PLN JILAT LUDAH SENDIRI

Medan-andalas Penyakit PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melakukan pemadaman listrik bergilir kembali ‘kambuh’ di Sumatera Utara usai pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg). Seperti di Kota Medan misalnya, sejak beberapa hari terakhir hingga Selasa (22/4), baik pagi, siang, sore atau malam, hampir setiap wilayah kerap mendapat giliran pemadaman listrik dengan durasi 2 hingga 3 jam, bahkan 4 jam!

Padahal sebelum Pileg 9 April lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah menginstruksikan kepada para menteri terkait dan pejabat PLN untuk segera menuntaskan krisis listrik di Sumatera Utara (Sumut).

Namun seperti yang telah diduga, krisis listrik ‘byarpet’ di Sumut Utara bakal tak berujung ternyata benar adanya. Meskipun Presiden SBY, Gubernur Sumut, dan para menteri terkait energi listrik telah bertemu, duduk bersama mencari solusi, PT PLN tetap mengulah.

Benar pula asumsi bahwa petinggi PT PLN Sumut dan petugas teknis lapangan tidak padu dan kurang koordinasi sehingga dianggap cuma melakukan unjuk kebolehan (show off) belaka. Publikasi krisis listrik telah berakhir cuma isapan jempol belaka.

“Petinggi PT PLN juga terlalu banyak basa-basi, sering kali menjilat ludah sendiri. Terlalu banyak berjanji, walau tiada yang terbukti,” kata DirekturLembaga Advokasi dan Perlindungan Konsumen (LAPK) Farid Wajdi SH MHum dalam siaran persnya yang diterima andalas, Selasa (22/4).

Sekali lagi ditegaskan, kata Farid, solusi krisis listrik di Sumatera Utara tidak bakal selesai kalau cuma rapat, menerbitkan surat keputusan, dan taburan wacana. Mereka selalu lupa mengeksekusi, sehingga solusi tak kunjung terurai.

“Sebenarnya sangat ironis, karena saat listrik ‘byarpet’, siswa atau mahasiswa dalam pelbagai tingkatannya sedang mengikuti ujian sekolah. Sesuatu yang sangat mengganggu dan sulit diterima akal sehat. Bagaimana para pelajar dan mahasiswa dapat ujian dengan baik dan tenang, kalau listrik senantiasa ‘byarpet.’ Tak peduli apakah pagi, siang, sore atau malam,” tutur mantan Dekan Fakultas Hukum UMSU ini.

Setelah ujian, sebentar lagi masuk lagi, katanya, gelaran Piala Dunia adalah perhelatan yang mungkin sangat membetot perhatian warga.

“Datang cuma sekali dalam empat tahunan. Apakah event tersebut bakal ‘byarpet’ lagi? Konon prosesi pertandingan piala dunia justru berlangsung pada pagi sampai siang hari. Sulit membayangkan apa bakal terjadi, kalau event tersebut juga dilewati dengan rasa ‘byarpet’,” katanya.

Krisis Tiada Solusi

Krisis listrik di Sumatera Utara telah terjadi selama lebih kurang 9 tahun. Pertanyaannya, mengapa krisis listrik di Sumatera Utara seperti tak ada solusi? Padahal, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah bertemu secara khusus dengan Gubernur Gatot Pujo Nugroho untuk mengatasi krisis listrik yang melanda Sumatera Utara.

Mestinya pertemuan itu adalah pintu masuk untuk mengurai krisis listrik. Termasuk usaha mempercepat segala perizinan terkait pembangkit dan jaringan listrik baru yang menjadi kewenangan Pemprov Sumut.

“Sebenarnya kalau Sumatera Utara ingin segera keluar dari krisis energi listrik adalah dengan mengonversi seluruh daya 640 MW proyek PT Inalum dipakai untuk PLN. Sistemnya adalah sewa Inalum. Pilihan itu lebih bermanfaat dan logis dibandingkan dengan menyewa genset dari luar negeri,” ucap Farid.

Solusi Inalum dikonversi, tambahnya, jauh lebih logis. Konstruksi berpikir bahwa pabrik Inalum untuk sementara dihentikan sambil menunggu peremajaan mesin. Sewa listrik 640 MW selama tiga tahun dapat digunakan pemerintah untuk membayar tunai harga Inalum termasuk dengan biaya modernisasi mesinnya.

