WADAW, KAPAL RAKSASA ‘BIANG KEROK’ TERUSAN SUEZ MACET DITAHAN

Jakarta, CNBC Indonesia – Pengadilan Mesir dikabarkan memerintahkan agar kapal kargo raksasa yang terjepit dan menutupi Terusan Suez bulan lalu untuk ditahan sementara. Hal ini karena dialog mengenai dana kompensasi dan ganti rugi belum mendapatkan titik temu.

Dilansir Reuters, Otoritas Terusan Suez (SCA)mengejar klaim kompensasi sebesar US$ 916 juta (Rp 13,4 triliun) kepada perusahaan Jepang yang merupakan pemilik kapal itu,Shoei Kisen. Sementara itu, UK Club, perusahaan asuransi perlindungan & ganti rugi (P&I) untuk Ever Given, mengatakan klaim kanal itu termasuk US$ 300 juta (Rp 4,2 triliun) untuk “bonus penyelamatan” dan US$ 300 juta untuk “kehilangan reputasi”.

“Terlepas dari besarnya klaim, yang sebagian besar tidak didukung, pemilik dan perusahaan asuransi mereka telah bernegosiasi dengan itikad baik dengan SCA,” kata UK Club dalam sebuah pernyataan, dikutip Rabu (14/4/2021).

“Pada 12 April, SCA menawarkan tawaran yang dipertimbangkan dengan cermat dan murah hati untuk menyelesaikan klaim mereka. Kami kecewa dengan keputusan SCA selanjutnya untuk menangkap kapal hari ini.”

Sebelumnya Selasa (13/4/2021) Yumi Shinohara, wakil manajer dengan departemen manajemen armada Shoei Kisen, mengkonfirmasi bahwa kanal tersebut telah membuat klaim kompensasi. Ia mengatakan kapal Ever Given juga belum diberi izin untuk pergi meski tidak memberikan rincian lebih lanjut.

Hal ini juga sebelumnya telah disuarakan minggu lalu oleh ketua SCA Osama Rabie mengatakan di Televisi Mesir. “Ever Given tidak akan pergi sampai penyelidikan selesai dan kompensasi dibayarkan,” tegasnya kala itu.

Ia mengatakan kanal itu telah menanggung “kerusakan moral yang hebat” serta kerugian biaya pengiriman dan biaya operasi penyelamatan. Pihaknya juga mengatakan bahwa mereka berharap untuk menyelesaikan masalah secara damai.

Terjepitnya Ever Given bulan lalu yang menyebabkan penutupan Terusan Suez ini sangatlah mengganggu arus barang dari Asia ke Eropa maupun sebaliknya. Tercatat bahwa kerugian per jam yang ditimbulkan dari tertutupnya terusan penghubung Laut Merah dan Laut Tengah ini hampir mencapai US$ 400 juta atau setara Rp 5,7 triliun
sumber: cnbc

Posted in Berita | Leave a comment

INI POIN GUGATAN AHY KE PARA AKTOR PENGGERAK KLB DEMOKRAT

TEMPO.CO, Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali mengajukan gugatan baru terhadap 12 orang yang dianggap aktor intelektual Kongres Luar Biasa atau KLB Demokrat di Deli Serdang. Dalam gugatan baru ini Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dihapus dari pihak turut tergugat karena pemerintah sudah menyatakan tidak mengesahkan hasil kongres.

Berdasarkan salinan gugatan yang diperoleh Tempo, 12 pihak tergugat ialah Yus Sudarso, Syofwatillah Mozaib, Max Sopacua, Ahmad Yahya, Darmizal. Lalu Marzuki Alie, Tri Yulianto, Supandi R. Sugondo, Boyke Novrizon, Jhoni Allen Marbun, Muhammad Rahmad dan Aswin Ali Nasution.

Dalam salinan tersebut ada juga beberapa poin gugatan AHY terhadap 12 aktor KLB Demokrat. Gugatan pertama, menyatakan dan menetapkan para tergugat tidak memiliki dasar hukum (legal standing) untuk melaksanakan aktivitas apapun dengan mengatasnamakan Partai Demokrat dan tindakan dimaksud dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum, termasuk dan tidak terbatas hanya Kongres Luar Biasa Partai Demokrat, penggunaan segala atribut dan melakukan tindakan lainnya yang seolah-olah mencitrakan Partai Demokrat yang sah.

Kedua, menyatakan dan menetapkan bahwa pertemuan yang mengklaim Kongres Luar Biasa Partai Demokrat pada tanggal 5 Maret 2021 bertempat di The Hill Hotel & Resort Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara berikut seluruh hasilnya adalah tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyain kekuatan hukum.

Ketiga, menyatakan dan menetapkan agar para tergugat dilarang untuk melakukan segala tindakan dan/atau melakukan berbagai aktifitas apapun
yang mengatasnamakan dan/atau berkaitan dan dapat diasosiasikan dengan kepentingan Partai Demokrat dengan menggunakan atribut Partai Demokrat, yaitu: menggunakan atribut-atribut yang tidak tak terbatas hanya pada penggunaan jaket, back drop, bendera, kop surat, lagu, dan mars serta hal lainnya yang secara sah dimiliki oleh Partai Demokrat yang Ketua Umum dan Sekretaris Jenderalnya adalah Penggugat.

Keempat, menyatakan dan menetapkan agar Para Tergugat (penggagas KLB Demokrat) dilarang melakukan tindakan yang tak terbatas hanya pada membuat pernyataan, menunjukkan sikap dan/atau melakukan perbuatan yang seolah-olah mencitrakan dirinya para tergugat sebagai pihak dari Partai Demokrat yang sah.
sumber: tempo

Posted in Berita | Leave a comment

PRIA CHINA DICULIK, DIBUNUH DAN MAYATNYA DITUKAR UNTUK KREMASI DALAM KEJAHATAN PERTUKARAN JENAZAH

Seorang pria China yang mengalami sindrom down diculik dan dibunuh sebagai bagian dari skema pertukaran mayat yang rumit.

Ini dilakukan untuk menyiasati larangan pemakaman secara tradisional di banyak daerah di China. Guna menyiasatinya, satu keluarga menyewa seseorang untuk memberikan mayat pengganti yang kemudian dikremasi.

Namun tanpa sepengetahuan keluarga itu, mayat yang diserahkan adalah penderita sindrom down yag sengaja dibunuh untuk memenuhi pesanan mayat.

Pembunuhan itu sendiri terjadi pada tahun 2017 tetapi baru ramai diberitakan pekan lalu sesudah muncul sebuah tulisan tentang peristiwa itu.

Laki-laki yang disewa untuk menyerahkan mayat – diidentifikasi dengan nama depannya Huang – sebelumnya dijatuhi hukuman mati tetapi pelaksanaannya ditangguhkan. Demikian keterangan dari Pengadilan Tinggi Guangdong.

Bagaimana mayat didapat?

Berdasarkan dokumen pengadilan, pada tahun 2017 Huang ditawari uang oleh keluarga itu untuk menyediakan mayat karena keluarga ingin menguburkan anggota keluarganya yang meninggal secara tradisional.

