MUNGKINKAN ‘GADIS LUGU’ AISYAH JADI PELAKU PEMBUNUHAN YANG MENGEGERKAN DUNIA?

Berita pembunuhan kakak pemimpin Korea Utara -salah satu negeri paling menyita perhatian karena ketertutupannya- begitu menghebohkan karena ternyata melibatkan seorang perempuan Indonesia, Siti Aisyah -sebagai tersangka pembunuhnya pula.

Lebih-lebih di lingkungan Siti Aisyah sendiri -di kampung asalnya di Serang, Banten, dan di kawasan Tambora, Jakarta -alamat bekas mertuanya yang masih menjadi alamat resminya.

Rahmat Yusri Ketua Rukun Tetangga (RT) di alamat KTP dan paspor Aisyah, mengungkapkan, berita penangkapan AIsyah bagai petir di siang bolong bagi sebagian besar warga RT yang dipimpinnya.

“Kita semua kaget,” kata Rahmat.

“Aisyah itu lugu, sederhana. Dan hanya lulusan SD -kan keluarganya juga hanya petani saja. Dia itu pendiam, penampilannya juga biasa. Jadi warga di sini juga kaget, dia dituduh membunuh begitu. Tak ada yang bisa percaya Aisyah berbuat itu,” ungkap Rahmat kepada Mehulika Sitepu dari BBC Indonesia.

Rahmat mengingat-ingat, perempuan berusia 25 tahun itu mulai datang ke sekitar tahun 2007.

“Asalnya dia bekerja di rumah Bapak Liangkion, sebagai pekerja dalam,” kata Rahmat, menggunakan istilah pekerja dalam untuk menghaluskan istilah pekerja rumah tangga.

“Dia pendiam dan tertutup. Tidak banyak bergaul di luar. Paling keluar kalau ada keperluan. Saya juga sebagai ketua RT jarang melihat Aisyah,” tambahnya.

Tak dinyana, Gunawan Hasyim, alias Ajun, anak majikannya jatuh cinta kepadanya. Mereka pun menikah tahun 2008. Pernikahan itu menghasilkan seorang anak, namun jodoh mereka tak berumur panjang. Tahun 2012, Aisyah dan Gunawan bercerai.

“Itulah terakhir saya ketemu Siti Aisyah, pas mau tanda tangan surat cerai, itupun sepintas karena dia mau pulang dengan ibunya.”

Sebelum itu, tahun 2010 Aisyah menyertai suaminya, berangkat ke Malaysia untuk bekerja.

“Dia kembali, tahun 2011, itu ada perubahan. Dari pakaiannya, badannya, pokoknya drastis. Dia, yah lebih cantik, bersih. Dia berangkat lagi setelah itu sebentar. Kemudian cerai tahun 2012.”
Sejumlah dugaan muncul, Korea Utara terlibat dalam kematian Jong-nam.

Gadis desa yang lugu

Paparan sang Ketua RT, diamini seorang warganya Emma Suela.

“Iya, kaget sekali, lah,” katanya.

“Kalau yang asli Aisyah, tidak mungkin (melakukan itu).”

Emma Suela menggambarkan Aisyah sebagai ‘gadis desa’ yang rajin.

“Pokoknya dia gadis desa, lugu, ke Jakarta hanya ingin cari pekerjaan,” kata Emma dalam percakapan dengan wartawan BBC Indonesia, Mehuika Sitepu.

“Mungkin itu bikin tertarik anak bossnya. Lalu dinikahin anak bossnya itu, Ajun.” tambahnya. Emma juga mengukuhkan, bahwa Aisyah cenderung pendiam. Disebutkannya, ia sering bertemu, tapi hanya saling bersapa pendek.

“Kalau ngobrol panjang lebar, tidak, tapi kalau ke pasar, misalnya saling menyapa.”

Emma tak tahu, mengapa kemudian Aisyah dan Ajun, panggilan suaminya bercerai.

Kini Emma, Rahmat Yusri, dan warga di lingkungan Aisyah pernah tinggal di Tambora itu, mengikuti perkembangan pemberitaan dari waktu ke waktu. Bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Bagaimana bisa seorang ‘gadis desa’ asal Serang, yang hanya sempat mengenyam sekolah dasar, terlibat dalam pembunuhan tingkat tinggi yang menggegerkans seluruh jagat.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan, dalam pengakuan kepada polisi Malaysia Siti mengatakan bahwa ia memang dibayar untuk melakukan hal itu, namun ia bersedia saat itu karena mengira hal itu merupakan acara lucu-lucuan untuk televisi.