“Solusi krisis cuma dapat diatasi dengan kerja nyata dan tanggung jawab penuh dari para pemangku kepentingan. Jadi, posisi Inalum dalam situasi krisis listrik adalah mesin penyelamat. Inalum adalah kebijakan tanggap darurat konkret dalam mencari jalan keluar krisis listrik. Solusi lain adalah pelengkap. Ibarat sebuah perang, Inalum adalah tentara amfibi yang membuka jalan dan mengamankan masuknya tentara reguler untuk menaklukkan musuh,” tandasnya.

Bagi pihak yang menolak konversi Inalum dipakai untuk PT PLN, menurut Farid, dapat dimaklumi. Mereka menolak, karena tidak merasakan dampak buruk pemadaman bergilir. Selain itu, ini juga terkait masalah keadilan dalam pemerataan pembangunan. Masalah krisis listrik ini adalah masalah pemerintah. Ini tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah.(HAM/GUS)
sumber : harianandalas

Posted in Berita | Leave a comment

KEJATISU DIMINTA USUT PROYEK APBN TERBENGKALAI DI KARO

Kabanjahe-andalas Terbengkainya proyek pembangunan SMK Merek dari APBN 2013 dan pembangunan SMPN 1 Merek sebesar Rp 1,8 miliar yang sampai saat ini belum tuntas perlu diusut. Kenapa kedua proyek yang sudah melampaui batas kontrak itu sampai saat ini belum selesai, Kejatisu diharapkan mengusutnya.

Setahu kami dan berpedoman aturan yang ada, setiap proyek APBN, APBD sudah berakhir 31 Desember 2013 silam dan proyek bantuan Australia tersebut sudah berakhir sesuai plank proyek di lokasi bangunan tertulis :’Kemitraan Pendidikan Australia Indonesia, Australian AID.

Nama program Pembangunan Unit Sekolah Baru. Pekerjaan Pembangunan unit sekolah baru SMP N2 Merek. Sumber dana Pemerintah Australia. No SPPB/Biaya Rp 1.834.030.000,00. Waktu pelaksanaan 110 hari kalender (6/8 s/d 31/12/2013). Konsultan CM PT Supernova Jaya Mandiri’.
Demikian ditegaskan Ketua DPRD Karo, Effendi Sinukaban SE dan Wakil Ketua Ferianta Purba SE dan Onasis Sitepu ST, Selasa (22/4) di Berastagi. Terkendalanya pembangunan dua bangunan sekolah ini sudah menjadi sorotan masyarakat luas. Andalas juga sudah beberapa kali memberitakannya.

Banyak masyarakat telah melaporkannya ke DPRD Karo dan pihak DPRD Karo, juga sudah melakukan investigasi beberapa hari lalu. Keadaannya memang masih jauh dari harapan sesuai perkiraan persentasi proyek yang sudah siap dikerjakan maupun masih terbengkalai.

“Pihak Kejatisu diharapkan segera mengusutnya. Tidak zamannya lagi proyek dibiarkan terbengkalai, sehingga menjadi preseden buruk di tengah masyarakat,”ujar Sinukaban, Purba dan Sitepu senada.

Kadis Pendidikan Nasional Tanah Karo, Drs Sastra Tarigan yang dikonfirmasi melalui Kabid Dikmen, Kuat Kaban di kantornya, Jalan Veteran, Kabanjahe, membenarkan terkendalanya penyelesaian dua bangunan proyek sekolah di Kecamatan Merek.”Kita akan segera pantau dan mudah-mudahan segera diselesaikan pihak pemborong,”ujar Kaban.

Disinggung perihal kendala dihadapi sehingga proyek ini tidak siap sesuai kontrak, tidak mengetahui secara pasti.”Mudah-mudahan bulan Mei 2014 ini sudah rampung,”tambah Kaban.

Sementara, Kepala SMK Merek, R Sitanggang yang dikonfirmasi, melalui telepon selulernya, mengakui proyek dua ruang SMK itu belum siap. Tinggal pemasangan keramik. Bahan sudah di lokasi.”Mei ini mudah-mudahan sudah siap,”ujarnya.

Sementara, Kepala SMPN2 desa Pancur Batu Kecamatan Merek, Drs Bahtera Nainggolan yang menangani anggaran pembangunan SMPN2 Merek bantuan Australia sebesar Rp 1,8 miliar itu ketika dikonfirmasi di lokasi proyek, tidak berhasil.

Menurut Kadis Pendidikan Nasional Karo, Drs Sastra Tarigan dan staf serta pihak pekerja bangunan itu, Drs Bahtera Nainggolan sedang ke luar negeri urusan gereja. Mungkin Senin depan sudah kembali dan masuk kantor.

