Bus Sinabung Jaya

Setiap tahun menjelang peringatan Halloween, banyak hotel di seluruh dunia mengiklankan desas-desus bahwa penginapan mereka berhantu. Tapi apa sebenarnya alasan yang membuat orang percaya maupun yang meragukan hal-hal mistis memesan kamar di hotel semacam itu?

Komedian sekaligus penulis berdarah Venezuela, Joanna Hausmann, tidak percaya hantu.

Dia skeptis dan berpikir bahwa ada penjelasan logis untuk setiap fenomena supernatural.

Namun sikap Joanna itu berubah setelah dia bermalam di Hotel Biltmore, yang konon merupakan salah satu tempat paling berhantu di Miami, Amerika Serikat.

Pandangan Joanna terhadap hal-hal gaib berubah karena saat bermalam di hotel itu, dia merasa mengalami malam yang menakutkan.

Dia berkata, malam itu mendengar suara-suara dari kamar sebelahnya. Televisi serta pengering rambut, kata Joanna, menyala secara acak.

Sejak saat itu, Joanna menelusuri berbagai forum diskusi di internet untuk memastikan para tamu belum pernah mengalami pengalaman mistis sebelum menginap di hotel mana pun.

“Saya dulu tidak percaya semua hal tentang hantu dan hal-hal yang mistis,” kata Joanna.

“Saya sungguh tidak bercanda, pengalaman bermalam di hotel itu benar-benar mengubah hidup saya. Saya merasa seperti ada seseorang di sana. Saya tidak tahu apa itu, tapi itu mengubah saya selamanya,” ujarnya.

Setiap tahun menjelang Halloween, banyak hotel dan objek wisata di seluruh dunia, seperti Hotel del Coranado di California atau The Clermont di London, mengiklankan desas-desus bahwa penginapan mereka berhantu.

Target promosi itu adalah pelancong yang mencari pengalaman menggelitik untuk menghabiskan liburan.

Namun bagi orang-orang yang pernah mengalami pengalaman seram seperti Joanna, mencari sensasi yang tidak biasa dengan menginap di hotel berhantu sangat tidak masuk akal.

Setiap tahun menjelang Halloween, Hotel del Coranado di California mengiklankan desas-desus bahwa penginapan mereka berhantu

Pengakuan terhadap hotel bersejarah di AS diberikan oleh Badan Nasional Pelestarian Sejarah yang bersifat nonprofit. Mereka telah mencantumkan puluhan hotel berhantu dalam daftar yang mereka buat.

Menurut Katherine Orr, direktur strategi pemasaran dan komunikasi di organisasi tersebut, hotel dengan predikat berhantu ini menarik banyak pengunjung.

“Ada beberapa jenis tamu yang berbeda di hotel berhantu. Salah satunya adalah para pencari sensasi, seseorang yang tertarik dengan hantu, yang mungkin ingin mendapatkan pengalaman mistis,” kata Katherine.

“Dan ada tamu lain yang lebih tertarik dengan aspek cerita mistis ini. Karena cerita hantu itulah yang membuat hotel-hotel ini unik,” tuturnya.

Menurut Katherine, cara sebuah hotel mengelola reputasinya sebagai hotel berhantu sangat bergantung pada keputusan pemasaran.

“Hotel harus menemukan keseimbangan yang baik dalam menceritakan kisah-kisah tersebut dan menemukan tempat di mana mereka dapat menjangkau audiens yang tepat,” katanya.

“Kemudian, hotel juga perlu mengurangi cerita-cerita tersebut ketika mereka berpikir bahwa target audiens mereka tidak akan tertarik,” ujar Katherine.

Beberapa perusahaan, seperti Hotel Lord Baltimore di Maryland, menerima ketenaran mereka sebagai penginapan yang berhantu sepanjang tahun. Mereka bahkan mempekerjakan Vince Wilson sebagai staf pemburu dan penghibur hantu.

Menurut Wilson, para tamu melaporkan melihat hantu anak-anak yang dikenal sebagai “Molly” yang bermain bola di lorong hotel. Ada juga yang melihat lift yang secara acak menuju ke lantai 19 dan pasangan hantu menari tanpa suara di ruang dansa.

Wilson juga rutin mengadakan tur hantu yang mengeksplorasi sejarah hotel yang menyeramkan. Dia mencatat bahwa popularitas dan biaya tur ini meningkat seiring dengan mendekatnya Halloween setiap tahun.

Di sisi lain, hotel-hotel seperti Hassayampa Inn di Prescott, Arizona, menyembunyikan desas-desus mengenai hal mistis di penginapan mereka.

Penny Alpin, direktur penjualan dan pemasaran di hotel itu berkata, bilang bahwa “hantu” yang menghuni hotel itu “sangat ramah”, seperti suka berpelukan dengan tamu pria dan meminjam cermin kecil dari tamu perempuan.

Walau begitu, dia tidak mengiklankan cerita itu di luar perayaan Halloween.

“Halloween adalah satu-satunya saat saya mempromosikannya,” kata Alpin. ‘Hantu bukanlah salah satu hal yang ingin saya promosikan…mengapa Anda ingin menakut-nakuti orang?’

Hassayampa Inn di Arizona hanya mengiklankan cerita mistis di sekitar peringatan Halloween.

Lee Johnson-Lowe, direktur penjualan dan pemasaran di Hotel Lord Baltimore, menilai sebagian besar tamu di penginapannya adalah orang yang skeptis atau pencari sensasi.

“Ada dua jenis orang yang umumnya pergi ke hotel atau tempat berhantu apa pun,” katanya.

“Mereka yang mengatakan, ‘Saya tidak percaya pada hantu, saya butuh tempat untuk menginap dan tempat ini adalah hotel mewah’, dan orang-orang berkata ‘Tempat ini berhantu? Saya pasti tinggal di sana sekarang!'”

Menariknya, bahkan pemburu hantu yang tinggal di hotel tersebut tidak yakin apakah hantu itu nyata.

“Saya pernah mengunjungi beberapa tempat paling berhantu di dunia,” kata Wilson.

“Dan saya pasti pernah mengalami pengalaman yang aneh, menyeramkan, bahkan menakutkan, tapi saya juga bisa melihat ke belakang dan berkata, ‘Anda tahu, itu mungkin hanya imajinasi saya’.”

Entah penampakan itu muncul atau tidak, turis terus mencari hotel berhantu setiap musim gugur. Lee mencatat bahwa pemesanan untuk Lord Baltimore melonjak setiap tahun menjelang Halloween.

“Saya selalu mengatakan kepada orang-orang yang khawatir dengan lokasi tertentu, tang tidak ingin berhubungan dengan hantu, bahwa tidak ada cara untuk menghindarinya, jadi sebaiknya terima saja,” ujar Lee.

Artikel ini pertama kali dipublikasi di BBC Travel dengan judul The curious appeal of haunted hotels.
sumber: bbc

Sebanyak 40 rumah warga Distrik Mulia di Puncak Jaya, Papua Tengah, terbakar karena bentrok antara dua kelompok pendukung calon bupati Puncak Jaya, Rabu (27/11).Informasi artikel

Kerusuhan terjadi di Puncak Jaya, Papua Tengah, pada hari pemilihan kepala daerah (pilkada), Rabu (27/11), sehingga menyebabkan 40 rumah terbakar dan 94 orang terluka karena serangan panah. Apa yang sebenarnya terjadi, dan mengapa sistem noken disebut jadi salah satu biang keladi?

Situasi telah panas sejak sehari sebelum pilkada, saat barisan pendukung calon bupati Miren Kogoya “merampas” surat suara untuk empat distrik berbeda, kata Marinus Wonda, ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puncak Jaya.

Barisan suporter Miren kembali disebut sebagai yang memulai serangan terhadap kelompok pendukung calon bupati Yuni Wonda di hari pilkada karena tak terima dengan kekalahan perolehan suara di Kampung Puncak Senyum, Distrik Irimuli.

Miren Kogoya membantah tuduhan ini.

Setelah kejadian tersebut, para calon bupati dan tim sukses masing-masing kubu meneken kesepakatan “untuk menghentikan peperangan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak dan kerugian material yang lebih besar”.

Kini, Polda Papua pun menyebut situasi di Puncak Jaya telah kondusif.

Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah perlu dilakukan pemungutan suara ulang di empat distrik di Puncak Jaya?

Mengapa tokoh masyarakat setempat menyerukan agar sistem noken atau ikat diganti dengan sistem pemilu nasional demi menghindari terjadinya kerusuhan lain di masa depan?

‘Perampasan’ surat suara empat distrik di Puncak Jaya

Pada Selasa (26/11), barisan pendukung Miren Kogoya, calon bupati Puncak Jaya nomor urut 2, telah datang sejak pagi ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Mulia.

Menurut Marinus Wonda, ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Puncak Jaya, awalnya barisan pendukung itu meminta KPU menyerahkan logistik pilkada—termasuk surat suara—untuk satu kelurahan di Distrik Mulia.

