PERBANDINGAN ‘MENCOLOK’ CARA ANIES DAN AHOK PERLAKUKAN TIM GUBERNUR BENTUKAN JOKOWI

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menambah jumlah orang-orang yang masuk ke dalam Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Awal mula pembentukan TGUPP diawali oleh Joko Widodo saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu.

TGUPP dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 201 Tahun 2014 tentang Pengangkatan TGUPP yang ditetapkan pada 11 Februari 2014.

Dulu, banyak tudingan bahwa TGUPP merupakan tempat pegawai negeri sipil (PNS) “buangan”.

Sebab TGUPP diisi oleh mantan pejabat eselon yang distafkan akibat bermasalah. Namun karena pengalamannya, dimasukan ke dalam tim gubernur.

“Siapa yang bilang bermasalah? Siapa yang bilang tempat pembuangan?” kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (14/2/2014).

Jokowi mengatakan, TGUPP akan bertugas mengawasi kinerja dinas-dinas, yang kemudian melaporkannya kepada gubernur beserta wakilnya.

Tim itu juga bertugas memberikan masukan kepada dinas-dinas maupun gubernur.

Salah satu pejabat bermasalah yang pernah masuk ke TGUPP adalah Udar Pristono, mantan Kepala Dinas Perhubungan.

Pristono masuk TGUPP ketika berurusan dengan Inspektorat Pemprov DKI lantaran pengadaan bus baru yang beberapa di antara komponennya sudah karatan.

Belakangan, Pristono terbukti korupsi dan kini sudah dipenjara.

Nyaris dibubarkan Ahok

Pada saat Basuki Tjahaja Purnama menjabat sebagai Gubernur, TGUPP justru sempat mau dibubarkan.

Ketika itu, Basuki atau Ahok akan membubarkan TGUPP dan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP) DKI.

Ketika itu, Ahok bilang ingin membubarkan TGUPP jika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sudah memiliki kinerja baik.

“Kalau semua sistemnya sudah jalan, masih perlu percepatan lagi enggak? Perlu TGUPP enggak? Enggak usah,” kata Ahok.

Kemudian, orang-orang yang tadinya ada di TGUPP akan tetap menjadi staf.

Namun staf biasa di SKPD, bukan staf “terhormat” yang bekerja langsung di bawah gubernur.

Meski demikian, pembubaran TGUPP belum jadi dilakukan sampai sekarang.

Masih di era Ahok, tetapi di bawah kepemimpinan Sumarsono sebagai Plt Gubernur, dua orang pejabat dimasukan ke dalam TGUPP.

Mereka adalah Agus Bambang Setyowidodo, mantan Kepala Dinas Pelayanan Pajak (kini namanya berubah menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta) dan Firmansyah, mantan Kepala Dinas Olahraga DKI.

Pada era Djarot Saiful Hidayat, mantan Kepala Inspektorat DKI Jakarta Lasro Marbun juga masuk ke dalam TGUPP.

Sebelum masuk ke TGUPP, Lasro berkelana ke Provinsi Sumatra Utara dan menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Humbang Hasudutan.

Dulu Lasro dicopot dari jabatannya karena dinilai bermasalah dalam kasus uninteruptible power supply oleh Ahok.

Selain Lasro, mantan Kepala Dinas Perumahan DKI Jakarta Ika Lestari Aji juga masuk dalam TGUPP.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta Agus Suradika mengatakan posisi mereka memang tetap staf, tetapi staf terhormat.

“Sebelumnya mereka staf. Sekarang juga staf tapi staf yang termulia he-he. Itu gurauan teman-teman,” ujar Agus.

Anggaran ditambah Anies

Beda kepemimpinan, beda kebijakan.

Di bawah Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, fungsi TGUPP justru akan dipertebal.

Orang-orang yang masuk ke dalamnya akan diperbanyak.

Pada draf anggaran yang belum dibahas, total anggarannya hanya Rp 2,3 miliar.

Namun, setelah dibahas di DPRD DKI Jakarta, anggarannya menjadi Rp 28 miliar.

Kompas.com menelusuri anggaran tersebut melalui situs apbd.jakarta.go.id pada Senin (20/11/2017).

Tertulis anggaran honor anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebanyak 23 orang.

Satu bulan mereka digaji sebesar Rp 24.930.000, selama 13 bulan, sehingga total anggaran menjadi Rp 7,4 miliar.

Namun, ada lagi anggaran serupa dengan nama nomenklatur honorarium anggota TGUPP untuk 37 orang dengan nilai gaji yang sama.

Totalnya menjadi Rp 11,9 miliar.

Kemudian, ada lagi anggaran untuk Ketua TGUPP yang jumlahnya untuk 14 orang.

Satu ketua digaji Rp 27.900.000.

Jika ditotal, gaji untuk 14 ketua ini menjadi Rp 5,077 miliar.

Usulan anggaran ini naik drastis, sebab awalnya orang yang bergabung dalam TGUPP hanya 15 orang saja.

Belum diketahui siapa orang-orang yang akan Anies masukan ke dalam TGUPP ini.

Anies pun menolak menjelaskan apa-apa.

“Sesudah lengkap, baru akan kami jelaskan. Sekarang masih garis besar,” ucap Anies.

