BOS BURUH INI INGATKAN PRABOWO SOAL UMP 2025: ADA JANJI POLITIK!

Jakarta, CNBC Indonesia – Kalangan buruh menagih janji politik Prabowo-Gibran yang disampaikan saat masa kampanye silam. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi menganggap presiden dan wakil presiden terpilih di Pemilu 2024 ini memiliki janji politik yang harus ditepati dengan berpihak kepada kalangan buruh dalam penetapan upah minimum.

“Saya mengingatkan Presiden Prabowo bahwa penetapan upah minimum waktu pilpres saat kampanye yang jadi ujung tombak kami yang melakukan itu, ada 7 janji politik, kami KSPN jadi bagian Prabowo-Gibran yang menyusun Strategi, sekaligus eksekusi untuk gimana mendulang suara buruh indonesia untuk memilih Prabowo-Gibran,” kata Ristadi kepada CNBC Indonesia, Selasa (26/11/2024).

Ia pun menyebut sejumlah janji yang Prabowo sampaikan untuk menarik perhatian buruh. Menurut Ristadi, KSPN merupakan satu-satunya konfederasi serikat pekerja besar di Indonesia yang mendukung dan menjadi relawan Prabowo-Gibran.

Massa buruh dari 14 konfederasi dan federasi serikat buruh tingkat nasional turun ke jalan hari ini, Kamis (24/10/2024) di kawasan Monas dan Sekitar Istana Negara, Jakarta. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
Massa buruh dari 14 konfederasi dan federasi serikat buruh tingkat nasional turun ke jalan hari ini, Kamis (24/10/2024) di kawasan Monas dan Sekitar Istana Negara, Jakarta. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)

“7 program ini yang disampaikan ke buruh Indonesia, yakni perluasan lapangan pekerjaan, kedua rumah subsidi untuk pekerja, ketiga rumah sakit khusus pekerja, bantuan modal usaha untuk korban PHK, pemerataan upah minimum, koperasi pekerja Indonesia dan beasiswa pekerja buruh yang nggak mampu,” sebut Ristadi.

Karenanya saat ini menjadi waktu yang tepat agar Prabowo menunaikan janji tersebut. Pasalnya buruh gerah dengan formula kenaikan upah yang digunakan sebelumnya yang menyebabkan kehidupan makin menderita.

“Jelang penetapan upah minimum kami mengingatkan bahwa ada janji politik, kenapa milih karena perbedaan upah minimum yang tinggi dan bawah makin terlalu jauh,” ujar Ristadi.

“Ini harus ada keadilan dari penetapan besaran upah minimum. Ada janji politik itu. Jadi saya sendiri mengingatkan bahwa penetapan UMP 2025 supaya jangan lepas dari prinsip soal pemeratan upah minimum di Indonesia supaya sesuai dengan janji Prabowo-Gibran terhadap pekerja buruh Indonesia,” tutupnya.
sumber: cnbc

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.