“Mereka langsung mau ambil di kantor KPU, tetapi kantor KPU tidak mau kasih karena prosedurnya [distribusi logistik] harus melalui penyelenggara tingkat bawah, PPD [Panitia Pemilihan Distrik],” kata Marinus kepada BBC News Indonesia, Kamis (28/11).

“Nanti PPD punya tugas mendistribusikan ke masing-masing kampung.”

Namun, kata Marinus, massa pendukung Miren seharian menunggu di depan kantor KPU Puncak Jaya sembari membawa sejumlah senjata, termasuk parang dan panah.

Marinus mengeklaim aksi ini menghambat pengiriman logistik pilkada, tak hanya ke Distrik Mulia, tapi juga distrik-distrik lainnya di Puncak Jaya.

Kira-kira pukul 18.00 WIT, setelah berdiskusi dengan pihak-pihak terkait, KPU memutuskan untuk mengirimkan logistik untuk Distrik Lumo.

“Waktu mau kasih naik [logistiknya] ke mobil, tiba-tiba ada penyerangan di depan kantor KPU,” ujar Marinus.

“Ada perang. Di sela-sela itu, orang-orang tertentu [pendukung] calon Miren langsung masuk, ambil [logistiknya].”

Calon bupati Miren, yang hadir juga di sana, kemudian masuk ke kantor KPU dan meminta agar logistik segera dikeluarkan, kata Marinus.

Menurut Marinus, Miren dan para pendukungnya lantas mengambil logistik untuk lima kampung dan dua kelurahan di Distrik Mulia, dan membawanya ke kantor sekretariat mereka.

“Miren sendiri yang masuk ke dalam kantor KPU,” kata Marinus.

“Sekalipun itu ada keamanan, tetapi karena massanya banyak, bawa parang, panah, jadi keamanan juga takut. Mau halangi atau membatasi tidak bisa.”

Penyerangan di kantor KPU itu membuat sembilan orang terluka karena terkena anak panah, kata Marinus.

Korban bentrokan kelompok pendukung dua calon bupati Puncak Jaya, Papua Tengah, dievakuasi ke RSUD Jayapura, Rabu (27/11).

Tak semua logistik pilkada diambil oleh barisan pendukung Miren. Karena itu, kata Marinus, logistik untuk empat kampung di Distrik Mulia tetap berhasil didistribusikan dan, esoknya, pemungutan suara bisa berlangsung di sana.

Namun, masalah tak selesai di situ. Marinus bilang “perampasan” surat suara tak hanya terjadi di kantor KPU Puncak Jaya, tapi juga di berbagai tempat pemungutan suara (TPS) di Distrik Tingginambut pada Selasa malam (26/11) dan di Distrik Gurage pada Rabu pagi (27/11).

“Kalau di Tingginambut itu sebelum hari H [pilkada]. Malamnya diserang dan dirampas kotak suara,” kata Marinus, sembari menambahkan itu terjadi di seluruh TPS yang ada di Tingginambut.

Sementara itu, di Distrik Gurage, pendukung Miren disebut menyerang dan “merampas” surat suara sesaat sebelum dilakukan pemungutan.

“Akhirnya tidak jadi [pemungutan],” kata Marinus.

Akan tetapi, calon bupati Miren Kogoya menegaskan apa yang disampaikan Marinus “keliru”.

Menurutnya, distribusi logistik ke berbagai distrik di Puncak Jaya sudah dilakukan sesuai prosedur. Penyerahan logistik dari KPU ke PPD Mulia, misalnya, disaksikan langsung oleh Marinus, kata Miren.

“Proses itu sudah jalan semua. Jadi, dianggap bahwa perampasan dan lain-lain itu sebenarnya tidak benar,” kata Miren kepada wartawan Abeth You yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Jumat pagi (29/11).

“Jadi pernyataan [soal perampasan] itu mungkin kita mengaitkan dengan ketidaknetralan dia terhadap pemilu ini.”

‘Perang besar’ pasca-pemungutan suara

Pemungutan suara untuk pemilihan bupati Puncak Jaya berlangsung lancar di Kampung Puncak Senyum, Distrik Irimuli, pada Rabu pagi (27/11).

Pukul 10.00 WIT, pemungutan telah rampung. Setelah dihitung, Yuni Wonda, calon bupati nomor urut 1, unggul dengan perolehan sekitar 5.000 suara. Miren Kogoya, lawannya yang bernomor urut 2, hanya mendapat 2.000an suara.

Ditemani kelompok pendukung Yuni, panitia pemilu kemudian membawa kotak suara ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Puncak Jaya di Distrik Mulia.

Namun, situasi memanas setelah kotak suara dibawa pergi.

Kelompok pendukung Miren diduga tidak terima dengan kekalahan calonnya.

“Jadi, yang pendukung nomor urut dua [Miren], mereka minta mau tambah [suaranya],” kata pendeta Telius Wonda, Ketua Klasis Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Distrik Mulia, kepada BBC News Indonesia.

Marinus Wonda, Ketua Bawaslu Puncak Jaya, bilang terjadi “salah paham”.

Kelompok pendukung Miren, katanya, menuding ada suara untuk Miren yang justru diberikan kepada Yuni.

“Mereka marah,” kata Marinus. “Padahal tidak ada [kecurangan],” tandasnya.

Komisaris Besar Ignatius Benny Ady Prabowo selaku kepala bidang Humas Polda Papua, mengatakan saat itu terjadi “cekcok mulut” antara kelompok pendukung Yuni dan Miren.

“Massa kedua kubu yang bertemu di Distrik Irimuli saling melemparkan umpatan yang berujung saling serang fisik menggunakan alat perang berupa busur dan panah, serta parang,” kata Benny kepada BBC News Indonesia.

Kelompok pendukung Miren lantas mengejar panitia pemilu dan kelompok suporter Yuni yang tengah membawa kotak suara ke kantor KPU Puncak Jaya, kata pendeta Telius.

Kedua kubu bentrok, “saling serang” menggunakan panah di “perempatan kios Jimmy sampai menuju kompleks kuburan 7” di Distrik Mulia sejak sekitar pukul 12.40 WIT, menurut Benny dari Polda Papua.

“[Kelompok pendukung Yuni] dapat serang di jalan. Akhirnya, mereka balik serang. Baku serang, akhirnya jadi perang besar,” kata Marinus dari Bawaslu, yang menyebut konflik itu melibatkan ratusan orang.

Pendeta Telius mencatat “perang saudara” ini terjadi berjam-jam.

Kedua kubu disebut saling serang, sampai kira-kira pukul 15.00 WIT, kelompok pendukung Miren membakar rumah posko calon bupati Yuni.

Aksi itu kian menyulut kemarahan pendukung Yuni. Situasi semakin intens. Rumah-rumah lain pun kemudian ikut terbakar.

“Pemerintah bangun [rumah] bersambung-sambung. Jadi satu rumah ini yang dibakar, semua ikut habis,” ujar Telius, yang menyebut keributan baru usai sekitar pukul 17.00 WIT.

Menurut Benny dari Polda Papua, pasukan TNI-Polri langsung berusaha melerai kedua kubu setelah terjadi aksi saling serang, tapi kemudian muncul serangan susulan ke arah aparat gabungan.

“Aksi susulan kembali terjadi sehingga terjadi pembakaran rumah milik warga,” kata Benny.

Menurut Polda Papua, total ada 40 rumah dan satu honai—rumah adat masyarakat Papua Tengah—yang terbakar, dan setidaknya 94 orang terluka karena serangan panah.

Sebanyak 14 orang dibawa ke RSUD Jayapura untuk mendapat penanganan lebih lanjut.

Sementara itu, Kepala Polres Puncak Jaya AKBP Kuswara mengatakan ada sekitar 20-30 keluarga yang mengungsi ke Polres dan Kodim setempat karena rumahnya terbakar.

Malamnya, segera diadakan pertemuan antara KPU, Bawaslu, pemerintah setempat, perwakilan gereja dan TNI-Polri, serta masing-masing calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya.

Calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya melakukan pertemuan pada Rabu malam (27/11) dengan KPU, Bawaslu, pemerintah setempat, perwakilan gereja dan TNI-Polri, dan sepakat “menghentikan peperangan”.

Pada akhir pertemuan tersebut, kedua calon bupati dan wakil bupati serta ketua tim sukses masing-masing meneken surat kesepakatan bersama untuk “menghentikan peperangan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa yang lebih banyak dan kerugian material yang lebih besar”.

Kedua kubu pun setuju menarik mundur semua “pasukan”-nya dan mengendalikan mereka agar tidak saling serang.

Calon bupati dan wakil bupati Puncak Jaya meneken surat kesepakatan bersama untuk “menghentikan peperangan”, Rabu malam (27/11).

Selain itu, mereka sepakat menyerahkan sepenuhnya penjemputan dan perhitungan suara kepada penyelenggara pemilu dan bersedia melanjutkan tahapan perhitungan suara di TPS, PPD, dan KPU.

