SAUDI TV GUNAKAN BAHASA INDONESIA TAHUN DEPAN

Riyadh (ANTARA News) – Stasiun televisi milik pemerintah kerajaan Arab Saudi, Saudi TV, siap menggunakan tambahan tujuh bahasa Asing termasuk Bahasa Indonesia, kata Wakil Presiden Departemen Teknik Saudi TV, Samir Asiri, kepada wartawan senior Indonesia di Riyadh, Selasa.

Stasiun TV pemerintah kerajaan Arab Saudi tersebut akan menggunakan Bahasa Indonesia karena negara berpenduduk Islam terbesar di dunia itu memiliki populasi yang besar dan merupakan salah satu negara Islam yang penting, kata Samir.

“Indonesia dan Saudi Arabia memiliki hubungan yang sangat mendalam yang telah dibangun oleh pemimpin kedua negara tersebut,” kata Samir.

Samir yang juga pernah berkunjung ke Indonesia mengatakan pihaknya setiap tahun mengundang media dari berbagai negara termasuk Indonesia utamanya untuk meliput pelaksanaan haji di Saudi Arabia.

“Kami juga berencana untuk melakukan kerjasama dengan media di Indonesia antara lain dalam pertukaran program televisi,” katanya.

Sebelum ada kerja sama, Samir mengatakan media Indonesia bisa mengambil berita atau tayangan Saudi TV terutama tentang kegiatan pelaksanaan haji dan umrah melalui internet secara gratis.

Selain Bahasa Indonesia, menurut Samir, tahun depan Saudi TV juga akan menggunakan bahasa asing lain seperti bahasa Spanyol, Portugal serta bahasa-bahasa Afrika.

Samir menjelaskan bahwa penambahan beberapa bahasa asing tersebut merupakan bentuk dukungan Saudi TV bagi suksesnya Visi 2030 Saudi Arabia.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan dukungannya bagi Visi 2030 Saudi Arabia tersebut yang telah dilansir oleh Putra Mahkota Kerajaan tersebut, Muhammad bin Salman.(Ant)
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

FADLI ZON NILAI PASAL PENGHINAAN DPR BEDA DENGAN PRESIDEN

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai pasal contempt of parliament atau penghinaan terhadap parlemen di Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) berbeda dengan aturan pasal penghinaan presiden di Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden di RKUHP diatur dalam pasal 263-264. Pasal itu dikritik oleh publik termasuk Fadli Zon karena dianggap mengancam demokrasi.

Di sisi lain, Fadli tak mengambil sikap tegas terhadap pasal penghinaan terhadap parlemen di UU MD3. Padahal, publik juga mengkritik pasal itu karena dianggap bisa mengekang kebebasan berpendapat atau kritik terhadap dewan.

“Ya sebenarnya harus dibedakan, kalau itu terkait merendahkan interpretasinya itu mungkin ini kan belum, apa didalami seperti apa penjelasannya,” kata Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/2).

Pasal penghinaan parlemen diatur di Pasal 122 poin k dalam UU MD3. Beleid pasal itu menyebut Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Fadli menilai Pasal 122 itu tidak mempersoalkan kritik atau masukan kepada parlemen. Menurutnya, kritik sekeras apapun kepada DPR tidak ada masalah.

“Menurut saya anggota DPR itu harus tahan, punya daya tahan menerima kritik dan sebagainya. Jadi bukan memagari dari hal itu,” katanya.

Fadli berpendapat, pasal ini lebih ditujukan terhadap penghinaan kepada lembaga DPR. Publik pun dipersilakan jika akan menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

Nantinya, Fadli mengatakan jika diuji materi maka MK bisa memberikan batasan tentang frasa merendahkan dalam pasal tersebut yang dianggap menimbulkan interpretasi luas.

“Mungkin kalau di judicial review MK memberi batasan-batasan. Termasuk penghinaan, itu kan susah. Orang memposting meme itu bisa dianggap penghinaan, kalau itu delik aduan. Kalau ini menjadi delik umum lebih berbahaya lagi,” kata Fadli.(wis)
sumber: cnnindonesia
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

FAHRI BEDA SIKAP SOAL PASAL PENGHINAAN PARLEMEN DAN PRESIDEN

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah tak mempersoalkan pasal penghinaan parlemen dalam Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3), meski selama ini dirinya dikenal kritis terhadap pasal penghinaan presiden dalam draf Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

Menurut Fahri, pasal penghinaan parlemen atau contempt of parliament lebih menekankan aspek DPR sebagai lembaga. Hal itu disebutnya berbeda dengan pasal penghinaan presiden yang menurutnya lebih menekankan pada sosok presiden atau individu.

