapat review positif dari kalangan kritikus film Indonesia. Secara komersial film ini juga tergolong sukses, dengan pencapaian jumlah penonton 1.465.145 dan termasuk dalam 10 film Indonesia terlaris tahun 2018 (filmindonesia.or.id).

Ketika Ahok divonis hukum 2 tahun penjara pada 9 Mei 2017, pianis dan komposer terkemuka Ananda Sukarlan mengekspresikan keprihatinannya dengan menciptakan sebuah komposisi yang diberi judul “No More Moonlight Over Jakarta”.

Komposisi yang dibuat sebagai bentuk protes seorang Ananda Sukarlan terhadap ketidak adilan untuk Ahok itu dibuat berdasarkan pada Sonata Beethoven yang berjudul “Moonlight”. Karya tersebut juga diinterpretasikan secara visual oleh Julie Putra dengan indah. Visual art tersebut digambarkan dengan seseorang yang berusaha menggapai bulan dengan menaiki anak tangga di atas Jakarta yang terlihat dari adanya gambar api dari Tugu Monas.

Karya Ananda Sukarlan yang berjudul “No More Moonlight Over Jakarta” itu akan dimainkan oleh official pianist dari 32 Bright Clouds , Yael Weiss, pada konsernya yang di gelar di beberapa negara mulai tanggal 24 Januari 2018, bertepatan dengan tanggal bebasnya Ahok.

Washington DC merupakan kota yang menjadi jantungnya hak asasi manusia. Di kota tersebut berdiri kantor Amnesty International OHR atau Office Of Human Right.

Di kota tersebut, karya Ananda Sukarlan akan dimainkan oleh Yael Weiss yang merupakan official pianist dari “32 Bright Clouds”.

Yael Weiss akan membuka rangkaian konser tersebut di Strathmore Mansion, Washington DC pada tanggal 24 Januari 2019. Tanggal tersebut bertepatan sekali dengan tanggal selesainya Ahok menjalani masa hukumannya.

Rangkaian konser tersebut kemudian akan dilanjutkan di Western University, London Ontario Canada pada tanggal 26 Januari 2019. Selanjutnya, pada 15 Maret 2019 yang akan diadakan di Kerry Town Concert House, Ann Harbour, Michigan USA. Dilanjutkan di bulan Juni, tepatnya tanggal 2 Juni 2019 di Museum of Fine Art, St. Petersburg, Florida, USA, dan dilanjutkan pada tanggal 22 Juni 2019 di 32 Bright Cloud Recital in Havana, Cuba.

Musik adalah bahasa yang universal yang bisa menyentuh hati manusia yang paling dalam. Melalui musik, kita dapat mengungkapkan rasa bahagia, sedih, rasa terimakasih, simpati dan lain-lain. Dan melalui musiknya, Ananda Sukarlan membagikan rasa bahagia menyambut kebebasan Ahok dari masa tahanannya (anantakomunika.com).

Ananda Sukarlan, salah satu pendukung setia Ahok itu telah mempersiapkan penyambutan pembebasan Ahok itu dengan caranya sendiri sesuai dengan talenta yang dimilkinya di bidang musik, tentu para pendukung Ahok lainnya akan pula memberi penyambutan khusus untuk Ahok, saat ini nanti untuk pertama kali keluar dari Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, menghirup udara bebas, kembali menjalani kehidupan normalnya di Jakarta, sebelum memastikan apa langkah kehidupan selanjutnya di masa depan.

Apakah Basuki Tjahaja Purnama tidak akan lagi bercahaya di Jakarta, seperti komposisi karya Ananda Sukarlan itu: “No More Moonlight over Jakarta”?

Atau seperti yang pernah dikatakan Ahok: “Kamu kalau bangun pagi-pagi, pernah lihat cahaya fajar, ‘kan? Yang makin lama tambah terang sampai tengah hari. Itulah jalan, kalau saya benar, tetap akan terus terang. Kamu enggak bisa tahan. Enggak ada kegelapan yang bisa menahan cahaya fajar. Dia akan terus tambah terang.”

Kita lihat saja nanti. *****

sumber: kompasiana.com
fb: Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

KORUPTOR YANG MENYIMPAN UANGNYA DI SWISS SIAP-SIAP DIBIKIN KEJANG-KEJANG OLEH PRESIDEN JOKOWI

Fery Padli-Soal komitmen pemberantasan korupsi, presiden Jokowi patut kita acungi jempol. Bagaimana tidak, orang nomor satu di Indonesia tersebut, tidak hanya berusaha menyelamatkan uang rakyat dari para koruptor di dalam negeri, tapi juga memburu uang yang disimpan koruptor di luar negeri.

Baru-baru ini pemerintah Indonesia dan Swiss menandatangani joint declaration dalam rangka pelaksanaan pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan atau automatic exchange of information.

Penandatanganan tersebut dilakukan antara Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi dengan Dubes Swiss untuk Indonesia, Yvonne Baumann.