“Apabila melanggar kesepakatan ini, kami bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku,” bunyi salah satu poin di surat kesepakatan tersebut yang salinannya diperoleh BBC News Indonesia.

Pada Kamis (28/11), Benny dari Polda Papua menegaskan bahwa “situasi sudah kondusif”.

Apakah akan dilakukan pemungutan suara ulang?

Ketua Bawaslu Puncak Jaya, Marinus Wonda bilang ia telah menemui perwakilan masyarakat Distrik Mulia, Lumo, Tingginambut, dan Gurage, yang surat suaranya disebut diambil oleh kelompok pendukung calon bupati Miren Kogoya.

Menurut Marinus, masyarakat ingin surat suara yang hilang itu dianggap hangus saja dan tidak perlu diadakan pemungutan suara ulang (PSU) karena khawatir kerusuhan akan terjadi kembali.

“Semua masyarakat yang datang menyatakan, ‘Kami tidak mau lagi ada korban nyawa karena perang,’” kata Marinus.

Marinus mengatakan ia perlu melakukan rapat dengan pihak-pihak terkait sebelum keluar keputusan resmi soal kelanjutan pilkada di Puncak Jaya. Namun, ia cenderung setuju untuk tidak melakukan PSU.

“Bahaya. Korban nyawa ini juga kami pikirkan [bila dilakukan PSU],” kata Marinus.

Titi Anggraini, dosen hukum pemilu Universitas Indonesia, tidak setuju dengan Marinus.

Menurutnya, pemerintah harus memenuhi hak setiap warga negara untuk memilih kepala daerahnya.

Warga Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, memasukkan surat suara yang telah dicoblos ke dalam kotak suara saat pilkada 2024, Rabu (27/11).

Undang-Undang No. 6/2020 soal pemilihan gubernur, bupati, dan walikota pun menyebut pemilihan lanjutan bisa diadakan saat terjadi kerusuhan atau ganggunan keamanan yang membuat sebagian tahapan pemilu tidak bisa dilaksanakan.

Karena itu, kata Titi, pemerintah dan penegak hukum mesti memastikan situasi kondusif sebelum kemudian melaksanakan pemilihan lanjutan di empat distrik yang surat suaranya dicuri.

“Memang dalam situasi hari ini, jangan dipaksakan untuk menuntaskan seluruh tahapan pemilu dan mengesahkan hasil dengan mengabaikan empat distrik ini,” kata Titi.

“Namun, empat distrik ini suaranya jangan dihanguskan. Karena kalau suara di distrik ini dihanguskan, berarti kan kita menghilangkan hak konstitusional warga untuk menentukan pilihannya di pilkada.”

Terkait cekcok yang berujung kerusuhan terkait hasil perhitungan suara dari TPS di Distrik Irimuli, Titi mengatakan proses rekapitulasi suara pun mesti terus dilanjutkan setelah otoritas terkait berhasil memastikan situasi telah kembali aman dan stabil.

“Aparat keamanan, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat harus turun mencari jalan keluar agar [seluruh tahapan] pemilihan tetap bisa berjalan,” ujar Titi.

Mempertanyakan sistem noken

Pendeta Telius Wonda, Ketua Klasis Gereja Injili di Indonesia (GIDI) Distrik Mulia, menilai sistem noken yang diterapkan di sebagian daerah di Pulau Papua kerap memicu perdebatan yang berujung kekerasan saat pemilu.

Sistem noken, yang merujuk proses pemungutan suara menggunakan noken atau tas anyaman, diterapkan di 14 kabupaten dan kota yang tersebar di Provinsi Papua Pegunungan dan Papua Tengah pada pilkada kali ini.

Ada dua sistem noken. Yang pertama, yang digunakan di Papua Pegunungan, menggunakan noken sebagai pengganti kotak suara yang sulit didistribusikan ke wilayah tertentu di sana.

Pemilihan sistem noken di Provinsi Papua Pegunungan.

Beda halnya dengan sistem noken yang diterapkan di Papua Tengah—termasuk di Puncak Jaya yang jadi lokasi konflik pada pilkada kali ini, yang disebut juga sistem ikat.

Di Papua Tengah, pengambilan keputusan untuk memilih kandidat tertentu dilakukan melalui musyawarah yang dipimpin kepala suku. Pada praktiknya, kepala suku berpengaruh besar dalam menentukan pilihan politik masyarakat.

Menurut Telius, dengan sistem noken semacam ini, masyarakat biasanya sudah menyepakati pilihan kandidat sebelum hari pemungutan suara.

Namun, di hari pemungutan suara, katanya, ada saja orang yang menyuarakan penolakan atau mengeklaim bahwa kelompoknya memilih kandidat lain, sehingga timbul keributan.

“[Misalnya] banyak orang duduk, mereka belum lempar suara sekian dari desanya, tapi orang yang tidak bertanggung jawab, duduk jauh di belakang sana, dia sudah berdiri dan lempar [suara],” kata Telius.

“Orang yang duduk di depan bilang, ‘Kami maunya ini.’ Itu sudah mulai baku pukul, baku bunuh, baku panah.”

“Jadi, kami punya harapan di sini, agar masyarakat bisa aman, tidak konflik lagi, tidak kena panah, yang bagus itu yang sesuai dengan aturan nasional.”

Warga menunggu giliran memberikan hak suaranya saat pilkada 2024 di Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Rabu (27/11).

Cahyo Pamungkas, peneliti isu Papua dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan sistem noken atau ikat di Papua Tengah secara konsep sebenarnya ideal karena berbasis pada musyawarah.

Meski begitu, yang terjadi di lapangan menurutnya berbeda.

“Dalam realitasnya di masa kini, pemilu noken rawan dimanipulasi oleh elite politik dari luar suku atau kampung, yang mengakibatkan distorsi dari pemilu noken sehingga tidak sesuai dengan tradisi dan budaya,” kata Cahyo.

Karena itu, Cahyo bilang bila ingin tetap mempertahankan sistem noken, perlu ada evaluasi dan perbaikan untuk menghindari segala bentuk manipulasi.

Kepala suku harus bisa dijamin netralitasnya dalam pemilu, kata Cahyo. Selain itu, harus ada mekanisme untuk memastikan suara yang disepakati saat musyawarah tidak berubah di hari pemungutan suara atau saat direkapitulasi oleh KPU.

Sebaliknya, bila ingin beralih ke sistem pemilu nasional, ia menyebut pemerintah mesti membuat rencana penerapan yang jelas, dari yang terkait masa transisi hingga diseminasinya ke masyarakat.

Titi Anggraini, dosen hukum pemilu Universitas Indonesia, mengatakan Mahkamah Konstitusi memang telah memutuskan bahwa sistem noken atau ikat konstitusional, salah satunya karena ia menunjukkan keunikan budaya masyarakat Papua dalam menyelenggarakan pemilu.

Saksi menunjukkan kertas suara yang dimasukkan ke noken saat pemilu presiden dan legislatif di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, Rabu (14/02).

Namun, Titi mengingatkan, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa pada satu titik seluruh masyarakat Papua harus bisa menyalurkan hak pilihnya secara langsung, sejalan dengan prinsip “satu orang, satu suara, satu nilai”.

Karena itu, Titi menyerukan agar pemerintah segera membuat peta jalan untuk secara bertahap mengubah sistem noken dengan sistem pemilu nasional.

“Itu tugas negara untuk menyiapkan infrastruktur politik sehingga semua pihak bisa menikmati demokrasi sesuai dengan pilihan bebasnya,” kata Titi.

Yang pasti, apa pun bentuk penyesuaian dalam sistem pemungutan suara di Papua mesti dikomunikasikan langsung dengan baik pada masyarakat Papua sendiri, tidak secara sepihak diputuskan oleh pemerintah, kata Adriana Elisabeth, peneliti Jaringan Damai Papua.

“Masyarakat Papua itu kan masyarakat yang sangat partisipatif ya, karena mereka punya sistem kolektif. Segala hal itu mereka bicarakan. Karena itu, masyarakat harus diundang dalam satu perbincangan,” kata Adriana.

“Kita kan kadang-kadang tidak melakukan itu ya. Biasanya sebuah keputusan, misalnya pemekaran daerah, ya sudah diputuskan di pusat, dikasih ke sana, masyarakat harus menerima.”

Pemerintah diharapkan bisa tetap mengakomodasi konsep-konsep tradisional Papua, termasuk dalam hal pemilu. Dan, itu bisa terjadi hanya bila pemerintah belajar untuk mendengarkan, kata Adriana.

“Menurut saya salah satu soft skill yang harus dibangun pemerintah adalah belajar mendengarkan, bukan mendengar,” katanya.

“Belajar mendengarkan dan juga bernegosiasi dengan orang-orang Papua. Karena itulah model demokrasi Papua.”