“Kalau KUHP itu yang mau disakralkan manusia bernama Presiden. Kalau lembaga DPR sebagai pengawas, bukan manusia-manusianya,” kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/2).

Penghinaan parlemen diatur dalam Pasal 122 poin k Undang-undang MD3. Beleid pasal itu menyebut Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Fahri tak memungkiri ada penekanan pada aspek individu dalam pasal penghinaan parlemen. Namun, menurut dia, hal itu tetap berbeda dengan penekanan individu (presiden) dalam pasal penghinaan presiden.

Salah satu perbedaan terkait mekanisme pengusutan terhadap pendapat yang dianggap menghina.

Dalam pasal penghinaan parlemen, kata Fahri, seorang anggota DPR yang merasa dihina harus terlebih dulu mengadu atau melaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

“Anggota maksudnya begini, MKD sebagai hukum acara. Misalnya, anda memfitnah saya dan menurut saya anda sudah keterlaluan. Saya lapor Anda ke MKD, bukan anda yang memfitnah tapi anda melaporkan saya ke MKD,” kata Fahri.

“Lalu kita dipanggil MKD dan saya melakukan klarifikasi, di situ anda ketemu. Anda ternyata memfitnah, saya boleh memproses Anda,” imbuhnya.

Fahri menyebut mekanisme itu sebagai delik aduan yang tidak ada dalam pasal penghinaan presiden.

“Misal saya menulis di Twitter langsung saya ditangkap, atau menulis tentang presiden, langsung Anda ditangkap karena menghina presiden,” ujar Fahri.

Penghinaan presiden dalam draf RKUHP diatur dalam Pasal 239 ayat (1).

Disebutkan dalam pasal itu bahwa setiap orang di muka umum menghina presiden dan wapres, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV (Rp500 juta).

Pasal 239 Ayat (2) menyebutkan, tidak merupakan penghinaan jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jelas dilakukan untuk kepentingan umum, demi kebenaran, atau pembelaan diri.

Pada Senin (5/1), DPR dan Pemerintah menyepakati pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden bersifat delik umum. Artinya, proses hukum dilakukan tanpa perlu ada pengaduan dari korban. Lama hukuman pun bisa dikurangi.

Pimpinan sidang sekaligus Ketua Panitia Kerja RKUHP di DPR, Benny K. Harman, sepakat untuk mengikuti usulan Pemerintah yang ingin menjadikan pasal itu sebagai delik umum.

“OK, kalau gitu ini tetap menjadi delik umum ya,” ujar Benny di Gedung DPR, Jakarta, Senin (5/2). Ia memberi catatan bahwa pasal itu akan dibahas kembali di tingkat Panja RKUHP.

Dengan ditetapkan sebagai delik umum, konsekuensinya aparat akan memproses kasus tersebut dengan atau tanpa pengaduan dari korban.

Harkristuti Harkrisnowo, perwakilan ahli tim Pemerintah menyatakan delik umum harus diterapkan dalam pasal tersebut karena pasal tentang penghinaan terhadap kepala atau wakil kepala negara sahabat bersifat delik umum.

Ia khawatir akan timbul diskriminasi terhadap kepala negara Indonesia jika tidak setara dengan pasal penghinaan terhadap kepala negara asing.

“Saya merasa kita kok agak diskriminatif, ya. Presiden sendiri tidak dihormati, tapi Presiden asing kita sembah-sembah,” ujar Harkristuti. (wis)
sumber: cnnindonesia
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

REFLY HARUN: JIKA TAK MAU DIKRITIK, JANGAN JADI ANGGOTA DPR

Jakarta, CNN Indonesia — Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun mengkritik pasal penghinaan terhadap anggota parlemen dalam Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Menurutnya, anggota dewan membentengi diri mereka dari kritik melalui pasal itu.

Pasal 122 UU MD3 diklaim akan berfungsi menjaga kehormatan dan marwah lembaga serta anggota DPR.

“Kalau tidak mau dikritik ya jadi orang biasa saja, tidak ada yang mengkritik,” ujar Refly ketika berbincang dengan cnnindonesia.com.

Menurutnya, kritik terhadap anggota dewan merupakan hal biasa dan bentuk hukum keseimbangan. Setiap anggota dewan difasilitasi negara dalam bentuk gaji serta kesempatan ke luar negeri untuk bekeja.