“Kita mengharapkan, tahun ajaran 2014-2015 bangunan kedua proyek ini sudah dapat kita manfaatkan untuk penerimaan siswa baru,”kata Sastra.(RTA)
sumber : harianandalas

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

PEMKAB SERDANG BEDAGAI DIRIKAN PUSAT PELATIHAN INTEGRASI TERNAK

Tindaklanjut Pengembangan Kawasan Integrasi Sawit dan Sapi

Tanjung Beringin-andalas Setelah beberapa waktu lalu, Pemkab Sergai mencanangkan program pengembangan kawasan integrasi sawit dan sapi secara khusus di Kecamatan Tebing Syahbandar, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM sehinggu mampu mengintegrasikan antara sistem pertanian dan peternakan efisien.

Menindaklanjuti hal itu, Pemkab Sergai mendirikan pusat pelatihan integrasi sawit sapi. Mengingat program integrasi ini tidak hanya melihat memberdayakan sumber yang ada, tapi juga dari segi teknis pertanian serta kelembagaan antar instansi yang mantap sehingga kemakmuran pertanian secara nyata dapat ditingkatkan.

Demikian dikemukakan Bupati Sergai Ir H Soekirman dalam arahannya, pada peletakan batu pembangunan pusat pelatihan integrasi sapi sekaligus dirangkaikan dengan peringatan hari bumi dilaksanakan di Balai Desa Mangga Dua Kecamatan Tanjung Beringin, Selasa (22/4).

Turut hadir dalam acara itu, Ketua TP PKK Sergai Hj Marliah Soekirman, Kadis Tannak Ir H Safaruddin, Kaban PMPD Aguslan Simanjuntak SE, Kakan KP2T-PM Radianto SP, Kabag Humas Dra Indah Dwi Kumala, Sekretaris Pembina Yayasan BITRA Kabupaten Sergai Chok Rahmat Purba, Camat Tanjung Beringin  Aminuddin SE, Kades serta para pelaku usaha peternakan.

Bupati Soekirman menyambut baik adanya pembangunan pusat pelatihan integrasi ternak ini. Sebab, selain menjadi wadah juga untuk menjalin koordinasi sekaligus sinergitas antara pelaku usaha beserta pemangku kepentingan terkait.

Di samping itu juga bagi peternak mampu mengetahui dan menerapkan tentang sistem aplikasi teknologi tepat guna pertanian yang mempunyai nilai ekonomis ekologis dan sosial budaya berkelanjutan seperti pembuatan pakan ternak, bagaimana meningkatkan jumlah mutu dan produksi serta penurunan biaya.

Ke depan tantangan semakin besar mengenai bagaimana mempertahankan ketahanan pangan, program integrasi ternak dan sawit dalam perkebunan.”Hal ini merupakan salah satu skema menuju swasembada daging dengan memberdayakan sumber daya lahan tersedia dalam memenuhi target swasembada pangan nasional, selain swasembada daging. Di antaranya swasembada beras, jagung, kacang kedelai dan gula yang pencapaiannya belum memperlihatkan hasil menggembirakan,”jelas bupati.

Menyikapi hal itu, Bupati Soekirman mengimbau seluruh jajaran pemerintahan Sergai maupun asosiasi-asosiasi usaha lain dan pihak terkait dengan program integrasi ternak dan sapi, agar tidak menyia-nyiakan peluang ini guna membangun komitmen sinergitas untuk mendorong program ini seperti halnya memberikan pendampingan baik secara teknis terhadap SDM pelaku pertanian dan peternakan sehingga dapat menjalankan usahanya secara baik dan benar.

Sementara, Sekretaris Pembina Yayasan BITRA Kabupaten Sergai Chok Rahmat Purba mengemukakan apresiasinya atas perhatian maupun kontribusi signifikan diberikan Pemkab Sergai terhadap peningkatan perekonomian  melalui pemberdayaan petani dan peternak di kabupaten ini.(ryad).
sumber : harianandalas

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

TAK LAPOR DANA KAMPANYE, PARTAI POLITIK DIDISKUALIFIKASI

Kota Pinang-andalas Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Labuhan Batu Selatan (Labusel) menegaskan kepada partai politik di Labusel, jika sampai batas waktu yang ditentukan tak melaporkan dana kampanye di Kabupaten Labuhan Batu Selatan akan didiskualifikasi.

Ketua KPUD Labusel Imran Husaini, Rabu (23/4) menegaskan, bagi caleg dari seluruh parpol yang meraih kursi nanti bisa saja suaranya menjadi sia-sia belaka alias tidak aman, karena dianggap tidak sah apabila parpolnya belum melaporkan dana kampanye mereka.

