USTAD ABU JANDA

Tahun 2016, peluncuran buku pertama “Tuhan dalam secangkir kopi..”

Ketika sedang jadi pembicara, tiba-tiba datang seseorang yang mukanya ngeselin. Dia mengenalkan dirinya dengan nama Permadi Arya. Saya mengenalnya di facebook dgn nama panggilan “Ustad Abu Janda”.

Abu Janda ini jago parodi. Nama panggungnya aja diambil dari nama teroris Indonesia di Suriah bernama Abu Jandal al Sulaihi yg dulu mengancam negeri ini.

Dia kasih gelar ustad dibelakang namanya juga sebagai bagian dari parodi, dgn pesan “gelar ustad ga harus dianggap suci, dia juga manusia biasa yg bisa salah”.

Sejak lama saya berlomba mendapat label dari para kadrun dengan si Permadi. Label “syiah, kafir, liberal, PKI” kenyang kami dibuatnya. Cuman saya menang, karena ada marga siregar, saya dicap Kristen HKBP oleh mereka. Disini si Permadi gak akan pernah bisa mengalahkan gelar jenius itu karena dia urang sunda..

Dengar2 dia mau dipenggal kepalanya karena memparodikan Bahar. Saya tahu, dia pasti ketawa karena itu ancaman yg kesekian ratus kalinya. Urat kemaluannya sudah putus, sehingga rasa takutnya sudah ga bisa ngaceng lagi.

Oh ya, mukanya emang ngeselin. Jangankan kadrun, gua aja yang kenal berasa pengen nampol. Tapi yg gua tau, si Abu Janda ini faseh bahasa Inggris dan Mandarin karena lama tinggal di Singapura.

Meskipun terlihat konyol, tapi gaya bertarung Abu Janda dgn model parodi ini efektif. Dia bagian menghancurkan karakter2 yg dibangun lawan yang ditakuti untuk dijadikan “Hello Kitty”. Saya urusannya menyerang dengan peluru tajam lewat tulisan.

Kami berteman, meskipun kadang saya sering negur dia ketika kami tinggal berdua, karena dia kalau habis cebok gak siram.

Lama juga gak ketemu dia. Semoga lu baik2 aja dan bisa memberi inspirasi spy muncul “abu janda abu janda” baru, untuk membela negeri ini.

Sini gua kasih secangkir kopi, di.. Seruput..

Denny Siregar & fb

Posted in Berita | Leave a comment

LIHAT DATA MAKA TAK ADA SIMALAKAMA, KEMBALI NORMAL ADALAH PILIHAN LOGIS

Setyo Hajar Dewantoro – Tingkat kematian di Indonesia di tahun 2020 diperkirakan ada di kisaran 6,57 per 1000 orang. Di tahun 2019 angkanya adalah 6.51. Demikian kita bisa lihat di macrotrends.net. Artinya, pada tahun 2020 ini diproyeksikan orang meninggal di Indonesia mencapai 6,57 x (271.000.000/1000), sama dengan 1.740.480 orang. Di tahun 2019 adalah 1.730.170 karena jumlah penduduk ada di kisaran 267.000.000 orang. Membaca data ini, ada atau tidak ada covid sebenarnya pasti ada dinamika pertambahan jumlah kematian, seiring dengan pertambahan jumlah kelahiran dan meningkatnya faktor resiko kesehatan akibat gaya hidup yang buruk dan degradasi kualitas lingkungan.

Kita kerucutkan. Jika angka kematian di Indonesia pada 2020 adalah 1.740.480 orang, maka per triwulan mencapai 435.120 orang. Saya mau mengajak Anda berpikir seberapa signifikan angka kematian “akibat covid” selama 3 bulan ini: Maret, April, Mei 2020. Per 29 Mei 2020, jumlah kematian yang dinyatakan akibat covid adalah 1.520. Ini akumulasi selama 3 bulan terakhir. Jika angka ini dibandingkan dengan angka kematian total per triwulan, maka kontribusinya adalah 0,35%. Itu jika benar 1520 orang itu meninggal karena covid. Jika kita mengikuti pola di Italia bahwa 96% yang meninggal dalam kasus “covid” sebenarnya lebih disebabkan karena penyakit lain seperti sakit jantung, diabetis, maka angka yang meninggal “murni karena covid” ada di kisaran 4% dari 1.520 orang, yaitu 61 orang (riilnya bisa jauh lebih kecil ketimbang ini) . Jika angka ini dibandingkan dengan angka kematian total selama triwulan, kontribusinya adalah 0,014%.

Apa artinya? “Covid”, atau apapun namanya virus yang ada di Indonesia itu sangat tidak signifikan mempengaruhi tingkat kematian di Indonesia.

Pertanyaanya adalah, bagaimana negara harus menyikapinya? Negara tentu harus melihat dalam konteks makro. Jangan terjebak drama individu. Layakkah negara mengambil kebijakan terhadap satu penyakit yang punya pengaruh sangat kecil atau tidak signifikan terhadap angka kematian di Indonesia dengan cara yang:

1. Membuat negara beresiko bangkrut karena pajak berkurang dan harus banyak mengeluarkan uang untuk safety net.

2. Membuat banyak perusahaan di berbagai skala bangkrut dan nyaris bangkrut, membuat banyak orang kehilangan pekerjaan atau pemasukan. Data Kadin 6 juta orang telah diPHK. Itu baru pekerja formal. Lalu berapa pekerja harian yang kehilangan income? Belum ada data kongkret, tapi bisa diperkirakan jumlahnya bisa mencapai puluhan juta orang

Ini semua, jika tidak diantisipasi sangatlah berbahaya. Daya tahan pelaku usaha dan masyarakat juga sudah di titik kritis, jika bulan Juni tidak ada pelonggaran, jumlah perusahaan yang bangkrut, pekerja yang diPHK, akan melonjak. Ini nyata bukan khayalan. Negara bisa terjebak krisis panjang di berbagai aspek karena orang yang lapar dan ruwet pikirannya bisa berbuat apapun termasuk berbuat kriminal, memicu kerusuhan dan semacamnya

3. Membuat kehidupan sosial rusak dan gerak kebudayaan mandeg. Ini membuat ketidakbahagiaan secara massif hanya karena penyakit yang sebetulnya tidak punya dampak destruksi yang signifikan.

Jawabannya: SANGAT TIDAK LAYAK!

Jadi, negara dalam hal ini sebetulnya tak sedang disuruh memilih buah simalakama antara kesehatan dan ekonomi. Karena issue kesehatannya sangat tidak signifikan. Negara hanya harus mengerti apa sebenarnya masalah riil yang dihadapi: bukan epidemi yang bisa memicu jutaan kematian, tapi ini soal ekonomi yang bisa runtuh dan manuver politik yang bisa membuat pemerintahan terjatuh.

Dengan data yang jelas seperti di atas, maka pemerintah tak perlu ragu untuk menjalankan kebijakan new normal – bahkan normal sekalian seperti di NTT dan Sulsel.