Kritik juga merupakan bentuk masukan bagi anggota parlemen sehingga dapat bekerja lebih baik. Masyarakat juga dapat menilai keseimbangan dari fasilitas yang diterima serta kinerja selama ini.

“Itu hukum keseimbangan. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin dia berpotensi dikritik. Jadi kalau dikritik ya wajar sesuai dengan fasilitas dan kekuasaan yang mereka terima,” tutur mantan Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi ini.

Ia juga menyoroti tidak jelasnya standar seseorang merendahkan anggota dewan dan mengajukan proses ke kepolisian sebab DPR tak punya kewenangan memproses hukum.

“Kalau saya dalam debat bilang anggota DPR ini tidak punya otak dan dalam konteks ketidaktahuan dia terhadap satu hal atau kekeliruannya. Apa kemudian saya merendahkan martabat yang bersangkutan dan bisa dikriminalkan? Kan bahaya,” ucap mantan Staf Ahli Presiden ini.

Pasal penghinaan parlemen diatur dalam Pasal 122 poin k dalam UU MD3. Beleid pasal itu menyebut Mahkamah Kehormatan Dewan dapat mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan pasal ini lebih ditujukan terhadap penghinaan kepada lembaga DPR. Publik pun dipersilakan jika akan menggugat UU MD3 ke Mahkamah Konstitusi.

Menurutnya, jika diuji materi maka MK bisa memberikan batasan tentang frasa merendahkan dalam pasal tersebut yang dianggap menimbulkan interpretasi luas.

“Mungkin kalau di judicial review MK memberi batasan-batasan. Termasuk penghinaan, itu kan susah. Orang memposting meme itu bisa dianggap penghinaan, kalau itu delik aduan. Kalau ini menjadi delik umum lebih berbahaya lagi,” kata Fadli. (pmg)
sumber: cnnindonesia
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

TUJUH PERKARA PIDANA YANG MEMBELIT RIZIEQ SHIHAB

Keberadaan Rizieq Shihab masih menjadi tanda tanya, walau Polri telah menerbitkan ‘surat perintah membawa’ dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Pornografi lewat pesan WhatsApp—salah satu dari sejumlah perkara yang membelitnya.

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu tercatat menghadapi tujuh kasus pidana, tiga di antaranya ditangani Kepolisian Daerah Jawa Barat. Berikut uraiannya:

Kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno

Putri mendiang Presiden Soekarno, Sukmawati Soekarnoputri, melaporkan Rizieq Shihab ke Bareskrim Polri, 27 Oktober 2016 lalu, dengan tuduhan pencemaran nama baik Soekarno. Laporan Sukmawati itu berdasarkan ceramah Rizieq saat tabligh akbar di Lapangan Gasibu, Kota Bandung, 2011 silam.

Kasus itu kemudian dilimpahkan ke Polda Jawa Barat pada 20 November 2016, dengan alasan tempat kejadian perkata berada di wilayah Jawa Barat.

Rizieq Shihab diduga melanggar Pasal 320 KUHP tentang pencemaran nama baik orang yang sudah meninggal.

Kasus dugaan penodaan Pancasila

Seperti kasus dugaan pencemaran nama baik Soekarno, kasus dugaan penodaan Pancasila juga dilaporkan Sukmawati Soekarnoputri.

Rizieq Shihab diduga melanggar Pasal 154a KUHP dan/atau Pasal 320 KUHP dan/atau Pasal 57a juncto Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

Dua bulan setelah dilimpahkan dan beberapa kali dilakukan pemeriksaan serta gelar perkara, Polda Jabar menetapkan Rizieq sebagai tersangka, pada 30 Januari 2017.

Polda Jabar kemudian melimpahkan berkas perkaranya ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, 2 Mei 2017. Saat ini, berkas tersebut masih diteliti oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jabar.

“Tanggal 2 Mei yang lalu sudah terima berkas (perkara Rizieq Shihab) dari Polda Jabar, masih dalam tahap penelitian berkas oleh tim JPU,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Raymond Ali kepada wartawan di Bandung, Julia Alazka.

Berdasarkan KUHAP, Raymond menjelaskan, tim JPU memiliki waktu 14 hari untuk meneliti berkas. Setelah jangka waktu tersebut, JPU akan memberikan petunjuk kepada penyidik Polda Jawa Barat mengenai status berkas perkaranya.

“Jika dalam waktu 14 hari penuntut umum tidak memberikan petunjuk, maka berkas akan dianggap lengkap atau P21. Maka itu, penuntut umum besok akan memberikan kepastian terkait hasil penelitian berkas tersebut kepada penyidik,” tutur Raymond.