Wartawan Abeth You di Timika, Papua Tengah, berkontribusi untuk liputan ini.
sumber: bbc

Jakarta, CNBC Indonesia – Teknologi pengganti driver online makin menyebar mendekati Indonesia. Uber baru saja meluncurkan layanan taksi tanpa sopir di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Uber, platform aplikasi on-demand, meluncurkan layanan taksi robot bekerja sama dengan WeRide, perusahaan teknologi kendaraan otonom asal China. Peluncuran ini adalah layanan taksi robot pertama Uber di luar Amerika Serikat.

Pesaing utama Uber dalam layanan taksi robot adalah Waymo, perusahaan “saudara” Google, yang berada berada di bawah Alphabet sebagai perusahaan induk.

Berbeda dengan Waymo yang mengembangkan aplikasi dan mobil sendiri, Uber harus bekerja sama dengan perusahaan lain yang fokus dalam pengembangan mobil tanpa sopir atau logistik. Dalam beberapa tahun terakhir, Google telah bekerja sama dengan Wayve, Serve Robotics, Aurora Innovation, dan Waabi.

Ketertinggalan Uber dari Waymo membuat investor cemas. Apalagi, Tesla milik Elon Musk dikabarkan sedang mengembangkan teknologi dan layanan serupa.

Pada Kamis, saham Uber jatuh 10 persen setelah Waymo mengumumkan peluncuran layanan taksi robot di wilayah Miami.

Layanan robot taksi di Abu Dhabi, jelas juru bicara Uber, akan sangat terbatas tanpa mengumumkan jumlah armada yang telah dan akan mereka sediakan. Untuk tahap awal, mobil otonom Uber bisa digunakan di wilayah Pulau Saadiyat, Pulau Yas, serta dari dan ke Bandara Zayed International.

Taksi robot Uber masih akan diawaki oleh operator “keselamatan” pada tahap-tahap awal peluncuran. Layanan yang sepenuhnya otonom baru akan tersedia tahun depan.

Uber adalah pelopor bisnis on-demand di dunia dan sempat mengoperasikan layanan taksi online dan ojek online di Indonesia. Namun, perusahaan asal Amerika Serikat ini tak mampu bersaing dengan Gojek dan Grab.

Akhirnya, Uber hengkang meninggalkan pasar Indonesia dan menjual bisnisnya di Asia Tenggara ke Grab.
sumber: cnbc

Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Ora Aji, Miftah Maulana Habiburrahman adalah Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.

Sleman, CNN Indonesia — Pendakwah Miftah Maulana Habiburrahman menyatakan mundur dari jabatan Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan.
Hal itu disampaikan Miftah di kawasan Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, DI Yogyakarta, Jumat (6/12) siang.

“Hari ini dengan segala kerendahan hati dan ketulusan dan dengan penuh kesadaran, saya ingin sampaikan sebuah keputusan yang telah saya renungkan dengan sangat mendalam… Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai Utusan Khusus Presiden Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keagamaan,” ujar Miftah dalam konferensi pers tersebut.

“Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapa pun, bukan karena permintaan siapa pun. Tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam terhadap Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat,” imbuhnya.

Sebelumnya dia mendapat ‘hantaman’ bertubi-tubi akibat polahnya yang viral mendiskreditkan seorang penjual teh di forum pengajian di Kota Magelang beberapa waktu lalu. Bukan hanya dari netizen, kritik juga datang dari Partai Gerindra yang dipimpin Presiden RI Prabowo Subianto.

Belakangan muncul pula sejumlah petisi daring di Change.org. Ada tujuh petisi daring di situs change.org yang meminta Presiden Prabowo Subianto mencopot Miftah alias Ta’im dari utusan khusus presiden karena mengolok-olok penjual es teh.

Berdasarkan pantauan, pada petisi berjudul “Copot Gus Miftah dari Jabatan Utusan Khusus Presiden” yang diteken 254 ribu orang per pukul 10.34 WIB, Jumat ini.

Jumlah penandatangan ini bertambah setidaknya 250 ribu orang sejak petisi muncul pada Rabu (4/12) lalu pukul 20.14 WIB. Kala itu, sudah ada 3.535 orang yang menandatangani petisi ini.

Sebelumnya, Miftah menuai kecaman publik karena mengolok-olok penjual es teh bernama Sunhaji. Saat diminta memborong dagangan penjual itu, Miftah malah melontarkan ucapan “goblok” kepada Sunhaji.

Miftah–yang ditegur Presiden Prabowo Subianto melalui Seskab Mayor Teddy Indra Wijaya–sudah meminta maaf ke publik melalui video dan meminta maaf langsung Sunhaji. Selain Miftah yang sudah mendatangi Sunhaji, penjual es teh itu juga sudah datang ke tempat tinggal Mitfah.

Sebelumnya, Miftah enggan merespons soal banyaknya desakan kepada pemerintah agar dirinya dicopot dari jabatan Utusan Khusus Presiden.

“Enggak usah tanya itu, enggak usah tanya itu. Bukan wewenang saya. Udah, udah itu bukan wewenang saya,” kata Gus Miftah ditemui di Ponpes Ora Aji, Kalasan, Sleman, DIY, Rabu (4/11).

Sementara Juru Bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Ujang Komaruddin mengatakan Presiden Prabowo Subianto menerima berbagai masukan. Hal itu ia sampaikan merespons desakan pencopotan Miftah.

“Ya semua aspirasi dari warga negara Indonesia, semua tokoh bangsa, baik kelas menengah, atas, ataupun bawah akan ditampung dan diperhatikan oleh Pak Presiden,” ucap Ujang.
sumber: cnn

Shin Tae Yong coret sembilan pemain Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024.

Jakarta, CNN Indonesia — PSSI telah resmi merilis daftar 24 pemain Timnas Indonesia yang akan tampil di Piala AFF 2024, Kamis (5/12). Artinya pula ada sembilan pemain yang dicoret.
Kesembilan pemain yang dicoret Shin Tae Yong tersebut adalah Akram Algiffari, Justin Hubner, Dzaky Asraf, Ivar Jenner, Made Tito Wiratama, Alfan Suaib, Arsa Ahmad, Justin Hubner, dan Ivar Jenner.

Dari kesembilan pemain ini, tiga di antaranya tak sempat menghadiri pemusatan latihan Timnas di Bali. Tiga pemain yang dimaksud adalah Hubner, Jenner, dan Alfan.

Hubner dan Jenner tak bisa bergabung dengan Indonesia di Piala AFF 2024 karena tidak dilepas klub. Adapun Alfan tak bisa ke Bali karena masih dalam pemulihan sakit.

Kemudian dua pemain mengalami cedera ketika menjalani latihan bersama Timnas di Bali. Keduanya yaitu Dzaky dan Made Tito. Karena cedera ini keduanya terpaksa dipulangkan ke klub.

Sedangkan nama terakhir yang dicoret adalah Akram. Pemain berposisi kiper ini terpaksa tak dibawa karena jumlah kiper yang bisa dibawa ke Piala AFF 2024 hanya tiga.

Saat ini skuad Garuda sudah berangkat ke Myanmar. Dari total 26 pemain, sebanyak 24 pemain berangkat bersama dari Jakarta pada Kamis (5/12) dan dua lainnya menyusul.

Pemain yang berangkat menyusul adalah Asnawi Mangkualam dan Rafael Struick. Keduanya tak bisa berangkat bersama karena harus menjalani laga bersama klub terlebih dahulu.

Lawan pertama yang akan dihadapi Indonesia adalah Myanmar. Pertandingan pertama akan berlangsung di Kota Yangon pada Senin (9/12). Setelah itu Indonesia akan menjamu Laos (12/12).

Daftar 9 Pemain Dicoret dari Timnas Indonesia
1. Akram Algiffari
2. Ananda Raehan
3. Dzaky Asraf
4. Robert Oropa
5. Made Tito Wiratama
6. Alfan Suaib
7. Arsa Ahmad
8. Justin Hubner
9. Ivar Jenner
sumber: cnn

Aktor Laga Indonesia — Joe Taslim (Tengah) dan rekan-rekan sesama aktor berpose di sela-sela shooting film series “Warrior”

Film laga Indonesia kembali mencetak kesuksesan besar di panggung internasional. Belum lama ini, “The Shadow Strays”, film laga terbaru produksi sineas Indonesia, berhasil masuk dalam daftar Global Top 10 film nonbahasa Inggris hanya enam hari setelah peluncurannya di layanan streaming Netflix.

Di sejumlah negara, film ini bahkan menduduki posisi puncak selama berpekan-pekan. Sejumlah pihak berspekulasi The Shadow Strays kian mengukuhkan posisi Indonesia sebagai salah satu produsen film laga berkualitas.

“Setiap film Indonesia yang bagus, yang memiliki standar internasional, saya kira bisa eksis di pasar internasional,” kata Timo Tjahjanto, sutradara sekaligus penulis naskah “The Shadow Stray”, menanggapi keberhasilan filmnya dengan sikap merendah. Namun, ia sulit menyembunyikan kegembiraannya bahwa filmnya tersebut banyak mendapat sorotan di dalam dan luar negeri.