Mereka tinggal di kota Shanwei, Provinsi Guangdong, yang mengharuskan semua mayat dikremasi.

Keluarga itu menduga Hung akan mencari mayat, tetapi ternyata ia membunuh seseorang untuk memenuhi pesanan.

Ketika melihat seorang laki-laki dengan sindrom Down memungut sampah di jalan, Hung mengajaknya masuk mobil dan memberikan minuman alkohol hingga tak sadarkan diri.

Ia lantas menyimpan mayat itu dalam peti jenazah dan beberapa hari kemudian ia menyerahkannya kepada keluarga yang memesan mayat itu dengan imbalan uang.

Keluarga menyerahkan uang sebesar 107.000 yuan atau sekitar Rp240 juta. Dari jumlah itu, Hung mengantongi Rp200 juta, sedangkan sisanya diberikan kepada seorang perantara yang kini telah meninggal dunia.

Menukar peti jenazah

Keluarga yang bersangkutan lalu menempuh proses kremasi mayat yang ada di dalam peti jenazah yang diserahkan oleh Huang, seolah mayat itu adalah anggota keluarganya sendiri.

Mayat asli dari keluarga itu sendiri secara diam-diam dikubur sebagaimana lazimnya tradisi pemakaman.

Setelah korban hilang pada 2017, ia dilaporkan sebagai warga yang hilang.

Kepolisian memerlukan waktu lebih dari dua tahun sebelum berhasil membongkar kejahatan ini dan melacak pelaku.

Pada September 2020, Huang dijatuhi hukuman mati yang pelaksanaannya ditangguhkan. Ia mengajukan banding atas keputusan pengadilan.

Pada akhirnya permohonan banding Huang ditolak Pengadilan Tinggi Guangdong pada Desember 2020 dan hukuman mati yang eksekusinya ditunda itu dikukuhkan oleh pengadilan.

Ini berarti Hung akan menjalani hukuman penjara seumur hidup jika ia tidak mengulangi kejahatannya dalam tempo dua tahun.

Keluarga yang menyewa Huang dinyatakan bersalah “menghina mayat”, tetapi tidak dijatuhi hukuman penjara. Tidak jelas apakah mereka dikenai denda sebagai ganti dari hukuman penjara.

Berita ini baru mencuat pekan lalu setelah portal berita menerbitkan tulisan tentang keluarga korban.

Upaya China melarang penguburan

Pemakaman sebagaimana lazimnya merupakan praktik yang disukai oleh masyarakat di China. Warga mengeluarkan uang dalam jumlah banyak untuk biaya penguburan dan membeli peti jenazah atas keyakinan langkah tersebut merupakan bentuk bakti kepada leluhur.

Namun China menggalakkan upaya mencegah warga melakukan pemakaman dan bahkan sebagian daerah sudah terang-terangan menerapkan larangan penguburan.

Langkah ini dimaksudkan untuk mengurangi penggunaan lahan dan prakti pemakaman yang mewah.

Sebuah peraturan terbitan tahun 1997 berisi bahwa “daerah-daerah berpenduduk padat yang hanya mempunyai lahan sempit dan sarana transportasi terbatas, semestinya melakukan kremasi.

“Daerah-daerah yang tidak memenuhi syarat-syarat itu boleh melaksanakan praktik pemakaman”.

Pertukaran jenazah bukan kali ini saja terjadi di China, dan sebagian besar praktik tersebut terjadi di wilayah pedesaan. Penduduk pedesaan menekankan pentingnya pemakaman seperti lazimnya.
sumber: bbc

Posted in Berita | Leave a comment

MUDIK DILARANG: ‘JOGO TONGGO’ DAN KESIAPAN DAERAH ANTISIPASI WARGA YANG NEKAT MUDIK LEBARAN

Sejumlah daerah mulai memperketat pengawasan dan menyiapkan sejumlah skenario untuk mengantisipasi warga yang nekat mudik di tengah larangan mudik lebaran tahun ini.

Pemerintah provisi Jawa Tengah telah menyiapkan optimalisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro dengan apa yang disebut sebagai “Jogo Tonggo”, atau Menjaga Tetangga. untuk memantau para warga yang nekat mudik di tingkat akar rumput.

Potensi pemudik ke Jawa Tengah diperkirakan mencapai 4,6 juta, salah satu yang terpadat di seluruh Indonesia.

Dari responden yang disurvei Kementerian Perhubungan, 11% diantaranya menyatakan tetap akan mudik meski ada larangan. Dengan angka itu, ada potensi 27,6 juta orang yang akan mudik tahun ini di tengah larangan.

Sementara di Jawa Timur, pemerintah daerah bersama dengan kepolisian dan TNI akan melakukan penyekatan untuk mencegah mobilisasi penduduk di kawasan perbatasan, seperti Banyuwangi, Ngawi dan Magetan.

Akan tetapi, pengamat sosial mengatakan belum semua desa di daerah memiliki kesiapan yang sama dengan apa yang dimiliki kota-kota besar dalam mengontrol warganya.

Ini untuk kedua kalinya pemerintah Indonesia meniadakan mudik Lebaran di tengah pandemi virus corona, demi mencegah lonjakan kasus Covid-19.

Sementara, itu Kementerian Perhubungan menegaskan pihaknya akan melakukan “sosialisasi secara masif” terkait pelarangan mudik untuk membatasi mobilitas masyarakat.

Merujuk data survei Kementerian Perhubungan yang dilakukan pada Maret lalu, sebanyak 11% responden atau sekitar 27,6 juta orang menyatakan tetap akan melakukan mudik meski ada larangan dari pemerintah, dengan tujuan daerah mudik paling banyak adalah Jawa Tengah (37%), Jawa Barat (23%) dan Jawa Timur (14%).

Satgas Jogo Tonggo

Larangan mudik Lebaran tahun ini dipandang tidak akan menyurutkan calon pemudik untuk berlebaran di kampung halaman.

Para pemudik dipastikan akan mencari jalan tikus untuk bisa mudik ke kota tujuan di Jawa Tengah yang menjadi destinasi utama mudik Lebaran.

Untuk mengantisipasi kedatangan pemudik yang pulang kampung, Kota Solo menggerakkan kembali satgas Jogo Tonggo untuk memantau dan mengawasi para pendatang yang nekat mudik ke Solo.

“Satgas Jogo Tonggo yang melakukan pemantauan di wilayah RT dan RW di Solo. Mereka akan melaporkan jika sampai ada pemudik yang bukan warga domisili atau pendatang yang masuk ke wilayahnya masing-masing,” kata Sekretaris Daerah Kota Solo, Ahyani kepada wartawan Fajar Sodiq yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Selasa (13/4).

Hasil pemantauan dan laporan dari Satgas Jogo Tonggo itu, menurut Ahyani, selanjutnya akan dilaporkan kepada Satgas Penanganan Covid-19 di tingkat kecamatan.

Petugas satgas kecamatan kemudian turun ke lapangan untuk melakukan eksekusi kepada pemudik yang nekat pulang kampung.