Negara harus tegas untuk, abaikan narasi seram epidemi. Itu semua cuma khayalan yang memberi api pada upaya kudeta. Negara harus tegas pada pihak pihak yang hendak menjatuhkan pemerintahan ini, untuk melindungi rakyat

Di bidang kesehatan, cukup rakyat dilindungi dengan cara standar: dengan edukasi cara hidup sehat, terus menerus meningkatkan kualitas infrastruktur kesehatan, promosi tradisi lokal seperti jamu-jamuan dan sebagainya.

Yang justru sangat urgen adalah rakyat harus dilindungi dari racun penyebab sakit psiko somatik yang ditebar media dan para provokator. Negara juga harus melindungi rakyatnya, bukan dengan jadi Sinterklas tetapi dengan membuka semua sektor ekonomi tanpa ragu. Juga menghidupkan kembali semua dinamika sosial budaya

Saya sebagai Guru Meditasi yang semestinya hanya sibuk mengejarkan keheningan, mau tau mau harus melakukan kajian ini yang mestinya merupakan porsi para akademisi dan staf ahli di pemerintahan. Kita dalam situasi kritis dan pemerintah harus mengambil keputusan, dilandasi data yang benar. Jangan takut oleh tekanan WHO dan oposisi, jangan terjebak narasi ilusif dari media dan ilmuwan bodong.

Jayalah Indonesia.

sumber: seword
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

Posted in Berita, Informasi Kesehatan | Leave a comment

MILLIARDER INI PILIH RAWAT SENDIRI ISTRI SELAMA 25 TAHUN

Eko Pratomo Suyatno, siapa yang tidak kenal lelaki bersahaja ini? Dialah salah seorang tokoh di balik kemajuan industri reksadana di Indonesia sekarang ini, juga seorang pemimpin dari sebuah perusahaan investasi reksadana besar di negeri ini. Ia tergolong miliader.

Usianya sudah tidak terbilang muda lagi, 60 tahun. Orang bilang sudah senja, bahkan sudah mendekati malam. Tapi Pak Suyatno masih bersemangat merawat istrinya yang sedang sakit. Mereka menikah sudah lebih 32 tahun. Dikaruniai 4 orang anak.

Cobaan menerpa, tatkala istrinya melahirkan anak yang ke empat. Tiba-tiba kakinya lumpuh dan tidak bisa digerakkan. Hal itu terjadi selama 2 tahun. Menginjak tahun ke tiga, seluruh tubuhnya menjadi lemah, bahkan terasa tidak bertulang. Lidahnya pun sudah tidak bisa digerakkan lagi.

Setiap hari sebelum berangkat kerja Pak Suyatno sendirian memandikan, membersihkan kotoran, menyuapi dan mengangkat istrinya ke tempat tidur.
Dia gendong istrinya ke depan TV, agar tidak merasa kesepian. Istrinya sudah tidak dapat bicara, selalu hanya terlihat senyum.
Untunglah kantor Pak Suyatno tidak terlalu jauh dari kediamannya, sehingga siang hari dapat pulang untuk menyuapi istrinya untuk makan siang.
Sorenya adalah jadwal memandikan istrinya, mengganti pakaian dan selepas maghrib dia temani istrinya nonton televisi sambil menceritakan apa saja yang dia alami seharian.

Walaupun istrinya hanya bisa menanggapi lewat tatapan mata, namun bagi Pak Suyatno sudah cukup menyenangkan.
Bahkan terkadang diselingi dengan menggoda istrinya setiap berangkat tidur. Rutinitas ini dilakukan Pak Suyatno lebih kurang 25 tahun.
Dengan penuh kesabaran dia merawat istrinya bahkan sambil membesarkan ke 4 buah hati mereka. Sekarang anak- anak mereka sudah dewasa, tinggal si bungsu yang masih kuliah.

Pada suatu hari…saat seluruh anaknya berkumpul di rumah menjenguk ibunya – karena setelah anak-anak mereka menikah dan tinggal bersama keluarga masing-masing – Pak Suyatno memutuskan dirinyalah yang merawat ibu mereka karena yang dia inginkan hanya satu: semua anaknya dapat berhasil.
Dengan kalimat yang cukup hati-hati, si anak sulung berkata:
“Pak kami ingin sekali merawat ibu, semenjak kami kecil melihat bapak merawat ibu tidak ada sedikitpun keluhan keluar dari bibir bapak. Bahkan bapak tidak ijinkan kami menjaga ibu,” kata si sulung dengan air mata berlinang.
“Sudah ke empat kalinya kami mengijinkan bapak menikah lagi, kami rasa ibu pun akan mengijinkannya. Kapan bapak menikmati masa tua bapak? Dengan berkorban seperti ini, kami tidak tega melihat bapak, kami berjanji akan merawat ibu sebaik-baiknya secara bergantian,” tambah si bungsu.

”Anak-anakku… Jika perkawinan dan hidup di dunia ini hanya untuk nafsu, mungkin bapak akan menikah lagi. Tetapi ketahuilah, dengan adanya ibu kalian di sampingku, itu sudah lebih dari cukup. Dia telah melahirkan kalian.” Sejenak kerongkongannya tersekat.
“Kalian yang selalu kurindukan hadir di dunia ini dengan penuh cinta, tidak satu pun dapat dihargai dengan apa pun. Coba kalian tanya ibumu, apakah dia menginginkan keadaanya seperti ini? Kalian menginginkan bapak bahagia, apakah bathin bapak bisa bahagia meninggalkan ibumu dengan keadaanya seperti sekarang? Kalian menginginkan bapak yang masih diberi Tuhan kesehatan dirawat oleh orang lain, bagaimana dengan ibumu yang masih sakit?” Pak Suyatno menjawab hal yang sama sekali tidak diduga anak-anaknya.

Meledaklah tangis anak-anak Pak Suyatno. Mereka juga menyaksikan butiran-butiran kecil jatuh di pelupuk mata Ibu Suyatno, yang dengan pilu menatap mata suami yang sangat dicintainya.

Sampailah akhirnya Pak Suyatno diundang oleh salah satu stasiun TV swasta di Jakarta untuk menjadi narasumber. Host mengajukan pertanyaan kepada Pak Suyatno, kenapa mampu bertahan selama 25 tahun merawat istrinya yang sudah tidak bisa apa-apa? Di saat itulah meledak tangis Pak Suyatno, bersama tamu yang hadir di studio yang kebanyakan kaum perempuan pun tidak sanggup menahan haru.

Pak Suyatno bercerita: “Jika manusia di dunia ini mengagungkan sebuah cinta dalam perkawinan tetapi tidak mau memberi waktu, tenaga, pikiran, perhatian, semua itu adalah kesia-siaan. Saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya, yang sewaktu sehat dia dengan sabar merawat saya, mencintai saya dengan hati dan bathinnya, bukan dengan mata.

