BELAJAR DARI KONFLIK BUPATI MERANTI – KEMENKEU, PENTINGNYA DIALOG DAN JAGA HATI

Ruskandi Anggawiria – Kisruh Dana Bagi hasil (DBH) tambang Migas antara pusat dan daerah yang diangkat Bupati Meranti Mohammad Adil, akhirnya diselesaikan dengan mediasi kedua pihak. Meskipun keduanya bisa saja menyepakati mediasi tanpa melibatkan pihak ke tiga, inisiatif itu akhirnya diambil Kemendagri. Forum seperti inilah yang membuat publik merasa lega, karena tidak ada lagi potensi konflik akibat miss komunikasi.

Mudah-mudahan kejadian ini menjadi pembelajaran bagi daerah-daerah lain, agar mereka mampu meredam kemarahan seandainya masalah serupa terjadi di daerah masing-masing. Dan masalah ini sebenarnya tidak perlu terjadi jika komunikasi itu sudah terjalin sebelumnya. Kita maklumi bahwa akar masalah dari banyak pertentangan, kerap berasal dari komunikasi kurang kondusif. Lokasi geografis yang berbentuk kepulauan mungkin merupakan problem tersendiri terkait komunikasi yang terkendala ini.

Pengamat Hankam dan Intelijen Susaningtyas NH Kertopati meminta kepada Bupati Meranti untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapatnya. “Sebaiknya Bupati Meranti berhati-hati dalam menyampaikan pendapat. Apalagi sebagai tokoh panutan dan berpendidikan,” ujar mantan anggota Komisi l DPR, Senin (12/12/2022). Ketua DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Hankam dan Siber ini menyebut, mengkritik pemerintah pusat tidak jadi masalah asalkan berdasarkan data dan aturan.

Sebagai panutan masyarakat, seorang Bupati seharusnya mampu menahan diri, dan lebih jauh kita jadi bertanya-tanya, bagaimana dia mampu nerekatkan warganya yang niscaya terdiri dari beragam latar belakang, jika menghadapi kondisi dirinya sendiri terkesan lemah.

Merespons pernyataan Bupati Meranti, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta agar persoalan yang diperdebatkan itu sebaiknya diselesaikan dengan cara yang lebih beradab, dan melalui adu data secara transparan. “Dugaan ketidakadilan DBH (dana bagi hasil) yang dipersoalkan Bapak Bupati kan bisa diselesaikan secara lebih sistematis dan beradab. Kemenkeu dan Kementerian ESDM pasti siap untuk transparansi data. Kita jangan terbiasa menduga-duga,” kata Sahroni kepada wartawan, Minggu (11/12/2022).

Bersyukur kini mereka bersepakat untuk mengakhiri konflik ini. Potensi konflik yang tinggi, sebaiknya dihadapi dengan bijak dan saling meredakan emosi. Pengalaman memberi pelajaran, mengedepankan kecerobohan dan cenderung abai terhadap norma berkomunikasi, akan merugikan baik diri sendiri maupun lingkungan secara keseluruhan.

Lalu bagaimana metode komunikasi terbaik, agar masalah serupa tidak terulang? Tentu hal ini harus melalui mekanisme baku, yang kita yakini sudah dimuat dalam prosedur formal. Dan justru dengan pengalaman ini kita belajar, khususnya jalinan koordinatif antara pusat dan daerah dilakukan lebih intens dan jika perlu, menjadi salah satu indikator kinerja di Pemda atau Direktorat Kementrian.
sumber: seword