SAAT EMOSI LULUNG MEMUNCAK ADA YANG SEBUT TROTOAR TANAH ABANG DISEWAKAN

Merdeka.com – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta. Mereka diduga bekerja sama dengan Preman atau Ormas tertentu menerima upeti dari Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk mengamankan dari razia dan penertiban.

Temuan itu berasal dari investigasi yang dilakukan Ombudsman pada 9 dan 10 Agustus 2017 di beberapa titik. Antara lain Stasiun Manggarai, Stasiun Jatinegara, Pasar Tanah Abang, Stasiun Tebet, Wilayah Kecamatan Setiabudi, dan sekitaran Mall Ambassador.

Kepala Satpol DKI Jakarta Yani Wahyu tidak tinggal diam jika terdapat anak buahnya yang ‘bermain mata’ dengan memungut uang pungli kepada para pedagang kaki lima (PKL) yang kembali berdagang di sepanjang trotoar Pasar Tanah Abang. Hal ini yang menyebabkan para PKL aman berjualan di trotoar.

“Saya sudah wanti-wanti kepada seluruh jajaran jangan bermain-bermain di lapangan apalagi melakukan pungli dan sebagainya, kegiatan tercela dan sebagainya ini yang akan kami sanksi,” kata Yani di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (14/11).

Menangapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung membantah adanya sewa trotoar kepada pedagang kaki lima di kawasan Tanah Abang. Lulung pun meminta Ombudsman datang menemui dirinya.

“Kalau yang trotoar enggak mungkin sewa-menyewa. Ombudsman-nya suruh datang ke saya!” kata dia usai rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Rabu (15/11).

Namun, politisi PPP itu mengaku kalau ada lahan miliknya disewakan untuk pedagang. Lahan itu ia kelola guna PKL tidak membanjiri trotoar Tanah Abang

“Saya punya lahan pribadi, datang PPM belakang itu punya saya. Nah di situ dikelola oleh teman-teman, di situ supaya pedagang ini pada enggak ke trotoar. Tetapi saking penuhnya itu enggak muat. Akhirnya dikelola oleh masing-masing pedagang sendiri ke kelompok-kelompok pedagang,” terang dia.

Lulung menyebut jika memang ada yang menyewa di trotoar pun sebagai tindakan yang mengada-ada. Pasalnya, setiap pedagang di sana harus lapor ke RW setempat.

“Misalkan pedagang datang, mencari tempat dong, datang ke tempat itu pasti ke wilayah RW. Nah mereka datang ya dibantuin ayo dagang di situ. Eggak mungkin kalau di trotoar, nekat namanya itu,” tandasnya. [ded]
sumber: merdeka

Posted in Berita | Leave a comment

ENAM ORANG JADI TERSANGKA KASUS PASANGAN KEKASIH YANG DIARAK DAN DITELANJANGI

JAKARTA, KOMPAS.com – Polisi telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus penganiayaan terhadap pasangan muda-mudi yang dituduh berbuat mesum di Cikupa, Kabupaten Tangerang.

“Iya keenamnya sudah ditetapkan tersangka,” ujar Kapolres Kabupaten Tangerang AKBP Sabilul Alif saat dikonfirmasi, Selasa (14/11/2017).

Sabilul belum mau mengungkapkan identitas keenam orang tersangka itu. Menurut dia, keenam orang itu dikenakan pasal penganiayaan.

“Kita terapkan pasal 170 KUHP Juncto 335 KUHP, atau nanti berkembang penyidikannya ke arah UU ITE,” kata Sabilul.

Video aksi main hakim sendiri terhadap sepasang kekasih yang dituduh berbuat mesum beredar luas di media sosial.

Dalam video berdurasi sekitar 53 detik itu, sejumlah orang memaksa sepasang remaja, pria dan wanita, untuk melepaskan pakaian yang melekat di tubuh mereka. Orang-orang itu bahkan sempat melakukan penganiayaan.

Usai membuka pakaian kedua remaja itu, sekelompok orang mengaraknya. Remaja perempuan yang berteriak histeris karena pakaiannya dilucuti.