Dia memberi saya empat anak yang lucu-lucu. Sekarang saat dia sakit karena berkorban untuk cinta kami bersama, itu merupakan ujian bagi saya, apakah saya dapat memegang komitmen untuk mencintai dia apa adanya. Jika dia sehat pun, saya belum tentu mau mencari penggantinya, apalagi dia sakit,” katanya sembari berurai air mata.
Setiap malam saya bersujud dan menangis. Saya hanya dapat bercerita kepada Allah di atas saja. Saya yakin hanya kepada Allah saya percaya untuk menyimpan dan mendengar rahasia saya. Cinta saya kepada istri saya, sepenuhnya saya serahkan kepada Allah.

Ditulis oleh: Adrian Nugraha

fb Frans

Posted in Berita | Leave a comment

PENJUAL KAOS LAMBANG PALU ARIT MABES POLRI

Jakarta, CNN Indonesia — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri menangkap penjual kaos bergambar palu arit yang berinisial HS. Pelaku tersebut diduga menjual kaos lambang palu arit, simbol Partai Komunis Indonesia, lewat online.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, Brigjen Pol Agung Setya mengatakan, pelaku dicokok dari kediamannya, di kawasan Cililin, Bandung, Jawa Barat.

Saat menangkap HS, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa 15 kaos berlambang palu arit, alat sablon, printer, desain palu arit, serta sejumlah tablet dan laptop yang diduga digunakan untuk berinteraksi dengan pembeli.

“HS ditangkap di Bandung dengan sejumlah alat bukti saat ini tersangka sudah diamankan di Mabes Polri,” kata Agung di Bareksrim KKP, Jakarta, Jumat (30/12).

Agung menjelaskan, penjualan kaos berlambang palu arit tersebut merupakan salah satu tindakan yang dilarang dan diatur dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang kejahatan keamanan negara. Khususnya dalam pasal 107a tentang penyebaran ajaran marxisme dalam segala bentuk.

“Atas perbuatannya, HS diancam hukuman 12 tahun penjara,” kata Agung.

Lebih lanjut, Agung mengatakan selain dituduh melanggar penyebaran ajaran marxisme, HS diduga telah melanggar pasal 11 Undang Undang ITE terkait penyebaran informasi yang menimbulkan permusuhan.

“Karena HS ini juga menjual kaos tersebut melalui aplikasi internet, ini juga ada indikasi pelanggaran UU ITE,” kata dia.

HS memperdagangkan kaos berlambang palu arit selama enam bulan lewat penjualan online. Dalam waktu enam bulan, dia berhasil menjual 50 kaos dengan harga Rp115 ribu.

“Jadi sistemnya dia akan sediakan barang apabila ada yang memesan. Misalnya ada yang pesan sepuluh dia akan buat sepuluh, begitu seterusnya,” kata Agung.

Menurut Agung, HS diduga memproduksi kaosnya sendiri, mulai dari membuat desain kemudian menyablon kaos polos dengan gambar palu arit buatannya.

Agung menganggap HS telah mengetahui bahwa berjualan kaos dengan lambang palu arit melanggar hukum. “Tapi karena penjualan kaosnya menguntungkan, maka dia tetap berjualan,” kata Agung. (yul)
sumber: cnnindonesia

Posted in Berita | Leave a comment

BERGERAK ATAU MATI

Kondisi new normal itu bukan lagi pilihan, tapi sudah menjadi keharusan..

Para pengusaha yang mempekerjakan ratusan ribu karyawan di Indonesia, sudah mengibarkan bendera putih. Mereka bilang cuma bisa bertahan sampai Juni, kalau tidak, mereka terpaksa harus PHK besar-besaran bahkan mungkin harus menutup perusahaannya.

Dan kalau itu terjadi, maka dampak sosialnya akan dahsyat. Pengangguran bisa membawa api kerusuhan dan bisa menggoyang kestabilan negara.

Situasi inilah yang ditunggu para politikus busuk yang “sok pro rakyat” bahwa new normal adalah pembunuhan massal. Jika terjadi goncangan ekonomi, mereka juga yang akan ngompor2i untuk demo besar dan tujuan akhirnya menggoyang pemerintahan.

New normal adalah konsep menjalankan kembali kehidupan yang normal dgn gaya baru, gaya yang disesuaikan dgn keadaan. Yang biasanya kerja tanpa masker, harus pake masker. Yang biasanya berdesak2an harus jaga jarak.

Tapi intinya tetap, yaitu kembali kerja. Karena kalau kita tidak bergerak, kita mati sendiri.

Pilihannya memang sama2 tidak enak, antara kesehatan atau kelaparan. Memangnya Jokowi dgn senang mengambil keputusan itu ? Dia hanya mengambil keputusan yang buruk dari situasi yang paling buruk..

Bangsa kita sudah berkali-kali dihadapkan pada situasi paling sulit dalam perjalanannya. Tapi kita mampu beradaptasi, bertahan bahkan menyeimbangkan diri lagi.

Dulu saja tahun 98, ekonomi kita runtuh. Negara hampir jatuh. Tapi kita akhirnya mampu menyeimbangkan lagi meski awalnya tertatih.

Percaya dirilah, bahwa kita terlahir bukan sebagai bangsa cengeng. Yang terus sembunyi dan menangisi diri, dengan rasa ketakutan yang amat sangat. Kita bangsa petarung, yang mampu melewati badai seberapa besarnyapun ia mengurung.

Bergerak atau mati. Cuma itu pilihan yang ada, mau ambil yang mana ??

Pilihan ada di cangkir kopi anda..

Seruput dulu, ah.. ☕

Denny Siregar & fb

Posted in Berita | Leave a comment

5 SKENARIO TEKANAN POLITIK UNTUK LENGSERKAN JOKOWI

Oleh Asaaro Lahagu

Di tengah wabah Corona, tuntutan agar Jokowi mundur terus muncul. Kaum radikalis agama, poros Cendana, mafia dan pengusaha hitam, koruptor, barisan kaum kalah di Pilpres yang rugi modal, sebagian Purnawirawan TNI-Polri dan eks pecatan menteri, berkolaborasi membuat beberapa skenario pemunduran Jokowi.

Pertama, lewat strategi bentrokan umat beragama. Di era Jokowi, pelarangan beribadat umat beragama non-muslim terus menguat. Demikian juga penggagalan pendirian rumah ibadat. Kaum radikalis, mencoba memantik kemarahan umat minoritas. Mereka terus mengganggu kebebasan beragama umat minoritas.

Ada tiga keuntungan mereka mengganggu ibadat kaum minoritas. Pertama, kaum minoritas akan menuntut Jokowi membela mereka sebagai kaum teraniaya. Jika Jokowi diam, maka umat minoritas itu akan kehilangan simpati kepada Jokowi. Merekapun berbalik menyerang Jokowi.
Keuntungan kedua adalah menunggu reaksi Jokowi. Jika Jokowi membela kaum minoritas secara terang-terangan, maka kaum radikalis akan melawan. Mereka justru semakin beringas, membuat kegaduhan baru sehingga pecah bentrokan.
Keuntungan ketiga adalah dengan melarang umat minoritas mendirikan rumah ibadat walaupun sudah ada IMB dan dan mengganggu ibadat merea, maka perasaan merasa hebat di kalangan kaum radikalis, terpuaskan. Mereka termotivasi untuk mempererat perasaan bersatu dan merasa lebih hebat dan lebih kuat.