Keberhasilan The Shadow Strays terpeta jelas di Amerika Serikat. Film laga nonstop ini masuk dalam 10 besar film yang paling banyak ditonton di Netflix, dan bahkan sempat menduduki posisi nomor satu. Film ini bahkan mampu bersaing ketat dengan film-film berbahasa Inggris produksi Amerika Serikat yang dirilis pada saat hampir bersamaan.

Tidak hanya itu, film ini juga menduduki daftar 10 film yang paling banyak ditonton para pelanggan Netflix di 85 negara, termasuk AS, Kanada, Brazil, Prancis, Inggris, Jerman, Spanyol, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, dan Indonesia. Di beberapa negara, film itu bahkan bertahan di posisi puncak selama berpekan-pekan.

Rama Tampubolon, movie blogger yang berbasis di Los Angeles, California, juga setuju. Anggota sejumlah asosiasi kritikus film di Amerika, seperti Hollywood Creative Alliance dan Los Angeles Film Critics Society, ini mengatakan, Indonesia memang dikenal berpotensi memproduksi film-film laga berkualitas, dan layanan streaming telah mendongkrak pangsa pasarnya.

“Film-film laga memang diharapkan dari Indonesia karena stereotype-nya Asian movies are action movies. Itulah alasan mengapa The Shadow Strays, The Night Comes for Us, The Raid begitu populer di Netflix,” ungkap Rama.

Dipa Andika Nurprasetyo, seorang produser film Indonesia, juga optimistis dengan kemungkinan film-film laga Indonesia menembus pasar internasional. Apalagi, bila film itu dibuat secara apik dan memenuhi standar internasional

Dipa mengatakan, “Genre film yang mudah diterima secara internasional adalah horor dan laga. Ini terbukti dengan keberhasilan The Shadow Strays yang masuk Top 10 di 85 negara, tidak hanya Eropa dan Amerika, tapi di semua benua.”

Kebrutalan Kunci Keberhasilan

Apa sebetulnya keunggulan film The Shadow Strays dibandingkan dengan film-film laga Hollywood? Timo mengakui, selain koreografi perkelahian yang apik, kebrutalan menjadi faktor yang menentukan.

“Kita tidak pernah bisa bersaing dengan Hollywood dalam hal atraksi memukau, seperti melompat dari helikopter, kebut-kebutan mobil mewah atau ledakan mobilBMW. Yang bisa kita lakukan untuk menyainginya adalah dengan kebrutalan. Indonesian way adalah brutal way,” kata Timo.

Apalagi, kata Timo, seni bela diri yang paling umum di Indonesia adalah Pencak Silat. “Silat itu menarik, seni bela diri yang brutal tapi indah. Ketika adegan perkelahiannya dibesut secara up close, ada nuansa keras, kuat dan emosional,” paparnya.

Joe, yang menguasai sejumlah seni bela diri, termasuk wushu, judo dan taekwondo, setuju. “Manuver-manuver silat itu untuk koreografi film laga itu sangat-sangat menarik. Dalam film, koreografi yang dibentuk dengan dasar-dasar silat memiliki keunikan tersendiri dibanding koreografi yang didasarkan pada seni bela diri lain,” kata aktor yang sudah sering muncul dalam film-film produksi luar negeri, seperti Fast Furios 6, Warrior, Mortal Kombat, dan The Furious. Yang terakhir adalah film laga terbaru Joe yang diproduksi di Hong Kong dan akan dirilis tahun depan.

Brutalitas erat kaitannya dengan semburan darah di mana-mana. Dan ini bukan tidak mungkin akan membuat sejumlah orang enggan untuk menontonnya. Namun, menurut Rama, itulah tuntutan pasar untuk film laga saat ini. Ketika ditanya, apakah mungkin membuat film laga yang tidak banyak menampilkan darah, Rama menjawab, “Bisa dibuat seperti itu. Di Amerika, itu ratingnya PG-13. Tapi itu tidak populer saat ini. Sekarang kalau mau nonton film laga, ekspektasi mereka adalah mau lihat segala bentuk kekerasannya. Kalau mereka tidak lihat, mereka akan kecewa. Film laga saat ini rata-rata rated R.”

Film dengan rating R (restricted) berisi materi dewasa dan dibatasi untuk orang berusia 17 tahun ke atas, atau harus didampingi oleh wali dewasa.

Berharap Majukan Film Laga Indonesia — Para bintang film The Shadow Strays berpose Bersama Timo Tjahyanto (kanan belakang) di sela-sela syuting (dokumentasi Timo Tjahyanto)

Rama lebih jauh mengatakan, ada pergeseran selera di kalangan penonton, termasuk di Amerika, terhadap film laga. Para penonton zaman sekarang, terutama generasi Z, menyukai film laga yang tidak sungkan menggambarkan kebrutalan. “Selera masyarakat terhadap film selalu berkembang, selalu berubah dengan berjalannya waktu,” katanya.

Joe tidak menampik bahwa film-film laga terakhir karya Indonesia yang sukses di panggung internasional memang banyak menghadirkan adegan brutal yang sangat disukai penonton. Namun, katanya, bukan berarti Indonesia harus terus memproduksi yang seperti itu.

“Tidak harus bahwa film laga Indonesia rating dewasa. Ini seharusnya menjadi PR bagi koreagrafer dan sutradara film laga Indonesia untuk membuat film yang ramah bagi mereka yang berusia di bawah 17 tahun,” kata Joe.

Bagaimana dengan unsur internasional? Di pembuka film The Shadow Strays, Timo sengaja menampilkan adegan brutal yang seolah digambarkan berlangsung di Jepang. Apakah ini juga menjadi faktor yang sengaja ditawarkan Timo untuk mengundang atensi penonton di luar Indonesia? Timo, tidak membantahnya.

Ia mengatakan, ia memang sering menampilkan nuansa Asia, yang tidak hanya Indonesia, dalam film-filmnya sebagai upaya merangkul lebih banyak penonton. Menurut Timo, “sentuhan” seperti itu tak lepas dari latar belakang hidupnya, yang banyak terekspos dengan budaya lain. Timo dilahirkan di Jerman, tapi kemudian dibesarkan di Indonesia dan sempat mengenyam pendidikan di Australia.

Banyak pengamat film mengatakan, The Shadow Strays menakjubkan secara sinematik. film ini menampilkan berbagai jenis aksi yang memicu adrenalin, mulai dari mobil terbakar, tembak-menembak, perkelahian massal, serta pertarungan tangan kosong dan senjata. Sampai-sampai banyak yang menduga film ini menelan biaya luar biasa besar. Timo membantahnya.

“Banyak orang berpikir, ‘wah gila, ini film mungkin dibuat dengan anggaran 30 juta dolar. Itu tidak benar. Kenyataannya hanya hampir sepersepuluhnya,” jelasnya, sambil tertawa.

Menurut Timo, di Indonesia, para pembuat film bisa kreatif karena tidak terikat banyak aturan yang kerap membebani secara finansial. Apakah ini berarti kalau dibesut di Hollywood film ini akan menelan biaya yang jauh lebih besar?

“Yah akan jauh lebih mahal. Biayanya sangat tinggi, karena lokasi mahal, asuransi tinggi, pajak juga ada. Di Indonesia juga ada pajak, tapi sistemnya di Indonesia lebih memberi Anda kebebasan untuk berkreasi penuh,” katanya.

Timo tahu persis itu karena ia juga pernah membesut film produksi Hollywood. Ia menjadi sutradara film Nobody 2 yang akan dirilis tahun 2025 dan di antaranya dibintangi Sharon Stone. Timo saat ini juga sedang disibukkan oleh persiapan menjadi sutradara film Hollywood lainnya The Last Train to New York yang merupakan remake film blockbuster Train to Busan.

Rama mendukung pernyataan Timo bahwa keberhasilan sebuah film laga tidak bergantung pada anggarannya, tapi pada kreativitas para pembuatnya.

“Sutradara yang pintar bisa membuat filmnya kelihatan mahal, meskipun anggarannya tidak besar,” tuturnya.

Rama Tampubolon dan Iko Uwais – berharap Indonesia terus memproduksi film-film laga berkualitas (dokumentasi Rama Tampubolon)

Keberhasilan Timo membuat film laga The Shadow Strays dengan biaya yang terbilang rendah ini membuatnya berambisi membuat sekuelnya. Apakah ini sebuah kepastian bahwa kelak ada The Shadow Strays-2?

“Saya biasanya cukup yakin, ketika membuat film, saya biasanya memiliki keyakinan bahwa film itu punya potensi untuk dilanjutkan. Itulah alasannya di penghujung film, saya memberikan kode dengan ide kalau penonton ingin kelanjutannya, saya punya cerita yang bisa disampaikan,” katanya.

