Bus Sinabung Jaya

Foto: Balai Kota Jakarta (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membeberkan nama-nama yang hendak maju menjadi Calon Gubernur untuk Pilkada DKI Jakarta. Setidaknya terdapat 4 pasangan nama yang sudah terdaftar melalui jalur perseorangan atau independen.

Komisioner KPU RI Idham Holik menyampaikan keempat orang itu telah berkonsultasi dengan KPU DKI. “Bakal pasangan calon perseorangan Pilgub DKI Jakarta tahun 2024 yang telah berkonsultasi ke KPU Provinsi DKI Jakarta sampai dengan saat ini,” kata Idham, mengutip Detikcom, Minggu (12/5/2024).

Idham menyebutkan purnawirawan Polri yang sempat menjabat sebagai Wakil Kepala BSSN, Dharma Pongrekun, telah mengajukan akses ke Silon KPU. Dia berniat maju bersama R. Kun Wardana Abyoto.

“Calon gubernur Dharma Pongrekun dan calon wakil gubernur R. Kun Wardana Abyoto. Sudah mengajukan dan input ke Silon,” ujar dia.

Selain Dharma, cagub lainnya yang telah memiliki cawagub ialah Sudirman Said. Sebagaimana diketahui, Sudirman Said merupakan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jilid pertama. Sudirman Said dan pasangannya, Abdullah Mansuri, disebut telah mengajukan akses Silon

“Calon gubernur Sudirman Said dan calon wakil gubernur Abdullah Mansuri. Sudah mengajukan akses Silon,” kata dia.

Sementara, dua cagub independen lainnya belum memiliki cawagub. Ialah Noer Fajrieansyah dan Poempida Hidayatullah yang akan maju cagub independen. “Calon gubernur Noer Fajrieansyah, sedang calon wakil gubernurnya belum ada. Belum mengajukan akses Silon,” kata Idham.

“Poempida Hidayatulloh, calon wakil gubernurnya belum ada. Sudah mengajukan akses Silon,” lanjut Idham.

Sebagai informasi, KPU DKI Jakarta menyampaikan akan memberikan pelayanan penerimaan dan helpdesk penyerahan syarat dukungan calon perseorangan hingga hari ini sampai dengan pukul 23.59 WIB.
sumber: cnbc

SUMBER GAMBAR, ANTARA FOTO
Keterangan gambar, Keluarga korban menangis saat mengikuti evakuasi korban pasca banjir bandang di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Minggu (12/5/2024).

Hujan lebat memicu banjir bandang dan lahar di Sumatra Barat pada Sabtu malam (11/5), yang sejauh ini disebut telah menewaskan 28 orang. Korban jiwa bisa jadi akan terus bertambah karena empat orang masih dinyatakan hilang, menurut Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Padang, Abdul Malik.

Banjir terjadi di Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, dan Kota Padang Panjang.

Untuk Kabupaten Agam, hujan deras bahkan menyebabkan air sungai yang berhulu di Gunung Marapi meluap, sehingga tercipta aliran di “jalur baru” yang membawa “batu-batu besar” dari gunung berapi paling aktif di Sumatra itu ke permukiman di sekitarnya, kata Budi Perwira Negara, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Agam.

“Karena saking derasnya hujan, dia membuat jalur tersendiri,” kata Budi pada wartawan Halbert Caniago di Sumatra Barat yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Banjir ini diikuti dengan material batu besar dari Gunung Marapi.”

Warga melihat sebuah mobil yang terdampak banjir bandang di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Minggu (12/5/2024)

Sebuah mobil yang terdampak banjir bandang di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Minggu (12/5/2024).

Selain korban jiwa, ada pula 16 korban luka dari Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Pua, dan Kecamatan IV Koto di Kabupaten Agam, kata Budi.

Sedikitnya 110 rumah warga dan tempat usaha serta satu sekolah di tiga kecamatan itu tergenang air, sementara tiga rumah disebut “terbawa arus”.

Budi bilang bencana ini adalah yang “paling parah” pernah terjadi di Kabupaten Agam dalam beberapa dekade terakhir.

Petugas melakukan evakuasi warga pasca banjir bandang di Nagari Bukik Batabuah, Agam, Sumatera Barat, Minggu (12/5/2024).

Sementara itu Ermon Revlin, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanah Datar, mengatakan banjir yang terjadi di wilayahnya merupakan kombinasi banjir lahar dingin Gunung Marapi dan banjir bandang akibat naiknya debit air sungai.

“Kalau dilihat sungainya, ada beberapa yang [banjir] lahar dingin, ada yang tidak,” kata Ermon.

“Yang bukan banjir lahar dingin itu ada yang di Rambatan, terus ada yang di Pandai Sikek. Itu karena debit air sungai tinggi. Karena hulu sungainya bukan di Gunung Marapi itu kalau Pandai Sikek.”

Foto udara kondisi jalan nasional yang putus di kawasan Silaiang, Tanah Datar, Sumatera Barat, Minggu (12/5/2024). Ruas jalan utama Padang – Bukittinggi via Padang Panjang tersebut putus akibat banjir bandang pada Sabtu (11/5) dan arus lalulintas terpaksa dialihkan ke sejumlah jalur alternatif.

Foto udara kondisi jalan nasional yang putus di kawasan Silaiang, Tanah Datar, Sumatera Barat, Minggu (12/5/2024).

Banjir melanda lima kecamatan di Kabupaten Tanah Datar: Kecamatan X Koto, Kecamatan Batipuh, Kecamatan Pariangan, Kecamatan Lima Kaum, dan Kecamatan Sungai Tarab.

Ada setidaknya 25 keluarga, 24 rumah, dan 12 jembatan yang terdampak, berdasarkan data terakhir BPBD Kabupaten Tanah Datar.

Banjir bandang melanda Simpang Manunggal, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar yang dipantau drone BPBD Tanah Datar, Minggu (12/05). Sungai pada foto ini berhulu di Gunung Marapi dengan nama Sungai Malana atau Lona.

Hingga Minggu siang (12/5), fokus penanganan darurat adalah melakukan upaya pencarian dan pertolongan.

“Banjir yang terjadi sejak semalam ini juga meninggalkan endapan lumpur yang cukup tinggi hingga mencapai betis orang dewasa,” kata Abdul Muhari, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dalam keterangan resminya.

“Karena itu, selain upaya pencarian dan pertolongan, tim gabungan pada hari ini juga berupaya melakukan pembersihan ruas jalan Batusangkar-Padang Panjang yang terdampak endapan lumpur.”

Di sisi lain, banjir melanda Kecamatan Padang Panjang Barat dan Kecamatan Padang Panjang Timur di Kota Padang Panjang.

Dua rumah di pinggir Sungai Sangkua disebut “hanyut”, sementara tiga orang sempat hilang “terbawa arus” di Kota Padang Panjang.

Kini, satu dari tiga orang itu telah berhasil ditemukan dan diselamatkan.