“Kalau dari Jogo Tonggo yang mengeksekusi, nanti potensi terjadi kerawanan konflik di wilayahnya, jangan sampai itu terjadi. Nanti biar diambil perannya oleh kecamatan dan kota,” ujar Ahyani yang juga Ketua Pelaksana Satgas Penanganan Covid-19 Kota Solo

Sementara itu Ketua Satgas Jogo Tonggo RW I Kelurahan Gandekan, Makmur Budiyanto mengaku telah menerima perintah dari pihak kelurahan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan kepada pemudik yang nekat pulang pada momen Lebaran kali ini.

Ia pun menjamin para pemudik yang nekat pulang ke rumah pasti akan diketahui oleh petugas Satgas Jogo Tonggo.

Pasalnya, peran satgas tersebut juga melibatkan semua RT di lingkungan RW 1 Kelurahan Gandekan, yang terdiri dari sembilan RT.

“Kebetulan teman-teman RT ada di dalam Jogo Tonggo semua. Kita sampaikan ke temen-teman RT untuk selalu memantau wilayahnya,” katanya.

Lebih jauh Makmur menambahkan pihaknya telah menyiapkan rumah karantina bagi para pemudik yang berhasil pulang dengan berbagai cara.

Rumah karantina itu, tambahnya, sempat menjadi tempat isolasi bagi sejumah warga yang terpapar Covid-19 beberapa waktu lalu.

“Sesuai dengan aturan pemerintah ya tetap mengkarantina. Untuk RW 1 sudah punya rumah karantina sendiri. Nantinya kita juga sudah siapkan keperluan apapun bagi pemudik yang menjalani karantina,” ungkapnya.

Merujuk kebijakan pemerintah, golongan yang dikecualikan dari larangan mudik harus menjalani karantina selama lima hari sebelum melakukan aktivitas di kota tujuan mereka.

Pemkot Solo telah menyiapkan gedung Solo Techno Park untuk tempat karantina bagi pemudik dengan hasil tes PCR negatif. Tempat karantina itu memiliki daya tampung 200 orang.

Selain itu, tempat karantina cadangan telah disiapkan di Ndalem Priyosuhartan, yang memiliki daya tampung 40 orang.

“Kalau melihat tahun lalu jumlah pemudik yang dikarantina mencapai 200-an orang. Jadi kita siapkan dua tempat karantina itu untuk mengantisipasi jumlah pemudik yang nekat pulang,” jelas Sekda Kota Solo, Ahyani.

Belum semua daerah siap

Pengamat Sosial dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Drajat Kartono menegaskan kendati Solo sudah siap mengantisipasi kebijakan larangan mudik, daerah-daerah di sekitarnya seperti Sragen, Sukoharjo dan Wonogiri masih kesulitan mengontrol pemudik yang pulang kampung.

“Wonogiri sangat luas, ada hutan dan lain sebagainya, itu yang masih sulit dipantaunya di desa-desa itu. Jogo Tonggo efektif kalau bisa dilakukan di desa, tapi saya lihat Jogo Tonggo hanya efektif di kota. Tapi kalau desa-desa yang sudah agak terpencil, agak sulit,” jelas Drajat.

Drajat menyebut Jogo Tonggo adalah gerakan berbasis komunitas yang efektif untuk mengontrol lingkungan di tengah situasi pandemi Covid-19.

Namun di tengah mudik Lebaran yang telah membudaya, ia khawatir dengan tingginya “ruang toleransi” bagi para pemudik yang pulang ke kampung halaman.

“Terutama kalau itu bukan di kota-kota yang ada pihak ketiga – negara – yang melakukan kontrol juga. Jadi agak melemah Jogo Tonggo kalau ada momen kultural yang harus mereka ikuti,” katanya.

Larangan mudik, kata Drajat, tak akan menghalangi warga untuk melakukan mudik, suatu tradisi yang melekat dengan Lebaran.

“Ini bukan urusan yang mudah untuk menghadapi budaya, kadang di antara mereka lebih memilih menghadapi negara dan denda daripada sanksi budaya ketika mereka diklaim orang tuanya sebagai anak durhaka,” kata Drajat.

Adapun, pengamat transportasi dari Universitas Indonesia, Ellen Tangkudung, memperingatkan pemerintah perlu mengantisipasi warga yang nekat mudik dini dan warga yang mudik menggunakan jalan alternatif – atau kerap disebut “jalan tikus”- untuk menyiasati larangan mudik Lebaran selama 6-17 Mei.

“Sekarang ini buat mereka pekerja non-formal, yang tidak harus cuti formal, mereka akan pulang lebih awal dan kekhwatiran saya [itu] bisa menjadi penumpukan, justru mereka pulang sebelum masa mudik,” kata Ellen.

Mudik dini dan penyekatan jalan tikus

Selain mempersiapkan langkah mitigasi bagi pemudik yang nekat di tengah larangan mudik, pemerintah daerah juga mempersiapkan antisipasi bagi mereka yang melakukan mudik dini.

“Pra-larangan itu dari tanggal 1-5 Mei untuk antispasi mudik dini. Karena kita punya data dari Kementerian Perhubungan ada potensi warga yang melakukan mudik dini ini kurang lebih 20% yang akan melakukan pergerakan sebelum hari pelarangan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro.

Adapun merujuk data Kementerian Perhubungan, potensi pemudik ke Jawa Tengah tahun ini ada sekitar 4,6 juta orang.

Sedangkan di Jawa Timur, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur, Nyono, mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk melakukan pengawasan secara ketat, baik terhadap transportasi maupun arus bepergian orang.

“Polda dibantu TNI dan pemerintah akan mendirikan titik poin atau penyekatan wilayah tertentu. Khususnya di kawasan perbatasan, seperti Banyuwangi, Ngawi dan Magetan,” ujar Nyono seperti dikutip dari kantor berita Antara.

“Jika tetap ada yang nekat berangkat mudik, petugas secara tegas melakukan tindakan dan meminta kembali atau putar balik,” tambahnya.

Kementerian Perhubungan menyatakan akan melakukan “sosialisasi secara masif” terkait larangan mudik demi mencegah lonjakan kasus Covid-19.

“Kita akan sosialisasikan secara masif mengapa mudik dilarang dan mobilitas masyarakat harus dibatasi, sesuai dengan kampanye 5M di mana salah satunya membatas mobilitas. Esensinya adalah untuk mencegah penularan dan kasus Covid di Indonesia agar bisa dikendalikan,” kata Adita.

Adapun, kepolisian menegaskan akan menindak tegas pelanggar larangan mudik, termasuk mereka yang menggunakan travel gelap.

Tak mau kecolongan seperti tahun lalu, pos pengawasan arus mudik kali ini juga ditambah menjadi 333 titik, dari tahun lalu 146 titik.

“Penyekatan di perbatasan provinsi, kabupaten semua kita lakukan penyekatan termasuk travel gelap, saya pastikan akan tindak tegas,” kata Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam konferensi pers pada Kamis (08/04) lalu.

Adapun tahun lalu, setidaknya satu juta warga di Jakarta berhasil mudik ke sejumlah daerah meski pemerintah menerapkan larangan mudik.