Disebutkan, sebelumnya Siti dan perempuan Vietnam itu sudah pernah melakukan hal serupa untuk acara lucu-lucuan televisi, dan mereka mendapatkan imbalan ‘beberapa dolar.’

Dalam aksi prank atau menipu orang sekadar untuk lucu-lucuan itu, kata Tito, “satu perempuan nutup mata (orang yang disasar) yang satunya lagi menyemprotkan sesuatu,” kata Tito kepada wartawan yang mengerumuninya di Kampus Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Jumat (17/2).

Itu sudah dilakukan beberapa kali oleh Siti Aisyah dan perempuan Vietnam itu, kata Tito.

“Terakhir, (sasarannya adalah) Kim Jong-Nam. Di semprotannya kali ini ternyata ada bahan berbahaya,” sebut Tito.

Namun Siti Aisyah ia tidak menyadari apa yang terjadi.

“Dia tidak menyadari bahwa itu merupakan upaya pembunuhan oleh pihak yang diduga sebagai agen asing,” kata Tito.
sumber: bbc

Posted in Berita | Leave a comment

MARI KITA BERDOA SYAFAAT UNTUK BAPAK AHOK MALAM INI JAM 23.30

Mari kita bersyafaat jam 23.30 wib utk Bpk.Ahok.

Sebarkan ajakan ini kpd saudara2 seiman.Sungguh Bpk.Ahok membutuhkan dukungan doa kita,krn banyak lawan yg tidak rela jika bpk.Ahok menjadi DKI 1.Semua upaya mendukung bpk.Ahok dari banyak pihak sudah diupayakan.Saatnya kita serahkan supaya Tuhan Yesus yang bertindak dan berpihak.Terima kasih.Tuhan Yesus akan menjawab seturut kehendakNya

Bapa kami yg disurga.

*Bapa,kami bersyukur boleh datang bersujud dibawah kakiMu ,Kami mau serahkan segala keberadaan & kondisi bangsa dan negara kami saat ini kedalam tanganMu , terutama utk kota Jakarta dan seluruh kota di Indonesia.*

*Kami mohon tutup bungkus kami dengan Kuasa Darah Yesus, terhadap keluarga2 kami, saudara 2 kami, teman2 kami & semua masyarakat kami , terutama kota Jakarta serta seluruh kota di negri ini. Kami mohon malaikat – malaikat TUHAN yg menjaganya, dan lindungi presiden kami Joko Widodo & juga para pejabat negara yg benar benar mencintai bangsa & negara ini ,yang mana segala kebenaran telah Engkau nyatakan dlm kinerja mereka, tapi kuasa iblis yg merasuki para kaum radikal & kaum serakah justru semakin kalap & brutal.*

*Ya BAPA, kami percaya kuasaMu yang tak dapat dibendung oleh ruang & waktu ,Apa yg terikat dibumi terikat disurga, apa yg terlepas dibumi terlepas disurga, berikan kami otoritas utk menginjak ular, kalajengking dan menyatakan kuasaMu. Dan mohon perlengkapi kami dgn senjata rohani. Setiap kuasa iblis, roh jahat, kuasa kegelapan,, yg mau memecah belah, menghancurkan, mengintimidasi utk menyebarkan fitnah & ancaman, kami ikat dan patahkan kuasanya didalam nama YESUS.*

*Ya BAPA kirimkanlah malaikat malaikat Mu utk menghancurkan pemberontak dan pengacau di alam roh. Kami serahkan semua ini kedalam tanganMu. Mereka mau memerangi kami, tetapi Engkau yg menghancurkannya. Kami percaya karena kami ditutup bungkus oleh KUASA DARAH YESUS.*

*Kami undang saat ini ROH KUDUS turun atas mereka yang berkumpul di setiap titik demonstrasi & tempat2 mereka berkumpul untuk merencanakan perbuatan jahat diseluruh Indonesia ini, ROH KUDUS mencurahi & memenuhi hati mereka dengan hikmat & pertobatan & kasih , Biarlah setiap mereka yang menghujatMu dan niat menghancurkan kami anak2Mu ,TUHAN balikkan menjadi pengikutMu yang sejati ,seperti Saulus yg bertobat & setiap lutut mereka bertelut & setiap lidah mereka mengakui :”YESUS KRISTUS TUHAN “.*

*Terima kasih Bapa ,lindungilah bangsa & negara kami Indonesia tercinta ini dari segala marabahaya ,semua doa ini kami bawa hanya didalam nama YESUS. Amin.*

amin..amin..amin…
Syalom syalom
syalom Imanuel..