Menurut Timo, pada tahun 2025 dia mempunyai 1 hingga 2 proyek film laga di Hollywood, sementara di Indonesia ia sedang menyusun rencana untuk membuat kelanjutan film The Big 4.

Lantas apa saran Timo bagi para pembuat film yang memproduksi film laga? “Membuat sesuatu yang bersifat teknis itu sulit tapi mungkin dilakukan. Tapi membuat penonton peduli pada tokoh-tokoh yang ada pada film jauh lebih sulit. Artinya, seberapa hebat pun laga yang ditampilkan dalam film, kalau Anda gagal membuat penonton peduli pada tokoh-tokohnya, film tersebut gagal merebut hati penonton. Jadi menurut saya yang paling penting, mulailah dengan naskah yang solid,” katanya. [ab/uh]
sumber: voa

Para pejuang pro-Turki di Suriah berpose di atas sebuah tank di Maarat al-Numan, wilayah barat daya Aleppo, Suriah (30/11).

SURIAH — Sebuah organisasi pemantau perang Suriah mengatakan, faksi-faksi pro-Turki di wilayah utara negara itu, telah menewaskan pasukan pemerintah dan menyerang pejuang Kurdi di provinsi Aleppo pada Minggu, saat aliansi pemberontak yang terpisah melancarkan serangan di dekatnya.

Pasukan Turki dan proksi mereka telah menguasai sebagian besar wilayah di Suriah utara, sejak Turki memulai operasi darat tanpa henti pada 2016 , untuk mengusir pejuang Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi.

Rami Abdel Rahman, kepala Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia, mengatakan para, pejuang pro-Turki melancarkan serangan mereka pada Sabtu, dengan satu tujuan, untuk memutus jalur pasokan Kurdi.

Observatorium mengatakan koalisi kelompok pemberontak yang didukung Turki menguasai kota Safireh dan Khanasser di tenggara kota Aleppo, dan juga merebut bandara militer Kweyris.

“Bentrokan hebat dengan pasukan rezim, mengakibatkan tewasnya sembilan pasukan pemerintah,” kata Observatorium yang berbasis di Inggris itu, yang mengandalkan jaringan sumber informasi mereka di Suriah.

Di sebelah utara kota Aleppo, Observatorium melaporkan “bentrokan bersenjata” antara pasukan Kurdi dan faksi pro-Ankara.

BACA JUGA:
Setelah Kuasai Aleppo, Militer Suriah Kirim Bantuan Untuk Dorong Mundur Kelompok Pemberontak
Observatorium tidak segera melaporkan soal korban, tetapi mengatakan pejuang pro-Turki menembaki beberapa desa di provinsi Aleppo utara “tempat pasukan Kurdi dikerahkan”.

Pasukan Kurdi di sana sebagian besar menguasai daerah kantong di daerah Tal Rifaat, serta beberapa Kawasan di utara kota Aleppo.

Pejuang SDF yang didukung AS dan dipimpin Kurdi mempelopori serangan yang menggulingkan kekhalifahan, yang dideklarasikan kelompok ISIS di Suriah pada 2019.

Tukri memandang, Unit Perlindungan Rakyat Kurdi Suriah (YPG), yang mendominasi SDF, sebagai cabang dari Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang dilarang.

Serangan itu terjadi saat Hayat Tahrir al-Sham dan kelompok pemberontak sekutu yang bermarkas di wilayah Idlib melancarkan serangan selama berhari-hari di Suriah barat laut, merebut sebagian besar wilayah yang dikuasai pemerintah termasuk kota Aleppo, kecuali distrik yang dikuasai Kurdi.

SDF dalam sebuah pernyataan menuduh Turki berada di balik serangan berskala besar itu, menuduhnya berusaha “memecah belah Suriah”.

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan membahas serangan pemberontak di Suriah dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada Minggu, dan mengatakan Turki akan mendukung langkah-langkah “untuk mengurangi ketegangan”, kata seorang sumber kementerian di sana. [ns/ab]
sumber: voa

Kelompok buruh FSBPI dan KSBSI menyebut kenaikan upah minimum nasional sebesar 6,5% pada tahun depan “tidak ada artinya” jika pemerintah memberlakukan setidaknya sepuluh kebijakan baru yang membebani kelas pekerja.

Kebijakan yang mereka sebut, antara lain kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, kenaikan iuran BPJS kesehatan, perubahan subsidi KRL berbasis NIK, pembatasan subsidi BBM, dan iuran Tapera.

Pengamat ekonomi dari Celios, Bhima Yudhistira, juga memiliki pendapat yang sama. Ia mengatakan, kalau dengan asumsi inflasi tahun depan 4% maka kenaikan upah pekerja sesungguhnya cuma 2,5%.

Dampaknya, kata Bhima, wacana Presiden Prabowo Subianto meningkatkan daya beli pekerja akan sulit terwujud.

Sementara itu, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia, Bob Azam, bilang kenaikan upah yang ideal menurut hitungan lembaganya hanya sebesar 3,5%. Mereka berpijak pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang pengupahan.

‘Upah enggak seberapa, tapi pajak naik’

Seorang buruh pabrik di Yogyakarta, Windhy, mengaku pasrah ketika mendengar pengumuman dari Presiden Prabowo Subianto soal besaran kenaikan upah minimum rata-rata nasional 6,5%.

Sebab kalau diuangkan, kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Yoygakarta hanya akan mencapai Rp138.000.

Angka itu tak jauh beda dari kenaikan tahun-tahun sebelumnya yang tak pernah lebih dari Rp150.000.

Pada 2024, UMP Yogyakarta adalah Rp2.125.897. Jika dikalkulasi dengan kenaikan 6,5%, jumlahnya menjadi Rp2.264.080.

Perempuan 24 tahun ini mengatakan upah sebesar itu “ngepas sekali” untuk memenuhi kebutuhannya beserta suami dan anaknya yang berusia 15 bulan.

“Rasanya sama saja karena biasanya upah naik itu per tahun Rp100.000, Rp120.000, Rp150.000 gitu,” katanya, Minggu (01/12).

Windhy bekerja sebagai penjahit di pabrik konveksi. Setiap hari dia bekerja dari jam 7 pagi sampai 3 sore. Karena tergolong pegawai baru, Windhy dapat kerja lembur satu hingga dua jam.

Dari lembur itu, dia bisa mendapatkan tambahan Rp150.000 per bulan.

Buruh dan aktivis menggelar aksi di Hari Buruh Sedunia di Surabaya, Jawa Timur.

Tambahan pemasukan Windhy dari suaminya yang bekerja di bengkel juga tak terlalu besar. Pasalnya, sang suami dibayar per hari—itu pun berdasarkan jumlah jasa service yang dia lakukan.

Semua uang hasil keringatnya dan suami, kata Windhy, dipakai untuk kebutuhan keluarga.

Pengeluaran terbesar mereka adalah cicilan utang ke bank dan keperluan sehari-hari yang jumlahnya bisa sampai Rp2 juta.

“Popok bayi dan susu itu lumayan besar pengeluarannya,” kata Windhy.

Itulah mengapa, bagi Windhy, kenaikan upah 6,5% tak bisa menutupi mahalnya harga-harga kebutuhan pokok tahun depan. Belum lagi, sambungnya, ada rencana kenaikan PPN 12%, wacana kenaikan harga BBM, dan iuran BPJS kesehatan.

Kalau semuanya naik, Windhy merasa hidupnya makin berat.

“Saya, ya keberatan. Apalagi BBM naik. Sekarang saja ongkos pergi-pulang rumah ke pabrik sudah berat. Ngos-ngosan. Dari rumah ke pabrik 45 menit naik motor, jauh,” ucapnya.

Menurut hitungan kasarnya kenaikan upah yang ideal sekitar Rp500.000.

Tapi kalaupun pemerintah tak bisa memenuhi kesejahteraan buruh, setidaknya jangan menaikkan pajak dan hal-hal yang memberatkan lainnya.

“Kalau menurut saya, UMP naik tapi pajaknya jangan. Kalau sebagai buruh pabrik, dikasih pajak segitu padahal gajinya enggak sepiro [seberapa], memang UMP naik tapi sama aja harus bayar pajak dan lain-lain.”

Kenaikan upah minimum 6,5% terbilang kecil atau besar?

Ketua Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI), Jumisih, mengatakan besaran kenaikan upah minimum nasional yang sebesar 6,5% sebetulnya jauh dari harapan mereka.

Sebab angka itu, klaimnya, tidak sebanding dengan kenaikan-kenaikan harga kebutuhan pokok yang selalu terjadi setiap awal tahun.

Belum lagi kenaikan sewa indekos, ditambah PPN 12%, pembatasan subsidi BBM, dan biaya-biaya kesehatan serta pendidikan lainnya.

“Enggak impas kenaikan 6,5% itu untuk memenuhi kebutuhan hidup buruh dan keluarganya,” ucap Jumisih.

Buruh di Indonesia menggelar aksi unjuk rasa menentang UU Omnibus Law dan menuntut kenaikan upah minimum pada 24 Oktober 2024.