Sandiaga menjelaskan lebih banyak dari Anies.

Sandiaga mengatakan, kenaikan anggaran TGUPP terjadi karena adanya penambahan jumlah personel.

Jumlah tim yang akan bergabung dalam TGUPP sebanyak 45 orang. Jumlah ini juga berbeda dengan rincian yang ada di data.jakarta.go.id yang jumlahnya bisa mencapai 74 orang.

“Jadi karena jumlahnya banyak menjadi 45 orang, pasti juga biayanya akan bertambah,” kata Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan, pada masa pemerintahan sebelumnya, TGUPP dipisahkan dari tim percepatan pembangunan di tingkat wali kota.

Namun, Anies dan Sandiaga memutuskan untuk menggabungkan tim itu pada masa kepemimpinan mereka.

Hal itulah yang menyebabkan jumlah TGUPP bertambah.

“Rencananya kami akan gabungkan supaya efektif, supaya efisien, dalam satu TGUPP yang diperluas,” kata dia.
sumber: tribunnews

Posted in Berita | Leave a comment

ANIES BASWEDAN ‘TUDING’ STAF AHOK DIGAJI SWASTA, EKS ANAK MAGANG BEBERKAN HAL MENGEJUTKAN

TRIBUNNEWS.COM – Linimasa tengah diramaikan oleh pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal gaji staf Ahok.

Ya, Anies menyebut gaji staf mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dibayar oleh pihak swasta.

Seperti dikutip dari KOMPAS.com, Anies mengatakan ingin orang-orang yang bekerja di belakangnya digaji dengan APBD, bukan dana perusahaan swasta.

Anies pun meminta wartawan membandingkan pembiayaan tim gubernur yang dulu dengan sekarang.

“Sekarang Anda cek saja di berita-berita dulu, dulu dibiayai oleh siapa? Anda bandingkan saja. Lebih baik Anda bandingkan dan lihat dulu dibiayai dengan siapa, sekarang dengan siapa,” ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Selasa (21/11/2017), seperti dikutip dari KOMPAS.com.

Anies pun tidak menjelaskan apakah yang dia maksud adalah staf pribadi Ahok.

Anies hanya menegaskan penggunaan dana APBD untuk gaji timnya membuat mereka 100 persen kerja untuk Pemprov DKI Jakarta.

“Kan lucu secara kepegawaian dibiayai swasta, tapi keberadaannya di kantor gubernur,” ujar Anies.

Bikin gerah mantan staf Ahok

Rian Ernest, salah seorang staf Ahok kala menjabat Gubernur DKI Jakarta, kecewa.

Dia menyebut Anies Baswedan mispersepsi jika mengatakan dirinya dan staf lainnya digaji perusahaan swasta.

“Pak Anies ini mispersepsi kalau menyebutkan kami, staf gubernur terdahulu, dibayar atau digaji perusahaan swasta. Enggak ada itu,” kata Rian yang merupakan staf Ahok di bidang hukum saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/11/2017).

Rian menyayangkan ucapan tersebut karena semestinya hal itu tidak keluar dari mulut seorang gubernur yang ketika kampanye mengedepankan dialog.

“Saya menyayangkan sikap Pak Anies yang langsung menuduh seperti itu, padahal ketika kampanye dia mengedepankan dialog, tetapi ini enggak ada dialog, enggak ada konfirmasi apa-apa, tiba-tiba bilang begitu,” ujarnya.

Rian yang bekerja sebagai staf Ahok selama dua tahun dengan tegas mengatakan, dirinya dan staf lain dibayar Ahok dari uang operasional gubernur DKI, bukan oleh perusahaan swasta seperti yang disebut Anies.

“Kami (staf) ini digaji setiap bulan langsung ditransfer ke Bank DKI dari uang APBD yang masuk dalam biaya penunjang operasional gubernur yang jumlahnya gede itu. Saya sendiri waktu itu digaji Rp 20 juta per bulan,” ujarnya.

Eks anak magang ikut berkicau

Fakta mengejutkan disampaikan Ismail Al Anshori, pengguna akun @thedufresne, melalui cuitannya.

Bahkan, dalam kicauannya, Ismail menuliskan bahwa Ahok kerap menggunakan duit pribadi, ketika uang operasional gubernur tidak cukup.

Berikut kicauan akun @thedufresne:

“Staf Ahok dapat gaji dari dana operasional gubernur, sehingga tidak membebani pos belanja daerah. Besarannya sama dengan PNS level staf. Tentang dana operasional ini diatur dalam PP 109/2000.”

“Ada 30an staf & 30 anak magang. Duit operasional gubernur ngga cukup. Makanya Ahok pernah pake duit pribadi untuk bayar gaji.”

Kicauan terakhir @thedufresne di-retweet oleh akun Twitter, @rianernesto, milik Rian Ernest.
sumber: tribunnews

Posted in Berita | Leave a comment

KISAH HIDUP SETYA NOVANTO, DARI TUKANG BERAS, MODEL, HINGGA JADI MILIUNER

JAKARTA, KOMPAS.com — Satu pekan belakangan ini nama Setya Novanto menjadi sorotan publik lantaran aksinya yang bersembunyi dari buruan Komisi Pemberantasan Korupsi saat hendak ditangkap.