Aliansi Masyarakat Sunda Menggugat melaporkan Rizieq Shihab ke Polda Jawa Barat karena dianggap telah menghina dan melecehkan budaya Sunda, pada 24 November 2015.

Habib Rizieq diduga melanggar UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pelaporan kasus tersebut didukung 15 organisasi lainnya. Mereka menuntut Rizieq meminta maaf kepada rakyat Jawa Barat.

Pelaporan itu buntut dari ucapan Rizieq yang memplesetkan salam orang Sunda “Sampurasun” menjadi “Campur Racun”. Kata plesetan itu diucapkan Rizieq saat berceramah di Purwakarta, pada 13 November 2015.

Proses hukum kasus tersebut sempat terhenti selama lebih dari setahun. Namun Polda Jabar kembali menangani kasus itu seiring desakan dari pihak pelapor. Saat ini, kasus tersebut masih tahap penyelidikan penyidik Polda Jabar.

“Kasus Sampurasun masih lidik, unsur-unsur (pidana)nya belum dapat,” ujar Kabidhumas Polda Jabar, Kombes Pol Yusri Yunus.

Lamanya proses penyelidikan kasus tersebut, menurut Yusri, karena penyidik masih berusaha mencari bukti-bukti.

“Masih dicari bukti-buktinya,” kilahnya.

Kasus dugaan penodaan agama

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia melaporkan Rizieq Shihab atas dugaan pelanggaran Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP tentang Penodaan Agama, pada 26 Desember 2016.

Laporan itu tertuang dalam surat laporan polisi dengan nomor LP/6344/XII/2016/PMJ/Dit.Reskrimsus.

Rizieq dilaporkan atas video yang beredar di media sosial berisi ceramahnya yang disebut berlangsung di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada 25 Desember 2016.

Dalam ceramah itu, Rizieq dianggap menyinggung keyakinan umat Kristiani. Salah satu kalimat dalam video ceramah yang dipermasalahkan berbunyi “Kalau Tuhan beranak, terus bidannya siapa?”

PMKRI menyatakan belum menerima surat peningkatan perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan.

Kasus dugaan penyebaran konten pornografi

Aliansi Mahasiswa Anti Pornografi, melaporkan Rizieq Shihab atas dugaan penyebaran konten berbau pornografi ke Polda Metro Jaya, pada 30 Januari 2017.

Rizieq diduga melanggar Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 dan/atau Pasal 32 Undang-undang 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 27 ayat (1) juncto Pasal 45 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pemeriksaan pertama Rizieq dijadwalkan pada 25 April 2017. Sementara surat panggilan kedua telah dilayangkan pada 8 Mei 2017 atau dua hari sebelum jadwal pemeriksaan. Namun, Rizieq Shihab tak kunjung memenuhi panggilan tersebut.

Setelah mangkir dua kali, kini polisi menempuh langkah ketiga.

“Kepolisian sudah menerbitkan ‘surat perintah membawa’. Jadi surat itu nanti dibawa penyidik untuk mencari Pak Rizieq. Kalau misalnya tidak ketemu, nanti akan kita evaluasi apa yang akan kita tindaklanjuti ke depan,” kata Kepala Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono kepada BBC Indonesia, Senin (15/05).

Kasus dugaan penyebaran pornografi berupa percakapan seks yang diduga melibatkan Rizieq Shihab dan perempuan Firza Husein.

Kasus palu arit dalam uang baru

Dua lembaga swadaya masyarakat, yakni Jaringan Anti Intelektual Muda (Jimef) dan Solidaritas Merah Putih (Solmet) melaporkan Rizieq Shihab atas ceramahnya tentang logo palu arit dalam uang baru yang diunggah ke Youtube oleh akun FPI TV pada 25 Desember 2016 lalu.

Rizieq diduga melanggar pasal 28 ayat 2 dan pasal 28 ayat 1 juncto, serta pasal 45 ayat 2 UU ITE. Laporan atas nama Jimaf dibuat atas nama Herdiyan dan diterima oleh SPKT Polda Metro Jaya dengan nomor laporan LP 92/i/2017/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 8 Januari 2017.

Menurut Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono, kasus itu sudah naik ke tingkat penyidikan sejak 22 Januari 2017 lalu.