Selain mudik menggunakan jalan tikus, tahun lalu banyak warga yang mudik dengan memanfaatkan angkutan barang dan travel gelap.
sumber: bbc.

Posted in Berita | Leave a comment

VAKSINASI COVID-19 KHUSUS UNTUK LANSIA DIPERMUDAH

Cakupan Vaksinasi COVID-19 Capai 15,1 Juta Dosis

Jubir Vaksinasi COVID-19 dr. Siti Nadia Tarmizi, M.Epid mengatakan berdasarkan data cakupan vaksinasi yang diperolehnya hingga Minggu 11 April 2021 sebanyak 15,1 juta dosis vaksin COVID-19 telah disuntikan. Cakupan itu termasuk dosis pertama dan dosis kedua baik tenaga kesehatan, petugas publik maupun Lansia dengan kapasitas penyuntikan dosis per harinya adalah 500 ribu.

“Indonesia termasuk negara pada posisi kedelapan dari 60 negara yang telah melakukan vaksinasi. Ini merupakan pencapaian yang besar berkat dukungan dari seluruh masyarakat,” katanya, Senin (12/4) di Jakarta.

Golongan lanjut usia di atas 60 tahun merupakan prioritas pemerintah untuk divaksinasi. Sebab Lansia merupakan kelompok yang paling rentan terpapar dan paling tinggi risiko kematian dan kesakitan akibat COVID-19.

Sayangnya cakupan vaksinasi Lansia masih rendah yakni sekitar 2 juta jiwa, lebih rendah jika dibandingkan cakupan vaksinasi petugas publik yang mencapai 6,5 juta jiwa.

Percepatan cakupan vaksinasi COVID-19 menjadi penting untuk mencegah penularan terutama pada Lansia. Karenanya masyarakat diminta membantu para Lansia untuk segera mendapatkan vaksinasi.

Sejumlah strategi yang sudah dillakukan untuk mengakselerasi vaksinasi Lansia adalah dengan terus membuka sentra-sentra vaksinasi di seluruh Indonesia. Sentra vaksinasi itu dapat memudahkan Lansia mendapatkan vaksinasi di tempat tinggal yang terdekat.

Pemberian vaksinasi kepada Lansia sudah bisa dilakukan dimana saja tanpa perlu harus menyesuaikan dengan KTP ataupun dilengkapi dengan surat keterangan domisili di mana Lansia tersebut berada atau bertempat tinggal.

“Silakan datang ke seluruh pos pelayanan vaksinasi atau sentra pelayanan vaksinasi. Kami mengimbau bagi keluarga yang memiliki orang tua yang belum mendapatkan vaksinasi di bulan suci Ramadhan ini kita sama-sama menunjukkan bakti kita kepada orangtua dengan membantu mendaftarkan dan membawa mereka untuk mengikuti vaksinasi COVID-19 sehingga mereka akan terlindungi,” tutur dr. Nadia.

Hotline Virus Corona 119 ext 9. Berita ini disiarkan oleh Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat, Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor hotline Halo Kemenkes melalui nomor hotline 1500-567, SMS 081281562620, faksimili (021) 5223002, 52921669, dan alamat email kontak@kemkes.go.id (D2)

Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat

Jakarta, 12 April 2021

drg. Widyawati, MKM.

sumber: https://sehatnegeriku.kemkes.go.id

Posted in Berita, Informasi Kesehatan | Leave a comment

PENDETA MINDAWATI PERANGIN-ANGIN MENGHARAPKAN PADA SIDANG MAJELIS SINODE KE-36 GBKP KEMBALI MENJADI GEREJA ATAU DISEBUT LET THE CHURCH BE THE CHURCH

Pendeta Mindawati Perangin-angin dari GBKP Runggun Kemenangen Tani mengaku tidak disertakan pada Sidang Majelis Sinode (SMS) ke-36 Gereja Batak Karo Protestan (GBKP). Meski demikian ia memiliki harapan, agar GBKP kembali menjadi gereja, atau disebutnya Let the church be the church.

Jurnalis Jenda Bangun berhasil mewawancari pendeta satu ini dan inilah petikan wawancaranya.

Jenda Bangun : Bagaimana persiapan GBKP Runggun Kemenangan Tani Km.12 menjelang sidang mejelis sinode (SMS) April ini ?

Pdt Mindawati Perangin – angin : GBKP Rg Kemenangen Tani km 12 tidak melakukan persiapan apa – apa untuk sidang majelis sinode April 2021 ini.

Jenda Bangun : Berarti sudah dua kali SMS tidak ikut ?

GBKP Kemenangen Tani km 12 tidak sebagai peserta di SMS April 2021 ini, juga tidak sebagai peserta di sidang Sinode tahun 2015. Mengapa dikedua Sidang Sinode GBKP Kemenangen Tani tidak sebagai peserta?

Di Sidang Sinode tahun 2015 GBKP Kemenangen Tani tidak menjadi peserta karena Moderamen saat itu tidak setuju bahwa satu dari dua utusan yang mewakili GBKP Kemenangen Tani km 12 adalah Pdt Mindawati Perangin – angin. GBKP Kemenangen Tani km 12 boleh menjadi peserta asal yang mewakilinya bukan Pdt Mindawati Perangin – angin. Sikap Moderamen inilah yang diprotes oleh GBKP Kemenangen Tani di saat Sidang Sinode, tapi tidak ada yang mau mendengar.

Ini sudah 6 tahun yang lalu, orang- orang yang terlibat masih hidup, bagus juga mumpung sehat mereka “menyelesaikannya”. Bukankah Pdt Panji Barus dalam wawancaranya dengan media ini masih dalam topik yang sama yaitu sidang majelis sinode menyatakan bahwa peserta sidang akan mempertanggung jawabkan yang dilakukannya kepada Tuhan Sang Pemilik Gereja ?

Alasan Moderamen waktu itu, Pdt Mindawati Perangin – angin dalam status diberhentikan sementara, sehingga tidak berhak untuk menjadi peserta Sidang Sinode tahun 2015, dan kami, GBKP Kemenangen Tani sudah tahu sejak tahun 2014 “diupayakan” agar Pdt Mindawati tidak bisa menjadi peserta sidang Sinode tahun 2015.

Inilah yang menyebabkan GBKP Kemenangen Tani “ngotot” untuk tetap menunjuk Pdt Mindawati Perangin – angin sebagai satu dari dua peserta perwakilan Kemenangen Tani ke Sidang Sinode 2015. Kami mengetahui juga sikap/perlakuan Moderamen dalam dua kali pertemuannya dengan Kemenangen Tani.

Secara pribadi saya sangat menyesalkan. Ketika hal ini saya nyatakan pada almarhum Pdt Agustinus Purba di acara mediasi di PN Kabanjahe, beliau tidak menyangkal, cuma ia mengatakan, “tapi bukan saya kak.”