Selamat malam dan selamat beristirahat

*_(((mohon bantu sebarkan doa ini ke grup masing2 utk didoakan sampai Jakarta /Indonesia kita benar2 aman terkendali.)))_*

Posted in Berita | Leave a comment

PUTARAN 2

Pilgub DKI putaran 1 usai sudah. Menyisakan Ahok dan Anies berlaga di putaran 2 bulan April nanti. Agus tersingkir. Mengapa harus ada putaran 2, padahal Ahok menang? Karena, Jakarta sebagai ibukota haruslah menang 50% + 1, dan Ahok belum meraihnya.

Kalau dari data pembulatan, sebagai ilustrasi, seperti ini: Agus 18%; Ahok 43%; Anies 39%, berapa besar peluang Ahok di putaran 2? Ada yang berkata Ahok telah ‘selesai’. Ada yang bilang 60% warga DKI berkehendak gubernur ‘asal bukan Ahok’ (ABH). Dan itu terkonfirmasi dengan jumlah 57% dari angka penjumlahan pemilih Agus dan Anies.

Menurut saya tidak sesederhana itu. Ada banyak variabel dengan indikator-indikator ikutannya yang berkelindan. Selain pertarungan memperebutkan 18% suara Agus, jangan lupa juga Ahok dan Anies harus merawat sampai tuntas perolehan sebelumnya (43% dan 39%) agar tidak lepas. Dalam hal ini suara Ahok relatif sulit tergerus sementara pemilih rasional Anies akan berbeda pandangan apabila hasil persidangan, Ahok diputus tidak menista agama.

Yang berikut, dengan asumsi jumlah partisipasi pemilih tetap sama (75-77%), pertarungan sesungguhnya adalah memperebutkan 18% suara Agus. Bagaimana hitung-hitungannya? Menurut saya begini:

Berbeda dengan karakteristik pemilih Ahok dan Anies, pemilih Agus adalah mayoritas berafiliasi dengan partai pendukung. Kalau pemilih Ahok dan Anies lebih banyak berafiliasi kepada ‘kerelawanan’ ketimbang partai, pemilih Agus sebaliknya. Ditambah pemilih pemula yang terpesona dengan kemudaan Agus dan yang tidak terpengaruh hiruk pikuk soal agama. Pemilih pemula jenis ini akan mudah hijrah ke Ahok.

Partai pendukung Agus yang nota bene Partai pendukung pemerintahan adalah PAN, PKB, PPP. Pemilih Agus yang berafiliasi ke PKB dan PPP, beririsan dengan NU. Selain tidak terlalu sulit memindahkan dukungan ke Ahok melalui jalur Organisasi, secara kultural, apabila ‘diselesaikan’ dengan cara tertentu permasalahan Ahok dengan KH. Maruf Amin, maka sebagian dari 18% suara Agus, sayap nahdliyin, bisa diraih Ahok.

Untuk PAN, khususnya sayap Muhamadiyah, tidak mudah memang, tapi bisa diupayakan baik lewat instruksi partai maupun cara kultural lewat tokoh-tokoh kunci seperti Buya Maarif dan lainnya.

Untuk Demokrat, ada sedikitnya dua variabel yang memudahkan pengalihan dukungan ke Ahok. Dua faktor itu adalah ‘perjumpaan’ Jokowi dan SBY yang akan berlangsung setelah Putaran 1 dan faktor sejarah hubungan Prabowo dan SBY di Akabri. “Percakapan’ dalam perjumpaan SBY-Jokowi akan besar pengaruhnya terhadap pengalihan dukungan. Dan ibarat minyak dengan air, SBY sulit menyatu dengan Prabowo. Itu pasti.

Akhirnya, uraian saya diatas berlaku bagi pemilih rasional Agus, sementara Ada pihak yang bilang pemilih ABH adalah para pemilih irasional.

Ah, Ahok telah melewati jalan terjal penistaan yang tidak pernah dilalui oleh siapapun di Republik ini, kok. Tak ada lagi hal lebih sulit yang tak bisa dihadapinya. Dan lagi, bukanlah Ahok pemenang putaran 1 yang telah punya modal kuat, yang sulit tergerus, 43%. Masakkan, tidak ada 8% dari 18% pemilih Agus yang RASIONAL…?

#Salam_WOW
Cibubur, 16 Feb 2017
FB: Reinhard Samah Kansil

Posted in Berita | Leave a comment

MENEBUS DOSA DI PUTARAN KEDUA

Tanpa mengurangi hormat terhadap proses penghitungan suara resmi yang sedang dilakukan KPU Provinsi DKI Jakarta, bolehlah kita semua mulai memikirkan, mempersiapkan diri menghadapi kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua. Menurut jadwal, putaran kedua akan dilangsungkan 19 April 2017, atau sekitar dua bulan dari sekarang. Pada putaran pertama, Rabu (15/2), Pilkada DKI Jakarta 2017 mencatat prestasi bagus dari sisi partisipasi warga untuk memilih.