Kasus dugaan penyebaran kebencian

Dua lembaga, yakni Student Peace Institute dan Rumah Pelita (forum mahasiswa-pemuda lintas agama), melaporkan Rizieq dengan tuduhan menyebarkan kebencian bernuansa suku, agama, ras, dan antargolongan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dan Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.
sumber: bbc
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

RIZIEQ SHIHAB (LAGI-LAGI) DINYATAKAN AKAN PULANG, RABU BESOK

Ketua panitia penjemputan Rizieq Shihab Eggi Sudjana kembali menyatakan bahwa tokoh mereka akan mendarat di Jakarta pada Rabu (21/02) pagi. Sebelumnya, saat foto e-ticket dengan nama Rizieq Shihab beredar pekan lalu, Eggi sempat membantah kabar kepulangan tersebut dan mengatakan bahwa foto tiket itu adalah hoax.

“Insya Allah, jadi,” kata Eggi.

Dia menolak menyebut nama maskapai dengan alasan bahwa dia tidak diberitahu, namun tahu soal jam kedatangan, yaitu 09.20 WIB

Menurut situs penerbangan FlightStats, maskapai yang akan tiba di bandara Soekarno-Hatta pada Rabu (21/02) pagi pada sekitar waktu tersebut adalah Garuda Indonesia dari Jeddah.

Eggi mengatakan bahwa penyambutan terhadap kedatangan Rizieq Shihab nanti akan “biasa-biasa saja”.

“Seperti orang pulang haji, orang umroh, disambut keluarga. Nah karena dia imam, disambut pengikutnya, wajar saja,” kata Eggi.

Meski begitu, Eggi mengatakan dia meminta agar polisi tidak langsung menangkap Rizieq Shihab setelah kedatangannya.

“Harus digarisbawahi, Pasal 28 d ayat 1 tentang perlindungan hukum sebagai warga negara. Yang kedua, Pasal 28 g ayat 1, tentang memberikan rasa aman bagi setiap warga negara. Karena Habib Rizieq warga negara Indonesia, maka negara mesti menjamin itu. Artinya tidak boleh ada penangkapan, ada ini, ada itu, pulang dulu dengan baik, karena itu jaminan hukum, UUD 1945 itu lho,” kata Eggi.

Sementara itu, polisi menyatakan bahwa mereka malah mendapat informasi Rizieq Shihab batal pulang ke Indonesia.

Rapat yang digelar Mabes Polri pada Senin (19/2) pagi, yang rencananya membahas soal antisipasi kepulangan Rizieq Shihab, kemudian membahas soal keamanan tempat ibadah dan tokoh agama.

Juru bicara Mabes Polri, Setyo Wasisto, membalas BBC Indonesia, mengatakan bahwa, “menurut informasi pengacara, Kapitra (Ampera), (Rizieq Shihab) tidak pulang tanggal 21.”

Selain itu, menurut Setyo, sesuai Undang-undang Nomor 9/1998 pasal 9 ayat (2) bahwa pelabuhan udara adalah Objek Vital, maka dilarang unjuk rasa di lokasi tersebut.

“Kalau tetap lakukan maka Polri dapat membubarkan karena mengganggu ketertiban umum. Kalau ada yang jemput seperti jemput pulang haji ya boleh saja. Biasanya yang naik haji satu orang yang jemput satu keluarga, jadi cukup tiga atau empat orang yang jemput, itu wajar,” ujar Setyo.

Saat ditanya apakah polisi akan langsung menjemput di bandara untuk melanjutkan proses hukum terhadap Rizieq Shihab, Setyo mengatakan, “Tergantung situasi.”

‘Maju mundur, pulang tidak pulang’

Sejak berangkat ke Arab Saudi pada 26 April 2017 lalu, Rizieq Shihab sedikitnya sudah lima kali sebelumnya menyatakan akan pulang.

Pada Mei 2017 lalu, pengacara Rizieq Shihab, Sugito Atmo Prawiro mengatakan bahwa dia berharap nantinya Rizieq akan ‘disambut seperti Ayatullah Khomeini’.

Kemudian, pada Juli 2017, pengacara Rizieq Shihab lain, Kapitra Ampera yang menyatakan bahwa pimpinan FPI itu akan pulang ke Indonesia. Setelah tak terbukti, Kapitra sempat juga mengatakan bahwa Rizieq Shihab akan pulang pada 22 September 2017, setelah musim haji usai.

Lalu pada Januari 2018, foto-foto Rizieq Shihab yang berkunjung ke Turki tersebar di media sosial, namun kemudian dia tidak pulang ke Indonesia, melainkan kembali ke Jeddah.

Pada akhir Januari 2018 juga Eggi Sudjana kembali menyatakan Rizieq Shihab akan pulang.

Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia Hamdi Muluk mengatakan bahwa “maju mundur” kepulangan Rizieq Shihab ini sebagai upaya untuk “mengecek ombak”.

“Dia juga nggak akan terlalu perkasa berhadapan dengan hukum sebenarnya. Kalau dia merasa kuat, ya pulang saja hadapi hukumnya. Akhirnya kenapa pulang tidak pulang ini seperti mengecek gelombang, apakah kalau saya pulang, keseluruhan posisi menguntungkan saya,” kata Hamdi.

Hamdi menilai bahwa satu per satu aktor politik pasca-212 “mulai menarik diri dari Rizieq Shihab, karena tujuan politiknya sudah tercapai”.

“Dia tidak lagi sekuat pada momen 212 setahun lalu. Presidium 212 kan pecah juga, ada beberapa faksi, saat undang alumni, nggak semua datang. Dia juga pasti tahu itu. Namun ada juga yang memberi harapan, bahwa dia akan dielu-elukan,” kata Hamdi.

Meski Rizieq Shihab menghadapi risiko proses hukumnya dilanjutkan, tetapi di sisi lain, Hamdi melihat ada dorongan ekonomi yang lebih menguntungkan baginya jika pulang.

“Komunitas pendukungnya itu di sini, bukan di Saudi, kalau di sini kan dia bisa ngaji ke mana-mana, bikin acara ke mana-mana,” ujar Hamdi.
sumber: bbc
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

VIDEO VIRAL ‘BU DENDY’ DAN YANG SALAH DENGAN ISTILAH ‘PELAKOR’

Sebuah video yang memperlihatkan seorang perempuan yang dilempari berlembar-lembar uang Rp100.000 oleh perempuan lain yang sedang memarahinya menjadi viral di media sosial. Meski video tersebut dianggap sebagai hal yang lucu oleh warganet, pengamat mengatakan bahwa hal ini mempromosikan bentuk kekerasan terhadap perempuan.

Dalam video yang disebut ‘Bu Dendy’ itu, seorang perempuan berjilbab duduk di sofa dan menerima kemarahan dari seorang perempuan lain yang kemudian melemparinya dengan uang.

Perempuan yang memegang kamera dan tak tampak dalam layar itu menuduh perempuan berjilbab yang sedang duduk di sofa menerima uang dari pria yang diduga suaminya dan disebut dengan ‘Pak Dendy’.

Di beberapa platform media sosial berbeda, video tersebut tersebar lewat beberapa akun. Salah satunya, lewat akun milik @BanyuSadewa, video itu sudah ditonton lebih dari 200.000 kali dan disebarkan lebih dari 5.000 kali.

Percakapan yang memuat istilah ‘Bu Dendy’ meningkat pesat sejak Selasa (20/02) pagi dan sudah dipakai dalam lebih dari 30.000 cuitan sampai Selasa (20/02) sore. Lebih banyak cuitan bernada lucu yang mengomentari video tersebut.

Dalam beberapa unggahan di media sosial, termasuk di cuitan dari akun yang menyebarkan video tersebut, muncul istilah ‘pelakor’ yang merupakan kependekan dari ‘perebut laki orang’.

Beberapa pengguna media sosial tak sepakat dengan penggunaan istilah ini yang disebut ‘merendahkan’.

Menurut Komisioner Komnas Perempuan Budhi Wahyuni penggunaan media sosial memudahkan seseorang untuk merekam, mengekspresikan, membalas, dan meluapkan emosinya.

“Perempuan yang bisa jadi awalnya berpikir soal risiko, ‘malu’ atau ‘apa sih keuntunganku’, ini jadi terfasilitasi. Kemudian perempuan yang dianggap istri pertama atau istri sah, dia menjadi pemberani, tapi siapa yang dibela? Yang dibela adalah perilaku yang tidak benar, dalam hal ini menjelma dalam sosok si laki-laki. Perempuan berantem, berebut laki-laki, malah orang lain yang menikmati perseteruan ini,” kata Budhi mengomentari penyebaran video tersebut.

“Kan perilakunya yang tidak disetujui, (suami) menduakan, tapi dia membela mati-matian suami. Sebetulnya siapa yang dia serang? Korban. Ini yang harus diwaspadai agar perempuan tidak terjebak. Malah dia nanti akan menjadi pelaku kalau kasus itu misalnya bisa diproses secara hukum,” tambah Budhi.

Dia juga menambahkan bahwa istilah ‘pelakor’ yang digunakan merupakan sebuah bentuk cerminan dari perspektif masyarakat akan stigma negatif dari perempuan sebagai penggoda, hanya dengan istilah yang ‘dihaluskan’.