Kalau memakai hitungan kasar para buruh FSBPI—yang kebanyakan perempuan—kenaikan upah idealnya di atas 10% sehingga bisa memenuhi standar kebutuhan hidup buruh beserta keluarganya.

Mereka beralasan, tidak semua buruh lajang, ada yang sudah berkeluarga dan memiliki anak. Para buruh yang mempunyai anak harus menyisihkan upah sekitar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta untuk biaya penitipan anak.

Pengeluaran untuk biaya daycare tersebut, kata Jumisih, kerap kali tak diperhitungkan pemerintah ketika mengkalkulasi soal pengupahan. Padahal itu termasuk kebutuhan dasar.

“Ibu yang bekerja kan ingin bekerja dalam kondisi tenang dan anaknya dijaga dengan baik, tapi biaya momong anak itu enggak masuk hitungan,” tuturnya.

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita, juga menilai kenaikan upah minimum nasional 6,5% tidak ada artinya kalau pemerintah tetap membebani kelas pekerja dengan berbagai kebijakan.

“Kalau PPN naik, harga BBM naik, kontrakan dan sembako juga naik, memang enggak ada artinya. Harusnya pemerintah hadir dengan menjaga harga-harga kebutuhan pokok dan menunda pajak-pajak,” ujar Elly.

“Jangan seperti main petak umpet, buruh dibikin terlena dengan kenaikan upah tapi di belakangnya pemerintah menaikkan berbagai pajak.

“Biarkan upah yang naik itu dinikmati dulu untuk meningkatkan daya beli mereka,” tuturnya.

KSBSI mempunyai hitungan sendiri soal pengupahan. Mereka memakai konsep pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi dan indeks tertentu (kumulatif).

Indeks tertentu tersebut diubah menjadi penambah, bukan variabel pengurang seperti yang selama ini diterapkan dalam PP 51/2023.

Dengan memakai formula itu, maka kenaikan upah rata-rata nasional bisa mencapai 7%-10%.

Elly mengambil contoh upah minimum provinsi Jakarta sebesar Rp5.067.381. Dengan formula kumulatif, kenaikan upah tahun depan akan mencapai 7,74% atau Rp392.215.

“Kenaikan itu, dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi 4,84%, inflasi 1,70%, dan rentang nilai indeks tertentu 1,2%,” kata Elly.

Buruh dan aktivis membentangkan spanduk saat demonstrasi Hari Buruh Sedunia.

Apakah kenaikan upah bisa mendongkrak konsumsi dan perekonomian?

Direktur Eksekutif Center for Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, tidak memahami formulasi yang digunakan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan besaran kenaikan upah rata-rata nasional 6,5%.

Dia berkata, PP 51/2023 tak lagi berlaku setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan uji materi UU Cipta Kerja terkait ketenagakerjaan baru-baru ini.

Namun, kata Bhima, apabila pemerintah merujuk pada PP 78/2015 tentang pengupahan, maka kenaikan upah minimum 2025 seharusnya 6,79%.
Buruh yang tergabung di KSPI menuntut kenaikan upah minimum tahun 2025 sebesar 8%-10%.

“Jadi keputusan upah naik 6,5% ini sepertinya lebih kepada pertimbangan politik, bukan pertimbangan berdasarkan formulasi yang rasional. Malah kayak negosiasi,” ujar Bhima.

“Supaya buruh senang dan pengusaha juga bisa menoleransi,” tuturnya.

Serupa pernyataan serikat buruh, Bhima menyebut kenaikan 6,5% terlalu kecil bila pemerintah tetap berkeras menerapkan berbagai kebijakan baru yang membebani pekerja tahun depan.

“Perkiraan kami ada sepuluh kebijakan baru yang akan menjadi beban kelas pekerja, mulai dari PPN, iuran BPJS kesehatan, subsidi BBM, Tapera, dan masih banyak lagi,” kata Bhima.

Bhima berkata, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir pekerja formal di Indonesia sesungguhnya memperoleh kenaikan upah riil yang rendah.

Penyebabnya, antara lain kenaikan biaya perumahan, pendidikan, dan sembako.

Dia mengambil contoh kenaikan upah minimum rata-rata 7,5% pada 2023. Jika dikurangi inflasi bahan makanan yang sebesar 6,37%, maka upah riil pekerja hanya mencapai 1,13%.

Sedangkan kalau dengan asumsi inflasi tahun 2025 adalah 4%, maka kenaikan upah riil pekerja sesungguhnya cuma 2,5%.

“Jadi kecil sekali yang bisa dinikmati pekerja dan tidak akan terlalu berdampak pada daya beli masyarakat terutama kelas pekerja,” ujar Bhima.

“Kalau di Jakarta, kenaikan 6,5% artinya kenaikan upahnya sekitar Rp300.000, sementara hasil simulasi Celios dengan kenaikan PPN 12% ada tambahan pengeluaran bagi buruh sebesar Rp350.000 per bulan.”

“Artinya ini tidak sepadan,” tuturnya.

Seorang pekerja memegang selebaran di Hari Buruh Dunia tahun 2024 di Bandung, Jawa Barat. Para pekerja menginginkan adanya kesejahetraan bagi buruh.

Menurut Bhima, fungsi upah minimum tidak sebatas memberikan perlindungan bagi para pekerja, namun menjadi stimulus perekonomian.

Sayangnya, kata dia, konsep itu belum pernah digunakan pemerintah sebagai strategi mendorong konsumsi rumah tangga dan perputaran ekonomi domestik.

Kebijakan pengupahan yang selama ini diterapkan, menurut Bhima, seringkali hanya memakai kacamata pengusaha yang menganggap bahwa upah murah akan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan menarik investasi baru.

Padahal dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, klaim Bhima, upah murah terbukti tidak dapat mendongkak kenaikan serapan tenaga kerja.

Bhima mencontohkan, pada 2014 setiap Rp1 triliun investasi yang masuk menciptakan penyerapan 3.313 orang tenaga kerja. Sementara pada 2023, setiap Rp1 triliun realisasi investasi yang masuk, hanya mampu menyerap 1.283 tenaga kerja.

“Ini menunjukkan korelasi yang tidak lurus antara upah rendah dengan investasi yang masuk,” ujar Bhima.

Pemerintah Indonesia, menurutnya, harus mengubah cara pandang “yang tertinggal itu”.

Dengan menaikkan upah minimum lebih tinggi, maka rumah tangga akan mendapatkan pendapatan lebih tinggi, dan pada akhirnya akan dibelanjakan lebih banyak ke pelaku usaha domestik.

Padahal kalau berdasarkan simulasi yang dilakukan Celios, kenaikan upah minimum 1,58% bisa mendongkrak surplus usaha sebesar Rp11,23 triliun.

Adapun jika kenaikan upah 8,7% maka surplus usahanya meningkat menjadi Rp61,84 triliun.

Sedangkan pada kenaikan upah 10%, angka surplus usaha mencapai Rp71,08 triliun.

Atas dasar itulah hitungan Celios, idealnya upah minimum naik di atas 8,7%-10%. Dengan begitu Pendapatan Domestik Bruto (PDB) akan terdorong naik hingga Rp106,3 hingga Rp122 triliun.

“Jadi upah salah satu cara menstimulus konsumsi rumah tangga di tengah ekspor kurang baik, mitra dagang melemah, adanya perang dagang, dan turunnya penjualan ritel.”

“Makanya di kondisi sekarang, upah harus lebih tinggi lagi, jadi pekerja langsung membelanjakan uangnya.”

“Lagian pengusaha sudah banyak dapat stimulus dari pemerintah, termasuk PPh turun dari 22% ke 20%. Plus tax amnesty,” kata Bhima.

Apa kata pemerintah dan pengusaha?

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengatakan kenaikan rata-rata upah minimum nasional sebesar 6,5% tahun depan berdasarkan hasil keputusan melalui rapat terbatas bersama serikat buruh dan menteri-menterinya.

Prabowo bilang kenaikan itu sedikit lebih tinggi dari usulan Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang sebelumnya merekomendasikan kenaikan sebesar 6%.

Dia menyebut besaran upah minimum tersebut ditujukan sebagai jaring pengaman sosial bagi pekerja, terutama yang bekerja kurang dari 12 bulan.

Prabowo juga menegaskan bahwa penetapan upah ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja sambil tetap menjaga daya saing usaha.

Presiden Prabowo Subianto, beresama Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengumumkan upah minimum 2025 di Jakarta, 29 November.

Prabowo berkata, upah minimum sektoral akan ditentukan oleh Dewan Pengupahan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.

Adapun soal ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan upah minimum ini akan diatur melalui peraturan Kenteri Ketenagakerjaan.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, sebelumnya menyebut akan mengeluarkan regulasi itu pada 4 Desember. Ia meminta pemerintah daerah segera menindaklanjutinya.