Sri Mulyani yang menyaksikan penandatanganan deklarasi tersebut, mengatakan Indonesia dan Swiss bersepakat untuk saling bertukar informasi rekening keuangan secara otomatis dengan Common Reporting Standar (CRS), terhitung sejak 2018. Dan pertukaran pertama akan dilakukan pada 2019.

Penandatangan deklarasi pemerintah Indonesia dengan Swiss itu, menurut Sri Mulyani menandakan berakhirnya era kerahasiaan penyimpanan uang dari pajak.

Selama ini, sudah menjadi rahasia umum kalau Swiss merupakan salah satu pusat keuangan terbesar di dunia, dan mendapat julukan negara surga pajak.

“Penandatanganan hari ini simbol sangat penting, sinyal kuat bagi para financial center seluruh dunia, bahwa tempat penyimpanan pajak sudah berakhir, era kerahasiaan berakhir,” kata Sri Mulyani (4/7).

Pertukaran informasi antara Indonesia dan Swiss akan dilindungi dengan jaminan keamanan data sesuai standar internasional. Melalui penandatanganan perjanjian, kedua negara berkomitmen saling memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan CRS dalam peraturan perundang-undangan domestik masing-masing negara.

Yvonne mengatakan Swiss memiliki kepentingan untuk turut serta menerapkan transparansi keuangan.

“Ini adalah kemajuan besar untuk menerapkan keterbukaan informasi keuangan,” ujar Yvonne.

Sebelumnya, pemerintah juga telah menandatangani perjanjian dengan Hong Kong, Tiongkok dan puluhan negara lainnya yang telah menerapkan AEol.

Selanjutnya, pemerintah berharap segera menandatangani kesepakatan akses keterbukaan informasi dengan Singapura.

“Saya yakin mereka (Singapura) syaratnya sama dengan Swiss dan Hong Kong. Kalau Hong Kong siap, Singapura juga harus siap,” tutur Sri Mulyani.

Singapura juga telah sepakat mengikuti kerjasama pertukaran data secara AEol. Namun, pemerintahnya hanya akan menjalankan kerja sama melalui perjanjian bilateral dengan negara-negara yang dianggap memenuhi syarat.

Sedangkan, Singapura sendiri merupakan salah satu negara yang diincar oleh Jokowi untuk perjanjian bilateral AEol. Sebab, banyak juga WNI yang menyembunyikan hartanya di negara Singa tersebut.

Mantan Direktur Utama Bank Mandiri, Budi Gunadi Sadikin pada tahun 2014 yang lalu menyebut total dana WNI yang tersimpan di Singapura lebih dari 3.000 triliun rupiah.

Walaupun pemerintah Singapura memberikan beberapa syarat, namun tidak menutup kemungkinan Singapura akan menyusul meneken kesepakatan untuk membuka informasi rekening orang-orang Indonesia, yang menyembunyikan harta kekayaannya di negara Lee Kuan Yew tersebut.

Ini adalah bukti kalau presiden Jokowi bersih dari korupsi dan tidak ada kompromi.

Coba bayangkan, seandainya presiden Jokowi juga punya rekening di Swiss, tentu ia tidak akan mau berani buka-bukaan seperti ini.

Memang sih, selama ini kita sering mendengar mitos tentang kekayaan orang Indonesia banyak disimpan di Swiss. Saking kebanyaknya, sampai-sampai kita tidak bisa membedakan apakah itu mitos atau fakta.

Namun, setelah puluhan tahun, pemerintah Jokowi benar-benar membuktikan bahwa cerita penyimpanan uang tersebut benar adanya.

Kini pemerintah sedang memperjuangkan cerita itu dibuka ke publik, dengan melakukan kerjsama intensif dengan pemerintah Swiss.

So…. Para koruptor dan mafia yang selama ini merasa aman dan nyaman menyimpan harta dan kekayaannya di luar negeri, siap-siaplah kencing dicelana.

Karena rekening kalian akan dibuka oleh pemerintah Jokowi.

Jadi, wajar kalau sekarang ada keluarga dan orang-orang tertentu ngamuk-ngamuk gak jelas. Karena sebentar lagi kebusukannya akan dibuka ke publik.

Guntur Romli menyebut mereka ngamuk-ngamuk ke Jokowi, sampai-sampai mensponsori buronan dan demo.

[source: imgur.com]

Presiden Jokowi sudah memastikan, harta-harta hasil korupsi yang disimpan di bank-bank luar negeri tersebut, seperti di Swiss akan segera dikembalikan ke Indonesia. Dan Indonesia-Swiss saat ini sedang pada tahap akhir penjajakan kerjasama untuk mengembalikan harta-harta hasil korupsi ke Indonesia.

“Setelah melalui pembicaraan panjang, kita memperoleh titik terang, dan sekarang kita pada tahap akhir untuk menandatangani mutual legal assignment antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Swiss,” ujar Jokowi dalam Peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia, di Jakarta, (4/12).