Semakin Jokowi membela kaum minoritas, maka reaksi keras kaum radikalis semakin menjadi-jadi. Mereka akan menimbulkan kegaduhan serupa di seluruh wilayah nusantara. Konflik umat beragama pun tersulut. Terjadilah kekacauan yang pada ujungnya menuntut Jokowi mundur.

Skenario ini dibaca benar oleh Jokowi. Jangan heran jika Jokowi tidak reaktif, tidak grasa-grusu dan lantang membela kaum minoritas yang teraniaya. Terkadang Jokowi mendiamkan walaupun isu pelarangan ibadat dan gangguan pendirian gereja begitu viral. Terkadang Jokowi meminta kepala daerah untuk menangani langsung masalah kehidupan beragama di daerahnya masing-masing.

Jika isu sudah menjadi nasional, barulah Jokowi memberi tugas kepada Menkopolhukam dan Mendagri untuk membereskan masalah kehidupan beragama tersebut. Itupun dengan soft approach. Ini adalah bagian strategi Jokowi agar tidak termakan skenario kaum radikalis.

Dalam kasus Ustad Abdul Somad (UAS) yang terang-terangan menghina agama Kristen misalnya, terlihat bagaimana proses hukum ditumpulkan. Ini berbeda perlakuan ketika kaum minoritas melakukan hal yang sama. Dalam kasus Ahok misalnya, proses hukum benar-benar garang ditegakkan. Tetapi dalam kasus Abdul Somad, hukum dibiarkan mengendap. Mengapa? jika UAS diproses secara hukum, justru hal itu akan memicu konflik baru umat beragama yang sasarannya kepada Jokowi lagi.

Skenario kedua adalah memancing kerusuhan sosial dengan alasan faktor ekonomi. Munculnya kelompok yang memprovokasi saatnya menjarah toko dan mall adalah bentuk nyata skenario ini. Mereka terus memframing bahwa ekonomi begitu sulit, pengangguran begitu tinggi dan kemiskinan merajalela.

Para lawan Jokowi menunggu dan terus menunggu moment pemantik kerusuhan. Ketika kerusuhan sosial mulai meletus, maka lawan-lawan Jokowi siap menyiram bensin untuk membesarkannya. Kerusuhan 1998 adalah awal kejatuhan kedigdayaan Soeharto yang puluhan tahun tak tergoyahkan. Hal yang sama dicoba diulangi untuk melengserkan Jokowi di tengah jalan.

Jokowi paham benar situasi ini. Jangan heran, aparat keamanan begitu reaktif kalau ada berita ajakan menjarah di medsos. Pelaku langsung diburu dan dicokok tanpa ampun. Pihak yang mencoba memprovokasi situasi, langsung dipadamkan dengan kekuatan penuh. Mengapa? Agar tidak menyebar kemana-mana.

Skenario ketiga adalah tuduhan PKI. Publik pikir, tuduhan PKI ini akan padam setelah Pilpres. Ternyata tidak. Isu TKA China, dan China Komunis terus digoreng. Perhatikanlah. Kata ‘China’ terus digaris-bawahi. Mengapa kata ‘China’ terus digoreng? Ada dua alasan.

Pertama, untuk menakut-nakuti keturunan China yang notabene menguasai perekonomian Indonesia. Jika mereka takut dan tidak percaya lagi kepada Jokowi, maka duit mereka akan dibawa deras ke luar negeri. Jika hal itu terjadi, maka perekonomian akan ambruk seketika. Ingat pengusaha keturunan China menguasai 75 persen perekonomian Indonesia.

Sehebat apapun Jokowi mempertahankan ekonomi Indonesia, jika pengusaha keturunan China tidak lagi percaya akan keamanan mereka, maka mereka akan ramai-ramai keluar Indonesia. Jika hal itu terjadi, maka ekonomi Indonesia langsung ambruk. Ingat ketika kerusuhan 1998. Mengapa ekonomi Indonesia saat itu ambruk? Dimulai dengan kerusuhan anti China. Lalu pengusaha China kabur ke luar negeri bersama duit mereka. Apa yang terjadi, ekonomi langsung ambruk. Dan pada saat itu, momen pemunduran Jokowi tiba.

Kedua, untuk membuat musuh bersama. Para lawan Jokowi sebetulnya tidak kuat-kuat amat. Mereka juga rapuh. Oleh karena itu, mereka membutuhkan musuh bersama. Tanpa musuh bersama, maka mereka sendiri akan terpecah-pecah. Nah, Jokowi diframing bagian dari antek China. Dengan demikian Jokowi adalah musuh bersama yang dapat memperkuat persatuan di antara mereka.

Dengan menguatnya framing Jokowi antek China, ditambah ekonomi ambruk, isu TKA China masuk dan menguasai Indonesia, maka kaum mahasiswa akan terpancing turun di jalan. Inilah tujuan sebenarnya. Demo 1966 yang menurunkan Soekarno dan 1998 menurunkan Soeharto, dipelopori oleh mahasiswa. Jika mahasiswa berhasil dipancing, maka pemerintahan Jokowi bisa goyah.

Jadi lawan Jokowi terus memancing mahasiswa agar turun. Tanpa mahasiswa mereka kurang kuat. Nah, bagaimana supaya mahasiswa di seluruh Indonesia turun? Jika isu agama yang diangkat, maka mahasiswa enggan turun. Tetapi jika isu komunis, isu utang, maka diyakini mahasiswa bisa terpancing. Nah, jika mahasiswa ikut turun ke jalan mengecam Jokowi sebaga antek China, maka skenario pelengseran tinggal selangkah lagi.

Sementara itu sebagian para Purnawiran TNI yang tidak mendapat tempat di pemerintahan Jokowi membentuk barisan sakit hati. Munculnya tuntutan mundur dari Ruslan Buton, mantan perwira pertama yang dipecat dari TNI adalah contoh konkrit bagaimana para mantan perwira yang sakit hati tak menyukai Jikowi. Mereka ingin agar Jokowi lengser. Jika ada 800 ratusan purnawirawan jenderal yang dicatut pro Said Didu Vs Luhut, itu adalah bentuk nyata barisan sakit hati para jenderal yang siap menghantam Jokowi.

Oleh karena itu, dalam kasus Said Didu, aparat terlihat hati-hati. Aparat menunggu moment yang tepat untuk melanjutkan atau menghentikan proses hukum terhadap Said Didu. Paling tidak pemanggilan Said Didu, sudah cukup memberi peringatan bahwa fitnah tanpa dasar tidak dibenarkan oleh siapapun.