Kejadian itu dibenarkan Kapolres Kabupaten Tangerang AKBP Sabilul Arif. Menurut Sabilul kejadian tersebut terjadi di Kampung Kadu, Sukamulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang, pada Sabtu (11/1/2017) lalu sekitar puku 23.30 WIB.

Sabilul menerangkan, kedua remaja itu tidak berbuat mesum. Warga salah paham lantaran mendapati pasangan itu berada dalam satu kontrakan pada malam hari.
sumber: kompas

Posted in Berita | Leave a comment

KRONOLOGI PASANGAN KEKASIH DIARAK, DIANIAYA, HINGGA DITELANJANGI

JAKARTA, KOMPAS.com — R dan MA menjadi korban penganiayaan sekelompok orang karena dituduh berbuat mesum di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang.

Kepala Polres Kabupaten Tangerang AKBP Sabilul Alif menceritakan kronologi peristiwa yang terjadi pada Sabtu (11/11/2017) malam itu. Menurut Sabilul, awalnya MA minta dibawakan makanan oleh R.

Sekitar pukul 22.00 WIB, R tiba di kontrakan MA untuk mengantarkan makanan. Dua sejoli itu pun masuk ke dalam kontrakan untuk menyantap makan malam bersama.

“Ketua RT berinisial T menggedor pintu (kontrakan MA), pintunya tidak tertutup rapat,” ujar Sabilul dalam akun instagramnya, @m.sabilul_alif, Selasa (14/11/2017).

Menurut Sabilul, saat itu T datang bersama dua orang lainnya berinisial G dan NA. Usai menggedor pintu dan masuk ke dalam kontrakan, ketiga orang itu memaksa R dan MA mengakui mereka telah berbuat mesum.

“Keduanya dipaksa untuk mengaku berbuat mesum dan sempat tiga orang inisial G, T, dan A memaksa laki-laki untuk mengaku dan sempat mencekik,” ucap dia.

R dan MA tak mau mengaku.

Akibatnya, pasangan kekasih itu diarak oleh massa ke depan sebuah ruko yang berjarak sekitar 200 meter dari kontrakannya.

Menurut Sabilul, awalnya kedua pasangan itu hendak dibawa ke rumah ketua RW. Namun, setiba di depan ruko, massa malah menganiaya dan melucuti pakaian keduanya.

“Di situlah mereka dipaksa, ditempeleng, dipukuli untuk mengaku. Bahkan, yang paling menyedihkan dari salah satu ini membuka baju perempuan untuk memaksa. Yang laki-laki melindungi dan juga sudah tidak menggunakan baju sama sekali,” kata Sabilul.

Usai menganiaya dan menelanjangi R dan MA, massa baru membawanya ke rumah ketua RW.

“Setelah diinterogasi, (R dan MA) langsung dikembalikan ke kontrakan,” ujarnya.

Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan enam orang sebagai tersangka. Mereka adalah G, T, A, I, S, dan N.

Mereka terancam dijerat Pasal 170 KUHP tentang Penganiayaan juncto Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.
sumber: kompas

Posted in Berita | Leave a comment

TRAUMA MENDALAM REMAJA YANG DIARAK DAN DITELANJANGI KETUA RT DAN WARGA

JAKARTA, KOMPAS.com — Kapolres Kabupaten Tangerang AKBP Sabilul Alif mengatakan, perempuan yang diarak dan ditelanjangi ketua RT dan warga mengalami trauma mendalam.

MA, inisial perempuan itu, tidak mau keluar rumah dan menolak bertemu dengan siapa pun.

“Masih trauma, enggak mau bertemu siapa-siapa,” ujar Sabilul saat dikonfirmasi, Kamis (16/11/2017).

Sabilul mengatakan, saat ini MA ditempatkan di safe house. MA didampingi tim psikiater hingga kondisi kejiwaanya kembali normal.

“Kami dampingi terus, ya. Kami datangkan psikiater untuk mengobati traumanya itu. Sebab, kan, dia sampai enggak mau bertemu orang juga, berat itu,” kata Sabilul.

Dalam kasus ini, polisi menetapkan enam tersangka. Mereka adalah G, T, A, I, S, dan N.