Jika kekayaan Indonesia yang tersimpan di luar negeri tersebut kembali ke pangkuan ibu pertiwi, maka akan dapat digunakan untuk membangun jalan, bandara, sekolah, rumah sakit, puskesmas, perpustakaan, laboratorium, sport centre, pelabuhan, jembatan dan banyak lagi.

Kekayaan tersebut, tentunya akan mempercepat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Yang bertujuan untuk membawa Indonesia menuju gerbang kemajuan.

Bukan 2030 Indonesia bubar seperti kata Prabowo.

Jadi, bisa kita lihat, mereka yang saat ini sedang kepanasan, tidak sejalan dengan presiden Jokowi, dan berusaha untuk menjatuhkan presiden Jokowi, terindikasi koruptor atau mafia yang menyimpan uangnya di Swiss atau Singapura tersebut.

Yang mana, kepentingannya sedang terancam.

#JokowiLagi

sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

KEMENDAGRI TERBITKAN ATURAN PENGGUNAAN JILBAB UNTUK PNS

Jakarta, CNN Indonesia — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mewajibkan pegawainya yang mengenakan jilbab untuk dimasukkan ke dalam kerah baju. Warna Jilbab yang digunakan juga harus sesuai dengan warna pakaian dinas cokelat.

Peraturan tersebut tercantum dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo Nomor 325/10770/SJ Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Instruksi diterbitkan pada 4 Desember 2018 dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar.

Dalam instruksinya, Tjahjo mewajibkan PNS perempuan agar menata rambut dengan rapi dan tidak dicat warna-warni. PNS perempuan yang mengenakan jilbab juga diatur perihal penggunaannya.

“Bagi yang menggunakan jilbab, agar jilbab dimasukkan ke dalam kerah pakaian dan sesuai warna pakaian dinas dan warna jilbab tidak bermotif/polos,” mengutip isi poin ke satu Instruksi Mendagri No.325/10770/SJ Tahun 2018.

Bagi PNS pria, rambut tidak boleh gondrong, dan tidak diperkenankan dicat warna-warni. PNS pria juga harus menjaga kerapian kumis, jambang, dan jenggot.

“Penggunaan celana panjang sampai dengan mata kaki,” mengutip isi poin kesatu Instruksi Mendagri No.325/10770/SJ Tahun 2018.

Instruksi tersebut diterbitkan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 12 Permendagri Nomor 6 tahun 2016 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Tjahjo juga menginstruksikan Inspektur Jenderal Kemendagri dan Penyidik PNS Kemendagri untuk melakukan pengawasan. Sosialisasi masif juga harus dilaksanakan terhadap seluruh PNS dan pegawai tidak tetap.

“Memberikan sanksi kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kerjanya yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu (soal kerapihan PNS pria dan wanita),” mengutip poin keempat.

Tjahjo juga memerintahkan Inspektur Jenderal untuk melaporkan hasil pengawasan kepada dirinya dan Sekretaris Jenderal Kemendagri paling lama tanggal 5 setiap bulannya.

Kritik PKS

Pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Suhud Aliyudin mengkritik instruksi Tjahjo tersebut. Menurutnya, hal itu adalah kemunduran.

“Jika Pak Mendagri ingin menghormati perempuan muslimah yang berjilbab, perintahnya itu jilbab menutupi bagian dada. Jadi kalau disuruh masukan ke baju tidak sesuai perintah agama,” tutur Suhud melalui pesan singkat.

Suhud menilai ada kalangan yang menggunakan jilbab sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya, yakni menutupi dada. Apabila hal itu dilarang, menurutnya wajar jika ada anggapan Kemendagri mengekang kebebasan ekspresi keagamaan.

“Kalau tidak sesuai dengan perintah agama yang dianut seseorang, dan mayoritas masyarakat merasa tidak nyaman, apakah tidak mengekang ekspresi?” kata Suhud.

Suhud juga mempertanyakan apakah penggunaan jilbab berkorelasi dengan kinerja seorang PNS. Menurutnya, jauh lebih baik Kemendagri fokus membangun budaya kerja yang profesional.

“Agar tidak muncul kasus semacam bertebarannya e-KTP di sembarang tempat,” kata Suhud.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bachtiar menampik pihaknya menerbitkan aturan dengan maksud mengekang ekspresi keagamaan PNS. Dia mengaku instruksi diterbitkan demi menciptakan kerapian dan keseragaman di lingkungan Kemendagri.

“Seperti Polwan saja. Kan rapi kalau kita lihat,” ujar Bachtiar.

Bachtiar menyebut aturan jilbab harus dimasukkan ke dalam kerah sebenarnya sudah diterapkan. Namun, masih secara terbatas. Dia mengatakan aturan itu sudah berlaku bagi siswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dan juga pegawai yang bekerja di sana.

Kata Bachtiar, kewajiban jilbab dimasukkan ke dalam kerah juga hanya berlaku pada Senin dan Selasa. Kedua hari itu PNS mengenakan pakaian dinas berwarna cokelat.

Sementara pada Rabu-Jumat, PNS mengenakan batik. Aturan jilbab harus dimasukkan ke dalam kerah tidak berlaku.