Menurut sejumlah lembaga yang juga melakukan hitung cepat (quick count), tingkat partisipasinya mencapai 75%-80%. Jauh lebih tinggi jika kita bandingkan dengan Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu yang hanya 64% di putaran pertama dan 66% pada putaran kedua. Dari perspektif itu, terlepas apakah kenaikan partisipasi itu lebih disebabkan ingar-bingar politik, kegaduhan demi kegaduhan, dan pertarungan isu yang terus mewarnai hampir seluruh proses pilkada DKI, apresiasi tetap patut kita berikan kepada KPU DKI atas kerja keras mereka.
Baca juga

Namun, mesti juga diakui, KPU pusat dan DKI masih terlihat gagap di sana-sini, terutama dalam mengantisipasi membeludaknya warga yang ingin menggunakan hak pilih. Boleh jadi, karena KPU masih berpatokan pada partisipasi pemilih dalam pilgub DKI Jakarta sebelum-sebelumnya yang tak pernah lebih dari 70%, antisipasi mereka menjadi lemah.

Akan tetapi, persoalan besar sebenarnya ialah banyaknya pemilih yang tak masuk daftar pemilih tetap (DPT) karena belum memiliki KTP-E. Di Jakarta, menurut catatan Kemendagri, ada sekitar 56 ribu orang yang tidak terdaftar karena persoalan KTP-E. Mereka ini yang harus ‘berebut’ surat suara cadangan yang disiapkan sebanyak 2,5% dari DPT di tiap TPS.

Saat jumlah pemilih tak terdaftar itu membeludak, tak mengherankan bila muncul banyak keluhan terkait dengan habisnya surat suara di sejumlah TPS. Bisa kita bayangkan, jika jumlah pemilih terdaftar di satu TPS ada 500 orang, berarti surat suara cadangan yang disiapkan hanya 13 lembar. Inilah sejatinya pekerjaan rumah bagi KPU untuk putaran kedua nanti.

Saat antusiasme masyarakat dalam mengikuti sebuah kontestasi pemilu melejit, tak elok rasanya bila masalah administrasi selalu menjadi penghambat. Suara pemilih harus diselamatkan dari persoalan-persoalan yang sesungguhnya amat teknis. Hanya ada waktu dua bulan bagi KPU untuk menyiapkan antisipasi, menebus dosa atas hilangnya suara pemilih di putaran pertama.

Langkah pertama tentu saja segera menggandeng Kemendagri untuk memasukkan pemilih-pemilih yang belum terdaftar ke DPT tambahan. Patut dipikirkan pula kemungkinan untuk menambah surat suara cadangan. Kita mesti paham atmosfer pertarungan’ antarkandidat ataupun pendukung di putaran kedua bakal lebih menghangat dan mengencang.

Hilangnya suara pemilih tidak hanya merugikan kandidat, tetapi juga bisa memunculkan konsekuensi politik dan hukum. Pada titik itu, semestinya persoalan administrasi pemilih sudah dituntaskan supaya tak berkembang menjadi bara yang akan membuat suasana yang sudah hangat menjadi makin memanas.

Sistem pemilu sesungguhnya harus mengedepankan mekanisme yang berkeadilan dan berpihak kepada pemilih. Dalam konsep besar itu, negara dan seluruh perangkatnya mesti sungguh-sungguh menjaga supaya hak seluruh pemilih bisa dipenuhi agar suara rakyat tak disia-siakan.
sumber: metrotvnews

Posted in Berita | Leave a comment

PENGAMAT: SUARA PENDUKUNG AHY BISA SAJA BERALIH KE AHOK

Metrotvnews.com, Jakarta: Pidato Calon Gubernur DKI Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuai respons positif. Pernyataan AHY menunjukkan sikap yang lapang dada dan berjiwa ksatria.

Apalagi, terdapat ucapan selamat kepada pasangan nomor urut dua Ahok-Djarot. “Yang jelas, saya kagum dengan pidato AHY yang menunjukkan sikap legowo dan gentleman. Karena tidak membuat pernyataan negatif,” ucap Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Ikrar Nusa Bhakti ketika dihubungi, Rabu 15 Februari 2017.

Dia berpendapat pernyataan AHY bisa mendongkrak suara Ahok-Djarot pada pemilihan putaran kedua. Jadi bukan tidak mungkin AHY akan mengalihkan suara pendukungnya ke Ahok-Djarot.