Bisa dipahami jika Menteri investasi Luhut terlihat maju mundur untuk memasukkan tenaga kerja ahli dari China dalam membangun smelter. Kadang Luhut tarik-undur. Kadang dia mengatakan TKA China masuk sesuai dengan prosedur dan di lain waktu ia tunda sampai bulan Juni-Juli atau ketika pandemi Corona selesai.

Skenario keempat adalah isu anti Islam. Isu mall dibuka sedangkan Masjid ditutup adalah dua hal yang renyah digoreng. Framingnya adalah pemerintah ini zalim terhadap umat Islam. Beribadat dilarang sedangkan mall dibuka. Jika isu ini bisa digoreng dan berhasil membesar dan menyinggung umat Islam, maka mereka akan marah secara massal. Kemarahan massal inilah yang ditunggu-tunggu. Jokowi akan menjadi musuh bersama dan wajib dilengserkan.

Jokowi jelas paham benar skenario ini. Sebelum membuat kebijakan pelarangan ibadat di rumah ibadat ataupun shalat Idul Fitri di jalan, Jokowi terlebih dahulu berkomunikasi dengan dua organisasi keagamaan terbesar yakni Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah ditambah dengan MUI. Setelah mereka setuju, maka Jokowi mengeluarkan kebijakan larangan ibadat yang bersifat massal di masa pandemik Corona.

Skenario kelima adalah memunculkan konflik di antara para menteri sekaligus menusuk Jokowi dari dalam. Ini jelas berbahaya. Terlihat jelas saat ini banyak kebijakan menteri Jokowi tumpang tindih satu sama lain. Apa pesan dari kekacauan itu?

Pesannya adalah para menteri itu telah disusupi oleh penumpang gelap. Ada pihak yang sengaja menggerogoti Jokowi dari dalam istana. Adanya baum amis pada seputar kartu pra-kerja adalah buktinya. Pun diamnya KSP Moeldoko yang gagal menjadi Menkopolhukam menguatkan indikasi itu. Perhatikanlah mengapa Moeldoko jarang muncul saat ini? Berarti ada sedikit friksi di istana.

Miskomunikasi di kalangan para menteri jelas berdampak negatif pada wibawa pemerintahan Jokowi. Miskoordinasi yang muncul membuat kabinet Jokowi lemah, terutama dalam menangani masalah Covid-19. Salah langkah penanganan Covid-19 bisa berakibat fatal. Sasaran tembak setiap kesalahan adalah Jokowi sendiri.

Selain friksi di antara menteri, ada juga serangan langsung terhadap menteri Jokowi yang berlatarbelakang minoritas. Luhut, Yasonna dan Terawan terlihat terus-menerus menjadi sasaran tembak. Di sosial media beredar isu Kalapas yang dipecat dengan alasan sebenarnya korupsi diframing dengan alasan hoax karena mewajibkan para Napi baca Al-Quran. Ini adalah bagian skenario untuk meletupkan isu SARA.

Itulah sebabnya dalam penangkapan Bahar Bin Smith beberapa hari yang lalu, ada unsur kehati-hatian ekstra di sana. Berkat kesigapan dan persiapan matang aparat, taktik Bahar untuk menjebak Polisi masuk ke tempat ibadat dan mengulur waktu demi menghimpun kekuatan massa, gagal totak. Kini Bahar langsung dijebloskan ke Nusakambangan dengan tujuan memutus total hubungannya dengan para pengikutnya.

Jika nantinya ada pelonggaran PSBB terkait Covid-19, itu juga tidak lepas dari bagian strategi Jokowi. Tujuannya adalah agar ekonomi tidak benar-benar lumpuh dan ambruk. Pun untuk menangkal kolaborasi pelengseran dirinya dengan menunggangi Covid-19, Jokowi menguatkan intelijen. Jangan heran pimpinan penanganan Covid-19 adalah seorang Jenderal yang disokong penuh oleh BIN.

Apakah Jokowi bisa dimundurkan dengan 5 skenario di atas? Tidak mudah. Orang benar, orang yang berjuang untuk bangsanya, sulit dimundurkan. Selalu saja ada jalan untuk lolos. Ada banyak tangan yang membelanya.

Kompasiana

fb Wisnu Michael

Posted in Berita | Leave a comment

GERAKAN MAKAR

Ir. KPH. Bagas Pujilaksono WIDYAKANIGARA, M. Sc., Lic. Eng., Ph. D.
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Dengan hormat,
Ada gerakan makar yang sedang di bangun di Jogjakarta lewat acara seminar yang temanya WACANA PEMECATAN PRESIDEN DI TENGAH PANDEMI COVID-19.
Poster seminar terlampir.

Lebih memalukan lagi iklan seminar tersebut dimuat di Web-nya Universitas Gadjah Mada.

Inikah demokrasi, disaat bangsanya sibuk bergotong royong mengatasi pandemi covid-19, kelompok sampah ini justru malah mewacanakan pemecatan Presiden.

Ini jelas makar dan harus ditindak tegas.

Apa yang salah dengan Presiden? Apakah Presiden mengkhianati UUD 1945, NKRI dan Pancasila dalam mengatasi pandemi covid-19 di tanah air?

Presiden sigap, dan terbuka soal data covid-19, termasuk penggunaan anggaran dan penanganan dampak ekonomi dan sosial akibat pandemi di masyarakat.

Tabu berwacana Pemecatan Presiden pada kondisi pandemi saat ini.
Lebih-lebih, kelompok sampah ini hanya bermodal mulut besar, tidak melakukan apa-apa kecuali menyebar kebencian dan membuat kegaduhan politik di masyarakat.

Sekali lagi ini makar, harus ditindak tegas.

Terimakasih.
Viralkan tulisan ini beserta posternya.

Yogyakarta, 28 Mei 2020
Hormat saya,
(BP. WIDYAKANIGARA)

#Copas
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10217798715026664&id=1445594496

Posted in Berita | Leave a comment

APA ITU NEW NORMAL?

1. New Normal adalah kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar kesehatan yg sebelumnya tidak ada sebelum pandemi.

2. New Normal adalah upaya menyelamatkan hidup warga dan menjaga agar negara tetap bisa berdaya menjalankan fungsinya.

3. New Normal adalah tahapan baru setelah kebijakan stay at home atau work from home atau pembatasan sosial diberlakukan untuk mencegah penyebaran massif wabah virus corona. New Normal utamanya agar warga yg memerlukan aktivitas di luar rumah dapat bekerja dengan menggunakan standar kesehatan yg ditetapkan. Jadi bukan sekedar bebas bergerombol atau keluyuran.

4. New Normal diberlakukan karena tidak mungkin warga terus menerus bersembunyi di rumah tanpa kepastian. Tidak mungkin seluruh aktivitas ekonomi berhenti tanpa kepastian yang menyebabkan kebangkrutan total, PHK massal dan kekacauan sosial.

5. New Normal ditujukan agar negara tetap mampu menjalankan fungsi2nya sesuai konstitusi. Harap diingat bahwa pemasukan negara berasal dari pajak dan penerimaan negara lainnya. Jika aktivitas ekonomi terus berhenti total maka negara tidak punya pemasukan, akibatnya negara juga tidak bisa mengurus rakyatnya.