“Kalau pas pakai batik, ya seperti biasa. Dikeluarkan juga boleh,” kata Bachtiar.
sumber: cnnindonesia.com
fb: Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

MENDAGRI TJAHJO KUMOLO CABUT ATURAN SOAL PENGGUNAAN JILBAB

Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mencabut instruksi yang mengatur soal penggunaan jilbab bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Kemendagri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Sebelumnya, Tjahjo menerbitkan Instruksi Nomor 325/10770/SJ Tahun 2018 yang di dalamnya mewajibkan jilbab PNS dimasukkan ke kerah pakaian dinas cokelat pada Senin-Selasa, dan putih pada Rabu.

“Instruksi Mendagri yang kami sebutkan pada hari ini telah dicabut dan tidak berlaku lagi,” kata Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo di kantornya, Jumat (14/12).

Hadi mengatakan pencabutan Inmendagri tersebut sebagai respons atas masukan berbagai pihak. Hadi mengatakan Tjahjo menanggapi masukan secara positif dengan mencabut instruksinya.

“Bapak Menteri juga merespons adanya masukan secara positif sehingga hari ini bahwa Inmendagri itu dicabut. Tidak berlaku lagi,” kata Hadi.

Nantinya, setelah instruksi resmi dicabut, segi kerapian diserahkan Kemendagri kepada kesadaran pribadi masing-masing PNS.

“Ya, yang penting sesuai norma-norma ASN (aparatur sipil negara), yang enak dilihat,” kata Hadi.

Instruksi Mendagri itu bernomor 325/10770/SJ Tahun 2018 tentang Penggunaan Pakaian Dinas dan Kerapihan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Instruksi tersebut diterbitkan pada 4 Desember.

Dalam instruksinya, Tjahjo mewajibkan PNS perempuan agar menata rambut dengan rapi dan tidak dicat berwarna-warni. PNS perempuan yang mengenakan jilbab juga diatur perihal penggunaannya.

“Bagi yang menggunakan jilbab, agar jilbab dimasukkan ke dalam kerah pakaian dan sesuai warna pakaian dinas dan warna jilbab tidak bermotif/polos,” mengutip isi mengutip isi poin kesatu Instruksi Mendagri No.325/10770/SJ Tahun 2018.

Bagi PNS pria, rambut tidak boleh gondrong. Selain itu tidak diperkenankan dicat warna-warni. PNS pria juga harus menjaga kerapian kumis, jambang, dan jenggot. Celana panjang pun harus sampai mata kaki.

Kirim Surat ke Wiranto

Kemendagri langsung memberikan informasi kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto bahwa instruksi tersebut telah dicabut. Hal itu tampak dari surat yang diterima CNNIndonesia.com.

Surat itu bernomor 025/11191/SJ tertanggal 14 Desember 2018 atau hari ini. Surat ditandatangani oleh Hadi Prabowo selaku Sekjen Kemendagri.

“Selanjutnya dengan mempertimbangkan masukan dan saran masyarakat, maka Inmendagri yang bersifat pengaturan internal tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku,” mengutip surat yang ditujukan kepada Menkopolhukam Wiranto.

Pihak Kemendagri juga menjelaskan motif instruksi dikeluarkan. Pada poin pertama dijelaskan bahwa tujuan instruksi dikeluarkan yakni dalam rangka menciptakan kerapian dan keseragaman mengingat PNS adalah penyelenggara.

Instruksi juga hanya untuk mengatur ketertiban dan kedisiplinan di internal Kemendagri. Hal itu tidak berlaku bagi PNS pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota.

Dalam surat disebutkan pula bahwa intruksi soal penggunaan jilbab dimasukkan ke dalam kerah hanya bersifat imbauan.

“Hal ini dapat dilihat dari kata ‘AGAR’ yang artinya bukan merupakan larangan,” mengutip surat yang ditujukan kepada Menkopolhukam Wiranto. (bmw)
sumber: cnnindonesia.com
fb: Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

2 KORBAN LONGSOR DI TOBASA MASIH HILANG

Jakarta, CNN Indonesia – Pencarian dua korban bencana tanah longsor di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan, Kabupaten Toba Samosir (Tobasa), Sumut, terkendala cuaca. Hingga hari kedua pencarian, tim gabungan baru berhasil mengevakuasi 8 korban meninggal dunia dan 5 korban selamat.
“Korbannya ada 15 orang yang terdiri dari 5 korban hidup dan 8 korban meninggal dunia. Kita masih mencari 2 korban lagi,” kata Kepala BPBD Tobasa, Herberth Pasaribu, Jumat (14/12/2018) malam.
Herberth menjelaskan tim SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian dua korban hilang. Seluruh tim telah dikerahkan untuk proses pencarian. Polri pun telah menerjunkan anjing pelacak ke lokasi.
“Proses pencarian baru akan dievaluasi setelah sepekan. Tapi kita usahakan mudah-mudahan besok cuaca baik, (korban) bisa kita temukan,” ucap Herbeth.