Imran menegaskan, KPUD Labusel sudah memberikan waktu kepada 12 parpol peserta Pemilu di Labusel hingga H-1 (Rabu), dan hingga saat ini belum ada yang melapor. Sedangkan batas waktu akhir yang telah ditentukan besok, Kamis (24/4, hari ini-red).

“Yang pasti, KPUD Labusel sudah mengingatkan kepada semua parpol untuk segera menyampaikan laporan dana kampayenya,”tegas Imran sembari mengingatkan, apabila dana kampanye belum dilaporkan dapat memberikan sanksi berat berupa didiskualifikasi bagi parpol tersebut.

Karenanya, KPUD Labusel tetap mengimbau kepada parpol untuk mengikuti langkah-langkah berikutnya, yaitu laporan dana kampaye ke KPUD Labusel harus segera didaftarkan. “Dana kampaye bisa mempengaruhi parpol, sebab sanksinya cukup berat berupa diskualifikasi kalau parpol tersebut tidak mendaftarkan dana tersebut,”ujarnya.

Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Labusel Rahmadi SE, di kantor Partai Golkar Jalinsum Kampung Bedagai mengatakan, persiapan dana kampanye sudah selesai tidak ada masalah lagi, dan akan diserahkan ke KPUD Labusel. “Tidak ada masalah dengan dana kampanye dari persiapan hingga selesai, segera akan diserahkan ke KPUD,”katanya.(JW)
sumber : harianandalas

Posted in Berita | Leave a comment

DANA BANTUAN TPS KPU DAERAH DELI SERDANG DIDUGA DISELEWENGKAN PPS

Percut Sei Tuan-andalas Ratusan juta rupiah dana berasal dari KPUD Deli Serdang untuk menyukseskan pelaksanaan Pileg di Kec PS Tuan diduga telah diselewengkan oknum Ketua/ Sekretaris PPS Desa di kecamatan tersebut. KPUD DS telah menyalurkan dana kepada masing-masing TPS yang pencairannya melalui petugas PPK Kecamatan diberikan kepada Ketua/ Sekretaris PPS desa.

Ketua PPK Kecamatan Percut Sei Tuan Sultanuddin Harahap melalui Sekretaris Asnawi Harahap SSos kepada andalas, kemarin, mengatakan untuk Kecamatan Percut Sei Tuan terdapat 643 TPS tersebar di 18 Desa dan 2 Kelurahan.

Dan setiap TPS mendapatkan dana tambahan dari KPU sebesar Rp 750 ribu, yang pencairannya diberikan kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa. Asnawi mengaku, dana itu seluruhnya telah diberikan ke masing-masing PPS desa untuk diserahkan ke setiap TPS.

Asnawi menjelaskan, pencairan dana bagi setiap TPS di desa/Kelurahan itu dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pihaknya telah mencairkan dana sebesar Rp 500 ribu, dan tahap kedua diberikan Rp 250 ribu, sehari menjelang pelaksanaan pemungutan suara.

Dana yang diberikan kepada seluruh TPS yang ada di tiap desa/ kelurahan itu untuk berbagai macam keperluan dalam rangka mendukung pelaksanaan pesta demokrasi rakyat, di antaranya untuk membuat tenda dan berbagai macam keperluan lainnya.

Namun, dari sejumlah desa itu ada di antaranya yang tidak menyalurkan dana tersebut. Seperti, Desa Bandar Klippa dan juga Desa Bandar Khalifah. di Desa Bandar Klippa memiliki 62 TPS, sementara di Desa Bandar Khalifah memiliki 65 TPS.

Ketua PPS Desa Bandar Klippa, Sumardi yang ditemui di kantor kepala desa saat penghitungan suara mengatakan, dirinya sama sekali tidak mengetahui adanya pencairan dana tambahan dari KPU tersebut. Menurutnya, dana tersebut dicairkan melalui sekretaris. Namun ketika coba dikonfirmasi, sekretaris bersangkutan tidak berada di tempat. Hal sama juga dikatakan Ketua PPS Desa Bandar Khalifah Sakino Prabowo.

Salah seorang petugas KPPS di desa Bandar Klippa Irwansyah mengaku, dirinya tidak ada menerima dana seperti dimaksud. Dia mengaku hanya menerima dana upahnya sebagai anggota KPPS, sementara yang lainnya tidak ada menerima. Hal itu juga diakui sejumlah ketua TPS di Desa Bandar Klippa, Bandar Khalifah dan beberapa desa lainnya.

Mengyikapi hal itu, anggota DPRD DS Dapil II PS Tuan Rakhmadsyah SH dari PKB menyayangkan terjadinya penyelewengan dana bantuan KPU DS tersebut. Dia mengimbau agar PPS segera menyalurkan dana tersebut kepada petugas TPS di seluruh desa/ kelurahan.