Banjir bandang melanda Simpang Manunggal, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar yang dipantau drone BPBD Tanah Datar, Minggu (12/05). Sungai pada foto ini berhulu di Gunung Marapi dengan nama Sungai Malana atau Lona.

Sepanjang enam bulan terakhir, banjir lahar telah terjadi sedikitnya tiga kali di sejumlah daerah di sekitar Gunung Marapi, Sumatra Barat.

Pada April 2024, delapan orang telah dilarikan ke rumah sakit akibat banjir yang diduga terjadi akibat curah hujan tinggi di kawasan Gunung Marapi yang tengah erupsi.

Banjir tersebut mengakibatkan ruas jalan lintas Bukittinggi-Padang putus total dan merusak sawah warga.

Terulang lagi, akses jalan yang menghubungkan Padang dan Bukittinggi juga kini terputus karena tanah longsor di Desa Malalak Timur, Kabupaten Agam, akibat hujan lebat.

Budi Perwira Negara, Kepala BPBD Kabupaten Agam, mengatakan longsoran tanah menutup jalan itu dengan panjang 12 meter dan ketinggian 3-4 meter.

“Jalan tidak bisa dilewati kendaraan roda dua dan roda empat, karena masih tertimbun tanah longsor,” katanya, seperti dilaporkan kantor berita Antara.
sumber: bbc

SUMBER GAMBAR, SHUTTERSTOCK
Keterangan gambar,Pemimpin Saudi, Putra Mahkota Mohamed bin Salman berambisi membangun kota ramah lingkungan dengan tinggi 500 meter, lebar 200 meter dan panjang 170km yang disebut sebagai ‘The Line’. Mega-proyek Neom ini akan dibangun di jantung negara Arab Saudi.

Pihak berwenang Arab Saudi telah mengizinkan penggunaan kekuatan mematikan untuk membuka lahan bagi sebuah kota gurun futuristik yang sedang dibangun oleh puluhan perusahaan Barat, kata seorang mantan perwira intelijen kepada BBC.

Kolonel Rabih Alenezi mengatakan ia diperintahkan mengusir penduduk desa dari satu etnis di negara bagian Teluk itu, untuk memberi jalan bagi “The Line” – bagian dari mega proyek kota ramah lingkungan Neom.

Salah seorang warga lokal ditembak dan meninggal dunia karena memprotes penggusuran.

Pemerintah Arab Saudi dan manajemen Neom menolak berkomentar.

Neom, kawasan ramah lingkungan Arab Saudi senilai US$500 miliar (Rp8 kuadriliun), merupakan bagian dari strategi Saudi Vision 2030 yang bertujuan untuk mendiversifikasi ekonomi kerajaan dari minyak.

Proyek andalannya, The Line, telah digadang-gadang sebagai kota bebas kendaraan, dengan lebar hanya 200 meter (656 kaki) dan panjang 170km (106 mil) – target dari proyek ini dilaporkan akan selesai sekitar 2,4 km pertama, pada tahun 2030.

Puluhan perusahaan global – beberapa dari Inggris – terlibat dalam pembangunan Neom.

Area yang akan menjadi tempat Neom berdiri, digambarkan sebagai “kanvas kosong” yang sempurna oleh pemimpin Saudi, Putra Mahkota Mohamed bin Salman.

Namun, menurut pemerintah Arab Saudi, lebih dari 6.000 orang telah dipindahkan demi proyek ini – dan kelompok hak asasi manusia yang berbasis di Inggris, ALQST, memperkirakan angkanya lebih tinggi.

Sebagai gambaran ‘The Line’ dengan Peta Indonesia. Panjang kota ramah lingkungan di Arab ini setara jarak Jakarta – Garut, Jawa Barat. Ketinggiannya bisa hampir empat kali dari monas.

BBC telah menganalisis citra satelit dari tiga desa yang dihancurkan – al-Khuraybah, Sharma dan Gayal. Rumah-rumah, sekolah, dan rumah sakit telah dihapuskan dari peta.

Kolonel Alenezi, yang mengasingkan diri ke Inggris tahun lalu, mengatakan bahwa perintah pembersihan yang ia minta adalah untuk al-Khuraybah, 4,5 km sebelah selatan The Line.

Desa-desa tersebut sebagian besar dihuni oleh masyarakat adat Huwaitat, yang telah mendiami wilayah Tabuk di barat laut negara itu selama beberapa generasi.

Dia mengatakan mendapat perintah pada April 2020. Perintah itu menyatakan bahwa suku Huwaitat terdiri dari “banyak pemberontak” dan “siapa pun yang terus melawan [penggusuran] harus dibunuh, jadi perintah itu mengizinkan penggunaan kekuatan mematikan terhadap siapa pun yang tetap tinggal di rumah mereka”.

Alenezi mengaku menghindari misi tersebut dengan alasan kesehatan yang dibuat-buat. Akan tetapi misi tetap berjalan, katanya.

Perintah menggunakan kekuatan yang mematikan ini menyasar kepada penduduk bernama Abdul Rahim al-Huwaiti.

Ia menolak memberi izin kepada komite pendaftaran tanah untuk menilai propertinya, dan ditembak mati oleh pihak berwenang Arab Saudi sehari kemudian, selama misi pembersihan.

Dia sebelumnya telah mengunggah beberapa video di media sosial untuk memprotes penggusuran tersebut.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh pihak keamanan negara Saudi pada saat itu menuduh al-Huwaiti telah menembaki pasukan keamanan, dan mereka terpaksa melakukan pembalasan. Organisasi-organisasi hak asasi manusia dan PBB mengatakan bahwa dia dibunuh hanya karena menolak penggusuran.

BBC tidak dapat memverifikasi secara independen komentar Kolonel Alenezi tentang kekerasan yang mematikan.

Namun sebuah sumber yang mengetahui cara kerja direktorat intelijen Saudi mengatakan kepada kami bahwa kesaksian kolonel tersebut – mengenai bagaimana perintah pembersihan dikomunikasikan dan apa yang dikatakannya – sesuai dengan apa yang mereka ketahui tentang misi semacam itu secara umum.

Mereka juga mengatakan bahwa tingkat senioritas sang kolonel sudah sesuai untuk memimpin penugasan tersebut.

Mantan petinggi intelijen Arab Saudi, Kolonel Rabih Alenezi saat ini berada dalam pengasingan di Inggris demi alasan keamanan.

Sedikitnya 47 penduduk desa lainnya ditahan setelah menolak penggusuran, banyak di antaranya dituntut dengan tuduhan terkait teror, menurut PBB dan ALQST.

Dari jumlah tersebut, 40 orang masih ditahan, lima di antaranya terancam hukuman mati, kata ALQST.

Beberapa orang ditangkap hanya karena secara terbuka berduka atas kematian al-Huwaiti di media sosial, kata kelompok tersebut.