G adalah Ketua RW 003 dan T merupakan Ketua RT 007 Sukamulya, Cikupa, Kabupaten Tangerang. Menurut Sabilul, T merupakan orang pertama yang menggerebek dan memobilisasi massa.

Sabilul menambahkan, G selaku ketua RW diduga terlibat menganiaya R dan MA. Dia melakukan itu beserta empat pelaku lain.

“Perannya ini yang mengikat, kan, ada di video itu yang memegang tangan perempuan itu, ada peran juga yang memegang, ada yang memukul, ada yang ikut membuka pakaian,” kata Sabilul.

Para pelaku terancam dijerat Pasal 170 KUHP tentang Penganiayaan juncto Pasal 335 KUHP tentang Perbuatan Tidak Menyenangkan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
sumber: kompas

Posted in Berita | Leave a comment

ANGKA KECELAKAAN LALU-LINTAS INDONESIA TERMASUK TINGGI DI ASEAN

Jakarta (ANTARA News) – Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian, mengatakan, tingkat kecelakaan lalu-lintas di Indonesia masih tinggi di antara negara-negara ASEAN.

“Masalah lalu-lintas yang paling tinggi adalah kecelakaan di jalan. Korbannya lebih banyak dari jumlah korban kasus terorisme,” kata dia, saat membuka Forum Polantas ASEAN 2017 yang bertajuk Kerja Sama Global untuk Menciptakan Keselamatan Berlalu Lintas di Negara-negara ASEAN, di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan, enam negara yang paling tinggi angka kecelakaan lalu-lintasnya adalah Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Laos.

“Angka kecelakaan lalu-lintas di Malaysia dan Thailand mencapai lima kali angka kecelakaan di Singapura,” ungkapnya.

Sementara Brunei Darussalam dan Singapura tercatat memiliki tingkat kecelakaan lalu-lintas terendah dalam lingkup ASEAN.

“Hanya Brunei dan Singapura yang memiliki jalur lalu-lintas paling baik dan angka kecelakaan terendah di Asean. Selamat kepada Brunei dan Singapura,” ujarnya.

Dia menambahkan, tingkat kecelakaan lalu-lintas di Singapura tercatat hampir mendekati negara-negara dengan sistem lalu-lintas terbaik di dunia yakni Belanda dan Inggris.

Sementara Kepala Korps Lalu-lintas Kepolisian Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Royke Lumowa, mengatakan, jumlah korban kecelakaan lalu-lintas di Indonesia cukup besar yakni mencapai 28.000-30.000 iwa per tahun.

“Kecelakaan lalu-lintas di Indonesia termasuk tinggi, rangking 2 sampai 3 di bawah, dalam lingkup ASEAN. Angka kecelakaan ini jauh lebih tinggi dibanding jumlah korban kasus terorisme, bencana tsunami, bencana banjir,” tuturnya.

Digelarnya Forum Polantas ASEAN (ATPF) 2017 ini sebagai ajang saling berbagi terkait penegakkan hukum lalu-lintas, keselamatan berkendara, memperbaiki sistem hukum di wilayah ASEAN serta menjalin kerja sama antar kepolisian lalu lintas negara-negara ASEAN untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban lalu lintas di negara masing-masing.

Dalam forum ATPF, kata Lumowa, Indonesia akan belajar dari negara-negara yang memiliki angka kecelakaan lalu-lintas yang rendah. “Kerja sama, berbagi pengalaman satu sama lain yang muaranya adalah keselamatan lalu lintas,” katanya.

Ia mencontohkan di Singapura, diberlakukan penegakkan hukum yang ketat dan ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadikan negara tersebut memiliki tingkat kecelakaan lalu lintas yang rendah.

Pihaknya pun bercita-cita agar sistem pengawasan lalu-lintas di Indonesia dikerjakan dengan memanfaatkan teknologi. Sejumlah pelayanan bidang lalu lintas yang telah diterapkan di Indonesia adalah layanan SIM daring, layanan Samsat elektronik di Pulau Jawa dan Bali serta penerapan aplikasi Electronic Registration and Identification (ERI).

“Di negara maju, polisi jarang ada di jalan, tapi pengawasan menggunakan teknologi, CCTV, speeding camera. Ke depannya polantas Indonesia tidak akan manual lagi, pelan-pelan akan berangsur seperti itu,” imbuhnya.

Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan Forum Polantas ASEAN (ATPF) 2017. Forum ATPF yang ke-2 ini digelar di Jakarta dan Bali sejak 14-18 November 2018.

Forum ini dihadiri para kepala polantas delegasi dari sejumlah negara ASEAN yakni Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam dan Vietnam.(Ant)

Posted in Berita | Leave a comment

KPK DATANGI RUMAH SETYA NOVANTO

Jakarta (ANTARA News) – Tim penyidik KPK mendatangi rumah Ketua DPR Setya Novanto di Jalan Wijaya XIII.

Hari ini seharusnya Setya Novanto diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi KTP-Elektronik tapi Setnov melalui pengacaranya menyampaikan surat pemberitahuan tidak dapat memenuhi panggilan KPK.

“Saya tanyakan ke dirtutnya (direktur penuntutannya), sudah berapa persen? Yah 70 persen (berkas selesai) Pak, jadi mestinya ya sudah bisa, kan hari ini yang bersangkutan dipanggil sebagai tersangka kalau misalnya dilakukan penahanan kita juga tidak tahu juga,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di gedung KPK Jakarta, Rabu.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah penyidik KPK sudah berada di rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII untuk membawa Setnov ke gedung KPK.

Namun hingga saat ini belum diketahui apakah Setnov kooperatif untuk dibawa ke KPK.

“Mestinya strateginya seperti itu (dilakukan penahanan) jangan periksa tersangka di awal, tapi sudah jelang akhir, biar cepat, tahan, lalu pelimpahan,” ungkap Alexander.

Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi mengatakan ketua umum Partai Golkar itu tidak akan hadir memenuhi panggilan KPK dengan alasan putusan MK tentang pasal 245 ayat 1 UU MD3 yaitu harus ada izin Presiden dan pasal 20A UUD 1945 yaitu anggota Dewan memiliki hak untuk bicara, untuk bertanya, untuk mengawasi dan punya imunitas.

Padahal alasan imunitas yang diatur dalam pasal 224 UU MD3 terkait dalam pelaksanaan tugas anggota DPR termasuk tindak lain dan terkait izin Presiden, pasal 245 ayat 3 UU MD3 jelas menyebutkan izin Presiden itu tidak berlaku kalau terkait tangkap tangan, kejahatan yang ancaman pidananya seumur hidup, mati dan kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara.(Ant)

Posted in Berita | Leave a comment

SETNOV TAK AKAN PENUHI PANGGILAN KPK SAMPAI PUTUSAN UJI MATERI MK

Merdeka.com – Kuasa hukum Setya Novanto, Frederich Yunadi menegaskan kliennya tidak akan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Setya Novanto dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai tersangka terkait kasus korupsi e-KTP.

Frederich mengatakan ketidakhadiran Setnov, panggilan akrab Setya Novanto, guna menanti kepastian konstitusi KPK dalam memanggil anggota parlemen dengan notabene Setnov sebagai ketua DPR.

“Jadi alasannya adalah kita sudah ajukan JR (Judicial Review, uji materi) di MK (Mahkamah Konstitusi). Menunggu hasil keputusan dari JR,” ujar Frederich, Selasa (14/11).

Frederich bersikukuh pihaknya tidak akan merekomendasikan Setnov hadir pemeriksaaan lantaran berkaca dari sikap KPK terhadap Pansus hak angket KPK di DPR. Sebab, kerap kali mendapat undangan hadir pada rapat bersama Pansus, KPK tidak pernah memenuhi undangan tersebut.

“Agus kan juga menyatakan melalui media bahwa KPK tidak akan hadir panggilan pansus, menunggu MK. Kan sama. Kita dalam posisi yang sama,” tukasnya.

Berbeda dengan surat keterangan absennya pada pemanggilan Setnov dalam kapasitasnya sebagai saksi yang diterbitkan secara kelembagaan, kali ini tim kuasa hukum yang mengeluarkan surat tersebut.