GBKP Kemenangen Tani tidak menjadi peserta di Sidang Sinode 2021 ini karena GBKP Kemenangen Tani tidak dianggap sebagai anggota GBKP oleh Moderamen periode 2015-2020. Segala sesuatu yang datang dari GBKP Kemenangen Tani km 12 seperti surat, tidak diakui, yang mau dipasu pasu, harus belajar lagi, yang meninggal, harus mendapat surat dari BP runggun yang diakui oleh Moderamen 201-5-2020.

Walaupun keputusan Moderamen ini masih belum inkracht, karena masih dalam proses pengadilan, tapi diberlakukan oleh jemaat seakan sudah keputusan hukum yang final.

Jenda Bangun : Apa yang diharapkan GBKP Runggun Kemenangan Tani Km.12 dari SMS ini ?

Pdt Mindawati Perangin – angin : Agar GBKP kembali menjadi gereja, ini yang selalu kami dengungkan dari dulu LET THE CHURCH BE THE CHURCH.

Jenda Bangun : Seandainya, SMS tidak mengagendakan materi soal keberadaan GBKP Runggun Kemenangan Tani Km.12 ?

Tandanya GBKP belum menjadi gereja yang sebenarnya. Presbyterial sinodal menjadi dasar pikiran GBKP Kemenangan Tani tahun 2014. Kalau jemaat GBKP meminta surat – surat kami di awal peristiwa kepada Moderamen saat itu, kalian akan membaca berulang ulang penekanan sistem Presbyterial sinodal yang kami garis bawahi sebagai hukum Gereja GBKP yang Calvinis.

Pdt Simon Tarigan yang dulu adalah sekretaris saya di bagian Teologia GBKP, acap mengatakan kepada BP Runggun yang bertanya padanya apakah yang harus kami lakukan, lalu beliau akan menjawab “kai kata kena.”

Masalah Kemenangen Tani yang berawal dari penerapan sistem Presbyterial Sinodal bergeser ke pemberhentian sementara dan mengajak Moderamen untuk berbicara tentang Presbyterial sinodal, itu saja.

Jenda Bangun : Kapan komunikasi terakhir dengan moderamen GBKP ?

Pdt Mindawati Perangin – angin : November 2015. Saat itu jemaat bertanya kepada Pdt Agustinus Purba almarhum “apa salah pendeta kami maka kalian pecat ? Pendeta Agustinus menjawab “ kurang komunikasi.” Lalu jemaat melanjutkan, “apakah ada di Tata Gereja seorang Pendeta dipecat karena kurang komunikasi?” Pendeta Agustinus diam, lalu jemaat ini berkata bisa SK kalian itu dianulir Pak Pendeta? Nanti di sidang kata Pdt Agustinus. Rekaman Percakapan ini masih kami simpan.

Tapi setelah pertemuan itu Pdt Mindawati Perangin – angin dieksekusi ke Kapolda (jemaat bisa melihat website Polda).

Jenda Bangun : Apakah BPMR masih solid meskipun keberadaan GBKP Runggun Kemenangan Tani Km.12 masih seperti sediakala ?

Pdt Mindawati Perangin – angin : BP Runggun, saya tidak mau menggunakan BPMR dan kami solid. Masa Covid ini kami melakukan pembagian kerja agar semuanya bisa berfungsi dan tetap sehat. Semua diupayakan fleksibel, agar rutinitas pelayanan berjalan dan pertumbuhan juga ada. Kami berupaya untuk tidak dikalahkan oleh Covid 19.

Jenda Bangun : Siapa kira – kira yang tepat menjadi pimpinan moderamen saat ini ?

Pdt Mindawati Perangin – angin : Sebelum memberikan pandangan saya, saya mau mencuplik pandangan Pdt Panji Barus yang berhubungan dengan pertanyaan Bapak kepada saya di atas, cuplikannya adalah di bawah ini:

Jenda Bangun: Menurut Bapak, sosok pimpinan yang dibutuhkan GBKP dalam menghadapi 5 tahun ke depan?

Pdt MP Barus : Sosok pimpinan yang dibutuhkan GBKP dalam pelayanannya 5 tahun ke depan: a) Memiliki wawasan luas b) memiliki visi yang jelas tentang arah GBKP sesuai Tata Gereja dan Alkitab, c) kemampuan berteologi yang mumpuni dalam menjawab tantangan jaman, d) bersifat mengayomi, e) berani bertindak tegas tapi juga fleksibel f) sebagai bapa rohani bagi jemaat dan para pendeta, g) mengenal budaya Karo dan sifat-sifat orang Karo, h) kemampuan dalam bidang management SDM, i) bisa menjadi teladan bagi para pendeta dan jemaat. j) mempunyai disiplin yang tinggi. k) memiliki track record yang baik dalam pelayanannya selama bekerja sebagai pendeta, dan lain-lain.

Dari Jawaban Pdt Panji Barus atas pertanyaan Bapak di urutan yang pertama, kedua dan ketigalah yang saya kawatirkan langka di GBKP. Sehingga melihat jawaban Pdt Panji yang menggarisbawahi kedominanan pendeta muda, yang walaupun mengandung nilai positif tapi kita memerlukan back up pemain lama yang menguasai point 1, 2, 3 atau a,b dan c yang dipaparkannya. Apalagi dari dulu GBKP sudah menekankan bahwa kita harus berada di tiga konteks, lokal, nasional dan internasional, bukan hanya di UEM saja, ada Dewan Gereja Asia, ada Reformed sedunia, Lutheran sedunia, LWF, Dewan Gereja Dunia.

Semua ini jelas sejalan bahkan sejajar dengan bagaimana kemampuan (kualita) SDM kita. Saya ini Kabid SDM Pertama di GBKP, dan hingga kini sangat concern akan SDM. Saya pernah menjadi calon Ketua Moderamen, namun kalah dari Pdt Panji Barus (Ya tidak apa apa, he he). Saya angkat ini karena saya mau mengatakan bahwa saya mau menjadi calon Ketua Moderamen di pemilihan Sinode 2010 karena saya yang membuat GBP (Garis Besar Pelayanan ) GBKP 2010-2015.

Jadi saya berkeinginan tidak hanya sebagai konseptor GBP tapi juga pelaksananya. Yang mau saya garis bawahi adalah, saya mau menjadi calon ketua Moderamen di tahun 2010, bukan karena jabatan itu prestige atau keren atau fasilitas atau apa lainnya, tapi karena GBKP 2010-2015 saya yang buat, saya pikir, sayalah yang tahu persis bagaimana untuk melaksanakannya, itu saja. Sehingga ketika saya tidak menang, lalu ditawari lagi untuk tetap menjadi Kabid SDM, saya tidak mau.

Kita duduk di Moderamen bukan sekedar duduk, atau asal duduk, dibagian manapun tidak masalah, asal duduk di Moderamen.

Jenda Bangun : Apa saran dan masukan untuk SMS ?

Pdt Mindawati Perangin – angin : Pdt Panji Barus sudah banyak menyampaikan sarannya di dalam wawancara Bapak dengannya. Terus terang saya sebenarnya tidak terlalu “merasa” lagi akan Sidang Sinode, melihat kualitas SDM dari dokumen yang dihasilkan oleh Sidang Sinode 2015 dan peristiwa yang kami alami di sidang sinode 2015 dan semua yang terjadi hingga kini di tahun 2021.