Pihak berwenang Arab Saudi mengatakan bahwa penduduk yang kena gusuran proyek The Line telah ditawari kompensasi.

Namun, jumlah yang dibayarkan jauh lebih rendah dari jumlah yang dijanjikan, menurut AlQST.

Menurut Kolonel Alenezi, “[Neom] adalah inti dari gagasan Mohamed Bin Salman. Itulah mengapa dia begitu brutal dalam menangani Huwaitat.”

Seorang mantan eksekutif senior proyek ski Neom mengatakan kepada BBC bahwa ia telah mendengar tentang pembunuhan Abdul Rahim al-Huwaiti beberapa pekan sebelum meninggalkan rumahnya di Amerika Serikat untuk peran tersebut pada 2020.

Andy Wirth mengatakan bahwa ia berulang kali bertanya kepada bosnya tentang pengusiran tersebut, namun tidak puas dengan jawabannya.

“Ini aroma mengerikan [yang] telah ditimpakan kepada orang-orang ini… Anda tidak bisa menginjak leher mereka dengan sepatu bot agar bisa memuluskan jalan Anda,” katanya.

Dia meninggalkan proyek tersebut kurang dari setahun setelah bergabung, karena kecewa dengan manajemennya.

Seorang kepala eksekutif perusahaan desalinasi Inggris yang menarik diri dari proyek senilai US$100 juta (sekitar Rp1,6 triliun) untuk The Line pada tahun 2022 juga sangat kritis.

“Mungkin bagus untuk beberapa orang dengan teknologi canggih yang tinggal di daerah itu, tetapi bagaimana dengan yang lainnya?” kata Malcolm Aw, CEO Solar Water PLC.

Penduduk lokal harus dilihat sebagai aset berharga, tambahnya, mengingat seberapa baik mereka memahami daerah tersebut.

“Anda harus mencari saran tersebut untuk mengembangkan, menciptakan, menciptakan kembali, tanpa harus menyingkirkan mereka.”

Penduduk desa yang digusur sangat enggan berkomentar. Musababnya, berbicara kepada media asing dapat membahayakan kerabat mereka yang ditahan.

Namun kami berbicara dengan mereka yang digusur di tempat lain untuk skema Visi Saudi 2030 lainnya.

Lebih dari satu juta orang telah digusur untuk proyek Jeddah Central di kota Arab Saudi bagian barat – yang rencananya akan dibangun gedung opera, distrik olahraga, serta unit-unit ritel dan perumahan kelas atas.

Nader Hijazi [bukan nama sebenarnya] dibesarkan di Aziziyah – salah satu dari sekitar 63 kawasan yang terkena dampak penggusuran tersebut.

Rumah ayahnya dihancurkan pada 2021 silam, dan ia hanya mendapat peringatan kurang dari satu bulan.

Hijazi mengatakan bahwa foto-foto yang ia lihat dari bekas tempat tinggalnya sangat mengejutkan. Ia berkata foto-foto tersebut menggambarkan sebuah zona perang.

“Mereka mengobarkan perang terhadap orang-orang, perang terhadap jati diri kami.”

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammad bin Salman, disebut punya ambisi atas proyek mercusuar The Line.

Para aktivis Arab Saudi mengatakan kepada BBC bahwa ada dua orang yang ditangkap tahun lalu sehubungan dengan pembongkaran di Jeddah – satu orang karena menolak penggusuran secara fisik, dan satu orang lagi karena mengunggah foto-foto grafiti anti-pembongkaran di media sosialnya.

Sejumlah kerabat dari salah satu tahanan di Penjara Pusat Dhahban Jeddah mengatakan, bahwa mereka mendengar kabar bahwa ada 15 orang lagi yang ditahan di sana – kabarnya karena mengadakan acara perpisahan di salah satu kawasan yang terkena gusur.

Kesulitan untuk menghubungi mereka yang berada di dalam penjara Saudi membuat kami belum dapat memverifikasi hal ini.

ALQST mensurvei 35 orang yang digusur dari lingkungan Jeddah. Dari jumlah tersebut, seluruhnya mengatakan tidak menerima kompensasi, atau peringatan yang cukup, sesuai dengan hukum setempat.

Lebih dari separuh orang yang disurvei mengatakan bahwa mereka telah dipaksa keluar dari rumah mereka di bawah ancaman penangkapan.

Kolonel Alenezi sekarang tinggal di Inggris namun masih mengkhawatirkan keamanannya.

Dia mengatakan seorang perwira intelijen menawari uang sebesar US$5 juta (sekitar Rp80 miliar) agar mau menghadiri pertemuan di kedutaan Saudi di London dengan menteri dalam negeri Saudi. Kolonel Alenezi menolak.

Kami menyampaikan tuduhan ini kepada pemerintah Saudi namun tidak ada tanggapan.

Jamal Khashoggi dibunuh di konsulat Arab Saudi di Istanbul 2 Oktober 2018.

Serangan terhadap para pengkritik pemerintah Saudi yang tinggal di luar negeri bukannya tidak pernah terjadi sebelumnya – yang paling terkenal adalah kasus jurnalis asal Amerika Serikat, Jamal Khashoggi,

Dia dibunuh oleh agen-agen Saudi di dalam konsulat negara tersebut di Istanbul pada tahun 2018.

Sebuah laporan intelijen AS menyimpulkan bahwa Mohamed Bin Salman menyetujui operasi tersebut. Namun, putra mahkota telah membantah memiliki peran apa pun.

Bagaimanapun, Kolonel Alenezi tidak menyesali keputusannya untuk tidak mematuhi perintah terkait kota futuristik Saudi.

“Mohamed Bin Salman tidak akan membiarkan apa pun menghalangi pembangunan Neom… Saya mulai khawatir tentang apa yang mungkin akan saya lakukan terhadap rakyat saya sendiri.”

Laporan tambahan oleh Erwan Rivault.
sumber: bbc

Seorang perempuan dan anak menunggu dengan barang-barangnya sebelum dievakuasi dari Rafah di Jalur Gaza selatan pada 11 Mei 2024, di tengah konflik di wilayah Palestina antara Israel dan Hamas. (Foto: AFP)

RAFAH, JALUAR GAZA (VOA) — Israel pada Sabtu (11/5) memerintahkan lebih banyak evakuasi dari Rafah, kota di selatan Gaza dan wilayah sekitarnya dengan memerintahkan warga sipil untuk mengungsi ke al-Mawasi, zona kemanusiaan di barat laut Rafah. Perintah itu menjadi isyarat bahwa militer Israel kemungkinan sedang mempersiapkan penyerangan darat ke kota itu.

Menurut perkiraan militer Israel yang dirilis pada Sabtu, sejauh ini, sekitar 300 ribu warga sipil sudah bergerak menuju al-Mawasi.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengatakan sekitar 110 ribu orang telah meninggalkan Rafah pada Jumat (10/5), di tengah pertempuran antara pasukan Israel dan militan Hamas, seiring dengan peningkatan pengeboman Israel di dalam dan sekitar kota tersebut.