Pada surat pertama. alasan Setnov tidak memenuhi panggilan sebagai saksi terkait kasus orupsi e-KTP karena harus mendapat izin terlebih dahulu dari Presiden Joko Widodo. Sementara kali ini menunggu putusan uji materi undang-undang KPK di Mahkamah Konstitusi.

Diketahui, Fredrich mengajukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasal 12 dan 46 ayat 1 dan ayat 2 UU KPK terkait pemanggilan KPK terhadap Setya Novanto sebagai tersangka.

Untuk pasal 12 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait pelarangan seseorang ke luar negeri terhadap UUD 1945. Kemudian pasal 46 ayat 1 dan ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak‎ Pidana Korupsi terkait penyidikan.

Ayat 1 berbunyi Dalam hal seseorang ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, terhitung sejak tanggal penetapan tersebut prosedur khusus yang berlaku dalam rangka pemeriksaan tersangka yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, tidak berlaku berdasarkan Undang-Undang ini.

Sedangkan ayat 2 berbunyi, Pemeriksaan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tidak mengurangi hak-hak tersangka.

Menurut Fredrich, merujuk undang-undang dasar (UUD) tahun 1945 pasal 20 a ayat 3 mengenai hak imunitas terhadap anggota DPR. Dari pasal tersebut, dia menyebut tidak ada alasan KPK memanggil Novanto. Sebab, yang bersangkutan tengah menjalani tugas legislatif. [ded]
sumber: merdeka

Posted in Berita | Leave a comment

ZAMAN AHOK DILARANG, KEBIJAKAN INI DAPAT ‘LAMPU HIJAU’ ANIES

Merdeka.com – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai memberikan ‘lampu hijau’ untuk beberapa peraturan yang semasa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dilarang. Menurut Anies, hal itu dilakukan untuk kepentingan warga DKI Jakarta.

Anies akan mengubah konsep trotoar di kawasan Jalan Sudirman-Thamrin. Nanti trotoar bukan sekedar tempat pejalan kaki melainkan memiliki multifungsi. Anies nantinya trotoar ini, bisa dimanfaatkan untuk pentas seni dan kebudayaan. Trotoar bukan sekedar tempat tanaman atau area usaha melainkan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan lain yang bermanfaat.

“Tapi justru untuk arena kegiatan kebudayaan karena itu rancangannya harus diubah lagi disesuaikan kita ingin trotoar itu lengkap,” jelasnya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/11).

Sementara itu di zaman Ahok, Pemprov DKI kala itu melarang segala kegiatan apapun di trotoar. Sebab menurut Ahok, trotoar cuma diperuntukkan bagi pejalan kaki.

Motor lewat jalur protokol

Selain itu, Gubernur Anies tengah minta dibuatkan rancangan soal pengendara roda dua yang rencananya akan diizinkan melintasi Jalan Sudirman-Thamrin. Rancangan tersebut dibahas pada Rapim yang dilakukan di Balai Kota Jakarta.

“Kita review rancangannya (roda dua) agak panjang, yang saya sampaikan kepada semua bahwa kita menginginkan agar kendaraan roda dua tetap bisa lewat Sudirman-Thamrin,” katanya di Balai Kota Jakarta, Senin (6/11).

Mantan Menteri Pendidikan itu menginginkan agar rancangan terkait pelarangan roda dua melintas di sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin diubah. Dirinya menginginkan agar seluruh akses jalanan di Ibu Kota adalah jalanan yang bisa diakses semua kendaraan.

“Jadi rancangan yang sudah ada supaya diubah agar bisa mengakomodasi kendaraan roda dua. Kita ingin pastikan bahwa seluruh areal di Jakarta ini memang accesseble kepada warganya. Baik yang roda dua, roda empat, atau lebih,” katanya.

Ahok menerapkan larangan motor melintas Jalan MH Thamrin hingga Jalan Medan Merdeka Barat hari ini, Rabu (17/12). Untuk mendukung kebijakan itu, bus gratis telah disiapkan. Bus itu akan beroperasi di sepanjang Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat.