“Karena penurunan suara AHY sampai 9% seluruhnya ke Anies-Sandi. Jadi saya lihat, suara mereka bisa ke Ahok-Djarot,” imbuhnya.

Sebelumnya, tim sukses Agus-Sylvi memasang kuda-kuda untuk berkoalisi. Kesamaan visi dan misi menjadi syarat menjahit koalisi.

Partai pengusung pasangan calon nomor urut satu ini akan membedah visi dan misi dua pasangan calon lainnya. Hal itu untuk mencari kesamaan.

Ketua timses pemenangan Agus-Sylvi, Nahrowi Ramli akan segera menjalin komunikasi politik dengan dua calon pasangan lainnya. Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini memastikan akan memberikan dukungan koalisi.

Empat partai politik pengusung Ahy-Sylvi yakni Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pasangan cagub/cawagub Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni resmi mengakui kekalahannya di Pilkada DKI 2017.

Agus bakalan tetap mendarmabhaktikan dirinya untuk bangsa Indonesia. “Saya bangga, tetaplah tegar, sabar, jangan kecil hati, semua ada hikmahnya,” kata Agus di posko Agus-Silvi, Jalan Proklamasi Jakarta Pusat, Selasa 15 Februari 2017.

Agus menyadari, dirinya belum pantas untuk terpilih sebagai orang nomor satu di Ibu Kota. Dia percaya, ada jalan lain bagi dirinya untuk menjadi seorang pimpinan di masyarakat.

Agus tegaskan dirinya tidak akan pernah takut dengan kekalahan. Seperti dalam setiap kampanye, kata dia, Agus tidak pernah membicarakan kekalahan(YDH)
sumber: metrotvnews

Posted in Berita | Leave a comment

SURAT DARI AHOK BUAT ANDA

Lima tahun menjadi orang keturunan dan menjadi Kristen di negeri yang besar ini, bukanlah perkara mudah. Apalagi menjadi seorang gubernur dengan status minoritas dari lahir.

Selama 5 tahun menjadi pelayan publik, diri ini tidak pernah menikmati gelimangan harta layaknya pejabat-pejabat yang sudah-sudah. Jangankan harta, sedikit rasa hormat pun saya tidak dapat, malah caci maki, sumpah serapah, bahkan ancaman pembunuhan yang saya dapat.

Apa yang sudah saya lakukan? Apakah saya menindas mereka? Apakah saya membunuh mereka?

Saya hanya menjalankan amanah yang diberikan kepada saya dan memastikan semua orang mendapatkan porsi yang adil untuk hidup di kota ini.

Selama 5 tahun ini juga ada hal-hal yang aneh, ketika saya menegur para pencuri, saya dituduh kasar.

Ketika saya menindak para mafia tanah, saya dituduh kong kalikong dengan pengusaha. Aneh…!

Saya juga manusia biasa layaknya Anda, mempunyai kekurangan. Jika nanti saya tidak terpilih saya, ya, sudahlah, toh itu juga hak mereka untuk mendapatkan orang yang lebih baik dari saya, yang terpenting, saya sudah menjalankan tanggung jawab saya sebagai warga negara.

Jikalau hakim nanti memutuskan saya bersalah dan dipenjara, ya, saya harus menjalani hukuman saya. Jika semuanya sudah selesai, mungkin saya akan meninggalkan negeri ini mencari penghidupan yang baru di luar, mungkin orang di luar lebih menghargai kerja dan usaha saya, walaupun sedikit, tetapi tak apalah, yang terpenting mereka menghargai kerja saya.

Setidaknya selama 5 tahun ini, saya rasa cukup untuk menjadi bekal saya untuk memimpin organisasi atau pun perusahaan yang ada di luar negeri.

Jujur saja, saya lelah. Saya juga sama seperti Anda semua, menginginkan kehidupan yang lebih baik dan lebih bahagia.

Tetapi satu yang Anda perlu tahu, kebahagiaan terbesar yang saya inginkan adalah membantu Anda mendapatkan hak yang sudah sepantasnya menjadi milik Anda sebagai sesama warga dari negara tercinta ini.

Di akhir kata, jika saya pada nantinya tidak terpilih, saya mengucapkan terima kasih atas dukungan dan kerja samanya untuk Anda semua, yang telah membantu saya dalam menjalankan tugas saya sebagai pelayan publik selama 5 tahun ini.

Jika nanti saya terpilih lagi, saya berusaha lebih baik dari sebelumnya dalam melayani Anda.

Terima kasih.