Banyak dari pengungsi tersebut termasuk di antara satu juta pengungsi dari wilayah lain di Jalur Gaza yang sebelumnya mencari perlindungan di Rafah.

“Mereka melemparkan brosur ke Rafah dan berkata, dari Rafah ke al-Zawayda aman, orang-orang harus mengungsi ke sana, dan mereka melakukannya, dan apa yang terjadi dengan mereka? Mayat-mayat terpotong-potong? Tidak ada tempat yang aman di Gaza,” kata Khitam Al- Khatib, seorang warga sipil di daerah tersebut yang mengatakan kepada Reuters.

Al-Khatib mengtakan bahwa dia telah kehilangan sedikitnya 10 kerabatnya dalam serangan udara terhadap sebuah rumah keluarga pada Sabtu (11/5) pagi.

Al-Zawayda adalah kota kecil di Gaza tengah yang dipenuhi ribuan pengungsi dari seluruh wilayah kantong.

Meskipun ada tekanan besar dari Amerika Serikat (AS) terhadap serangan militer Israel yang akan datang dan ketakutan dari warga dan kelompok kemanusiaan, Israel bersikukih akan menyerang Rafah untuk menyingkirkan ribuan kombatan Hamas yang diyakini bersembunyi di sana.

Sandera Hamas

Hamas mengatakan pada Sabtu (11/5) bahwa salah satu sandera lainnya yang diculik pada serangan 7 Oktober terhadap Israel telah tewas.

Hamas, yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS, Inggris, dan negara-negara Barat lainnya, merilis sebuah video yang mengatakan bahwa sandera berusia 51 tahun, Nadav Popplewell, meninggal setelah terluka dalam serangan Israel di Gaza. Validitas klaim tidak dapat diverifikasi.

Popplewell diculik oleh militan Hamas dari komunitas Kibbutz Nirim di Israel selatan.

Militer Israel tidak mengomentari video terbaru tersebut, tetapi menyebut video penyanderaan Hamas sebelumnya sebagai teror psikologis. Mereka juga membantah beberapa tuduhan Hamas sebelumnya bahwa para sandera dibunuh oleh tembakan Israel. [ft]
sumber: voa

Presiden terpilih Prabowo Subianto (tengah) berbincang dengan para politisi dari koalisi partai pendukung setelah pengumuman penetapan hasil pemilu oleh KPU di Jakarta 24 April 2024. (Foto: Adek Berry/AFP)

Sejumlah pakar menyebut rencana penambahan kementerian yang akan dilakukan presiden terpilih Prabowo Subianto merupakan upaya “bagi-bagi jatah kekuasaan”. Namun Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap penambahan kementerian itu sebagai hal wajar karena Indonesia merupakan negara besar.

JAKARTA (VOA) — Presiden terpilih Prabowo Subianto disebut berencana menambah jumlah kementerian di kabinetnya menjadi 40. Jumlah ini melebihi jumlah kementerian yang diatur dalam Undang-Undang (UU) Kementerian Negara, yakni maksimal 34 kementerian.

Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Mulawarman Herdiansyah Hamzah menilai penambahan tersebut melanggar Undang-Undang Kementerian Negara. Dia menduga rencana penambahan jumlah kementerian tersebut akan dilakukan melalui perubahan undang-undang. Oleh karena itu, kata Herdiansyah, aksi merangkul kelompok oposisi kencang dilakukan biar aman prosesnya.

Selain mengubah undang-undang, kata Herdiansyah, penambahan jumlah kementerian itu bisa juga melalui Mahkamah Konstitusi.

Dia menekankan jumlah kementerian yang terlalu banyak tidak akan efektif dan boros karena pekerjan yang harusnya bisa digarap oleh satu kementerian malah dikerjakan “ramai-ramai”.

Selain itu, kata Herdiansyah, semakin banyak kementerian maka ancaman korupsinya juga akan besar. Oleh karena itu, dia menilai penambahan kementerian bukanlah sebuah pilihan yang tepat. Penambahan itu, ungkapnya, hanya untuk bagi-bagi jatah kekuasaan.

“Saya memandang alasan-alasan itu lebih kepada soal politik. Bagi-bagi kekuasaan karena koalisi Prabowo gemuk, maka otomatis supaya jatah-jatah kue kekuasaan ini juga merata ya, mesti ditambah jumlah kementerian supaya semua bisa dapat,” kata Herdiansyah kepada VOA.

Untuk mencegah itu, tambahnya, presiden terpilih harus memilih banyak orang-orang profesional yang kompeten sebagai menterinya dan mengurangi jumlah orang-orang partai politik.

Menurutnya alasan rasional perlu lebih dikedepankan karena menjalankan negara tidak cukup dengan hanya “bagi-bagi kekuasaan”.

“Kalau secara psikologi politik, satu yang diberikan pasti yang lain minta jatah. Jadi lebih baik pasang saja orang profesional, kurangi jumlah orang-orang partai politik. Kita paham jatah partai politik pasti ada tapi menurut saya jauh lebih penting memikirkan bagaimana menjalankan negara dengan berdasarkan kompetensi masing-masing,” tambahnya.

Menurutnya, membentuk kabinet gemuk akan membuka lebar peluang terjadinya korupsi dalam konteks kewenangan yang dimiliki kementerian bersangkutan. Dia mencntohkan jika sejumlah lembaga sama-sama memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan, akan tumpang tindih dan terjadi silang sengketa.

Wakil ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman menganggap penambahan kementerian sebagai hal wajar karena Indonesia merupakan negara yang besar sehingga butuh bantuan dari banyak pihak.

Menurut Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia, revisi Undang-Undang Kementerian Negara diperlukan agar bangsa Indonesia mengikuti perkembangan zaman. Dia mengatakan revisi UU tersebut bisa membuah jumlah kementerian bertambah menjadi 40 lebih, bahkan juga bisa berkurang menjadi di bawah 34.

Dia menjelaskan revisi UU Kementerian Negara tidak otomatis berbicara soal jumlah kementerian semata, melainkan juga perubahan nomenklatur untuk menyesuaikan kebutuhan oembangunan Indonesia seiring dengan perkembangan.

“Undang-undang Kementerian Negara terakhir tahun 2008, UU Nomor 9 Tahun 2008. Jadi sudah 16 tahun. Tentu saya kira 16 tahun ini sudah banyak perubahan kemajuan, situasi baik domestik Indonesia maupun dunia global. Saya kira sudah cukup pantas untuk kita mengkaji ulang apakah struktur pemerintahan/ kementerian ini masih up-to-date atau tidak dengan situasi sekarang,” kata Doli. [fw/ft]
sumber: voa

Xhardy – Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL, membuat kita semua geleng-geleng kepala.