6. New Normal diberlakukan dengan *kesadaran penuh bahwa wabah masih ada disekitar kita*. Untuk itu aktivitas ekonomi/publik diperbolehkan dengan syarat *menggunakan protokol kesehatan yang telah ditetapkan*.

7. Jika New Normal tidak dilakukan maka dampak sosial ekonominya tidak akan bisa tertahankan. Kebangkrutan korporasi selanjutnya ekonomi akan membawa efek domino kebangkrutan negara!

8. Jika anda tidak setuju dengan New Normal, silakan tetap tinggal di rumah. Sebab banyak orang tetap harus keluar rumah untuk bisa menghidupi keluarganya. Tidak semua orang bisa bertahan selama berbulan2 apalagi bertahun2 dan tetap bisa menghidupi keluarganya.

9. Untuk memastikan New Normal bisa berjalan baik maka *pemerintah harus melakukan upaya yg sistematis, terkoordinasi dan konsisten dalam melakukan pengawasan publik dan law enforcement*. Di dalamnya juga termasuk memperbesar kapasitas sektor kesehatan kita untuk mengantisipasi lonjakan penderita Covid-19.

10. Pemerintah pusat dan daerah harus bersinergi utk memastikan pemeriksaan kesehatan yg massif, tersedianya sarana perawatan dan peralatan medis, melindungi mereka yg paling rentan melalui penyiapan pengamanan sosial yg tepat sasaran dan perlindungan kesehatan.

Selebihnya terserah kita apakah mau berpartisipasi atau tidak, mau melindungi diri atau tidak. Berhentilah menjadi provokator dan menyebarkan energi negatif yg tidak bermanfaat bagi siapapun serta berpotensi menimbulkan kecemasan publik. Jika anda cemas, lindungilah diri anda dan keluarga sebab itulah satu2nya cara!

*Wellcome New Normal* 🇲🇨🌞🌻
Semoga Bermanfaat.. Aamiin YRA..🤲
fb Nora Lanking Indriaswara

Posted in Berita, Informasi Kesehatan | Leave a comment

NEW NORMAL: PELIBATAN TENTARA JUSTRU……

New normal’: Pelibatan tentara justru menciptakan ‘abnormalitas’, pemerintah beralasan demi ‘mendisiplinkan’ warga

Pengerahan ratusan ribu personel TNI dan Polri untuk persiapan tatanan kelaziman baru, atau ‘new normal’ selama pandemi Covid-19, disebut justru menciptakan abnormalitas di masyarakat, ujar pengamat.

Akan tetapi, pemerintah menegaskan pelibatan militer adalah untuk “mendisiplinkan” dan “membina” masyarakat.

Sentimen negatif terkait pelibatan militer menuju tatanan kelaziman baru, ramai di media sosial setelah Presiden Joko Widodo mengumumkan penugasan 340.000 personel TNI/Polri untuk turut membantu “membina” masyarakat di empat provinsi dan 25 kota/kabupaten yang bersiap.

Elina Ciptadi, Koordinator relawan Kawal Covid-19, sebuah insiatif sukarela warganet yang memberikan edukasi dan verifikasi berkaitan dengan pandemi, mengatakan yang terpenting dalam menurunkan kurva pandemi adalah pelaksanaan kebijakan yang konsisten, bukan pelibatan aparat. 

“Yang penting itu enforcement ada dan konsisten. Mau itu dilaksanakan dengan bantuan siskamling atau RT/RW, pecalang, mau dengan pasukan yang berseragam pocong lah, mau TNI, mau Polri, yang penting enforcement-nya ada,” ujar Elina kepada BBC News Indonesia, Kamis (28/05).

Pakar epidemiologi dari Universitas Indonesia Pandu Riono mengatakan, alih-alih mengerahkan ratusan ribu TNI dan Polri untuk “mendisiplinkan” warga agar mematuhi protokol kesehatan, semestinya pemerintah lebih mengutamakan komunikasi yang publik yang baik.

“Masalahnya bukan hanya masalah disiplin, masalahnya komunikasinya belum jalan. Komunikasinya ke publik selama ini belum dijalankan dengan baik. Itu dulu yang harus dijalankan,” ujar Pandu.

Dia melanjutkan, keberadaan TNI dan Polri bukannya menuju new normal, namun justru menimbulkan abnormalitas dan tak tepat sasaran dalam menurunkan kurva kasus Covid-19.

“Tentara dan polisi diturunkan kalau keadaannya abnormal. Katanya mau menuju normal, sekarang kita normal atau abnormal? Jadi kalau kita mau menormalkan ya melakukan dengan usaha-usaha yang normal, supaya masyarakat paham,” kata dia.

Sementara Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyoroti keberadaan TNI dan Polri justru akan “menciptakan suasana ketegangan” di masyarakat dan mengindikasikan “ada sesuatu yang genting”.

Adapun Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi menekankan pihaknya melakukan “pendekatan yang persuasif dan edukatif” dalam mengawal masyarakat menuju new normal.

“Jadi masyarakat tidak perlu khawatir,” tegasnya.

Kurva diharapkan turun

Sebelumnya, pemerintah mengatakan akan mengerahkan 340.000 personel TNI dan Polri di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang mulai melonggarkan pembatasan sosial.

Presiden Joko Widodo mengatakan pengerahan TNI/Polri yang “masif” adalah untuk “mendisiplinkan” masyarakat, sehingga kurva penyebaran Covid-19 semakin menurun.

“Kita melihat R0 (angka reproduksi virus) dari beberapa provinsi sudah dibawah 1 dan kita harapkan akan semakin hari semakin menurun dengan pasukan TNI dan Polri di lapangan secara masif,” ujar Jokowi ketika meninjau kesiapan prosedur new normal di stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat, Selasa (26/05).

Pada kesempatan yang sama, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menambahkan pendisiplinan protokol kesehatan itu dilakukan untuk menurunkan angka reproduksi virus hingga mencapai 0,75, atau bahkan lebih rendah lagi.

R0 adalah jumlah rata-rata orang yang ditularkan oleh satu orang yang terinfeksi virus. WHO memperkirakan R0 global saat ini antara 1,4 hingga 2,5.

Sementara, rata-rata R0 di Indonesia di angka 1,11. Untuk menuju new normal, R0 ditargetkan dibawah 1.

Namun, Koordinator Relawan Kawal Covid-19, Elina Ciptadi, mempertanyakan landasan pemerintah menetapkan empat provinsi, yakni Sumatra Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Gorontalo, serta 25 kabupaten/kota sebagai wilayah yang bersiap menuju kelaziman baru.

Padahal, kurva epidemi di wilayah-wilayah itu belum terkontrol.

“Kalau kita lihat di level provinsi ini rate penyebarannya kebanyakan masih di atas 1,0, berarti skala wabahnya itu belum menyusut, masih bertumbuh,” ujar Elina.