AHOK

Posted in Berita | Leave a comment

RAKYAT MISKIN MAKIN MUDAH MENARIK UANG BANSOS

JAKARTA. Sebanyak 3 juta masyarakat miskin penerima Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) nontunai bisa menarik uang bantuan sosial yang diterimanya melalui seluruh ATM milik bank pelat merah tahun ini. Ini terjadi seiring adanya interkoneksi ATM Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), yaitu BTN, BRI, BNI, dan Bank Mandiri.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa bilang, dengan interkoneksi ATM Himbara, keluarga penerima manfaat (PKH) nontunai makin mudah mencairkan uangnya. “Program ini akan mengurangi kemiskinan. Program Keluarga Harapan (PKH) dikenal dengan conditional cash transfer atau CCT. Ini untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui generasi penerusnya,” katanya ke KONTAN, Rabu (15/2).

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemsos Harry Hikmat menambahkan, dengan teknologi bank Himbara, pemerintah bisa membuat sistem yang memungkinkan penguncian pencairan bansos, termasuk membukanya sesuai jadwal yang ditetapkan. “Bansos nontunai lewat KKS tepat jumlah, sasaran dan waktu,” katanya.

Sebenarnya, PKH disalurkan satu tahun sekaligus di awal tahun, namun pencairan bertahap dalam empat kali. Pencairannya tiga bulan sekali dengan nominal Rp 200.000 per bulan. Pada 2017, Kemsos menganggarkan dana Rp 11,34 triliun untuk PKH yang didalamnya terdapat bantuan dana lewat KKS. Dana itu akan disalurkan untuk 6 juta penerima, masing-masing 3 juta PKH nontunai dan 3 juta PKH tunai. Ini menjadi upaya pemerintah untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan 7%8% pada 2019.

Jumlah penerima PKH tahun ini naik dibandingkan tahun 2016. Data Kemsos menunjukkan, di tahun 2016, jumlah penerima PKH sebanyak 5,98 juta dengan alokasi anggaran Rp 7,79 triliun. Namun, realisasi penyaluran PKH tahun 2016 masih minim. Data Kemsos sampai akhir tahun 2016 menunjukkan, realisasi penyaluran PKH baru sebanyak 694.907 KPM dengan nilai Rp 245,1 miliar. Sedangkan penyerapannya hanya 667.639 KPM dengan nilai Rp 235,6 miliar.

BNI menjadi penyalur PKH terbesar di 57 kabupaten/kota ke 580.330 KPM dengan nominal Rp 199,4 miliar. Sedangkan total penyerapan mencapai 557.355 KPM (96%) dengan nominal Rp 191,1 M (96%)

Tahun ini, Kemsos juga akan mengusulkan penambahan jumlah penerima PKH dari sebelumnya 6 juta keluarga menjadi 7 juta keluarga. Rencananya, penambahan ini akan dimasukkan dalam APBN Perubahan 2017.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo berharap, penambahan jumlah penerima PKH ini akan mampu menurunkan jumlah kemiskinan di Indonesia. Sebab, subsidi yang diberikan pemerintah bisa jadi tambahan dana untuk pengeluaran rakyat miskin. “PKH bisa menjadi pendapatan tambahan untuk mengatasi pengeluaran rakyat miskin sehingga secara bertahap bisa mengeluarkan mereka dari garis kemiskinan,” katanya.
sumber: kontan

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo | Leave a comment

KEWAJIBAN PERPANJANGAN SIUP & TDP DIHAPUS

JAKARTA. Pemerintah memutuskan untuk menghapus kewajiban perpanjangan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Keputusan tersebut diambil sebagai salah satu cara untuk memperbaiki indeks kemudahan berusaha atau ease of doing bussines (EODB).

Enggartiasto Lukito, Menteri Perdaganngan mengatakan, dengan penghapusan tersebut ke depan, perusahaan yang sudah beroperasi, asal nama tidak berubah, tidak perlu lagi direpotkan untuk memperpanjang SIUP dan TDP. “Poinnya, minggu depan sudah tidak ada lagi itu kewajiban,” katanya di Jakarta, Kamis (16/2).

Enggar mengatakan, agar kebijakan tersebut bisa segera berjalan, pihaknya dalam waktu dekat ini akan segera mengeluarkan surat edaran ke dinas-dinas agar kewajiban tersebut ditiadakan. Presiden Joko Widodo ingin agar kemudahan berusaha terus diperbaiki.