Yang paling mengejutkan adalah, pengeluaran pribadi dan keluarga dia, diduga dibayar pakai uang dari Kementerian Pertanian. Umroh keluarga mencapai Rp 1,35 miliar. Mobil Innova untuk anak Rp 500 juta, maintenance apartemen Rp 300 juta, tagihan kartu kredit Rp 215 juta, cicilan mobil Alphard Rp 43 juta, bayarin biduan Rp 100 juta, uang jajan istri Rp 25-30 juta per bulan. Ada lagi yang belum diketahui nominalnya berapa yaitu sunatan cucu, skincare untuk anak cucu, kacamata SYL dan istrinya, biaya dokter kecantikan anak dll.

Ini mungkin menteri paling parah yang pernah saya tahu. Pengeluaran pribadi dibayarin pakai uang dari kementerian, yang asalnya dari uang pajak rakyat.

Selain itu, SYL juga diduga memeras bawahannya. Mereka dipaksa bayar setoran dan diancam akan dimutasi kalau tidak mau bayar.

Kasus ini kemudian jadi panas karena merembes dan melibatkan institusi lain yaitu BPK. Ada hal yang mengejutkan tapi sebenarnya bukan hal aneh di negara ini.

Ini dari kesaksian Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Kementerian Pertanian. Dia ditanya oleh jaksa KPK apakah Kementerian Pertanian mendapatkan WTP atau WDP. WTP itu Wajar Tanpa Pengecualian. WDP Wajar Dengan Pengecualian. Semua pihak yang diaudit BPK pasti mengejar status WTP.

Jadi orang ini mengenal auditor BPK yang memeriksa Kementerian Pertanian. Dia bilang ada temuan dari pemeriksaan BPK ini. Temuan itu salah satunya ada kaitannya dengan food estate.

Jaksa lalu bertanya apakah ada permintaan dari BPK terkait temuan di kementerian. Dia mengatakan auditor BPK meminta agar dia menyampaikan permintaan Rp 12 miliar kepada SYL. Kalau mau dapat status WTP, biayanya Rp 12 miliar.

Hanya saja orang ini tidak punya akses langsung untuk menyampaikan permintaan Rp 12 miliar itu ke SYL. Dia meminta auditor BPK itu untuk berkomunikasi ke orang lain yang juga menjadi terdakwa di kasus itu. Tapi permintaan Rp 12 miliar itu tidak dipenuhi, dia dengar-dengar hanya bisa dipenuhi Rp 5 miliar. Dia juga tidak tahu proses penyerahannya kapan, dari mana uangnya dll.

Makanya sebelum-sebelumnya banyak daerah yang dapat WTP tapi kepala daerahnya kedapatan bermasalah dan ditangkap. Apakah ada yang salah dengan WTP dari BPK? Mungkin kasus di Kementerian Pertanian bisa membuka mata kalian semua.

Ini kembali membuka masa lalu, di mana Ahok pernah berseteru dengan BPK terkait Rumah Sakit Sumber Waras. Saya tidak akan bahas soal ini, karena terlalu panjang. Intinya Ahok protes kepada BPK.

Ahok pernah mengkritik peran BPK sebagai pengawas keuangan negara, tapi tidak ada pihak ketiga yang mengawasi mereka. Jika BPK sudah ambil keputusan, tidak ada pihak yang berani melawan. Jika diputuskan A, maka harus terima A.

Jika ada pihak yang keberatan dan mau protes, maka dapat diproses melalui badan kehormatan di BPK. Ahok bilang itu tidak adil karena keberatan diajukan kepada badan yang mengawasi kinerja BPK itu sendiri. Akibatnya banyak oknum yang memanfaatkan celah itu.

Makanya Ahok pernah usul supaya revisi Undang-undang terkait BPK. Ini karena dulu ada oknum BPK yang masuk penjara karena bermain dengan pejabat publik. Biang keroknya adalah BPK tidak diawasi oleh pihak ketiga. Kata dia, BPK dikuasai oknum yang berlindung di balik Undang-undang.

Dulu Ahok sempat kesal kepada BPK. Dia mau gugat, tapi dia tidak mau karena percuma aja, BPK kayak Tuhan di Indonesia. Ahok menantang balik pimpinan dan anggota BPK untuk melakukan pembuktian harga terbalik. Tapi sayang, tantangan dari Ahok tidak digubris.

Saat itu, Ahok malah kayak jadi musuh. Dia dikritik karena terlalu reaktif, ngomong keras dan kasar, BPK tidak dihormati, Ahok tidak beradab, bahkan ada yang bilang Ahok panik sehingga memakai jurus pendekar mabuk.

Tapi semua perkataan terbukti, kok. Negeri ini memang lagi sakit, tapi Ahok yang malah dibilang sakit. Terbukti dulu ada anggota BPK yang jadi tersangka karena proyek di Direktorat Sistem Penyediaan Air Minum di Kementerian PUPR.

Dan sekarang, ada oknum auditor yang malah meminta Rp 12 miliar untuk status WTP di Kementerian Pertanian. Ini benar-benar sudah gila. Korupsi dan merampok di segala lini.

Intinya ucapan Ahok kembali terbukti. Sayangnya orang seperti Ahok malah dihujat, dimaki dan dijauhi. Saya mau tanya kepada mereka yang selama ini bilang Ahok galak dan kasar. Apakah sekarang sudah sadar kenapa Ahok marah? Karena praktik kotor seperti ini sudah merajalela. Ahok marah dan melawan, tapi banyak orang matanya buta dan lebih mementingkan adab dan etika. Sekarang udah nyesal belum? Enak gak, melihat uang rakyat dirampok seperti itu?

Bayangkan, lembaga yang harusnya bisa menjaga keuangan negara agar tidak disalahgunakan, malah banyak oknum yang bermain. Apa lagi yang bisa diharapkan? Sedangkan, kata Ahok sebelumnya, tidak ada pihak lain yang bisa mengawasi BPK. Selesai.

Intinya Ahok ini luar biasa. Ucapannya ini terus terbukti seiring berjalannya waktu. Meskipun terdengar keras dan kasar, tapi memang benar terbukti. Ahok apa adanya. Rakyat terlalu polos, mau-maunya dibodohi untuk memusuhi orang yang benar-benar lurus dan tulus membenahi kebobrokan di negara ini.

Ahok mungkin akan ikut Pilkada serentak. Kalau masih ada yang menolak Ahok, sudah lah, mungkin negara ini nasibnya bakal begini-begini saja. Gak usah mimpi naik kelas.

Bagaimana menurut Anda?
sumber: seword.

Kapal senjata terbuka dan kapal kontainer Sagamore berlabuh di pelabuhan Larnaca, Siprus, pada 8 Mei 2024, di tengah persiapan pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza. (Foto: AP)

Pengiriman pertama bantuan kemanusiaan menuju dermaga buatan AS di Gaza meninggalkan pelabuhan di Siprus pada Kamis (9/5) dengan kapal kargo AS Sagamore. Bantuan tersebut sangat dibutuhkan karena perbatasan Rafah masih ditutup oleh pasukan Israel.