Namun bukankah kita diajarkan untuk menjadi manusia yang hidup dalam pengharapan? Dan pengharapan itu hanya bisa terwujud jika kita serukan dalam doa – doa kita yang bermohon dan persistent. Jika kita semua jemaat GBKP memohon dalam doa doa kita yang tiada henti, tidak mustahil LET THE CHURCH BE THE CHURCH akan terwujud di sidang Sinode 2021 ini. Bukankah dalam Tuhan tidak ada yang mustahil dan kita semuanya percaya akan kekuatan doa orang yang percaya bukan?

Jadi saran dan masukan saya untuk Sidang sinode 2021 ini adalah, semua jemaat GBKP di seluruh Indonesia dengan kesungguhan hati dan kedisiplinan waktu, berdoa agar Sidang Sinode 2021 ini mampu menghantarkan GBKP menjadi Gereja yang menyenangkan hati Tuhan, menjadi garam dan terang di dunia ini, sebagai alat Tuhan untuk mewujudkan KerajaanNya di atas dunia ini.(*)
sumber: metrorakyat

Posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo, Taneh Karo Simalem | Leave a comment

DERETAN SABOTASE SITUS NUKLIR IRAN, ISRAEL DITUDUH DALANG

Jakarta, CNN Indonesia — Relasi Israel dan Iran kembali memanas setelah badan intelijen Tel Aviv, Mossad, dituduh sebagai dalang di balik aksi sabotase fasilitas nuklir Teheran di Natanz pada akhir pekan lalu.

Jaringan listrik di fasilitas pengayaan uranium bawah tanah Iran itu padam total pada Minggu (11/4), diduga akibat serangan siber. Lokasinya berada di selatan Ibu Kota Teheran.

Namun insiden ini bukan yang pertama terjadi pada situs nuklir Iran dan juga situs nuklir Natanz. Dari serangkaian kejadian itu, tidak ada satupun yang diakui Israel.

Berikut deretan insiden yang pernah terjadi pada situs nuklir Iran.

Ledakan 2020

Situs nuklir Natanz, yang merupakan fasilitas nuklir utama Iran, juga pernah menjadi target sabotase pihak asing.

Pada Juli 2020, terjadi dua ledakan besar pada situs nuklir yang terletak di Provinsi Isfahan tersebut. Badan Energi Atom Iran mengatakan kedua ledakan itu disebut ulah serangan siber Israel.

Ledakan-ledakan itu mengakibatkan sebagian situs Natanz terbakar.

Sejumlah foto satelit memperlihatkan bangunan yang berada di atas tengah hangus dan rusak. Atap pada bangunan pun hancur karena ledakan.

Natanz disebut-sebut merupakan pabrik produksi sentrifus dan berada 7,6 meter di bawah tanah. Lokasi tepatnya berada sekitar 250 kilometer bagian selatan Teheran.

Wilayah ini merupakan lokasi gudang persenjataan Iran. Menurut para analisis pertahanan, lokasi ini punya fasilitas terowongan bawah tanah. Foto satelit menunjukkan ratusan meter semak belukar hangus terbakar.

Sehari setelah insiden terjadi di Natanz, sebuah jet tempur F-35 milik Israel mengebom kompleks produksi rudal di wilayah Parchin, Iran. Pesawat diduga berangkat dari Israel selatan.

Serangan Siber

Situs nuklir Natanz juga pernah menjadi target serangan siber Israel pada 2010. Saat itu, The Institute for Science and International Security menemukan worm komputer Stuxnet yang menyebabkan kerusakan parah pada situs nuklir Natanz.

Stuxnet dikabarkan teknologi yang dikembangkan kolaborasi antara Israel dan Amerika Serikat.

Institut tersebut memaparkan Stuxnet merusak hingga 1.000 sentrifugal atau 10 persen dari total yang terpasang pada situs nuklir Iran tersebut. Laporan institut itu menyimpulkan bahwa virus komputer itu ditujukan untuk menghancurkan sentrifugal yang pada akhirnya memperlambat kemajuan program nuklir Iran.

Mirip dengan Stuxnet, Israel juga disebut telah mengembangkan program malware Flame. Program itu dibuat bekerja sama dengan Badan Keamanan Nasional Amerika (NSA) dan Badan Pusat Intelijen AS (CIA).

Flame diam-diam memetakan dan memantau jaringan komputer Iran dan menghapus aliran informasi yang berguna untuk mengganggu program nuklir negara Syiah tersebut.

Pembunuhan Ahli Nuklir

Tak hanya menargetkan fasilitasnya, Israel juga diduga berupaya menggagalkan program nuklir Iran dengan membunuh ahli atom ternama negara tersebut.

Israel dituduh membunuh ilmuwan nuklir ternama Iran, Mohsen Fakhrizadeh, pada November 2020 lalu.

Fakhrizadeh dibunuh saat melintas di jalan di luar ibu kota Teheran. Menurut pemerintah Iran, dia dihabisi oleh tim pembunuh dalam operasi yang dirancang oleh Badan Intelijen Israel (Mossad).

Pemerintah Iran menyatakan Fakhrizadeh diberondong dengan senjata mutakhir yang terhubung dengan sistem satelit untuk melacak posisi target.

Sedangkan menurut pengakuan saksi, sebelum terjadi Fakhrizadeh tewas sempat terjadi ledakan bom dari sebuah truk, diikuti penembakan yang dilakukan sejumlah orang.
Sebanyak sebelas ajudan Fakhrizadeh dilaporkan sempat terlibat baku tembak dengan para pelaku.(rds/dea)
sumber: cnn

Posted in Berita | Leave a comment

ANIES TERJERAT LAGI SOAL DANA DAMKAR 6,5M, KAPAN NOVEL TANGKAP SEPUPUNYA?

Manuel – KPK ini kelihatannya bukan hanya buta separuh. Namun lebih jauh lagi, KPK ini sepertiinya tuli tidak bisa mendengar jeritan rakyat Indonesia meminta Anies ditangkap karena sudah terlibat di dalam pembelian tanah haram jadah yang dikorupsi.

Rasanya, juga bukan sekadar tuli, KPK ini kelihatannya bisu dalam menyuarakan kebenaran secara objektif soal penemuan dana 6,5 Miliar oleh BPK soal pembelian alat pemadam kebakaran. Alat pemadaman api saja bisa diselewengkan begitu, saya yakin KPK tahu kok.

Angka yang mirip, juga membuat orang dekat Jokowi ditangkap. Padahal buktinya belum ada saat itu. Dicari-cari sampai ada pokoknya. Kasus Juliari Batubara juga begitu kan? Penetapan tersangka dulu baru barang bukti dicari. Kenapa untuk urusan Anies dan Sarana Jaya, KPK bisu buta tuli?

Mari kita lihat kronologisnya terlebih dahulu soal yang menjadi temuan BPK. BPK menemukan kejanggalan dalam pembayaran 4 paket pengadaan alat pemadam kebakaran DKI yang anggarannya disetujui Anies Baswedan, sepupunya Novel Baswedan. Indikasi pembayaran pengadaan itu lebih 6,5 miliar.