Sebab, dana tersebut adalah hak petugas TPS yang selama pelaksanaan Pileg telah bekerja keras demi terlaksananya pencoblosan dan suksesnya Pileg 2014.”Kita sangat prihatin jika penyaluran dana bantuan KPU DS tidak disalurkan PPS desa ke petugas TPS di desanya,”katanya.

Hal senad dikatakan Kepala dusun XII Desa Bandar Khalifah Aswojo. “Panwaslu, KPUD DS, kepolisian dan pihak berwenang lainnya agar mengusut dan menindak pelaku penyelewengan dana bantuan KPUD DS ini,”harapnya.(FT)
sumber : harianandalas

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima | Leave a comment

70 PERSEN KURSI DPR DAERAH DELI SERDANG DIISI WAJAH BARU

Lubuk Pakam-andalas Diperkirakan tujuh puluh persen dari 50 kursi DPRD Deli Serdang untuk periode 2014-2019 akan diisi wajah-wajah baru anggota legislative. Hal itu berdasarkan hasil penghitungan perolehan suara pemilihan Legislatif  dalam rapat pleno KPU Kabupaten Deli Serdang, kemarin.

Sementara wajah lama (incumbent) yang hampir dipastikan masih duduk di DPRD Deli Serdang diperkirakan hanya 15 anggota legislatif. Di antaranya dari partai Golkar, Rikky Prandana Nasution SE, Mikael TP Purba SH, Benhur Silitonga SE MM dan Siswo Adi Suwito.

Kemudian Berngab Sembiring (Hanura), Ir Rusmani Manurung (Hanura), Jaresman Sitanggang (Demokrat), Setiawan Sembiring (Demokrat), Rakhmadsyah SH (PKB), Apoan Simanungkalit (PDIP), Imran Obos (PAN), Darbani Dalimunte (PAN), Saiful Tanjung (PKS), Timur Sitepu AMd (PDIP) dan Henry Rosmawati Sitanggang (PKPI).

Selebihnya adalah wajah baru. Persentase wajah-wajah lama yang masih bertahan ini meningkat bila dibanding dengan Pileg periode lalu yang hanya diisi 9 anggota legislatif.

Partai Golkar diprediksi meraih 8 kursi, PDIP 6 kursi, PAN 6 kursi, Gerindra 6 kursi. Demokrat 5 kursi, Nasdem 4 kursi, PKS 3 kursi, PKB 3 kursi, PPP 3 kursi, Hanura 4 kursi. PKPI 1 kursi. Berikut hasil perolehan suara : Dapil I (Kecamatan Sunggal, Hamparan Perak dan Labuhan Deli), Partai Nasdem meraih 7.648 suara, Ananda Jaka Pradana 2.303 suara.

PKB 12.963, Alfi Syahra 3.540 suara, Ihwanul Ismar SPd 3.359 suara, PKS 12.320 suara, Cece Moh Romli AMd 2.396 suara. PDIP 18.169 suara. Amit Damanik 2732 suara. Partai Golkar 36.542 suara, H Jasa Wardani Ginting SE 7380 suara, Ir Tolopan Silitonga 6.414 suara, Zul Amri ST 5.888 suara.

Partai Gerindra meraih 21.007 suara, Mangadar Marpaung SE 3.719 suara, Demokrat 20.506 suara, Dr H Syoupi Rizal Husni Mars 5.422 suara. PAN 16.483 suara, Iskandar 3.476 suara. PPP 8.875 suara, Iman Hidayat 1.499 suara. Partai Hanura 11.560 suara, Tubagus Nurul Amin 3.012 suara. PBB 4.467 suara, PKP 6.822 suara.

DAPIL II (Kecamatan Percut Sei Tuan), Partai NasDem 7.674 suara. Erwan 2.301 suara. PKB 10.834 suara, Rakhmadsyah SH 4.357 suara, PKS 10.144 suara, H Mara Jaksa Harahap MA 2.578 suara. PDIP 17.937suara, Ir Syahminan Nasution 2.159 suara. Golkar 16.377 suara, Rikky Prandana Nasution SE 7.384 suara. Gerindra 21.403 suara, Susi Riswati 3.290 suara, Kamaruzzaman SAg 2.967 suara. Demokrat 15.786 suara, Jaresman Sitanggang 4.454 suara.

PAN 8.505 suara, Ir Irawan 1726 suara. PPP 15.185 suara, Misnan Al Jawi SH 5.949 suara. Partai Hanura 6.017 suara, PBB 5.731 suara, PKPI 6.822 suara.