Publik semakin dibuat “gemas” oleh aksi Novanto saat tiba-tiba sebuah kecelakaan tunggal terjadi di kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan.

Mobil Toyota Fortuner yang ditumpangi Novanto menabrak sebuah tiang listrik. Alhasil, sang Ketua DPR disebut menderita “benjol segede bakpao” meski tiang listrik masih kokoh berdiri akibat kecelakaan itu.

Siapakah Setya Novanto sebenarnya?

Di balik kisah suksesnya kini, pria kelahiran Bandung, 12 November 1955, itu meniti karier dari kondisi serba sulit.

Dia pernah menjadi tukang beras, sopir, pembantu rumah tangga, hingga model hanya untuk mengumpulkan uang kuliahnya.

Berikut tujuh fakta kehidupan Novanto yang dirangkum Kompas.com dari Antaranews.com dan channel Youtube Setya Novanto TV.

1. Jadi sopir dan pembantu rumah tangga

Dalam tayangan di Setya Novanto TV, Novanto mengaku kehidupannya zaman dulu sangat sulit. Untuk membiayai kuliahnya, dia rela menjadi sopir.

“Pas zaman saya, sangat sulit sekali. Saya pernah menjadi sopir, saya pernah menjadi pembantu rumah tangga, tidak lain supaya saya bisa kumpulkan uang setoran,” ujar Novanto.

Kisah perjuangan hidup Novanto ini diketahui terjadi saat dia hijrah ke Jakarta dan melanjutkan kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.

Novanto waktu itu menumpang hidup di rumah keluarga Hayono Isman (mantan Menpora).

“Pagi jam 06.00 saya antar sekolah anak-anaknya supaya saya tidak bayar kost. Setelah itu, saya nyuci sambil ngepel jadi pembantu. Pokoknya bagaimana caranya supaya bisa sekolah,” ucap Novanto.

2. Ambisius

Setya novanto memiliki tekad yang kuat untuk sukses. Di hadapan para mahasiswa, dia berpesan untuk menjadi sukses harus memiliki tekad yang kuat.

“(Karier saya) dari bendahara partai Pak ARB lalu jadi ketua fraksi. Setelah ketua fraksi Tuhan berikan jalan lain, saya jadi ketua DPR,” katanya.

Setya pun memberikan pesan kepada generasi muda yang sedang membangun karier. “Apa pun masalahnya harus punya keyakinan sehingga sejak awal harus punya cita-cita. Jadi, banyak hal yang kita tidak yakin bahwa kadang-kadang saya tak mampu, lihatlah saya dari pembantu, sopir, jadi ketua DPR”.

3. Menikah dua kali

Setya Novanto sudah dua kali menikah. Pertama, ia menikah dengan Luciana Lily Herliyanti dan dikaruniai dua anak, yaitu Rheza Herwindo dan Dwina Michaella. Namun, pernikahannya dengan Luciana berakhir dengan perceraian. Ia lalu menikah lagi dengan Deisti Astriani Tagor dan memiliki dua anak, yaitu Giovanno Farrel Novanto dan Gavriel Putranto.

4. Tukang beras

Novanto juga pernah hidup di Surabaya. Di kota ini, dia menempuh studi sarjana muda akuntansi di Universitas Widya Mandala.

Dia pun ketika itu harus menjadi tukang beras demi biaya kuliah.

“Jam 04.00, saya harus jual beli beras di Pasar Wonokromo, Surabaya, setelah jual beli beras hasilnya untuk kuliah,” ujar Novanto.
sumber: kompas

Posted in Berita | Leave a comment

SETYA NOVANTO TAK SENDIRI: ADA TIGA KETUA DAN SEORANG SEKJEN PARTAI LAIN TERJERAT KORUPSI

Upaya Setya Novanto yang diduga berusaha menghindari hukum begitu menyita perhatian, namun ia bukan ketua partai yang pertama yang ditahan untuk kasus korupsi -dan tak jelas apakah akan merupakan yang terakhir pula.

Setya Novanto bukan pula ketua umum HGolkar dan Ketua DPR pertama yang berurusan dengan hukum. Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tanjung juga pernah dijerat kasus korupsi dana nonbujeter Bulog pada 2002.

Akbar dijatuhi vonis tiga tahun penjara dan denda sebesar Rp10 juta pada 4 September 2002. Majelis hakim Pengadilan Negeri jakarta pimpinan Amiruddin Zakaria menyatakan Akbar terbukti merugikan negara Rp40 miliar karena menyalahgunakan dana nonbujeter Bulog.

Namun vonis itu dibatalkan Mahkamah Agung lewat sidang kasasi pada Februari 2004. Dari lima anggota majelis kasasi, hanya Abdul Rahman Saleh yang menyatakan Akbar bersalah. Akbar akhirnya bebas dari penjara.

Selain Akbar Tanjung dan Setya Novanto, beberapa ketua umum, juga seorang sekretaris jenderal partai lain, harus pula dihadapkan ke pengadilan untuk kasus korupsi. Selain sejumlah anggota dan petingga partai lain. Dan mereka berakhir di bui.

Berikut ini beberapa petinggi partai yang terjerat kasus korupsi.