Dia mengakui cuaca ekstrem masih menjadi kendala dalam upaya pencarian korban. Apalagi hujan terus turun di lokasi. Pergerakan tanah tetap ada. Bahkan hari ini sampai 4 kali terjadi longsor susulan yang menimpa akses jalan.
“Hujan turun dari jam 17.00 Wib semalam sampai jam 07.00 Wib pagi tadi. Sehingga tim kita bekerja dengan was-was dan terus memantau pergerakan tanah di atas bukit,” sebut Herbert.
Untuk menghindarkan hal tidak diinginkan, kata Herbert, warga sekitar sudah diungsikan. Terdapat 8 KK atau 39 jiwa penghuni 8 unit rumah diungsikan ke tempat yang lebih aman.
“Saat ini warga sekitar telah diungsikan ke tempat yang lebih aman. Kalau dianggap relokasi perlu, akan kita pikirkan kemudian,” jelas Herbert.

Longsor yang masih terjadi juga menutup akses jalan menuju lokasi bencana. Petugas bahkan harus membersihkan material longsor menggunakan 4 unit alat berat dan jalur dapat terbuka pada pukul 18.00 WIB tadi.
Seperti diberitakan, bencana tanah longsor terjadi di Desa Halado, Rabu (12/12) tengah malam. Material longsor menimbun 4 unit rumah dengan total 15 penghuni. 8 orang telah ditemukan meninggal dunia, 8 orang luka, dan 2 orang masih hilang.
sumber: cnnindonesia.com
fb: Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

TNI KE ORGANISASI PAPUA MERDEKA: ‘JANGAN CENGENG, BARU DAPAT ISU BOM, LANGSUNG MINTA BANTUAN’

Tentara Nasional Indonesia (TNI) membantah menggunakan bom dalam memburu kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).

Kapendam XVII Cendrawasih, Muhammad Aidi, mengatakan pihaknya hanya memakai granat tangan dan pelontar. Dia “berpesan kepada TPNPB-OPM agar tak ciut” menghadapi serangan aparat.

“Granat tangan dan pelontar dimiliki seluruh pasukan infanteri. Tapi yang gembor-gembor melawan TNI siapa? Artinya kalau gitu, harusnya dia (TPNPB-OPM) siap melawan seluruh kekuatan TNI,” ujar Muhammad Aidi kepada BBC News Indonesia, Jumat (14/12).

“Jadi (TPNPB-OPM) jangan cengeng. Baru dapat isu bom, langsung berkoar-koar minta bantuan. Seolah-olah mereka yang teraniaya,” sambungnya.

Meski menggunakan granat, tapi Aidi mengklaim pihaknya belum memberlakukan operasi tempur melawan TPNPB-OPM.

Aparat, kata dia, masih melakukan proses evakuasi terhadap dua pekerja PT Istaka Karya yang hingga kini belum diketahui keberadaannya.

Dia mengatakan, setiap kali mencoba mengevakuasi, aparat selalu diserang. Dalam catatannya, empat anggota TNI terkena tembakan, satu di antaranya meninggal.

Selain itu, satu personel Brimob juga mengalami hal serupa.

Pasca insiden pembunuhan pekerja PT Istaka Karya, aparat mendirikan tiga pos gabungan TNI-Polri di Distrik Yigi hingga Mbua. Setiap pos, berisi 30-an personel dari masing-masing kesatuan.

“Pos itu sementara dalam rangka evakuasi dan penindakan hukum.”

Sebelumnya, kelompok TPNPB-OPM menyebut pasukan keamanan Indonesia “menjatuhkan bom menggunakan helikopter di perkampungan warga” Kabupaten Nduga.

Disebutkan, “enam orang meninggal terkena tembakan dan masyarakat yang berada di Distrik Mbua, Yigi, dan Dhal, mengungsi ke hutan”.

“TNI-Polri harus menghentikan operasi militer di Nduga, karena operasi itu mengorbankan masyarakat sipil di wilayah yang dikuasai militer Indonesia,” ujar Juru Bicara TPNPB, Sebby Sambom, dalam laporannya kepada media yang disertai sejumlah foto korban tembakan granat aparat, Jumat (14/12).
Jemaat Gereja Kemah Injil terkena tembakan aparat

Pendeta Gereja Kemah Injil, Deserius Adii, menyebut seorang jemaatnya bernama Julianus Tabuni, “meninggal terkena tembakan ketika aparat keamanan” yang mencari kelompok TPN-OPM di Distrik Mbua, Kabupaten Nduga.

Berdasarkan informasi dari jemaatnya di Distrik Mbua, “penembakan terjadi ketika jemaatnya sedang menggelar ibadah di halaman gereja”.

“Dari laporan yang saya terima kemarin, ada tiga warga yang dapat tembak. Tapi saya hanya kenal Julianus, jemaat kami. Penyebabnya belum tahu, mungkin salah tembak atau apa,” tukas Deserius Adii saat dihubungi lewat sambungan telepon kepada BBC News Indonesia.