Akankah efektif turunkan kurva?

Kapuspen TNI Mayjen Sisriadi, menjelaskan kaitan keberadaan personel TNI dan Polri dalam hal menurunkan kurva pandemi adalah terkait dengan pendisiplinan warga.

“Kalau masyarakat yang tidak mematuhi itu (protokol kesehatan), baru nanti diberikan arahan. Tapi pendekatannya persuasif dan edukatif, jadi tidak menggunakan kekerasan,” kata dia.

“Karena kami tahu mereka yang abai itu karena ketidaktahuan,” imbuhnya.

Dia mencontohkan, banyak masyarakat yang mengabaikan protokol kesehatan dengan tidak mengenakan masker karena merasa dirinya sehat. Padahal, ada kemungkinan mereka membawa virus dan menularkannya kepada orang lain.

“Itu nanti kami berikan pengertian itu kepada mereka yang abai. Karena intinya mereka tidak tahu, bukannya mereka ingin melawan,” kata dia.

Kalaupun ada masyarakat yang “ngeyel” ketika diberi pengertian, lanjut Sisriadi, pihaknya menyerahkan kepada personel kepolisian untuk menindaklanjuti.

“Kami bersama-sama dengan polisi, hukum yang bicara nanti. Jadi tidak ada kekerasan di situ, tapi hukum yang berbicara. Karena nanti kita bersama-sama aparat polisi, bersama aparat kesehatan,” ujarnya.

Namun, Elina dari Kawal Covid-19 memandang pelaksanaan kebijakan yang dilakukan secara konsisten dengan sendirinya akan menciptakan kesadaran masyarakat, sehingga pelibatan TNI dan Polri tak diperlukan.

Dia mencontohkan, di Bali misalnya, tingkat kepatuhan warga tinggi karena ada kesadaran dari masyarakat untuk saling menjaga. Bahkan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tidak diterapkan di wilayah itu.

“Bali tidak (menerapkan) PSBB tapi tingkat compliance-nya (kepatuhan) tinggi secara swadaya. Kalau seperti itu, TNI dan Polri tidak diperlukan. Jadi tidak bisa dipukul rata, ada enforcement yang bisa dilakukan mandiri di tingkat desa, yang penting adalah enforcement-nya ada,” kata dia.

Alih-alih melibatkan TNI dan Polri, pakar epidemiologi Pandu Riono menyarankan pemerintah melibatkan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan warga akan protokol kesehatan.

“Yang perlu kita ajak bukan tentara atau polisi, yang harus kita ajak itu tokoh-tokoh masyarakat. Sekarang saatnya kita bangun trust ke masyarakat bahwa mereka bisa menjadi inisiator, selama ini kan pendekatannya selalu top down, jadi tidak mengajak masyarakat sebagai pemangku utamanya,” kata dia.

‘Akan ciptakan suasana tegang di masyarakat’

Sementara itu, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menganggap pengerahan personel TNI tidak perlu, sebab dikhawatirkan akan membuat masyarakat tidak nyaman.

“Itu akan menciptakan suasana tegang di masyarakat, seperti sesuatu yang genting,” kata dia.

Menurutnya, keberadaan kepolisian dan Satpol PP sudah cukup efektif mendisiplinkan warga.

“Tidak perlu menghadirkan tentara,” imbuhnya kemudian.

Akan tetapi, Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo, mengatakan kehadiran TNI dan Polri di tempat-tempat publik “bukan untuk menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan, tapi semata-mata membantu masyarakat agar masyarakat patuh pada protokol kesehatan”.

Terkait potensi terjadinya ketegangan antara aparat dan masyarakat yang “ngeyel”, Doni menyebut adanya tahapan-tahapan peran serta TNI/Polri dalam “pembinaan masyarakat”.

Mulai dari melakukan pemeriksaan awal, yakni memeriksa suhu tubuh warga. Apabila melampaui 36,5 derajat Celcius, maka yang bersangkutan diharapkan tidak masuk ke tempat yang menjadi kawasan yang dilonggarkan.

“Memang potensi-potensi ini kemungkinan besar akan timbul. Tapi Panglima TNI tadi mengatakan lebih menekankan pendekatan persuasif, pendekatan komunikatif, termasuk juga dari aparat kepolisian, dan juga lebih kita mengharapkan masyarkat itu memiliki disiplin pribadi yang lebih tinggi,” ujar Doni dalan konferensi pers usai rapat kabinet terbatas yang dilakukan secara daring, Rabu (27/05).

Komunikasi demi perubahan perilaku

Doni pun menegaskan penugasan TNI/Polri untuk turut membantu melakukan pembinaan kepada masyarakat di empat provinsi dan 25 kota, yang sudah memutuskan memilih melonggarkan PSBB melalui pendekatan-pendekatan yang komunikatif.

Pakar epidemiologi Pandu Riono menegaskan edukasi terhadap masyarakat di tengah pandemi memang diperlukan, namun keberadaan aparat militer, justru membuatnya kontraproduktif.

“Mungkin tentara bisa melakukan penyuluhan, tapi kalau melakukan komunikasi dengan publik, biasanya tentara tidak pernah berkomunikasi. Biasanya menindak. Ini kan tidak bagus,” cetusnya.

Menurutnya, ketimbang mengerahkan personel TNI dan Polri, pemerintah lebih baik mengutamakan komunikasi publik yang baik untuk mengubah perilaku.

Respon pemerintah terkait pandemi yang baru saja terjadi ini, lanjut Pandu, acap kali membuat masyarakat kebingungan dan seringkali informasi yang dipersepsikan berbeda oleh masyarakat.

“Ini kan masalah persepsi masyarakat belum cukup karena mereka tingkat kesadarannya belum terbangun.”

Dia mencontohkan, sulit meningkatkan kesadaran masyarakat akan penggunaan masker yang baik dan benar jika pejabat pemerintahan sendiri ketika berbicara kepada publik sering mencontohkan mengenakan masker hanya asal menempel di mulut atau menggantung di leher dan tidak menutup hidung.

“Itu kan salah satu edukasi bagaimana mengenakan masker yang baik.”

Langkah-langkah komunikasi untuk mengubah perilaku masyarakat, kata Pandu, antara lain menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti masyarakat, serta memiliki standar yang baik.

“Jangan sampai mereka (masyarakat) menganggapnya beda. Untuk setiap target segmen tertentu ada pesan yang beda, apalagi kalau bahasa di Gorontalo berbeda dengan di Sumatra Barat, di Jakarta. Kita kan masyarakatnya sangat heterogen,” kata dia.

“Bukan hanya dalam budaya, tapi juga heterogen dalam persepsi. Tingkat pendidikan dan sosial mempengaruhi. Kita harus memperhatikan itu semua kalau ingin mengkomunikasikan ke publik,” tambahnya.

sumber: bbc

Posted in Berita | Leave a comment

ISU PKI AKAN TENGGELAM BERSAMAAN DENGAN KEKUATAN ORDE BARU, HIKMAH PENDEMI COVID-19.