1. Lutfhi Hasan Ishaaq

Mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfhi Hasan Ishaaq divonis hukuman 16 tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider kurungan satu tahun penjara. Putusan itu dibacakan majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 9 Desember 2013.

Majelis menyatakan Luthfi terbukti korupsi dan melakukan pencucian uang.

Ia bersama rekannya, Ahmad Fathanah, disebut terbukti menerima suap Rp1,3 miliar dari pihak swasta terkait penambahan kuota impor daging sapi. Uang itu diterimanya kala menjabat anggota Komisi I DPR sekaligus presiden PKS.

Pada September 2014, majelis kasasi Mahkamah Agung justru memperberat hukuman Lutfhi menjadi 18 tahun penjara. Ia juga kehilangan hak politiknya karena dicabut oleh Mahkamah Agung.

Kuasa hukum Lutfhi, Sugiharto menyatakan keberatan atas putusan kasasi tersebut. “Dasar pemberatnya tidak diatur seperti itu dalam UU Korupsi atau KUHAP,” kata Sugiharto, seperti dikutip Kompas.com.

2. Anas Urbaningrum

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi pesakitan karena dinyatakan terbukti korupsi dan melakukan pencucian uang dalam kasus proyek Hambalang.

Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman delapan tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan, serta mengganti kerugian negara Rp57 miliar pada 24 September 2014.

Anas diadili karena menerima hadiah dari berbagai proyek pemerintah, termasuk Hambalang senilai Rp116 miliar dan US$5,26 juta. Ia dinyatakan terbukti mencuci uang dengan membeli rumah di Jakarta dan sepetak lahan di Yogyakarta senilai Rp20,8 miliar.

Upaya hukum lanjutan yang ditempuh Anas justru memperberat hukumannya. Mahkamah Agung pada Juni 2015 menambah hukumannya menjadi 14 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider satu tahun empat bulan kurungan.

Kuasa hukum Anas, Handika Honggo Wongso, keberatan dengan putusan tersebut.

“Itu sungguh sangat berat sekali. Jelas mejelis hakim kasasi lebih mengedepankan semangat menghukum dengan meninggalkan semangat mencari keadilan,” kata Handika.

3. Patrice Rio Capella

Mantan Sekretaris Jenderal Partai Nasional Demokrat, Patrice Rio Capella, terbukti korupsi menerima Rp ,200 juta dari Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memvonisnya 1,5 tahun dan denda Rp50 juta subsider satu tahun kurungan pada Desember 2015.

Uang yang diterima Rio tersebut dimaksudkan untuk mengurus penghentian perkara korupsi dana bantuan sosial hingga penyertaan modal BUMD Sumatera Utara yang ditangani Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung H.M. Prasetyo adalah politikus NasDem.

Rio sendiri tidak melakukan perlawanan hukum lanjutan dan menerima putusan majelis hakim tersebut. “Saya terima keputusannya. Terima kasih,” kata Rio kala itu.

4. Suryadharma Ali

Mantan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali didakwa memperkaya diri Rp1,8 miliar dari pelaksanaan haji 2010-2013. Menteri Agama periode 2009-2014 itu juga dinilai menunjuk orang yang tak memenuhi persyaratan untuk menjadi petugas panitia haji.

Hakim menyatakan perbuatan Suryadharma merugikan negara hingga Rp27,2 miliar dan 17,9 juta riyal.

Pada 11 Januari 2016, majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider tiga bulan kurungan, lebih ringan dari tuntutan jaksa 11 tahun.

Pada Juni 2016, majelis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta justru menambah hukuman Suryadharma menjadi 10 tahun penjara.

Ditambah satu hukuman baru: dicabut hak politiknya untuk jabatan publik selama lima tahun setelah penjara. “Pak SDA (Suryadharma) tidak akan mengambil langkah hukum (untuk kasasi),” kata kuasa hukum Suryadharma, Johnson Panjaitan, ketika itu.
sumber: bbc

Posted in Berita | Leave a comment

PEMIMPIN, AKHLAK, DAN KERJA

FB: Sumanto Al Qurtuby

Belum lama ini Aa Gym membuat komentar yang menarik dan menggelitik untuk ditanggapi. Ia mengatakan, kurang lebihnya begini, “Pemimpin itu tidak cukup bilang kerja, kerja, kerja tapi akhlak, akhlak, akhlak, baru akan dicintai oleh rakyatnya”.

Saya kira ia benar bahwa seorang pemimpin politik-pemerinahan yang baik itu tidak hanya “bekerja” saja tetapi juga harus “berahlak”. Hanya saja, menurut saya, ada sesuatu yang “ganjil” dalam pernyataan beliau, yang perlu dibahas lebih lanjut.

Misalnya, apa definisi “akhlak” itu? Apa kriteria orang atau pemimpin yang “berakhlak” itu? Dalam Bahasa Arab, kata “akhlak” itu merujuk pada pengertian kebajikan (virtue), moralitas, atau tindak-tanduk dan watak yang baik dan mulia. Kata ini merujuk pada hal-ikhwal yang menyangkut “kemanusiaan” bukan “ketuhanan”, masalah “keduniaan” bukan “keakhiratan”.