BPK mengungkap dalam hasil laporan pemeriksaan atas laporan keuangan sepupunya Novel Baswedan, Anies yang ada pada tahun 2019. Disebutkan kelebihan 6,5 miliar itu antara lain unit submersible, quick response, penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal dan pengurai material kebakaran.

Keempat unit ini, ternyata tetap membuat Anies mendapatkan gelar WTP oleh BPK. Sekarang Anies sudah tidak bisa berkelit. Sudah terlalu banyak kasus yang bisa menjerat dia. Tapi kenapa dia ini selalu licin seperti belut? Apakah karena orang ini sudah diproyeksikan KPK untuk jadi presiden?

Pada tahun 2019, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan DKI mengalokasikan anggaran belanja modal alias ABM untuk program penanggulangan kebakaran senilai 321 miliar dan realisasi 303 miliar atau penyerapan sebesar 94 persen. Nggak tahu apakah penyerapan itu asli untuk kebakaran, atau untuk yang lain?

Rincian dari empat paket itu adalah seperti ini janggalnya. Untuk unit submersible memiliki nilai kontrak 10,9 miliar. Unit quick response 44,3 miliar. Unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal di nilai 8,7 miliar dan unit pengurai material kebakaran nilainya sekian miliar.

Pengadaan atas empat paket itu pakai sistem gugur dengan cara pembayaran metode lumpsum. Hal ini dicatat di dalam dokumen BPK. Dalam proses lelang tersebut, BPK kabarnya menemukan banyak permasalahan yang seharusnya bisa menjerat Anies Baswedan.

Satu survey untuk unit submersible, menandakan bahwa proses lelang tidak dijalankan. Sehingga tidak memiliki perbandingan harga atas unit tersebut. Jadi tahun 2019 ini, bisa menjadi sebuah tahun kunci untuk menghancurkan Anies. Anies ini karir politiknya sudah sangat kotor.

Dia ini dibela oleh KPK yang buta, bisu, tuli atas permasalahan anggaran di DKI Jakarta. KPK ini sangat lemah terhadap Anies. Atau jangan-jangan KPK ini budaknya Anies Baswedan? Saya melihat bahwa KPK ini menjadi kelompok penyelamat koruptor.

Saya bingung sama Febri Diansyah yang koar-koar KPK dilemahkan oleh Jokowi. Padahal jelas banget KPK ini dilemahkan oleh Anies Baswedan. BPK pun mengatakan dari temuan-temuan tersebut, penyusunan HPS alias Harga Perkiraan Sendiri, sangat tidak akuntabel. Tidak bisa dipertanggung jawabkan.

HPS alias harga perkiraan sendiri, memang dikira-kira oleh orangnya Anies atas persetujuan Anies tentunya. Rincian dari BPK pun didapatkan ada selisih seperti di bawah ini.

Untuk unit submersible, ada selisih 761 juta. Harga sebuah apartment mewah. Untuk unit quick response ada selisih 3,4 miliar, yakni seharga satu rumah mewah di DKI akarta. Unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal ada selisih 844 juta.

Senilai sebuah mobil Alphard. Dan yang terakhir unit pengurai material selisihnya 1,4 miliar, harga biaya operasi mata yang tersiram air keras mungkin? Dari total-total keempat paket itu, ditemukanlah jumlah 6,5 miliar.

Namun apa solusi dari BPK? Hanya meminta si Anies menginstruksikan kepala dinas untuk mempertanggungjawabkan. Kalau tidak bisa, memangnya BPK bisa apa? KPK juga diam-diam saja seperti badut Ancol yang melawak di pinggiran Jakarta.

Sudah waktunya tim pemburu koruptor memenjarakan sumber dari segala kekacauan anggaran di DKI Jakarta, yakni Anies Baswedan.

Begitulah buru-buru.

sumber: seword

Posted in Berita | Leave a comment

PENEMBAKAN DAUNTE WRIGHT: POLISI AS KLAIM “KECELAKAAN” DI TENGAH KERUSUHAN YANG PECAH DI MINNEAPOLIS

Penembakan fatal seorang pria kulit hitam oleh seorang polisi di kota Brooklyn Center, negara bagian Minnesota, AS, adalah sebuah kecelakaan, kata kepala polisi setempat.

Daunte Wright, 20, ditembak setelah petugas itu bermaksud menggunakan senjata kejut (taser), tetapi malah secara keliru menggunakan senjatanya, kata Kepala Polisi Tim Gannon kepada wartawan.

Kematian Wright telah memicu protes dan aturan jam malam telah diterapkan.

Ketegangan kota di dekat Minneapolis itu semakin tinggi saat persidangan terhadap mantan perwira yang dituduh membunuh George Floyd terus berlanjut.

Daunte Wright dihentikan polisi karena pelanggaran lalu lintas pada hari Minggu.

Pada konferensi pers pada Senin pagi, Chief Gannon memutar video pendek dari kamera tubuh yang dikenakan oleh seorang polisi perempuan, yang menunjukkan Wright mencoba masuk kembali ke mobilnya saat petugas berusaha memborgolnya di pinggir jalan.

Seorang petugas kemudian terdengar mengatakan “Taser, Taser, Taser” – prosedur polisi sebelum menggunakan senjata kejutnya.

Wright terlihat masuk ke mobilnya dan pergi, sementara petugas yang sama mengatakan “Saya baru saja menembaknya”.

Ibu Daunte Wright, Katie, mengatakan putranya meneleponnya saat dia dihentikan oleh polisi

Wright terluka parah dan menabrak kendaraan lain, saat ia berupaya tetap mengemudi menjauhi lokasi tempatnya dihentikan polisi.

“Ini adalah keyakinan saya bahwa petugas bermaksud untuk menggunakan Taser mereka, tetapi malah menembaknya dengan satu peluru,” kata Chief Gannon.

Ia menambahkan: “Tidak ada yang bisa saya katakan untuk mengurangi rasa sakit ini.”

Petugas yang melakukan penembakan telah diminta melakukan cuti administratif.

Pada konferensi pers yang sama, Walikota Brooklyn Center Mike Elliott mengatakan dia akan melakukan segala upaya untuk “memastikan keadilan ditegakkan untuk Daunte Wright”.

“Hati kami sakit sekarang, kami merasa sakit. Kami menyadari ini tidak mungkin terjadi pada waktu yang lebih buruk. Ini terjadi pada saat semua komunitas kami, seluruh Amerika, bahkan seluruh dunia menonton,” katanya.

Unjuk rasa

Ratusan orang yang menyerukan nama Daunte Wright berkumpul pada Minggu (11/04) malam di luar kantor polisi Brooklyn Center, yang hanya berjarak beberapa kilometer di utara pusat kota Minneapolis.

Para pengunjuk rasa menulis dengan kapur di trotoar dan menyalakan lilin, tetapi polisi kemudian memerintahkan pengunjuk rasa untuk bubar, dengan rekaman video yang menunjukkan gas air mata dan granat setrum ditembakkan oleh petugas.