Peti kemas demi peti kemas berisi makanan dan air untuk Gaza pada Kamis (9/5) dimuat di kapal kargo Sagamore untuk dipindahkan ke kapal AS lainnya, MV Roy Benavidez. Militer AS sekarang mengalihkan bantuan lewat laut sambil menunggu pemindahan dermaga terapung buatan AS yang baru saja selesai dibangun ke posisinya di lepas pantai Gaza.

“Karena Benavidez akan berada di lokasi, bisa dikatakan, pada hari kita memulai operasi, maka Sagamore akan bebas untuk kembali ke Siprus untuk memuat bantuan tambahan. Tetapi, karena kami menunggu kondisi keamanan dan cuaca yang sesuai untuk memulai hal itu, kami akan menggunakan waktu sebaik mungkin,” ujar juru bicara Pentagon Mayjen Pat Ryder.

Sebuah truk sedang membawa bantuan makanan untuk Gaza untuk dimuat di kapal kontainer Sagamore yang berlabuh di Pelabuhan Larnaca, Siprus, Rabu, 8 Mei 2024.

Situasi di Gaza semakin hari semakin mendesak, dengan semakin menipisnya bantuan untuk menunjang kehidupan, seperti diungkapkan oleh Michael O’Hanlon dari Brookings Institution, sebuah organisasi nirlaba yang berkecimpung dalam kebijakan publik di Washington, DC.

“Dua juta warga Palestina yang tinggal di Gaza secara kolektif berada di ambang kelaparan. Menurut pemahaman saya, ini adalah salah satu situasi pangan yang paling mengerikan dalam sejarah saat ini,” ujar Michael O’Hanlon.

Para pejabat mengatakan dermaga yang dibangun AS itu akan memungkinkan pengiriman bantuan puluhan truk setiap hari, sementara bantuan lewat udara dari AS dan negara-negara lain, berikut bantuan yang diangkut dengan truk melalui penyeberangan perbatasan, “sangat tidak memadai.”

“Dermaga ini sangat dibutuhkan dan sebenarnya sudah terlambat, dan angka-angka yang saya lihat menunjukkan bahwa lewat dermaga ini pengiriman sebagian bantuan dapat dilakukan,” kata Michael O’Hanlon.

Para pejabat mengatakan langkah-langkah keamanan dilakukan oleh Departemen Pertahanan AS untuk melindungi pasukan AS di dermaga itu dan warga sipil yang mendistribusikan bantuan di pantai Gaza.

“Kami tentunya berharap jika Hamas benar-benar peduli terhadap rakyat Palestina, maka mereka tidak akan mengancam bantuan kemanusiaan yang diberikan kepada orang-orang yang sangat membutuhkan. Dan, kami akan terus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk menyalurkan bantuan tersebut,” ujar juru bicara Departemen Pertahanan AS Mayjen Pat Ryder.

Para pejabat mengatakan distribusi bantuan yang dikirim melalui laut kepada penduduk Gaza dapat dimulai secepatnya pada minggu depan. [lt/uh]
sumber: voa

Xhardy – Akhir-akhir ini banyak judul berita yang sebenarnya ironis, menyedihkan tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini lucu.

Headline-nya seragam. Jokowi kesal, Jokowi jengkel, Jokowi geram, Jokowi heran dll. Misalnya kalau ada masalah, Jokowi bakal geram karena masalah itu. Geram, jengkel, heran, kesal.

Sebenarnya ini sudah lama jadi bahan candaan para netizen sejak dulu kala. Tapi baru kali ini saya berpikir, mereka ini mungkin ada benarnya. Selama menjabat selama hampir sepuluh tahun, Jokowi ngapain aja? Kenapa selalu terulang berita Jokowi heran, kesal, jengkel, geram.

Ada beberapa isu yang bakal saya bahas, yang saya kutip dari pemberitaan di media.

Jokowi kecewa karena Indonesia masih getol impor barang-barang elektronik. Adalah fakta bahwa produksi perangkat elektronik makin berkembang, tapi Indonesia seolah hanya menjadi market.

Berikutnya, Jokowi juga kecewa dengan kemampuan Indonesia dalam menarik investasi. Ini terkait dengan Apple. Jokowi bilang dari 320 supplier perangkat Apple di dunia, hanya ada dua yang berasal dari Indonesia. Filipina ada 17 supplier, Malaysia 19 supplier, Thailand 24 supplier, yang paling banyak Vietnam ada 72 supplier.

Jokowi heran, GDP Indonesia paling besar se-ASEAN. 46 persen GDP ASEAN ada di Indonesia, tapi supplier untuk Apple cuma ada dua. Jokowi cuma bisa prihatin soal ini. Prihatin, mungkin kesal, heran, dan geram.

Mungkin kalian juga punya pertanyaan yang sama. Jokowi sering begini, kesal, heran, prihatin, geram, mengeluh. 10 tahun menjabat, ngapain aja?

Sebagai perbandingan, Apple investasi di Vietnam dengan nilai investasi Rp 256 triliun. Sedangkan investasi di Indonesia cuma Rp 1,6 triliun, gak sampai 1 persen dari investasi di Vietnam.

Microsoft juga baru-baru ini investasi di Indonesia dengan nilai Rp 27,6 triliun. Dan tidak lama kemudian, Microsoft mengumumkan investasi di Malaysia dengan nilai Rp 35,2 triliun.

Ini benar-benar memalukan, harusnya pemerintah merasa tertampar. Kok bisa negara sebesar Indonesia tapi kesulitan menarik investasi. Kenapa investor lebih memilih negara lain? Indonesia susah payah merayu investor, tapi banyak yang cuek. Negara lain, cuma duduk manis, investor datang sendiri. Pemerintah harusnya introspeksi, ini masalah klasik yang saya yakin mereka sudah tahu masalahnya apa, tapi tidak pernah ada solusi. Ujung-ujungnya cuma bisa kesal, geram, marah dan kecewa.

Selain itu Jokowi juga geram karena banyak lahan sawah yang dikonversi jadi properti. Padahal lahan itu harus dipertahankan pemerintah sebagai pusat produksi pangan.

Jokowi juga mengkritik soal anggaran untuk program penurunan angka stunting tidak dipakai sesuai alokasi yang dimaksudkan. Dia pernah ketemu kasus di mana anggaran stunting untuk Puskesmas malah dialihkan untuk bikin pagar.

Jokowi juga kesal dengan banyaknya anggaran yang sering tidak tepat sasaran. Banyak anggaran kebanyakan dipakai untuk kebutuhan rapat.

Saya pun ikut bingung dan heran jika seorang presiden bingung dan heran. Seperti yang tadi saya katakan, ini masalah klasik yang sudah ada sejak dulu. Anggaran tidak maksimal sesuai tujuannya, entah itu dialihkan ke tempat lain, dikorupsi atau dipakai untuk hal-hal yang tidak penting. Itu masalah yang sudah ada sejak dulu. Jokowi pasti tahu lah, jadi kenapa masih saja terjadi?