Nah, sekarang mari kita ambil contoh soal “berakhlak” ini. Jika ada seorang pemimpin politik yang rajin ke masjid (atau gereja dan tempat-tempat ibadah lain), hobi “munggah kaji” atau “naik haji” atau umrah bolak-balik ke Mekah kayak setrikaan, gemar mengunjungi pengajian dan acara-acara keagamaan, selalu mengenakan “pakaian agamis”, dlsb.

Tetapi ia rakus dan serakahnya minta ampun, tukang korupsi, hobi menggarong atau mengemplang uang rakyat, tidak peduli dengan kemelaratan rakyatnya yang penting dirinya, keluarganya, dan kelompoknya perutnya gendut-gendut, masa bodoh dengan kebodohan rakyatnya, tidak peduli dengan kemunduran daerahnya, dst. Kira-kira pemimpin model begini itu “berakhlak” tidak?

Sebaliknya, jika ada pemimpin yang ceplas-ceplos, jarang “ibadah individual”, berpakaian ala kadarnya, berpenampilan “mboys” atau “nggirls”, dlsb. Tetapi ia adil dan bijak kepada rakyatnya, peduli dengan masalah-masalah keumatan, serius membenahi wilayahnya, anti-korupsi dan bentuk-bentuk permalingan lainnya, dlsb. Apakah pemimpin model begini itu “berakhlak” atau tidak?

Sekarang saya tanya: kira-kira mana yang lebih berakhlak antara Bu Susi Pudjiastuti Menteri Kelautan dan Perikanan itu dengan Bu Atut Chosiyah mantan Gubernur Banten itu? Ayoo jawab…

Kira-kira mana yang lebih “berakhlak” antara gubernur yang selalu bilang “mari berdoa” agar banjir hilang karena banjir adalah “cobaan Tuhan” dengan gubernur lain yang sibuk bekerja untuk menanggulangi banjir? Ayooo jawab lagi…

Lalu, pertanyaan lain lagi: pakah pemimpin yang “berkerja” itu “tidak berakhlak”? Bukankah kalau ada pemimpin yang serius bekerja itu berarti menunjukkan ia seorang yang berakhlak? Karena kalau pemimpin itu tidak berakhlak, tidak memiliki moralitas alias “tidak bermoral”, ia akan malas bekerja dan tidak akan peduli dengan nasib rakyatnya, yang penting ia dapat gaji buta, perut gemuk, dan “wudel bodong”. Peduli setan dengan rakyat.

Kalau daerahnya atau rakyatnya sedang tertimpa masalah, tinggal serahkan saja masalah itu ke Tuhan: “Yang sabar ya, ini cobaan dari Tuhan. Mari berdoa”. Giliran enak dimakan sendiri, tapi giliran susah, Tuhan yang dikambinghitamkan sebagai sumber bencana dan malapetaka. Apakah ia pemimpin yang berkahlak? Ayo mikirrr

Jabal Dhahran, Arabia

Posted in Berita | Leave a comment

LELAKI SEJATI ITU BERNAMA JOKOWI

FB: Denny Siregar

Selamat pagi, pakde Jokowi..

Melihat pidato-pidatomu beberapa hari ini, di acara Nasdem maupun di GMNI, aku mendengarkan pedihnya suara hatimu terhadap ketidak adilan di tanah kita selama ini..

Engkau bercerita tentang suatu negeri, dimana tanahnya gemah ripah loh jinawi, tetapi masih banyak penduduknya yang bahkan makanpun sekali sehari..

Engkau bercerita tentang bagaimana sekelompok orang, dengan kekuasaannya sekian puluh tahun lamanya, merampok memperkosa bahkan membunuh banyak manusia dengan merampas hak-hak hidup mereka, di atas kekayaan tanah mereka sendiri..

Negeri itu bernama Papua..

Engkau menyaksikan dengan kepala dan matamu, betapa sulitnya mereka hidup di negeri sendiri. Makanan mahal, bensin mahal, gelap gulita sepanjang malam, terasing ditengah hiruk pikuk pulau Jawa yang metropolitan.

Aku yakin engkau menangis di dalam hati, bapakku.. Seperti tangisan balita Papua ketika harga susu saja sulit terjangkau.

“Pantas mereka minta merdeka..” Begitu batinmu tertekan ketika menerima kenyataan bahwa siapapun yang terus menerus ditindas seperti itu pasti berteriak dan memberontak.

Siapapun, termasuk saya pastinya, karena itu hal yang sangat manusiawi..

Tapi engkau tidak lari dari kenyataan. Engkau juga tidak mengirimkan mesin perang untuk membungkam mereka.

Engkau malah mengucurkan dana triliunan rupiah dalam bentuk pembangunan jalan, listrik, subsidi, kesehatan dan segala macam yang engkau bisa..

Engkau mencabut kenikmatan yang selama ini kami nikmati di Jawa dan banyak propinsi lain yang sudah duluan mendapat perhatian.

“Lihat saudara-saudaramu di Papua. Tidakkah kalian malu berteriak listrik naik sekian ribu rupiah, sedangkan mereka disana puluhan tahun gelap gulita tetapi diam saja ?

Lihat saudara-saudaramu di Papua. Tidakkah kalian malu berteriak bensin naik lima ratus rupiah, sedangkan mereka disana membeli seliter seratus ribu tetapi puluhan tahun tetap diam saja ?”