Imbas dari aksi pembunuhan terhadap pekerja PT Istaka Karya dan berlanjut pada pengejaran anggota TPN-OPM, kata Adii, sebagian besar penduduk setempat mengungsi ke hutan.

Ia khawatir dengan kondisi mereka.

“Saya khawatir soal makanan mereka, sebab kalau mereka ke pos TNI nanti dicurigai keluarga TPN-OPM,” imbuhnya.

Informasi lain disampaikan Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey, yang mengatakan “dua warga di Distrik Yigi ditemukan meninggal”.
Hak atas foto ANTARA FOTO/Iwan Adisaputra
Image caption Pasukan Brimob dari Timika tiba di Wamena, Selasa (04/12). Pasca penembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap karyawan PT Istika Karya saat melakukan pengerjaan jalur Trans Papua, jumlah aparat keamanan ditambah.

Namun apa penyebab kematian itu, ia belum bisa memastikan. Berdasarkan laporan anggotanya di lapangan, kemungkinan hal itu berkaitan dengan pengejaran kelompok TPN-OPM oleh aparat.

Sebab, kata Fritz, sebagian warga di Distrik Mbua diketahui mengungsi akibat aksi saling tembak antara aparat dan TPN-OPM.

“Di Mbua ada penembakan tanggal 4 Desember lalu. Helikopter aparat ditembaki, sehingga beberapa warga pergi dari rumahnya,” ujar Fritz Ramandey kepada BBC News Indonesia.

Hanya saja kabar tewasnya warga sipil tersebut diklaim oleh Kapendam XVII Cendrawasih, Muhammad Aidi, sebagai ulah kelompok TPN-OPM yang kerap mengajak masyarakat melawan aparat.

Kata dia, baik TNI maupun Polri tidak akan sembarangan melukai masyarakat, sebab sesuai arahan target serangan adalah kelompok bersenjata.

“Kalau ternyata ada jatuh korban dari sipil, tidak mungkin masyarakat. Pasti kelompok mereka. Karena kami diserang, kami melakukan balas tembakan. Kalau ada yang jatuh korban dan diklaim masyarakat, berarti mereka mengajak masyarakat untuk melakukan penyerangan,” ujar Muhammad Aidi.

Ia juga menyebut warga di Distrik Yigi dan Mbua, yang sebelumnya mengungsi sudah kembali. Bahkan aktivitas sosial dan ekonomi di dua distrik itu berjalan normal.

“Sekarang aktivitas sosial sudah berjalan lancar. Roda ekonomi juga begitu,” jelas Aidi sembari meminta berbagai pihak yang mengetahui adanya warga sipil menjadi korban agar dilaporkan.

“Jadi jangan seakan-akan menuduh aparat keamanan. TNI profesional, kita melindungi rakyat,” imbuhnya.

Komnas HAM minta TNI-Polri tak serampangan

Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Papua, Fritz Ramandey, mengatakan sudah berkali-kali menyampaikan kepada Kapolda Papua dan Panglima TNI agar tidak mengabaikan keselamatan warga sipil dalam menindak kelompok TPN-OPM.

Tapi ia ragu permintaan itu akan dilakukan.

Apalagi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, bersikeras tidak akan berunding dengan kelompok bersenjata di Papua yang disebutnya sebagai “kelompok kriminal”.

“Saya tidak akan berdiskusi dengan kriminal. Mereka mau klaim apa tidak akan saya jawab karena pasti gak benar, mereka melakukan suatu propanda, membuat masyarakat resah dan ketakutan. Untuk apa saya jawab! Yang jelas mereka kriminal. Mereka melakukan kejahatan di luar batas kemanusiaan. Ini harus kita lawan!” ujar Wiranto kepada wartawan di Jakarta, pada Selasa (11/12).

Wiranto, kata Fritz, dengan latarbelakang mantan panglima TNI, sudah pasti menggunakan pendekatan militer ketimbang kemanusiaan dalam mengambil keputusan.

“Kalau saya lihat Wiranto, dia punya perspektif sendiri untuk menyelesaikan tindakan-tindakan ini.”
sumber: bbc.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

AYAH TERDUGA PEMUKUL TNI: MEREKA DOBRAK PINTU, RUMAH HANCUR

Jakarta, CNN Indonesia — Oloan Hutapea (63), ayah dari Iwan Hutapea (31) terduga pelaku pengeroyokan anggota TNI takut setengah mati saat puluhan orang tak dikenal datang ke rumahnya, di Jalan Haji Bain Nomor 28 RT 005/RW 06, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur, pada Selasa (11/12) malam.

Malam itu Oloan tengah duduk di depan rumahnya bersama anak dan menantunya. Dia tak mengenal satu pun dari sekitar 40 orang yang datang sekitar pukul 22.00 WIB. Salah satu dari mereka bertanya tentang keberadaan putranya.

“Mereka tidak bilang dari mana, pakai baju biasa. Bilang mencari Iwan, ‘Ini rumah Iwan?’ Saya jawab iya,” tutur Oloan bercerita saat ditemui CNNIndonesia.com di rumahnya, Kamis (12/13).