“Istilah-istilah yang diciptakan ini hanya untuk memudahkan, sesuatu yang sebetulnya stigma, tapi dianggap bukan stigma,” kata Budhi lagi.
sumber: bbc
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

JOKOWI TAK MAU TEKEN UU MD3, DPR MINTA ‘JANGAN AMBEKAN’

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menghormati rencana Presiden Joko Widodo yang membuka opsi tidak menandatangani hasil revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3). Namun, Jokowi diminta mendalami dulu UU MD3 sebelum memutuskan hal tersebut.

Menurut Taufik, pengesahan revisi UU MD3 sudah sesuai prosedur dan melibatkan pemerintah dengan parlemen hingga di rapat paripurna.

“Tapi seandainya presiden dalam posisi terakhir belum setuju, masih perlu pendalaman, ya kita beri kesempatan sepenuhnya kepada presiden,” kata Taufik di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (20/2).

Karena telah diputuskan di dalam rapat paripurna, kata Taufik, UU MD3 sudah bukan lagi menjadi domain DPR. Untuk itu, jika ada dinamika di pemerintah, maka Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly agar mengkonsolidasikannya.

Hal itu termasuk pasal-pasal kontroversial yang dianggap mencederai demokrasi seperti imunitas anggota parlemen maupun pemanggilan paksa yang melibatkan Kepolisian.

Taufik pun meminta persoalan ini tidak perlu didramatisasi karena UU MD3 sudah melalui proses pembahasan bersama antara pemerintah dengan DPR. Nantinya pimpinan dewan bakal membahas hal ini usai reses.

“Ini hal yang biasa, tidak ada yang perlu didramatisir, mungkin ada yang perlu dikonsolidasikan lebih lanjut tentu kita hormati,” ujarnya.

Jokowi Jangan Mutung

Badan Legislasi DPR meminta Jokowi menjaga hubungan antara pemerintah dengan parlemen terkait penandatanganan UU MD3 yang telah disahkan dalam rapat paripurna.

Wakil Ketua Baleg DPR Totok Daryanto menilai, Jokowi sebaiknya bersikap negarawan karena UU MD3 sudah dibahas bersama antara pemerintah dengan parlemen.

“Jadi saya kira sebaiknya mengedepankan sikap kenegarawanan, tidak menunjukan sikap yang seperti kalau orang Jawa bilang seperti mutung, ngambek,” kata Totok saat dikonfirmasi terpisah.

Totok menilai, dalam berpolitik sebaiknya Jokowi tidak mengedepankan sikap mutung atau ambek karena akan memicu ketegangan dalam hubungan antarlembaga maupun kondusifitas iklim perpolitikan nasional.

“Dan itu jg akan berpengaruh pada sektor-sektor lain. Ekonomi, kepercayaan publik, internasional juga, kok demokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan smooth. Jadi kesan itu sebaiknya dihindari,” katanya.

Meski baru mendengar pernyataan Jokowi melalui media, Totok menyarankan agar segera digelar rapat kerja antara pemerintah dengan DPR atau jalan lainnya dengan lobi yang dilakukan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.

“Pak Yasonna bisa ketemu dengan pimpinan Baleg, pimpinan dewan untuk membahas mana bagian-bagian yang membuat Pak Presiden itu kurang berkenan,” ujarnya.

Totok menduga keengganan Jokowi untuk segera menandatangani UU MD3 karena terpengaruh dengan framing di media massa bahwa terdapat aturan yang membuat parlemen tidak dapat dikritik dan dianggap melawan demokrasi.

Terlepas dari itu, kata Totok, UU MD3 tetap bakal sah dan berlaku dengan sendirinya setelah 30 hari terhitung dari pengesahan di rapat paripurna. Apalagi secara formal pemerintah sudah menyatakan persetujuan.

“Ya dengan sendirinya seperti itu. Karena UU yang belum ditandatangani presiden belum sah sebagai UU, walaupun ada jangka waktunl 30 hari. Itu juga merupakan tafsir hukum. Tapi terserah pimpinan dewan. Opsinya bagaimana,” katanya.

Berdasarkan Pasal 73 ayat 1 dan 2 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Aturan Perundang-undangan disebutkan bahwa Presiden mengesahkan dengan menandatangani RUU hasil persetujuan selama 30 hari sejak disetujui.

Namun jika dalam 30 hari Presiden tidak menandatangani RUU hasil persetujuan antara DPR dengan pemerintah maka RUU tersebut tetap sah menjadi UU.