Begitu pedih suaramu dalam pidato-pidatomu yang menampar logika-logika berfikir masyarakat manja yang selama puluhan tahun bodoh dan terbuai dengan subsidi.

Seharusnya kami malu karena lupa bahwa selama ini kami juga yang melupakan saudara-saudara kita sendiri.

Tetapi ada juga banyak orang yang malunya sudah hilang dan berteriak-teriak, “Jangan hilangkan kenyamanan yang kami dapat selama ini !!”

Bapakku Jokowi, terimakasih sudah mengingatkan kami untuk mulai berbagi, demi pemerataan, demi keadilan sosial yang sejak awal dicita-citakan pendiri bangsa ini.

Seandainya engkau ada disampingku saat ini, tentu sudah kusuguhkan engkau secangkir kopi yang kuseduh dari tanganku sendiri.

Sekedar sebagai rasa simpati sekaligus memberikanmu dukungan bahwa, “Engkau tidak sendiri.. Kami akan berada di belakangmu bersama-sama membangun negeri ini..”

Bapak Jokowi, mengawalmu sama dengan mengawal cita-cita bangsa ini..

Untuk menghormati semua gagasan besarmu, semua mimpimu, semua kinerjamu, ketegaranmu dalam menghadapi fitnah yang menghantammu, kuangkat secangkir kopi tinggi-tinggi..

Darimu, aku belajar bagaimana seharusnya sikap seorang lelaki sejati..

sumber: dennysiregar

Posted in Berita | Leave a comment

METRO TV KLARIFIKASI KAITAN KONTRIBUTORNYA DENGAN SETYA NOVANTO

Jakarta (ANTARA News) – Manajemen Metro TV mengklarifikasi informasi perihal upaya kontributor Hilman Mattauch membujuk tersangka kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik, Ketua DPR Setya Novanto, untuk menjadi narasumber dalam wawancara khusus.

“Metro TV tidak mentolerir dan akan menindak tegas jika ditemukan pelanggaran kode etik jurnalistik terkait dengan tindakan Saudara Hilman dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya sebagai Kontributor Metro TV,” kata Pemimpin Redaksi Metro TV Don Bosco Selamun dalam siaran pers, Jumat.

Don Bosco menjelaskan awalnya tim peliputan Metro TV menugaskan beberapa reporter dan kontributor berupaya mendapatkan wawancara atau peliputan eksklusif Setya Novanto, yang keberadaannya tidak diketahui sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha menjemput paksa dia di rumahnya pada Rabu (15/11).

Tim peliputan Metro TV mendapat tugas untuk dan mendatangkan Setya Novanto ke studio dan melakukan wawancara khusus.

Hilman melapor ke Koordinator Liputan Metro TV pada Kamis (16/11) bahwa dia berhasil menghubungi Setya Novanto. Hilman menyampaikan bahwa Setya Novanto berencana memenuhi panggilan KPK pada Kamis (16/11) malam.

Don Bosco menuturkan Hilman berunding untuk mendapatkan wawancara khusus dengan Setya Novanto melalui sambungan telepon seluler pada program tayangan Primetime News Metro TV.

Manajemen Metro TV masih melakukan penelusuran untuk mengetahui apakah upaya Hilman menjalankan tugas jurnalistik untuk meminta Setya Novanto menjadi narasumber dalam wawancara eksklusif itu melanggar kode etik jurnalistik.

Hilman mengemudikan kendaraan yang ditumpangi Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto dan terlibat kecelakaan tunggal di kawasan Jalan Permata Hijau Jakarta Selatan pada Kamis (16/11) sekitar pukul 19.00 WIB.(Ant)

Posted in Berita | Leave a comment

KOLOM KTP UNTUK PENGANUT KEPERCAYAAN

Jakarta (ANTARA News) – Hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta beribadah menurut agama dan kepercayaan, merupakan hak konstitusional warga negara dan bukan pemberian negara.

Dalam gagasan negar demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut oleh UUD 1945, negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi hak-hak tersebut.

Pernyataan mendasar ini secara eksplisit tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengamanatkan Pemerintah yang dibentuk salah satu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk hak-hak warga negara Indonesia.

Perlindungan terhadap hak-hak warga negara ini dituangkan secara normatif dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Kendati demikian, apa yang dialami oleh para penganut kepercayaan sebelumnya tidaklah demikian.

Para penganut kepercayaan sebelumnya merasa bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hal ini disebabkan karena Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda Penduduk (KTP) elektronik memuat elemen keterangan agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan

Oleh sebab itu para penghayat kepercayaan yang diwakili oleh Nggay Mehang Tana dan beberapa rekannya mengajukan uji materi Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi.

Para Pemohon ini tentu merasa bahwa pasal-pasal yang diujikan bersifat diskriminatif dan telah menimbulkan kerugian atas hak konstitusional mereka sebagai warga negara Indonesia.

Terkait dengan permohonan para penghayat kepercayaan, Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, menegaskan pendirian Mahkamah mengenai keberadaan hak beragama termasuk hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hak mendapatkan layanan publik.

“Agama dan kepercayaan sangat mungkin dipahami sebagai dua hal yang berbeda atau tidak sama, namun keduanya sama-sama diakui eksistensinya,” ujar Maria.