Oalan menyebut ciri-ciri puluhan orang yang menyatroni rumahnya, berbadan tinggi, rambut cepak, beberapa terlihat bertubuh berisi dan gemuk. Mereka, kata Oalan, datang membawa kayu balok serta besi.

Puluhan orang itu berteriak meminta warga sekitar rumah Oalan masuk ke dalam rumah masing-masing. Oalan mengaku bersama anak dan menantunya juga diminta segera masuk ke dalam rumah.

Tak banyak bicara, Oalan segera masuk ke rumah anaknya yang keempat. Dari dalam rumah sang anak yang berada persis di seberang rumahnya, Oalan melihat beberapa orang tak dikenal berusaha mendobrak pintu warungnya.

Pengakuan Ayah Pengeroyok Anggota TNI Saat Rumahnya Dirusak
Kondisi kerusakan warung milik orang tua I di Jalan Haji Bain Nomor 28, RT 005/RW 06, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Oalan dan sang istri membuka warung kelontong sejak puluhan silam. Warungnya berada di depan rumahnya. Mereka berjualan kebutuhan pokok, air galon, hingga tabung gas.

Melihat orang tak dikenal mau mendobrak pintu warung, Oalan meminta anaknya memberikan kunci pintu kepada mereka agar masuk baik-baik. Namun, orang-orang itu menolak dan menyuruh anak Oalan masuk kembali ke dalam rumah.

“Sesudah didobrak dihancurkan semua dagangan. Teriak-teriak,” tuturnya.

Oalan hanya bisa melihat dari dalam rumah sang anak ketika puluhan orang berpakaian bebas masuk ke rumahnya. Dia hanya bisa mendengar suara ketika puluhan orang itu mulai merusak.

Warungnya diobrak-abrik. Ruang tamu, kamar, hingga dapur juga menjadi sasaran puluhan orang yang membabi buta mencari Iwan. Oalan hanya bisa pasrah. Oalan mengatakan aksi perusakan itu berlangsung sekitar 15 menit.

“Sudah takut saya, takut sekali,” kata dia.

Pengakuan Ayah Pengeroyok Anggota TNI Saat Rumahnya Dirusak
Tampak luar kerusakan warung milik orang tua Iwan di Jalan Haji Bain Nomor 28, RT 005/RW 06, Kelurahan Kelapa Dua Wetan, Ciracas, Jakarta Timur. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan)

Dari pantauan CNNIndonesia.com di lokasi, suasana rumah dan warung milik Oalan belum terlalu dirapikan pascaperusakan hampir dua hari lalu. Etalase warung Oalan tergeletak dengan kaca yang pecah. Barang dagangannya juga banyak yang masih berserakan di lantai.

Masuk ke ruang tamu, televisi yang telah hancur tergeletak di lantai. Lemari berwarna hitam juga rusak dengan posisi miring hampir jatuh. Cermin di lemari itu pun pecah.

Kamar Oalan juga menjadi sasaran. Kipas angin dirusak dan tergeletak di lantai. Gelas dan piring juga dipecahkan. Pecahan gelas dan piring itu berserakan di lantai.

Oalan mengaku belum boleh membersihkan sisa-sisa amukan puluhan orang tak dikenal. Barang-barang yang rusak itu dibiarkan agar menjadi bukti. Menurut Oalan, selepas melakukan aksi perusakan puluhan orang tersebut langsung pergi.

“Habis itu langsung pergi. Hancur warung, ruang tamu, kamar, dapur. Ada bawa kayu, besi,” ujarnya.

Oalan mengaku pihaknya telah melaporkan aksi perusakan tersebut ke Polres Jakarta Timur. Laporan dilakukan istrinya pada Rabu (12/12) petang. Meskipun begitu, Oalan dan sang istri mengaku masih syok.
sumber: cnnindonesia.com
fb: Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment

KARMA BERBALIK ARAH, MEREKA INI CALON GANTIKAN AHOK DI PENJARA

Xhardy-Sudah pada heboh Ahok akan bebas murni pada tanggal 24 Januari 2019 nanti. Tapi jangan lupakan beberapa orang yang akan mengisi kekosongan setelah Ahok bebas. Mereka ini sedang menunggu nasib dihukum entah berapa lama. Karma berbalik arah menyerang mereka. Kenapa? Kita lihat saja deh.

Yang pertama adalah Buni Yani. Ini adalah orang pertama yang harus bertanggung jawab atas apa yang sudah menimpa Ahok dan munculnya aksi konyol tiga angka yang sekarang sudah berbau politik.

Buni Yani adalah tokoh utama yang membuat Ahok dijebloskan ke penjara berkat video yang diunggahnya. Akhirnya dia terjerat pidana setelah memotong dan mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang aslinya berdurasi 1 jam 48 menit menjadi hanya sekitar 30 detik kalau tidak salah. Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan hukuman penjara 1,5 tahun atau 18 bulan kepada Buni Yani. Buni Yani sempat berusaha untuk mengelak dengan mengajukan kasasi tapi akhirnya tetap ditolak MA. Buni Yani harus tetap jalani 1,5 tahun penjara.