Walaupun indeks kemudahan berusaha Indonesia membaik 15 peringkat dari posisi 106 menjadi 91, dia ingin agar peringkat itu bisa diturunkan sampai ke bawah 50. Untuk mencapai target tersebut, Pramono Anung, Sekretaris Kabinet beberapa waktu lalu telah memerintahkan jajarannya untuk segera melakukan perbaikan.
sumber: kontan

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo | Leave a comment

TIDAK MEMBERHENTIKAN AHOK TIDAK MELANGGAR UU

Tuntutan untuk memberhentikan Gubernur aktif DKI Jakarta Basuki Tjahtja Purnama atau Ahok karena status terdakwa oleh kelompok yang terdiri dari pengamat, aktivis dan beberapa anggota DPR baiknya ditelaah secara matang terlebih dahulu lewat pengkajian dan membaca cermat bunyi dan makna dari pasal 83 UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Saya mengutip isi UU no 23 Tahun 2014 Pasal 83 yang berbunyi sebagai berikut:

“Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Mari kita bahas detail kalimat di pasal 83 ayat 1 tersebut.

Pertama : Sebab pemberhentian adalah karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara PALING SINGKAT 5 TAHUN.

Kedua : Tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara dan atau perbuatan lain yang dapat memecah belah NKRI.

Berikutnya mari kita periksa pasal yang di dakwakan pada Ahok :

Pasal 156 KUHP ancaman hukuman PALING LAMA 4 TAHUN.

Pasal 156a KUHP ancaman hukuman SELAMA LAMANYA 5 TAHUN.

Dalam dalam bahasa 3 pasal tersebut (Pasal 83 UU 23 tahun 2014 dan Pasal 156 serta 156a) ada kalimat yang secara tegas membedakan yaitu PALING SINGKAT 5 TAHUN dan kalimat di pasal 156 PALING LAMA 4 TAHUN dan di pasal 156 a ANCAMAN SELAMA LAMANYA 5 TAHUN

Makna bahasa itu jelas berbeda jauh. Ancaman hukuman maksimal 5 tahun menjukan bahwa tindak pidana yang didakwa tidak masuk pada jenis pidana KEJAHATAN LUAR BIASA atau Extra Ordinary Crime. Sementara yang dimaksud oleh pasal 83 UU 23 Tahun 2014 tentunya tindak pidana penjara paling singkat 5 tahun adalah kategori tindak pidana Extra Ordinary Crime.

Perbedaan kejahatan pidana biasa dan luar biasa bisa dilihat dari besaran ancaman hukuman yg umumnya mengatur bukan pada ancaman maksimal tapi pada ancaman minimal. Hal itu di kuatkan dengan kalimat selanjutnya di pasal 83 yang mensejajarkan ancaman minimal dimaksud setara dengan tindak kejahatan pidana Korupsi, Terorisme, Makar dll.

Terkait dengan diaktifkan nya kembali ahok sebagai Gubernur tetapi statusnya adalah terdakwa maka hal itu sah dan diperbolehkan karena tidak ada pelanggaran terhadap UU 23 tahun 2014 Pasal 83, sebab dipasal tersebut jelas dikatakan kepala daerah yang diberhentikan karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Contoh pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun ada pada UU no 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pasal 112 ayat 2 yang berbunyi :
“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)”.

Tindak pidana korupsi yang ancaman minimal 4 tahun dan hukuman maksimalnya mencapai 20 Tahun.

Tindak pidana terorisme yang ancamannya pidana penjara paling singkat 4 tahun,

Tindakan makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ancaman hukumannya 20 tahun, seumur hidup dan hukuman mati.

Dengan uraian dan kajian bahasa serta perbandingan pasal pasal pidana lainnya maka tidak ada alasan yuridis yg mengharuskan Presiden memberhentikan Ahok.

Kalaupun ingin ditafsirkan sebaiknya Penafsiran tersebut baiknya ditanyakan kepada mereka yang terlibat sejarah pembuatan undang-undang (wetshistorische interpretatie) lewat Tata bahasa dan arti isi kalimat (grammaticale interpretatie) sehingga penafsiran tersebut adalah objektif dan dapat dipertanggung jawabkan bukan penafsiran atas kepentingan politik belaka.

Ada banyak Undang Undang kita yang menganut ancaman Pidana minimum atau dengan kalimat diancam pidana paling singkat. Tidak ada salahnya para pengamat, aktivis dan Anggota DPR mempelajari dulu pidana yang dimaksud dari pasal 83 tersebut agar tidak gagal paham dan paling tidak bisa menambah pengetahuan.