Sementara itu, terkait dengan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan, Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa

keberadaan pasal a quo bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya pusat data kependudukan secara nasional yang valid.

“Upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal a quo sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan,” ujar Saldi Isra ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mahkamah menegaskan bahwa penganut aliran kepercayaan juga harus tetap dilayani dan dicatat dalam pusat data kependudukan.

Hal tersebut semata-mata penegasan tentang kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara sesuai dengan data yang tercantum dalam pusat data kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara.

Oleh sebab itu Mahkamah menilai dalil pemohon yang menyatakan bahwa kata “agama” dalam pasal-pasal a quo beralasan menurut hukum.

“Karena hal ini bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk `kepercayaan,” kata Saldi.

Diskriminatif

Terkait dengan perbedaan pengaturan antarwarga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk, menurut Mahkamah tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional.

Dengan demikian, dalil para pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan dinilai oleh Mahkamah beralasan menurut hukum.

“Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik,” tegas Saldi.

Lagi pula jika dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menurut Mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan bukan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Sebaliknya, pembatasan hak a quo justru menyebabkan munculnya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penghayat kepercayaan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon, kata Saldi.

Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakukan berbeda antarwarga negara merupakan tindakan diskriminatif.

Oleh karena itu, dalil para pemohon bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang kata ?agama? dalam pasal a quo tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum.

Atas seluruh pertimbangan Mahkamah tersebut, Mahkamah kemudian mengabulkan seluruh permohonan uji materi yang diajukan oleh empat warga negara Indonesia yang menganut aliran kepercayaan.

“Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan kata “agama” dalam pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Melalui putusan Mahkamah, kini para penghayat kepercayaan dapat mencantumkan elemen data kependudukan mereka tentang agama, hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK ataupun KTP-elektronik.(Ant)
sinabungjaya.com

https://www.antaranews.com/berita/665798/kolom-ktp-untuk-penganut-kepercayaan

Posted in Berita | Leave a comment

KOLOM KTP UNTUK PENGANUT KEPERCAYAAN

Jakarta (ANTARA News) – Hak untuk menganut agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta beribadah menurut agama dan kepercayaan, merupakan hak konstitusional warga negara dan bukan pemberian negara.

Dalam gagasan negar demokrasi yang berdasar atas hukum atau negara hukum yang demokratis sebagaimana dianut oleh UUD 1945, negara hadir atau dibentuk justru untuk melindungi hak-hak tersebut.

Pernyataan mendasar ini secara eksplisit tertuang di dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengamanatkan Pemerintah yang dibentuk salah satu tugasnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk hak-hak warga negara Indonesia.

Perlindungan terhadap hak-hak warga negara ini dituangkan secara normatif dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.

Kendati demikian, apa yang dialami oleh para penganut kepercayaan sebelumnya tidaklah demikian.

Para penganut kepercayaan sebelumnya merasa bahwa Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Hal ini disebabkan karena Kartu Keluarga (KK) dan kartu tanda Penduduk (KTP) elektronik memuat elemen keterangan agama di dalamnya, namun khusus bagi penganut kepercayaan kolom agama tersebut dikosongkan

Oleh sebab itu para penghayat kepercayaan yang diwakili oleh Nggay Mehang Tana dan beberapa rekannya mengajukan uji materi Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi.

Para Pemohon ini tentu merasa bahwa pasal-pasal yang diujikan bersifat diskriminatif dan telah menimbulkan kerugian atas hak konstitusional mereka sebagai warga negara Indonesia.

Terkait dengan permohonan para penghayat kepercayaan, Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, menegaskan pendirian Mahkamah mengenai keberadaan hak beragama termasuk hak untuk menganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan hak mendapatkan layanan publik.

“Agama dan kepercayaan sangat mungkin dipahami sebagai dua hal yang berbeda atau tidak sama, namun keduanya sama-sama diakui eksistensinya,” ujar Maria.

Sementara itu, terkait dengan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan, Mahkamah melalui Hakim Konstitusi Saldi Isra menegaskan bahwa

keberadaan pasal a quo bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dengan terbangunnya pusat data kependudukan secara nasional yang valid.

“Upaya melakukan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal a quo sama sekali tidak boleh mengurangi hak-hak warga negara dimaksud termasuk hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan,” ujar Saldi Isra ketika membacakan pertimbangan Mahkamah.

Mahkamah menegaskan bahwa penganut aliran kepercayaan juga harus tetap dilayani dan dicatat dalam pusat data kependudukan.

Hal tersebut semata-mata penegasan tentang kewajiban negara untuk memberikan pelayanan kepada setiap warga negara sesuai dengan data yang tercantum dalam pusat data kependudukan yang memang merupakan tugas dan kewajiban negara.

Oleh sebab itu Mahkamah menilai dalil pemohon yang menyatakan bahwa kata “agama” dalam pasal-pasal a quo beralasan menurut hukum.

“Karena hal ini bertentangan dengan prinsip atau gagasan negara hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk `kepercayaan,” kata Saldi.

Diskriminatif

Terkait dengan perbedaan pengaturan antarwarga negara dalam hal pencantuman elemen data penduduk, menurut Mahkamah tidak didasarkan pada alasan yang konstitusional.