Media lokal melaporkan beberapa penjarahan terjadi di sejumlah daerah dan Walikota Brooklyn Center Mike Elliott mengumumkan di Twitter bahwa ia menerapkan jam malam hingga pukul 06:00.

“Kami ingin memastikan semua orang aman. Berhati-hatilah dan tolong pulang ke rumah,” cuitnya di Twitter.

Tensi di Minneapolis memanas seiring dengan sidang terhadap mantan aparat polisi yang dituding membunuh George Floyd yang digelar di wilayah itu.

Gubernur Minnesota, Tim Walz, berkata bahwa dirinya “memonitor situasi” dan berdoa untuk keluarga Wright.

Sejumlah anggota garda nasional Minnesota yang dikerahkan untuk berjaga dalam sidang mantan polisi Derek Chauvin atas kematian George Floyd, kini dikerahkan ke Brooklyn Center.

Brooklyn Center menutup seluruh sekolah dan aktivitas pada Senin, menurut laporan media setempat.

Pengunjuk rasa berkumpul di luar kantor polisi di Brooklyn Center, sambil menyerukan nama Daunte Wright.

Apa yang terjadi pada Daunte Wright?

Dalam sebuah pernyataan, Departemen Kepolisian Brooklyn Center mengatakan seorang petugas polisi telah menghentikan seorang pria karena pelanggaran lalu lintas pada hari Minggu (10/04) sore.

Ketika petugas polisi itu mencoba menangkapnya, ia masuk kembali ke dalam mobil.

Seorang petugas kemudian menembak pengendara mobil itu, yang sempat melaju selama beberapa blok sebelum ia menabrak kendaraan lain. Ia dinyatakan meninggal di tempat kejadian.

Seorang perempuan yang duduk di kursi penumpang di mobil itu dalam kondisi terluka.

Polisi mengatakan kamera tubuh dikenakan oleh petugas yang terlibat, dan kamera di dasbor mobil polisi juga telah diaktifkan.

Ibu Wright, Katie, mengatakan putranya meneleponnya saat berada di halte lalu lintas untuk detail asuransi mobil.

Ia berkata bahwa ia kemudian mendengar suara perkelahian dan telepon terputus.

“Semenit kemudian, saya menelpon dan pacarnya yang duduk di kursi penumpang yang menjawab, dan menbatakan bahwa ia tertembak… dan putra saya terbaring tak bernyawa.”

Ia mengatakan tubuh putranya dibiarkan terbaring di tanah oleh petugas, menambahkan: “Tidak ada yang akan memberi tahu kami apa pun. Tidak ada yang berbicara dengan kami… Saya berkata tolong pindahkan putra saya dari tanah,” kata Katie seperti dilaporkan StarTribune.

Walikota Elliott mengatakan penembakan itu “tragis” dan Gubernur Walz berkata: “Negara bagian kami berduka atas kehidupan lain dari seorang pria kulit hitam yang diambil oleh penegak hukum.”

Mengapa Minneapolis memanas?

Sidang terhadap Derek Chauvin atas kematian George Floyd sedang berlangsung di kota ini selama dua pekan terakhir.

Chauvin terekam menekan leher Floyd dengan lututnya selama sembilan menit ketika menangkap pria kulit hitam tersebut pada Mei tahun lalu.

Rekaman video dari insiden tersebut telah memicu aksi protes global menentang rasisme.

Sidang yang kini tengah berjalan diharapkan selesai dalam satu bulan dan pejabat penegak hukum telah bersiap atas kemungkinan kerusuhan yang terjadi ketika para juri telah memutuskan persidangan.

Kematian George Floyd memicu gelombang protes di seluruh kota, kebanyakan dari aksi protes itu berjalan damai namun ada beberapa yang berujung ricuh yang membuat bangunan rusak.
sumber: bbc

Posted in Berita | Leave a comment

KPK BUKA KEMUNGKINAN PROSES KEMBALI SJAMSUL NURSALIM DI KASUS BLBI, JIKA…..

TEMPO.CO, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menutup kemungkinan untuk memproses kembali Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jika ditemukan bukti-bukti baru.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyatakan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Sjamsul Nursalim dan Itjih lantaran perbuatan korupsi yang dianggap bersama-sama dengan Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

“Tetapi yang perlu kami tegaskan sebenarnya begini bahwa yang dihentikan oleh KPK dalam SP3 terhadap Sjamsul dan Itjih Nursalim itu sesungguhnya adalah perbuatan yang dianggap bersama-sama dengan SAT,” kata Ghufron, Senin 12 April 2021.

SP3 tersebut diterbitkan setelah Mahkamah Agung (MA) menolak Peninjauan Kembali (PK) KPK terhadap putusan kasasi Syafruddin pada 16 Juli 2020.

Dalam putusan kasasi MA pada 9 Juli 2019 untuk terdakwa Syafruddin itu disebutkan bahwa perbuatan Syafruddin bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van alle echtsvervolging).

“Kalau ternyata kemudian, baik KPK ataupun publik kemudian bisa memberikan kontribusi baru bahwa ada perbuatan lain selain perbuatan yang dinyatakan dan sudah diputus oleh kasasi ini, maka sesungguhnya ini masih terbuka asalkan konstruksinya adalah perbuatan tunggal. Tidak berkaitan lagi dengan SAT atau perbuatan lain yang di luar dari yang sudah diputuskan oleh kasasi. Itu perlu dikoridori,” ujar Ghufron.

Ia menyatakan jika lembaganya menemukan bukti-bukti baru dugaan korupsi yang dilakukan Sjamsul dan Itjih dan tidak terkait lagi dengan perkara Syafruddin, maka terbuka untuk diproses hukum kembali.

“Bahwa untuk yang perkara bersama-sama dengan SAT itu sudah dihentikan, tetapi untuk perbuatan lain seandainya kami menemukan bahwa selain ada misreprentasi ternyata ada misalnya penggelembungan, “mark up” atau penaikan nilai aset-aset yang terpisah dari perbuatan SAT. Itu masih perbuatan yang terbuka bisa dilakukan proses hukum,” ujar dia pula.

Ghufron juga mengatakan lembaganya tidak terbatas dengan asas “ne bis in idem” atau asas hukum yang melarang terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.

“Artinya, kami tidak akan kemudian terbatas dengas asas “ne bis in idem” karena perbuatannya terpisah, tetapi kalau perbuatan yang bersama-sama dengan SAT, kami harus hormat dan taat kepada putusan kasasi SAT,” kata Ghufron.

Sebelumnya, KPK menerbitkan SP3 terhadap Sjamsul dan Itjih pada 31 Maret 2021 dalam perkara dugaan korupsi bersama-sama dengan Syafruddin selaku Ketua BPPN dalam proses pemenuhan kewajiban pemegang saham Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) kepada BPPN yang dilakukan oleh tersangka Sjamsul selaku pemegang saham pengendali BDNI yang diduga merugikan negara hingga Rp4,58 triliun.
sumber: tempo

Posted in Berita | Leave a comment