DAPIL III (Kecamatan Tanjung Morawa, Patumbak dan Batang Kuis), Partai NasDem 13.908 suara, Nusantara Tarigan Silangit SE 3.812 suara. PKB 9.771 suara, H Said Hadi SE 3.500 suara. PKS 9.082 suara, H Syaiful Tanjung SSos 2.579 suara.

PDIP 18.786 suara, Apoan Simanungkalit SE 4957 suara. Partai Golkar 18.621 suara, Siswo Adi Suwito 7.059 suara, Partai Gerindra meraih 13.276 suara, Kustomo SH 3.200 suara. Demokrat meraih 16.739 suara, Linda Lubis SH 3.822 suara. PAN 11.290 suara, Imran Obos SE 3.496 suara, PPP 10.129 suara, Dra Ummi Kalsum 1.765 suara. Partai Hanura 9.888 suara, Edison Nababan 2.117 suara. PBB 5.827 suara, PKPI 5201 suara.

DAPIL IV (Kecamatan Lubuk Pakam, Pagar Merbau, Pantai Labu dan Beringin). Partai NasDem 4.157 suara, PKB 1.747 suara. PKS 5.346 suara, Mhd Darwis Batubara MPd 1.574 suara, PDIP 15.010 suara, Ir Hendry Dumanter Tampubolon 4.168 suara. Golkar 18.841 suara, Benhur Silitonga SE MM 4.017 suara. Gerindra 17.327 suara, Dedi Syahputra SH 5.229 suara. Demokrat 9.169 suara, Edison Efendy Marpaung SE 2.562 suara. PAN 12.598 suara, Bayu Sumantri Agung 8.000 suara. PPP 3.884 suara, Partai Hanura 2.983 suara, PBB 4.310 suara, PKPI 5.563 suara, Henry Rosmawati Sitanggang 3.910 suara.

DAPIL V (Kecamatan Gunung Meriah, STM Hilir, Bangun Purba, Galang dan STM Hulu). Partai NasDem 6.182 suara, PKB meraih 1.894 suara. PKS 4.224 suara, PDIP 9.368 suara, M Yusuf Ketaren SE 4.634 suara, Golkar 9.318 suara, Mikael TP Purba SH 6.722 suara. Gerindra 4.684 suara, Demokrat 6.098 suara, PAN 6.575 suara, Ir Muhammad Darbani Dalimunthe 5.008 suara. PPP 1.215 suara. Hanura 11.595 suara, Ir Rusmani Manurung MM 6.406 suara, PBB 3.748 suara,
PKPI 299 suara.

DAPIL VI (Kecamatan Sibolangit, Kutalimbaru, Pancur Batu, Namorambe, Sibiru-Biru dan Deli Tua), Partai NasDem  8.902 suara, Kuzu Serasi Wilson Tarigan 3.814 suara. PKB 3.456 suara, PKS 6.218 suara, PDIP 22.382 suara, Timur Sitepu AMd 7.299 suara. Golkar 17.464 suara, Thomas Darwin Sembiring 7.457 suara. Gerindra 16.415 suara, Simon Sembiring 5.489 suara. Demokrat 12.406 suara, Setiawan Sembiring 2.611 suara. PAN 6.716 suara, Sawaluddin SPd 2.519 suara, PPP 5.073 suara, Hanura 10.919 suara, Berngab Sembiring 5.908 suara. PBB 2.956 suara. PKPI 3.419 suara.(TH)
sumber : harianandalas

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima | Leave a comment

NTT REALISASIKAN SATU JUTA TERNAK SAPI 2014

Kupang, NTT (ANTARA News) – Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Thobias Ully, optimistis akan merealisasikan target satu juta ekor ternak sapi dan 165 ribu ternak kerbau pada akhir 2014 setelah ditetapkan pada 2012 lalu.

Saat itu (2012) perkembangan populasi per komoditinya cendrung menunjukkan angka positif dengan kenaikan populasi tertinggi disumbangkan oleh ternak sapi (27,66 persen) diikuti Babi (5,26 persen), sedangkan populasi ternak kerbau mengalami kenaikan (0,28 persen),” katanya, di Kupang, Rabu.

Hal ini, katanya, menggambarkan keberhasilan pembangunan di bidang peternakan di NTT.

Bahkan peningkatan ternak sapi ini merupakan wujud tekad Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai Provinsi Ternak.