Dengan demikian, dalil para pemohon tentang inkonstitusionalitas Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU Administrasi Kependudukan dinilai oleh Mahkamah beralasan menurut hukum.

“Pengaturan tersebut telah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama, yakni terhadap warga negara penghayat kepercayaan dan warga negara penganut agama yang diakui menurut peraturan perundang-undangan dalam mengakses pelayanan publik,” tegas Saldi.

Lagi pula jika dikaitkan dengan pembatasan terhadap hak dan kebebasan dengan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menurut Mahkamah pembatasan demikian tidak berhubungan dengan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan bukan pula untuk memenuhi tuntutan yang adil dalam kehidupan masyarakat yang demokratis.

Sebaliknya, pembatasan hak a quo justru menyebabkan munculnya perlakuan yang tidak adil terhadap warga negara penghayat kepercayaan sebagaimana yang didalilkan oleh para pemohon, kata Saldi.

Dengan tidak dipenuhinya alasan pembatasan hak sebagaimana termaktub dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 maka pembatasan atas dasar keyakinan yang berimplikasi pada timbulnya perlakukan berbeda antarwarga negara merupakan tindakan diskriminatif.

Oleh karena itu, dalil para pemohon bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sepanjang kata ?agama? dalam pasal a quo tidak dimaknai termasuk kepercayaan adalah beralasan menurut hukum.

Atas seluruh pertimbangan Mahkamah tersebut, Mahkamah kemudian mengabulkan seluruh permohonan uji materi yang diajukan oleh empat warga negara Indonesia yang menganut aliran kepercayaan.

“Amar putusan mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi Arief Hidayat.

Dalam putusan tersebut Mahkamah menyatakan kata “agama” dalam pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”.

Melalui putusan Mahkamah, kini para penghayat kepercayaan dapat mencantumkan elemen data kependudukan mereka tentang agama, hanya dengan mencatatkan yang bersangkutan sebagai “penghayat kepercayaan” tanpa merinci kepercayaan yang dianut di dalam KK ataupun KTP-elektronik.(Ant)

Posted in Berita | Leave a comment

OLAH TKP ‘BERBICARA’ SOAL GAMBARAN KECELAKAAN FORTUNER LIBATKAN SETNOV

Merdeka.com – Tim gabungan dari Korlantas Polri dan Ditlantas Polda Metro Jaya menggelar olah TKP kecelakaan Toyota Fortuner B 1732 ZLO di Jalan Permata Berlian, Permata Hijau, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kecelakaan tunggal itu menjadi heboh lantaran di dalamnya ada Ketua DPR Setya Novanto duduk sebagai penumpang.

Seperti diketahui, Setnov, panggilannya, tengah terjerat kasus korupsi e-KTP. Ia menjadi orang nomor satu yang diburu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena kerap mangkir dari pemeriksaan.

Kecelakaan yang terjadi, Kamis (17/11) malam itu menyebabkan Setnov mengalami luka-luka di bagian kepala akibat terbentur.

Wadirlantas Polda Metro Jaya AKBP Kingkin W mengatakan diperkirakan Fortuner nahas itu dikemudikan dengan kecepatan cukup tinggi. Si sopir, Hilman wartawan Metro TV belakangan mengaku tengah dalam kondisi lelah, sehingga hilang konsentrasi saat mengemudi.

Meski belum mengetahui pasti titik kecepatan Hilman, Kingkin memperkirakan saat itu Fortuner melaju di kecepatan sekitar di atas 60 km/jam.

“Belum tahu. Kita makanya pastikan setelah dari hasil olah TKP. Kecepatan tinggi diatas 60 km/jam. Di atas 60 itu berarti kecepatan tinggi ini area permukiman,” bebernya.

Kemudian publik bertanya-tanya, jika saat itu Fortuner ngebut, mengapa air bag tidak keluar saat ‘nubruk’ tiang listrik? Hal itu dijawab Kingkin. Ia menduga sedang ada kerusakan pada air bag.

“Ini masih didalami kita memanggil pihak Toyota untuk memastikan kendaraan ini memang ada yang error alatnya. pada saat kejadian enggak keluar,” ungkap Kingkin.

Pertanyaan selanjutnya yang menggelitik khalayak, bagaimana bisa dalam sebuah kecelakaan yang menyebabkan bagian depan mobil ringsek, sopir serta penumpang yang di depan sehat wal’afiat.

Malah, penumpang yang duduk di kursi tengah bagian kiri mengalami luka yang disebut cukup serius.

Kingkin mempunyai jawabannya. Ia berdalih saat kejadian ada kemungkinan Setnov tidak menggunakan seat belt.

“Di depan kemungkinan gunakan sabuk pengaman dia punya daya tarik mengikat dan tidak mungkin loncat kedepan. Sehingga nanti di belakang ini gunakan sabuk pengaman atau tidak,” tuturnya.

Kingkin mengatakan olah TKP menggunakan TAA yaitu Traffic Accident Analyst yang ia klaim alat canggih kepunyaan Korlantas Polri.

“TAA merupakan alat yang digunakan alat yang sangat canggih ya jadi dia kita bisa melihat sebelum saat dan setelah kejadian laka lantas,” tandasnya. [rhm]
sumber: merdeka

Posted in Berita | Leave a comment