Pertanyaan yang bikin banyak orang bingung, selama ini Jokowi sudah melakukan apa untuk mengatasi itu?

Jokowi seperti ini, seolah mempermalukan diri sendiri. Kalau dia komplain kayak begini, secara tidak langsung dia mengaku dia tidak kompeten. Dia mengaku kalau dia tidak sanggup mengatasi masalah yang bikin dia kesal dan geram. Tidak sanggup memperbanyak investasi, tidak sanggup merayu investor untuk investasi lebih besar, tidak sanggup mengatasi penyalahgunaan anggaran, tidak sanggup mengatasi impor yang masif. Jadinya dia cuma komplain dan geram. Untuk apa? Malah orang-orang ikut kesal, 10 tahun kerja ngapain aja?

Tinggal kita lihat nanti gimana kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Kalau style dan model kerjanya masih kayak Jokowi, ya sudahlah, tidak ada yang perlu diharapkan. Hasilnya sudah bisa tertebak.

Bagaimana menurut Anda?
sumber: seword

SUMBER GAMBAR, ANTARAFOTO
Keterangan gambar,Sejumlah kendaraan bermotor terjebak kemacetan di Jalan Letjen Suprapto, Tanah Tinggi, Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Klausul pembatasan usia dan jumlah kendaraan pribadi yang masuk dalam Undang Undang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) telah menuai polemik di tengah masyarakat.

Di satu sisi, sejumlah kalangan setuju aturan ini direalisasikan demi udara bersih dan keselamatan lalu lintas.

Di sisi lain, para pengguna kendaraan tua menolak regulasi ini, karena tak sanggup membeli kendaraan baru dan sangat mengandalkannya sebagai sumber pendapatan rumah tangga.

Menurut sejumlah anggota DPRD Jakarta, kebijakan ini harus diatur lebih rinci dalam peraturan daerah.

Polemik ini seperti kaset yang berulang. Pembatasan usia kendaraan di Jakarta sudah terjadi sejak era Gubernur Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama hingga Anies Baswedan, dan sampai sekarang ini,Heru Budi Hartono.

Seperti apa konteks saat itu, dan mengapa selalu diwarnai pro dan kontra?

Polemik klasik

Bagaimanapun, polemik pembatasan usia kendaraan di Jakarta bukan barang baru.

Ini merupakan salah satu langkah pemerintah mengutak-atik kebijakan agar bisa mengurangi kemacetan di Jakarta, termasuk pekatnya polusi udara.

Pada 2013, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mewacanakan membatasi usia mobil di atas 10 tahun di Jakarta – pernyataan Ahok ini dilatarbelakangi penolakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terhadap kebijakan mobil murah oleh pemerintah pusat saat itu yang ia sebut, “Kalau itu jelas (bikin Jakarta) tambah macet”.

Lalu 2015, saat Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia menargetkan 2017 Jakarta bebas dari kendaraan yang berusia di atas 10 tahun.

Konsekuensi bagi yang tetap mempertahankan kendaraannya akan dikenakan pajak tinggi atau tidak boleh memperpanjang STNK, sebagaimana dikutip dari Antara.

Wacana ini kandas.

Kendaraan listrik menjadi salah satu kebijakan yang didorong pemerintah untuk mengurangi emisi gas buangan kendaraan.

Tapi, tongkat estafet upaya membatasi mobil tua diteruskan gubernur DKI Jakarta selanjutnya, yaitu Anies Baswedan.

Pada 2019, Anies mengeluarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Di dalamnya, terdapat klausul larangan kendaraan berusia 10 tahun ke atas beredar di Jakarta pada 2025 mendatang.

Pro pembatasan kendaraan tua di Jakarta

Harapan kualitas udara lebih baik

Situs Iqair melaporkan dalam satu pekan terakhir (periode 2-8 Mei), polusi udara di Jakarta masuk kategori “Tidak Sehat”.

Laporan serupa juga datang dari situs AccuWeather yang menyatakan udara Jakarta “Buruk” sehingga kelompok sensitif disarankan mengurangi aktivitas di luar jika mengalami sulit bernapas dan iritasi tenggorokan.

Tapi laporan ini pun sudah lumrah terdengar, karena Jakarta selama ini disebut ‘sudah kiamat’ polusi udara. Pemerintah mengatakan transportasi menjadi penyumbang terbesar polusi udara atau sekitar 44%.

Dengan aturan terbaru yaitu UU DKJ – yang memasukkan klausul pembatasan kendaraan – diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara yang ditumbulkan dari kendaraan pribadi.

Apa itu ERP dan mengapa harus diterapkan?

‘Garasi mobil’ di jalan umum, mengapa selalu ada dan bagaimana jalan keluarnya?

“Mengurangi kemacetan, jadi bagaimana supaya masyarakat sebanyak-banyaknya menggunakan transportasi publik, sehingga jumlah kendaraan pribadi dikurangi,” kata Anggota Komisi B, DPRD Jakarta, Taufik Zoelkifli dalam keterangan resmi.

Taufik menambahkan, aturan UU DKJ masih umum, sehingga dibutuhkan peraturan daerah yang menjelaskan secara rinci dengan melibatkan masyarakat, pengusaha otomotif, pemerintah dan akademisi.

Itu pun masih harus menunggu Peraturan Pemerintah yang menetapkan ibukota resmi pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

“Undang-Undang efektif ketika ada peraturan pemerintah kita menunggu Peraturan Pemerintah tentang penetapan ibu kota provinsi Daerah Khusus Jakarta,” kata Taufik.

Kebijakan pembatasan usia kendaraan diyakini bisa mengurangi konsumsi BBM.

Mengurangi konsumsi BBM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pernah melaporkan secara nasional, kendaraan yang minum BBM jenis pertalite pada 2022 mencapai 29,68 juta liter. Angka ini meningkat 70% dalam lima tahun terakhir.

Menurut Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Tanpa Timbal, Ahmad Safrudin pembatasan kendaraan tua dapat berpengaruh terhadap pengurangan konsumi BBM.

“Konsumsi BBM kan sudah menjadi beban bagi pemerintah. Termasuk beban subsidi. Kalau kita kaji upgrade (peremajaan) kendaraan dengan yang terbaru, maka konsumsi BBM itu tidak akan sebanyak yang sekarang. Teknologi baru setiap lima tahun sekali, itu bisa menekan konsumsi BBM antara 5-10%,“ kata Safrudin.

Para pengguna transportasi publik diharapkan bisa mendapat keadilan udara bersih.

Menyehatkan warga

Ini adalah dampak turunan dari berkurangnya polusi udara dari kendaraan bermotor. Dengan udara yang bersih secara otomatis memberikan kesehatan bagi warga Jakarta.