“Pasti enggak ada yang mau naik. Percaya sama aku. Mereka pasti cari alternatif. Jadi orang itu sudah kebiasaan naik motor. Enggak bisa kendaraan umum manapun mengalahkan motor,” kata Ahok di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Rabu (17/12). [ded]
sumber: merdeka

Posted in Berita | Leave a comment

PENUMPANG FINNAIR HARUS TIMBANG BERAT BADAN SEBELUM MASUK KE PESAWAT

HELSINKI, KOMPAS.com – Maskapai penerbangan asal Finlandia, Finnair, memiliki kebijakan baru terkait keselamatan. Kebijakan tersebut adalah penimbangan berat badan penumpang.

Penimbangan itu dilakukan sebelum pesawat lepas landas. Manajemen Finnair menyatakan, total berat badan penumpang yang akurat sangat dibutuhkan dalam penerbangan.

Sebelum diterapkan efektif per 2018, Finnair melakukan uji coba terlebih dulu.

Direktur relasi media Finnari, Paivyt Tallqvist mengatakan, penimbangan berat badan penumpang sudah diuji coba pada Selasa (31/10/2017) dan Rabu (1/11/2017) di Bandara Helsinki.

“Banyak orang yang ingin ambil bagian dari penimbangan. Tidak ada yang dipaksa untuk melakukannya,” katanya, dilansir dari CNN, Jumat (3/11/2017).

Baca juga : Pilot Maskapai Finnair Bantu Penumpang Beri Makan Bayinya

Dia mengklaim penumpang sukarela untuk melakukan penimbangan berat badan, bahkan dicatat secara anonim.

Sekitar 180 orang sudah melewati proses tersebut secara sukarela. Angka itu lebih dari yang diharapkan oleh manajemen Finnair.

Data bobot rata-rata seluruh penumpang dalam sebuah penerbangan sudah dikeluarkan oleh Agensi Keselamatan Penerbangan Eropa (EASA) pada 2009.

Namun, Finnair ingin memiliki data terbaru yang lebih relevan untuk membantu perencanaan penerbangan.

“Bobot pesawat berdampak pada banyak hal, termasuk tingkat bahan bakar dan kecepata, serta keseimbangan pesawat terbang,” kata Tallqvist.

“Kami hanya ingin memastikan data yang kami gunakan seakurat mungkin,” tambahnya.

Finnair menargetkan menimbang 2.000 orang. Penelitian ini akan dilakukan selama musim dingin dan musim semi.

Beban bagasi dan mantel yang dibawa penumpang pada kedua musim tersebut juga akan dibandingkan.

Sebelumnya, Finnair pernah meneliti tentang bobot penumpang pada 1980-an.
sumber: kompas

Posted in Berita | Leave a comment

SETYA NOVANTO SEBUT GANJAR PRANOWO MENGARANG CERITA

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Setya Novanto menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengarang cerita tentang kaitannya dengan proyek pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP).

Hal itu dikatakan Novanto saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (3/11/2017).

Ketua Umum Partai Golkar itu bersaksi untuk terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Awalnya, majelis hakim mengonfirmasi tentang keterangan Ganjar saat bersaksi di persidangan sebelumnya.

Saat itu, Ganjar yang merupakan mantan pimpinan Komisi II DPR menceritakan bahwa pada sekitar 2010-2011, ia pernah bertemu Setya Novanto di Bandara Ngurah Rai, Bali.

“Kalau bertemu Ganjar di Bali, itu, betul,” kata Novanto.

Kemudian, hakim melanjutkan pertanyaan. Hakim mengulangi pengakuan Ganjar bahwa dalam pertemuan di bandara itu, Novanto memintanya agar tidak galak-galak saat membahas anggaran e-KTP di DPR.

Pada waktu itu, Novanto masih menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

“Pak Ganjar mengatakan, Anda meminta agar pembahasan anggaran e-KTP enggak perlu keras-keras. Apa itu benar?” tanya hakim kepada Novanto.

Novanto kemudian membantah hal tersebut. Menurut dia, dalam pertemuan yang hanya sebentar itu, tidak ada pembicaraan soal e-KTP.

“Tidak benar, enggak pernah, ngarang itu,” kata Novanto.

Majelis hakim kemudian mengingatkan bahwa Novanto telah bersumpah dan wajib memberikan keterangan yang benar. Namun, Novanto tetap pada bantahannya.
sumber: kompas

Posted in Berita | Leave a comment