Jeppri F Silalahi
Direktur Eksekutif ILRIns
081310666655
sumber: amsik

Posted in Berita | Leave a comment

ALASAN TIM KUASA HUKUM AHOK MENOLAK SAKSI AHLI AGAMA MUI PADA SIDANG KE-10 13/02/17

Prof. Dr. KH. Muhammad Amin, BA, SH, MA, MM, Tidak Kredibel Sebagai Ahli Agama Islam Dalam Perkara Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM alias Ahok
Perkenankan kami, Tim Penasehat Hukum (PH) Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM alias Ahok menyampaikan keberatan kami terhadap ahli tersebut yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini.

Adapun hal-hal yang menjadi dasar keberatan kami adalah sebagai berikut:

Pertama, bahwa Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerbitkan Surat Tugas Nomor: ST-1120-a/DP-MUI/XI/2016 tanggal 16 November 2016 yang ditandatangani oleh DR. KH. Ma’ruf Amin selaku Ketua Umum dan DR. H. Anwar Abbas selaku Sekretaris Jenderal. Isi Surat Tugas itu antara lain menugaskan ahli mewakili dan atas nama Dewan Pimpinan MUI memberikan keterangan sebagai ahli di hadapan Penyidik di Direktorat Tindak Pidana Umum, Bareskrim, Mabes Polri.

Kedua, bahwa dalam Surat Tugas tersebut di atas, Dewan Pimpinan MUI juga mengakui bahwa ahli tersebut adalah Pengurus Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdang) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sedangkan di sisi yang lain, dalam persidangan tanggal 31 Januari 2017, saksi DR. KH Ma’ruf Amin selaku Ketua Umum MUI telah menerangkan bahwa ada 4 (empat) komisi yang ikut membahas dugaan penodaan agama dan ulama, yaitu Komisi Fatwa, Komisi Hukum dan Perundang-undangan (Kumdag), Komisi Pengkajian dan Komisi Infokom. Hasil pembahasan 4 (empat) komisi itulah yang menjadi dasar bagi Dewan Pimpinan MUI menerbitkan Pendapat dan Sikap Keagamaan (PSK) MUI tertanggal 11 Oktober 2016.

Ketiga, bahwa dari fakta tersebut di atas, terbukti ahli tersebut mempunyai konflik kepentingan (conflict of interest) dalam perkara yang sedang diperiksa di pengadilan ini. Sebab di satu sisi, ia menjadi bagian dari masalah (part of problem) dalam perkara ini. Sedangkan di sisi lain, ia mau menjadi bagian dari solusi (part of solution) dengan menjadi ahli.

Keempat, bahwa seorang ahli yang dalam dirinya ada konflik kepentingan maka sangat sulit baginya untuk bersikap independen, objektif dan tidak memihak (imparsial). Tidaklah ahli bisa memberikan penilaian yang benar-benar objektif terhadap sebuah produk yang dia hasilkan atau ia turut membahas produk tersebut. Jika demikian, kebenaran materiil yang melandasi keadilan, akan sulit dicapai. Kehadiran ahli yang demikian, bukan justru menjadikan semakin terang duduknya soal (kasus posisi) dalam suatu perkara, malahan justru menjadi beban bagi seluruh pencari keadilan di ruang persidangan ini.

Kelima, bahwa larangan menjadi ahli bagi orang yang mempunyai konflik kepentingan, sudah menjadi prinsip peradilan yang universal. Ada adagium Bahasa Latin yang mengatakan: “nemo allegans suam turpitudinem audiendus est”(no one alleging his own turpitude is to be heard as an expert witness). Artinya: Tak seorang pun dapat didengar sebagai saksi ahli dalam suatu perkara, dimana ia sendiri menjadi bagian dari perkara itu sendiri. Sebab tidak akan pernah ada saksi ahli yang baik dan objektif, yang bisa ikut menegakkan hukum dan keadilan, manakala ahli itu mempunyai konflik kepentingan dalam suatu perkara yang sedang diperiksa di pengadilan.

Keenam, salah satu prinsip peradilan kita adalah: “peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak, yang harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan” (Vide Pasal 4 ayat (2) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Penjelasan Butir I angka 3 huruf e KUHAP). Oleh karena itu, ahli yang terbukti mempunyai konflik kepentingan dalam suatu perkara, tidak patut untuk didengar keterangannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar Majelis Hakim yang mulia berkenan mempertimbangkan keberatan kami agar ahli tersebut dinyatakan sebagai ahli yang tidak kredibel dan tidak patut didengar keterangannya dalam persidangan ini.

Jakarta, 13 Februari 2017

Edi Danggur
Anggota Tim PH Ir. Basuki Tjahaja Purnama MM alias Ahok
sumber: amsik

Posted in Berita | Leave a comment