Untuk menggapai tekad itu, maka ada target satu juta ekor ternak sapi dan 165 ribu ternak kerbau dengan syarat pertumbuhan populasi sapi harus didorong dari 4,63 persen menjadi 8,70 persen dan ternak ternak kerbau dari 1,72 persen menjadi 3,22 persen.

Ia mengatakan berdasarkan parameter teknis peternakan NTT, struktur populasi ternak sapi saat ini adalah jantan 32 persen dan betina 68 persen.

Sedangkan jumlah ternak sapi betina dewasa adalah 49,40 persen dari populasi dan ternak sapi betina produktif mencapai 41,99 persen dari populasi.

Sementara tingkat kelahiran dari populasi saat ini adalah 24,22 persen atau sama dengan 59 persen dari betina produktif (net calf crop).

“Secara teoritis, “net calf crop” sapi Bali dapat mencapai 80 persen, sehingga tingkat kelahiran dari populasi dapat mencapai hingga (80 persen x 41,99 persen) = 33,59 persen (keadaan saat ini hanya 24,22 persen),” katanya.

Menurut dia, Apabila kenaikan populasi masih biasa-biasa saja seperti sekarang ini (business as usual) maka pada akhir 2014, populasi ternak sapi diestimasikan baru mencapai 891.622 ekor dan ternakkerbau 157.990 ekor.

Artinya kata dia target untuk mencapai satu juta ekor ternak sapi dan 165 ribu ternak kerbau pada akhir 2014 setelah ditetapkan pada 2012 lalu pasti gagal

Padahal kata mantan kepala BKPMD NTT itu, permintaan pasar terhadap ternak dan hasil ternak baik dari luar NTT maupun di dalam NTT sendiri terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk.

Sementara lahan yang tersedia dan berpotensi untuk pengembangan usaha peternakan masih banyak yang belum dimanfaatkan.

Berikut kebijaksanaan pemerintah yang mendorong badan-badan usaha milik negara untuk menyisihkan dana guna membantu usaha kecil dan menengah dengan bunga rendah telah berjalan.

“Kebijakan ini memberi peluang untuk melakukan pengembangan usaha maupun investasi baru dalam bidang industri peternakan di NTT,” kata dia.(Ant)

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

PEMAKZULAN BUPATI KARO TUNGGU KEPRES

JAKARTA – Niat DPRD Kabupaten Karo, Sumut,  memakzulkan Bupati Kena Ukur Surbakti, kini hanya tinggal selangkah lagi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus sudah mengeluarkan Kepres pengesahan pemakzulan paling lambat 30 hari ke depan.

“Untuk (pemakzulan) Bupati Karo, (rekomendasinya) sudah dikirim ke Presiden,” ujar Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Djohermansyah Djohan, saat dihubungi di Jakarta, Senin (21/4).

Menurut birokrat yang akrab disapa Prof Djo ini, Keputusan Presiden (Keppres) paling lambat akan diterbitkan 30 hari terhitung sejak Kemendagri menyerahkan hasil pengkajian ke Presiden. Hal tersebut diatur dalam empat ayat pada Pasal 123 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2005, tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepada daerah.

Pada ayat 4 huruf e disebutkan, Presiden wajib memroses usul pemberhentian kepala daerah dan atau wakil kepala daerah paling lambat 30 hari sejak DPRD menyampaikan usulan tersebut.

Nantinya setelah Keppres pemberhentian diterbitkan, kata Prof Djo, maka Bupati Karo sudah tidak lagi berhak lagi menyandang jabatan sebagai bupati.
sumber : jambiekspres

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima, Informasi Untuk Kabupaten Karo | Leave a comment

KPK GELEDAH KANTOR KEMENDAGRI

Jakarta (ANTARA News)- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri di Jakarta, Selasa, terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara elektronik (E-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

“Tadi terkait dengan penyidikan ini ada penggeledahan di sejumlah tempat, di antaranya di kantor Ditjen Dukcapil di Kalibata Jakarta Selatan,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

KPK hari ini mengumumkan telah menetapkan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Sugiharto sebagai tersangka kasus tersebut.

KPK menduga Sugiharto sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan penyalahgunaan kewenangan terhadap proyek dengan anggaran Rp6 triliun tersebut.

“Seperti yang selalu dilakukan KPK dalam kaitan dengan proses penyidikan, akan ada pengembangan nanti, sejauh mana pihak-pihak lain yang terlibat. Tapi tergantung sejauh mana temuan pengembangan penyidik, apakah ada dua alat bukti yang cukup yang kemudian bisa disimpulkan ada atau tidak pihak lain yang terlibat,” tambah Johan.

Informasi kasus tersebut menurut Johan berasal dari laporan masyarakat pada 2012.