Ketua Koalisi Pejalan Kaki, Alfred Sitorus mendukung kebijakan pembatasan kendaraan berdasarkan usia pakainya. Menurutnya, para pejalan kaki atau pengguna transportasi publik memiliki kepentingan langsung terhadap kesehatan mereka.

“Agar tidak lagi mengemisikan ke lingkungan, terutama pejalan kaki yang selalu menghirup itu,“ kata Alfred.

Dalam pandangan lainnya, pembatasan usia kendaraan juga diyakini bisa mengurangi kemacetan yang berpengaruh terhadap psikologis mereka yang terjebak di dalamnya.

Kontra pembatasan kendaraan tua di Jakarta

Kehilangan sumber pendapatan

Usman, warga Jakarta, punya mobil bak terbuka sebagai pemasukan utama keluarganya. Ia menyewakan kendaraan produksi tahun 2004 itu selama sepuluh tahun terakhir untuk layanan pindah rumah, atau mengirim barang-barang.

“Kita memang cari makan dari sini, kita nggak ada kerjaan lain lagi. Ini satu-satunya mobil [untuk cari nafkah],” kata Usman kepada BBC News Indonesia.

Ia menolak tegas aturan pembatasan usia kendaraan di Jakarta. Menurutnya kendaraannya sehat karena selalu lulus uji KIR.

Sebagian angkutan barang sudah berusia lebih dari 10 tahun, tapi aset ini menjadi sumber pendapatan warga.

“Kan sudah lebih dari 10 tahun kan. Lulus KIR terus. Jadi, tergantung perawatannya kan,“ katanya.

Jika aturan ini benar-benar diterapkan, kata dia, “berat” untuk membeli kendaraan baru. “Nyari (uang) juga belum tentu dapat, buat makan saja susah zaman sekarang. Apalagi beli (mobil) baru,“ kata Usman.

Nyaman dengan kendaraan tua

Persepsi kendaraan tua lebih andal dibandingkan kendaraan keluaran terbaru masih melekat di masyarakat.

Hal ini diceritakan Randi Wijaya, warga Depok, Jawa Barat yang sehari-hari bekerja di Jakarta. Ia pengguna mobil berpenumpang keluaran tahun 2000.

Randi mengatakan mobil pribadinya itu lebih andal dibandingkan dengan mobil-mobil keluaran terbaru. “Menurut saya pribadi, mobil baru sekarang cepat rusak dan ringkih, dari segi mesin, dan hampir semua menggunakan penggerak roda depan,” katanya.

Seorang pemuda berjualan kopi keliling dengan menggunakan motor tua.

Persoalan emisi gas buang kendaraan, kata Randi, sangat bergantung dari perawatan kendaraan pribadi. Ia mengaku sudah melakukan uji emisi, dan hasilnya masih dalam batas wajar.

“Mobil saya lulus uji emisi. Jadi semua bagaimana perawatan mobilnya. Sering servis pasti lulus. Kalau mobil baru, nggak dirawat, ganti busi, pasti nggak lolos. Jadi patokan lulus tidaknya itu tergantung perawatan,” tambah Randi yang juga gemar mengendarai mobil di luar jalur jalanan (off road).

Pengaruh terhadap pendapatan Pemprov Jakarta

Pajak kendaraan bermotor menjadi penyumbang terbesar kantong pemerintah DKI Jakarta. Pada 2023, pendapatan pemerintah dari sektor ini sebesar Rp9,4 triliun, mengalahkan pajak bumi dan bangunan serta pajak restoran dan hotel.

Oleh karena itu, alih-alih Ketua Komisi B DPRD Jakarta, Ismail mendorong pembatasan usia kendaraan di Jakarta, ia juga kebijakan ini harus dikaji lebih matang.

“Jadi ini harus imbang antara satu sisi kita ingin ciptakan lingkungan yang baik tapi sisi yang lain bagaimana ini tidak menimbulkan satu potensi berkurangnya PAD,” kata Ismail.

Dalam satu pernyataan, Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi mengatakan kebijakan ini “bagian terkecil dari penanganan transportasi, tak begitu banyak pengaruhnya juga”. Ia menyinggung “sistem pareto” yang mengisyaratkan tidak semua penyebab kemacetan ditentukan oleh faktor kendaraan berusia tua.

Usul perubahan jam kerja di Jakarta dinilai ‘tidak efektif’ atasi kemacetan, pengusaha khawatir ‘ganggu produktivitas’

Apakah MRT akan benar-benar mengurai kemacetan Jakarta?

Jauh sebelum UU DKJ disahkan, Plt Kepala Dinas Kesehatan sekaligus Satgas Penanganan Polusi Udara, Ani Ruspitawati mengatakan tidak ada larangan kendaraan berumur di atas tiga tahun masuk ke Jakarta.

“Tetapi fokus kami adalah bahwa setiap kendaraan harus memenuhi baku mutu untuk gas buang,” kata Ani.

Saat itu, Pemprov Jakarta mewacanakan uji emisi sebagai syarat perpanjangan STNK. Tapi wacana ini hanya mencuat saat Jakarta menjadi sorotan media dan pegiat lingkungan karena kualitas udaranya yang buruk.

Apakah realistis membatasi usia kendaraan di Jakarta?

Realistis. Tapi ada syarat dan ketentuannya, kata Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Tanpa Timbal, Ahmad Safrudin.

Selama ini, sudah ada aturan-aturan yang berupaya membatasi penggunaan kendaraan pribadi seperti pajak progresif, kewajiban punya garasi bagi pemilik mobil, sampai uji emisi sebagai syarat wajib perpanjang STNK. Tapi aturan-aturan ini tidak optimal.

“Sepanjang pemerintah tidak tegas dalam penegakan hukum, selama pemerintah tidak melakukan sosialisasi dan pendidikan publik terkait pembatasan kendaraan bermotor, maka itu menjadi tidak realistis,“ kata Safrudin.

BBC Indonesia telah mengirim pesan singkat ke Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Lupito untuk meminta komentar, tapi belum dibalas.

Penindakan tilang manual di Bundaran HI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Wacana uji emisi sebagai syarat perpanjangan STNK pernah mencuat saat Jakarta menjadi sorotan karena kualitas udaranya yang buruk.

Namun, dikutip dari Tribunnews, Syafrin mengatakan saat ini Pemprov DKI Jakarta masih dalam tahap diskusi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah pusat untuk merumuskan kebijakan pembatasan lalu lintas untuk menekan angka kemacetan.

Selain membahas aturan pembatasan usia kendaraan, Pemprov DKI Jakarta juga mengkaji pengendalian lalu lintas secara elektronik, implementasi kawasan rendah emisi, dan pengelolaan parkir yang efektif dan efisien.

“Ini semua akan kami detailkan yang harapannya keseluruhannya bisa diatur dalam regulasi yang bisa kami terapkan dalam turunan sebagaimana tertuang dalam UU DKJ,” kata Syafrin.
sumber: bbc