Daeng – Ketika negara berjuang melawan pandemi covid-19, segelintir orang yang numpang hidup dan telah menikmati banyak fasilitas di Indonesia dan mengatasnamakan perjuangan, masih terus saja melakukan serangan-serangan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah. Dan kita sudah saksikan mereka menyerang Presiden Joko Widodo.

Meski dunia informasi yang semakin canggih ini begitu mudah menyebarkan hoax, tapi dengan perjuangan melawannya akhirnya ada keseimbangan. Inilah dunia dengan perjuangan dan pergumulan antara yang baik (hak) dan batil, meski antara yang baik dan batil ini bisa di-jus sedemikian rupa tapi akan jelas juga pada akhirnya, bahwa bagaimana pun lihainya si Batil meramu jus-jus busuk yang ditaburi kebaikan-kebaikan, maka outputnya akan selalu bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan.

Tak akan pernah orang rakus bisa mewujudkan keadilan dan kemanusiaan meski membangun yayasan atas nama kemanusiaan atau keadilan.

Berjuang agar pandemi ini segera berakhir bukanlah hal yang mudah. Khusus di Indonesia, gangguannya tidaklah ringan. Ada-ada saja para pengganggu yang hendak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mereka menuntut agar dilakukan lockdown, dan syukurlah Jokowi bukan tipe orang yang mudah didikte, beliau nampaknya sudah tahu arah tuntutannya itu.

Lalu masalah cara atau teknik pengobatan pasien covid-19 juga telah mengalami rintangan yang juga tidak mudah. Selain Dok Mo yang sudah berjuang menyumbangkan ide-idenya agar segera dieksekusi, juga ada beberapa tokoh yang memang berjuang karena ikhlas demi Indonesia.

Indonesia patut bersyukur karena masih terjadi keseimbangan. Artinya kekuatan-kekuatan jahat itu harus ada usaha melawannya, kalau tidak, kita akan terbawa arus “Terserah Indonesia”.

Perjuangan kita bukan hanya semata-mata mengharapkan pada hasil, tapi di posisi mana kita berdiri dan telah melakukan apa? Meskipun diri ini hanya seperti seekor semut yang hendak memadamkan api yang membakar Ibrahim. Soal hasil tentu saja adalah urusan Tuhan. Bangsa yang cinta pada negerinya sebagai anugerah dari Tuhan hanya perlu berusaha menjaganya.

Isu PKI adalah isu paling basi yang saat ini masih disemprotkan. Dalang dan Penyebar isu ini lebih berbahaya dari Covid-19. Isu PKI adalah cara mereka untuk keluar dari jeratan kesalahan-kesalahan yang telah lama diperbuatnya. Karena bagaimana pun perbuatan jahat itu ditutupi dengan berbagai macam wangi-wangian kebaikan, lambat laun akan tercium dan sangat jelas bobroknya.

Orang-orang yang waras dan sibuk membangun Indonesia tidak akan peduli lagi isu PKI. Maka, isu PKI ini memang adalah mainan orang-orang yang tak bisa berbuat membangun Indonesia. Mereka selalu hadir agar rakyat resah. Itulah sifat syaithon laknat.

Kita sudah tahu bahwa isu PKI ini pertama kali ada di zaman orde baru. Zaman ini dengan leluasannya membungkam siapa saja yang dianggapnya berbahaya atau menghalangi kekuasaannya. PKI saat itu dianggap ancaman karena bisa menyaingi merebut kekuasaan. Mungkin saja konsep-konsep sosial dalam cita-cita mewujudkan kemanusiaan dan keadilan sedang digalakkan oleh partai ini, hanya saja media pada saat itu bisa disetir maka dengan mudah mengatur skenario seperti yang diinginkan.

Terlepas baik atau tidaknya ajaran komunis itu, dan selama 32 tahun masa kekuasaan Orde Baru, Indonesia justru tidak mengalami kemajuan yang pesat. Negara yang sumber kekayaannya melimpah justru mendatangkan pihak asing mengelolanya dan kesenjangan sosial di negeri ini makin melabar saat itu.

Freeport di Papua seharusnya kalau dikelola dengan baik dan sesuai Undang-undang dasar bahwa kekakayaan negara dikelola untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, ternyata yang kaya raya adalah penguasa waktu itu dan koleganya yang di luar negeri.

Sangat ironi. Kekayaan alam yang melimpah itu bisa digunakan untuk modal mendidik anak bangsa. Tapi yang kita saksikan di masa orde baru tidak banyak sekolah-sekolah terbaik, sebagian besar orang-orang kaya waktu itu lebih senang anak-anaknya sekolah di luar negeri.

Corona belumlah reda tapi isu PKI makin tampak dikencangkan. Tampaknya pandemi ini bisa menjadi sarana mematahkan para pengkhianat bangsa itu. Ketika negara berjuang melawan covid-19 sementara mereka teriak PKI, sudah jelas siapa musuh bangsa ini.

PKI sudah lama tiada, kalau pun ada yang bilang bahwa ajarannya masih langgeng, yahh dunia yang sudah mengglobal ini semua orang bisa belajar apa saja. Belajar sesuatu belum tentu mau diamalkan. Kita bisa belajar ajaran komunis tapi belum tentu kita mau menjadi komunis. Ibarat Fadli Zon belajar komunis di Rusia, namun belum tentu ia menjadi pejuang rakyat atau jubir rakyat, malah yang kita saksikan adalah Zon hanyalah tukang nyinyir yang mesra dengan keluarga Cendana. Bukan begitu?

Para pengusung isu PKI ini sudah tak berkutik lagi bagaimana memanfaatkan pandemi covid-19 dalam menjatuhkan pemerintahan. Isu PKI adalah isu yang masih dianggapnya masih sexy, padahal kenyataan yang kita saksikan adalah hanya para Kadrun yang percaya isu PKI ini. Makanya, begitu gobloknya mereka, membuat sendiri bendera PKI lalu membakarnya sendiri. Buang-buang duit kan? Belum lagi untuk mengumpulkan orang kan butuh duit beli nasi bungkus berkaret dua. Kalau di masa covid-19 ini, mereka butuh duit buat beli quote agar isu PKI ini makin kencang. Tapi kita tenggelamkan saja, karena Orde Baru pun akan tenggelam.

Yang teriak-teriak isu PKI selain FPI, HTI, sudah pasti para simpatisan Keluarga Cendana. Jumlah mereka sudah tak banyak lagi. Bahkan bisa saja ke depan, harta kekayaan keluarga cendana yang didapatkan secara licik rakus selama masa kekuasaan 32 tahun, akan mengalami penurunan drastis sehingga tak bisa lagi membiayai atau menyediakan amunisi bagi para pengacau itu. Pandemi covid-19 benar-benar akan merubah tatanan dunia. Yang dulu punya duit banyak di luar negeri, akan mengalami perubahan yang akan sangat memukul dan menyesakkan dada mereka. Semoga.

sumber: seword

Posted in Berita | Leave a comment