Dia berharap pemerintah daerah bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat terkait kenaikan upah minimum ini. Kemnaker berencana membuat sosialisasi ke pemda tentang kebijakan ini.

“Karena tadi kondisinya tidak sama dengan tahun-tahun sebelumnya semoga kami dapat sinergi yang baik,” ujarnya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, bilang akan terus menagih Kemnaker soal formulasi penghitungan upah minimum yang menghasilkan angka 6,5% itu.

Sebab kalau pakai hitungan pengusaha, kenaikan upah minimum berada di angka 3,5%.

“Meskipun jatuhnya bisa lebih dari itu, antara 4,5% sampai 6%, karena ada efek berganda, kan upah di atas yang minimum juga harus naik juga,” ujar Bob Azam.

Bob berkata dengan kenaikan upah rata-rata minimum nasional mencapai 6,5% para pebisnis mencemaskan pengurangan tenaga kerja alias PHK. Alasannya, industri padat karya sangat sensitif terhadap upah.

“Upah itu memakan porsi yang lebih besar di industri padat karya, upah naik 50% maka pengeluaran bisa lebih tinggi lagi,” ujarnya membuat klaim.

Menurut Bob, sejak demonstrasi besar-besaran soal upah pada 2012, investasi yang masuk ke Indonesia jauh menurun.

Indonesia bahkan, klaimnya, tak lagi menjadi negara tujuan investasi nomor satu di Asia.

Kendati demikian, Bob berharap pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang menghadapi kesulitan menjalankan kebijakan pengupahan tersebut.

Nindias Ajeng, wartawan di Yogyakarta, berkontribusi untuk laporan ini
sumber: bbc

Terbit Rencana Perangin-angin saat menunjukkan sel kerangkeng yang diklaimnya untuk tempat pembinaan pelaku penyalahgunaan narkoba.

Mahkamah Agung (MA) menghukum empat tahun kurungan penjara kepada eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, terkait temuan kasus kerangkeng manusia di rumahnya. Putusan kasasi ini membatalkan vonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

MA mengumumkan putusan kasasi tersebut di situs resminya, Selasa (26/11).

Sang mantan bupati itu dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (2) jo Pasal 11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

“Pidana penjara empat tahun, denda Rp200 juta subsidair kurungan dua bulan,” demikian putusan MA.

Upaya hukum kasasi diajukan Kejaksaan setelah PN Stabat pada 8 Juli 2024 lalu membebaskan Terbit.

Vonis bebas ini, yang menuai protes, membuatnya lolos dari tuntutan 14 tahun pidana penjara oleh jaksa penuntut.

Petugas kepolisian memeriksa ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Rabu, 26 Januari 2022.

Kerangkeng manusia di rumah Terbit terungkap ke publik pada Januari 2022 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Terbit dalam kasus dugaan korupsi.

Semula Terbit berkukuh kerangkeng yang menampung sekitar 30 orang itu sebagai tempat rehabilitasi pengguna narkoba.

Mereka yang dikerangkeng itu dipekerjakan di pabrik sawit milik bupati nonaktif Langkat.

Mantan Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin (atas) saat menjalani sidang vonis kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Pengadilan Negeri Stabat, Senin, 8 Juli 2024.

Orang-orang itu tidak dibayar dengan dalih memberi keahlian kepada “warga binaan” sebagai bekal selepas keluar dari tempat tersebut.

Klaim ini sempat dikukuhkan Mabes Polri dan menimbulkan kritikan di masyarakat. Apalagi belakangan keberadaan kerangkeng itu tidak berizin.

Badan Narkotika Nasional (BNN)—sebagai lembaga yang berwenang dalam program rehabilitasi narkoba—mengatakan kerangkeng tersebut bukan tempat rehabilitasi pengguna narkoba.

Komnas HAM temukan ‘besi panas’, palu’, alat dalam 26 bentuk kekerasan

Pada Februari 2022, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemudian menurunkan tim untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM di balik keberadaan kerangkeng itu.

Penyelidikan Komnas HAM ini menindaklanjuti temuan yang diungkap oleh Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat (Migrant Care).

Hasil penyelidikan Komnas HAM telah mengonfirmasi adanya praktik kekerasan, penyiksaan, perbudakan, hingga perdagangan orang di kerangkeng manusia itu.

Mereka menyimpulkan telah menemukan setidaknya 26 bentuk kekerasan yang dialami penghuni kerangkeng, dengan 18 alat yang digunakan tindakan kekerasan.

Kerangkeng manusia itu sendiri dibangun atas inisiatif Bupati Langkat sejak 2010, yang awalnya ditujukan untuk pembinaan anggota organisasi masyarakat.

Tetapi pada perkembangannya kerangkeng manusia itu menjadi “tempat rehabilitasi”, tetapi Komnas HAM menyatakan tidak ada catatan medis terkait rehabilitasi narkoba selama para korban menghuni kerangkeng tersebut.

Warga mengamati ruang kerangkeng manusia yang berada di kediaman pribadi Bupati Langkat nonaktif Terbit Rencana Peranginangin di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, Rabu, 26 Januari 2022.

Komnas HAM mengungkapkan kondisi terakhir kerangkeng yang disebut tidak layak itu dihuni oleh 57 orang, dua di antaranya diduga merupakan pelajar SMA.

Belum diketahui berapa banyak orang yang pernah menjadi korban selama kerangkeng itu berdiri, meski polisi sebelumnya menyebutkan jumlahnya mencapai 656 orang.

Komnas HAM juga menyatakan kehadiran kerangkeng manusia itu telah diketahui oleh sejumlah institusi dan lembaga di Langkat.

Komnas HAM menemukan terdapat 18 alat yang digunakan untuk melakukan kekerasan tersebut seperti palu, cabai, rokok, korek, hingga besi panas.

Kerangkeng manusia di rumah Terbit terungkap ke publik pada Januari 2022 ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Terbit dalam kasus dugaan korupsi.

“Selain penderitaan fisik juga ada dampak traumatis akibat kekerasan, salah satunya sampai menyebabkan salah satu penghuni kereng melakukan percobaan bunuh diri,” kata Yasdad.

Tindakan kekerasan itu juga terbukti melalui bekas-bekas luka yang ditemukan Komnas HAM pada tubuh korban.

Para korban juga dipekerjakan tanpa upah di sejumlah kebun sawit, termasuk milik Bupati Terbit, tanpa diupah.

Sedangkan hasil penyelidikan LPSK menemukan dugaan perdagangan orang, pembunuhan, hingga penganiayaan berat.

Bahkan, ada korban yang mengaku “dipaksa minum air kencing hingga mengalami kekerasan seksual seperti sodomi”.

Bagaimana perjalanan penyelesaian hukum ‘kerangkeng manusia’?

Upaya penyelesaian hukum kasus kerangkeng manusia di rumah eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, berawal dari status tersangka atas dirinya pada 5 April 2022 oleh Polda Sumut.

Terbit dikenakan pasal berlapis terkait kasus kerangkeng manusia di rumahnya itu.

Dia dipersangkakan melanggar Pasal 2, Pasal 7, Pasal 10 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Para pecandu narkoba yang dikerangkeng di rumah Bupati nonaktif Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, dipekerjakan di pabrik sawit tanpa dibayar dengan dalih memberi keahlian untuk para ‘warga binaan’.

Terbit juga dikenakan Pasal 333 KUHP, Pasal 351, Pasal 352 dan Pasal 353 penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia serta Pasal 170 KUHP.

Terbit kemudian diadili di PN Stabat, Kabupaten Langkat.

Dalam proses persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Terbit 14 tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Terbit diduga menjadi otak dari pembuatan kerangkeng manusia tersebut. Dalam dakwaannya, selama dalam kurungan, para korban mengalami penganiayaan hingga menyebabkan empat orang tewas.

Badan Narkotika Nasional (BNN)—sebagai lembaga yang berwenang dalam program rehabilitasi narkoba—mengatakan kerangkeng tersebut bukan tempat rehabilitasi pengguna narkoba.

Namun, eks Bupati Langkat itu divonis bebas oleh majelis hakim PN Stabat, Sumatera Utara, pada 8 Juli 2024.

Majelis hakim menyimpulkan Terbit tidak terkait dalam kasus tindak pidana perdagangan orang dan sudah ada yang bertanggung jawab atas kematian korban.

Majelis hakim menilai, Terbit tidak terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus rehabilitasi narkoba pada 2010- 2022 yang didakwakan jaksa.

Atas putusan ini, tim jaksa penuntut umum kemudian melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) pada pertengahan Juli 2024.

Dalam perkembangan terbaru, MA mengabulkan upaya kasasi tersebut.

MA dalam putusannya menghukum empat tahun kurungan penjara kepada eks Bupati Langkat, Terbit Rencana Perangin-angin, terkait temuan kasus kerangkeng manusia di rumahnya.

Putusan kasasi ini membatalkan vonis bebas oleh Pengadilan Negeri (PN) Stabat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
sumber: bbc