“Ini pengaduan masyarakat, jadi tentu salah satu informasi bisa jadi didapat dari M Nazaruddin, tapi laporan itu bukan dasar melakukan penyelidikan. Sudah ada pengaduan yang pernah disampaikan ke KPK oleh kelompok masyarakat,” jelas Johan.

Mantan bendahara umum Partai Demokrat M Nazaruddin pada September 2013 pernah mengadukan dugaan korupsi dalam proyek E-KTP kepada KPK antara lain mengenai aliran dananya yang disebut mengalir ke sejumlah anggota DPR seperti bendahara umum Partai Golkar Setya Novanto yang menerima RP300 miliar, Ketua dan Wakil Ketua Komisi II DPR dan anggota sebesar 2,5 persen dari anggaran, Ketua dan Wakil Ketua Banggar 2,5 persen dari anggaran hingga Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mendapat 2 juta dolar AS melalui adinya Azmi Aulia Dahlan.

Namun Gamawan telah membantah penerimaan uang tersebut.

Dalam kasus ini, Sugiharto disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) subsiderpasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 pasal 64 ayat (1) KUHP,” tambah Johan.

Pasal tersebut mengatur mengenai setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, maupun setiap orang yang penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara. Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.

Pemenang pengadaan E-KTP adalah konsorsium Percetakan Negara RI (PNRI) yang terdiri atas Perum PNRI, PT Sucofindo (Persero), PT LEN Industri (Persero), PT Quadra Solution dan PT Sandipala Arthaput yang mengelola dana APBN senilai Rp6 triliun tahun ang�garan 2011 dan 2012.

Program E-KTP ini secara nasional dilaksanakan dalam dua tahap yakni pada 2011 dan 2012. Tahap pertama dilaksanakan di 197 kabupaten/kota dengan targer 67 juta penduduk telah memiliki KTP elektronik.

Program KTP elektronik di 197 kabupaten/kota ini ditargetkan mulai pada awal Agustus 2011, namun, pada pelaksanaannya, terdapat masalah terkait ketersediaan dan distribusi perangkat yang dibutuhkan.(Ant)

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima | Leave a comment

BPK TIDAK AKAN BERI BANTUAN HUKUM PADA HP

Jakarta (ANTARA News) – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak akan memberikan bantuan hukum kepada mantan Ketua BPK Hadi Poernomo pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bantuan hukum diberikan apabila pimpinan, anggota, mantan pimpinan, mantan anggota BPK terkena kasus terkait pelaksanaan tugas di BPK,” kata Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan di Kantor BPK RI, Jakarta, Selasa.

Hendar mengatakan kasus yang diduga melibatkan Hadi Poernomo terjadi ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Direktur Jenderal Pajak sehingga bukan saat menjadi Ketua BPK.

Menurut dia, Undang-Undang nomor 15 tahun 2006 secara tegas menyebutkan bahwa BPK memberikan bantuan hukum kepada seluruh anggota, auditor dan pegawai BPK dalam pelaksanaan tugas diduga melanggar hukum.

“Namun BPK secara moral akan memberikan dukungan kepada beliau (Hadi Poernomo). Kami akan tetap berkomunikasi dengan beliau namun tidak memberi bantuan hukum,” ujarnya.

Dia mengatakan selama kepemimpinan Hadi selama sekitar lima tahun di BPK, yang bersangkutan memberikan sumbangsih positif bagi institusi tersebut dan negara.

Menurut dia, selama Hadi memimpin tidak ada hal bersifat negatif yang ditunjukkan mantan Dirjen Pajak tersebut.

“BPK hormati proses hukum yang berjalan dan kami berharap Pak Hadi serta keluarga tabah,” katanya.

Selain itu Hendar, BPK mempersilahkan KPK menggeledah ruangan Hadi Poernomo di BPK untuk mendukung proses hukum yang berjalan. Namun menurut dia, proses penggeledahan itu harus tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan yang ada.

KPK menetapkan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dalam menerima seluruh keberatan wajib pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) PT Bank BCA tahun pajak 1999-2003.

Kasus yang menjerat Hadi Poernomo adalah dugaan penyalahgunaan wewenang karena memberikan nota untuk menerima keberatan pajak penghasilan badan (PPH) Bank BCA 1999–2003 sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp375 miliar.

Atas perbuatan tersebut, KPK menyangkakan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan atau pasal 3 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1.

Pasal tersebut mengatur tetang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara.

Ancaman pelaku yang terbukti melanggar pasal tersebut adalah pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.(Ant)

Posted in Berita, Berita dan Informasi Takasima | Leave a comment