Sebelumnya, Yasonna mengungkapkan terbukanya kemungkinan Presiden Joko Widodo tidak akan menandatangani revisi UU MD3 yang telah disahkan DPR pada 12 Februari lalu.

Yasonna mengatakan karena ada beberapa pasal kontreverial seperti yang terkait dengan imunitas DPR yaitu memproses penghina atau oknum yang merendahkan martabat anggota serta lembaga DPR.

“Presiden cukup kaget makanya saya jelaskan. Dari apa yang disampaikan, belum menandatangani dan kemungkinan tidak menandatangani,” ujar Yasona di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. (gil)
sumber: cnnindonesia
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

EGGI SUDJANA MUNDUR DARI KETUA PENYAMBUTAN RIZIEQ SHIHAB

Jakarta, CNN Indonesia — Eggi Sudjana mundur dari jabatan Ketua Panitia Penyambutan Imam Besar (PPIB) Rizieq Shihab.

Mundurnya Eggi dari kepanitiaan dibenarkan oleh Ketua Media PPIB Rizieq, Novel Bamukmin. Menurutnya, kondisi kesehatan Eggi sedang tidak baik sehingga tidak dapat melaksanakan tugas dengan maksimal.

“Iya benar. Beliau masih mondar mandir untuk cek kesehatannya,” kata Novel kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

Peran Eggi di kepanitiaan diganti oleh Nur Sukma yang sebelumnya menjabat wakil ketua PPIB. Menurut Nur, Eggi saat ini masih dalam tahap pemulihan pascapemasangan ring (cincin) di jantungnya.

“Bang Eggi sedang dalam pemulihan kesehatan, setelah pemasangan ring. Beliau minta saya untuk melanjutkan,” katanya.

Eggi pernah dikabarkan mengalami sakit karena terkena serangan jantung dan dilarikan ke rumah sakit pada Januari (27/1) lalu.

Informasi Eggi mundur dari jabatan Ketua PPIB Rizieq awalnya disampaikan oleh koleganya, Razman Arif Nasution.

“Oleh karena Eggi Sudjana tidak lagi sebagai Ketua PPIB Rizieq dan menyerahkannya Nur Sukma, maka saya mengikuti langkah Eggi Sudjana untuk mundur sebagai Wakil Ketua PPIB Rizieq per tanggal 20 Februari 2018,” ujarnya dalam pesan singkat.

Kepulangan Rizieq ke Indonesia masih simpang siur hingga saat ini. Namun begitu, PPIB Rizieq rencananya akan menggelar persiapan akhir penyambutan Rizieq dengan menyelenggarakan maulid dan tabligh akbar di Masjid Jami Baitul Amal di Cengkareng, Jakarta Barat malam ini.
sumber: cnnindonesia
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment

ANIES TAK DIUNDANG KE PODIUM PERSIJA, FAHRI HAMZAH SEWOT

Jakarta, CNN Indonesia — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah meminta penjelasan terkait kabar Gubernur Jakarta Anies Baswedan tak diundang ke podium juara Piala Presiden untuk Persija.

Kabar itu menyebar di media sosial, disertai video yang menunjukkan Anies seperti ditahan oleh pasukan pengamanan presiden saat hendak ikut rombongan ke podium.

“Adegan ini kalau benar harus dijelaskan kepada publik oleh Kementerian Sekretariat Negara RI. Kenapa Gubernur DKI Anies Baswedan gak boleh ikut sementara pejabat gak jelas pada ikut?” kata Fahri melalui akun Twitter, Minggu (18/2).

“Ahok aja diajak naik mobil RI 1 padahal terdakwa. Ngawur kalian.”

Fahri juga menyertakan video yang menunjukkan peristiwa di mana Anies sudah berdiri, berbicara dengan seseorang dari rombongan yang menuruni tribun, kemudian kembali ke tempat duduknya.

Persija Jakarta menjuarai Piala Presiden 2018 setelah mengalahkan Bali United 3-0 dalam laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Sabtu (17/2).

Persija unggul 2-0 atas Bali United di babak pertama. Seluruh gol pada 45 menit pertama dicetak striker Marko Simic. Di babak kedua persija menambah satu gol lewat Novri Setiawan.

Persija dan Bali United saling menyerang sejak menit-menit awal pertandingan. Kedua tim ingin menunjukkan diri sebagai yang terbaik di turnamen pramusim ini.
sumber: cnnindonesia
fb: Bus Sinabung Jaya

Posted in Berita | Leave a comment