Yang kedua adalah Zumi Zola, sang mantan gubernur Jambi yanh tampan itu. Dia juga diketahui pernah ikut aksi di Jambi pada 2 Desember dua tahun lalu bersama ratusan massa yang tak terima dengan ucapan Ahok. Bisa dibilang, dia bela agama. Tak masalah sih. Tapi beberapa bulan kemudian dia diciduk KPK karena kasus gratifikasi dan suap. Dia divonis 6 tahun penjara dengan 5 tahun pencabutan hak politik setelah pidana pokok tuntas. Lucu kan, teriak-teriak bela agama, tapi terlibat kasus suap. Lebih mulia Ahok yang tidak terlibat kasus korupsi dan bersih, ketimbang orang ini yang hanya terlihat mulia dari luar. Ah, parah.

Yang ketiga adalah Ahmad Dhani. Orang ini sepertinya tak usah dibahas lagi. Dari musisi yang terkenal dan pernah berjaya di eranya, sekarang dia seolah menjadi orang yang paling terpuruk sejak memutuskan terjun ke dunia politik. Dia juga terkenal anti dengan pemerintah dan Ahok. Dia pernah memojokkan Ahok bersama para alumni 212 lainnya. Akhirnya, dia sendiri terjerat kasus hukum karena melakukan ujaran kebencian di media sosial. Dhani dituntut hukuman 2 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Pada pembacaan pledoi, malah meminta dirinya dibebaskan dari segala tuntutan. Aneh, kan. Berani garang tapi loyo saat mendengar tuntutan hukum dan meminta belas kasihan agar bebas.

Berikutnya adalah Habib Bahar bin Smith. Ada yang sarankan agar kata Habib dihilangkan saja, cukup sebut namanya saja. Okelah. Namun, kini Bahar harus menghadapi karmanya sendiri karena sedang berhadapan dengan hukum setelah terbukti melakukan ujaran kebencian dan memaki Presiden Jokowi dengan kata-kata tak pantas. Ini terkait aksi 411 kalau tidak salah. Bukannya meminta maaf, malah memilih busuk di penjara ketimbang minta maaf. Dirinya sudah dicekal dan juga sudah dilaporkan. Tinggal menunggu kapan vonis untuk dia dan berapa lama hukumannya.

Berikutnya adalah Zainudin Hasan. Mungkin pembaca kurang familiar dengan nama ini. Dia adalah politikus PAN, mantan Bupati Lampung Selatan sekaligus adik dari Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. Sudah jelas ya?

KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap orang ini pada Juli 2018 lalu. Ada enam orang lainnya yang juga terjaring OTT tim KPK yang terdiri dari unsur anggota DPRD, swasta dan pihak lain yang terkait. Dia ditangkap karena diduga melakukan transaksi suap. Tim KPK mengamankan barang bukti uang sebanyak Rp 700 juta dalam OTT kepala daerah ini.

Dia juga pernah ikut turun ke jalan bergabung dengan umat Islam yang menggelar aksi 212 di Monas, Jakarta. Dia membenarkan foto yang beredar di media sosial soal dirinya ikut serta dalam aksi bela Islam. Dia merasa terpanggil sebagai warga negara beragama Islam dan sebagai bentuk solidaritasnya sabgai umat. “Umat Islam yang meminta agar hukum ditegakkan dan berlaku adil terhadap semua orang yang melakukan penistaan agama. Kiranya pak Presiden dan pak Kapolri terbuka hati nya melihat ketertiban dan keikhlasan umat islam dalam aksi damai murni karena ulah seseorang yang menistakan Al-Quran,” kata Zainudin.

Kayak Zumi Zola, dari luar terlihat mulia, tapi ah sudahlah. Sama saja. Malah lebih parah dari Ahok. Karma berbalik arah.

Selanjutnya adalah Ratna Sarumpaet. Siapa yang tak kenal dengan ratu drama yang memperoleh penghargaan dari netizen sebagai ratu hoax. Dia juga sangat anti pemerintah dan Ahok. Dan sekarang nasibnya sungguh menyedihkan karena ketahuan bohong soal penganiayaan terhadap dirinya. Karma memang sangat adil dan kejam. Dia sedang menunggu nasibnya, entah berapa lama akan menjalani hukuman.

Yang terakhir adalah Rizieq Shihab. Ini agak kurang jelas entah bakal kena hukuman atau tidak. Tapi yang jelas orang ini juga kena sialnya. Lantang menyerang Ahok soal kasus penistaan agama, dia malah kena lebih banyak kasus dan memilih kabur ke Arab. Kapan pulang? Tanya dia sendiri deh.

Itulah sebagian nama yang familiar di telinga kita. Koar-koar mengatakan orang lain buruk, padahal diri mereka lebih parah.

Bagaimana menurut Anda?

sumber: seword.com
fb Bus Sinabung Jaya
wa SINABUNG JAYA grup

Posted in Berita | Leave a comment