DI BALIK PEMBEKALAN KABINET MERAH PUTIH ALA PRESIDEN PRABOWO – BUKAN MILITERISTIK, LALU APA?

Presiden Prabowo menyampaikan pidato dalam acara pembekalan para menteri dan wakil menteri di Akmil Lembah Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (25/10).

Pembekalan Kabinet Merah Putih di Akademi Militer Lembah Tidar Magelang, Jawa Tengah, resmi berlangsung pada Jumat (25/10) hingga Minggu (27/10). Presiden Prabowo membantah pembekalan itu bersifat militeristik, sedangkan pengamat militer menilai itu adalah militerisasi sipil.

Pada hari pertama pembekalan, Jumat (25/10), Presiden Prabowo menekankan kepada para menteri bahwa acara tersebut merupakan ‘The Military Way’ yang biasa dilakukan di pemerintahan, bahkan di perusahaan-perusahaan guna menyelaraskan kedisiplinan dan kesetiaan pada bangsa dan negara.

“Saya tidak bermaksud membuat Anda militeristik, salah, bukan itu. The military way ditiru oleh banyak pemerintah terutama perusahaan-perusahaan. Inti dari semua adalah disiplin. Kedua, kesetiaan benar-benar minta saudara tidak setia kepada Prabowo, setia kepada bangsa dan negara Indonesia,” papar Presiden Prabowo, Jumat (25/10).

Meski Presiden Prabowo mebantah pembekalan itu bukanlah militeristik, tapi cara dia menggembleng menteri dan jajarannya melalui pelatihan di akademi militer adalah “bentuk pola militerisme dan militerisasi sipil oleh presiden terhadap menterinya”, kata pengamat militer sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Al Araf.

Apa saja materi pembekalan?

Para menteri Kabinet Merah Putih bakal digembleng selama tiga hari hingga Minggu (27/10). Di Akmil Lembah Tidar itu, mereka akan tidur di tenda. Seragam khusus bercorak loreng komponen cadangan (Komcad) pun disediakan.

Tim Komunikasi Kepresidenan membagikan foto sejumlah menteri memakai seragam lengkap dengan topi. Presiden Prabowo Subianto tampak memimpin latihan baris berbaris.

Materi hari pertama pembekalan Kabinet Merah Putih terbagi menjadi lima sesi. Yang pertama dimulai pukul 08.00 WIB, berupa pengarahan Presiden Prabowo kepada para menteri dan wakil menteri.

Kemudian, materi pencegahan korupsi akan dipaparkan oleh BPK/Polri/Kejaksaan Agung. Sesi berikutnya materi tentang Perencanaan pembangunan yang akan diisi Bappenas.

Selanjutnya akan ada sesi soal perencanaan anggaran dengan narasumber dari Kementerian Keuangan. Lalu sesi mengenai pelaksanaan birokrasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pada hari kedua, Sabtu (26/10), para peserta akan dibekali materi terkait hilirisasi dan B100.

Kemudian dilanjutkan pemberian materi tentang food estate dan kebijakan makan bergizi. Malam harinya akan digelar Malam Akrab.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan dalam “Retreat Kabinet Merah Putih” ini para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus dan staf khusus presiden akan digembleng aneka materi tentang bernegara dan pemerintahan–termasuk pentingnya pencegahan korupsi.

Selain itu, peserta juga memiliki waktu untuk saling mengenal dan mengakrabkan diri.

Mengapa dilaksanakan di Akmil Lembah Tidar, Magelang?

Para menteri Kabinet Merah Putih bakal digembleng selama tiga hari hingga Minggu (27/10). Di Akmil Lembah Tidar itu, mereka akan tidur di tenda. Seragam khusus bercorak loreng komponen cadangan (Komcad) pun disediakan.

Menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, Akmil Magelang dipilih sebagai lokasi lantaran memiliki nilai historis sebagai pusat perlawanan terhadap penjajah.

Harapannya, semangat perjuangan itu akan menular ke jajaran Kabinet Merah Putih dalam menjalankan tugas.

Dalam arahan pengantar Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden pada Rabu (23/10), Prabowo mengungkap alasan Magelang dipilih sebagai lokasi pembekalan lantaran “membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air“.

“Daerah Magelang merupakan sentra perlawanan kita terhadap penjajah, mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro, di antara lima gunung,” terangnya.

Apakah ada indikasi militerisasi sipil?

Para menteri, wakil menteri, kepala badan, utusan khusus dan staf khusus presiden akan digembleng aneka materi tentang bernegara dan pemerintahan–termasuk pentingnya pencegahan korupsi.

Melihat dari lokasi pembekalan di Akmil Lembah Tidar, Magelang dan seragam bercorak loreng ala militer, kegiatan ini bernuansa militerisme, menurut pengamat militer sekaligus peneliti senior Marapi Consulting, Beni Sukadis.

“Tapi merekanya ini orang sipil,” imbuhnya.

Beni menyebut cara-cara ini muncul tak lepas dari gaya kepemimpinan Prabowo yang berlatar belakang militer. Hal serupa juga terjadi pada partai yang dipimpinnya, Gerindra.

“Bahkan kalau menyelami apa yang terjadi di Partai Gerindra kan jelas, semua dikasih seragam. Ada milisinya juga. Pak Prabowo memang selalu begitu,” kata Beni.

“Ya harus maklum juga, karena presidennya background-nya militer gitu loh. Jadi memang kepemimpinannya Pak Prabowo ini kan cenderung otoritarian,” tambahnya.

Senada, Khairul Fahmi selaku pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) menduga hal tersebut disebabkan latar belakang dan gaya kepemimpinan Prabowo sebagai mantan prajurit TNI.

“Jadi menurut saya ini kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan berbagai organisasi, oleh banyak perusahaan, untuk team building,” kata Khairul Fahmi saat dihubungi BBC News Indonesia, Jumat (25/10).

“Kalau dikaitkan dengan militerisme dari pemerintahan sipil, saya kira Pak Prabowo tidak berniat membawa doktrin militerisme.”

Namun pendapat berbeda diutarakan pengamat militer sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Al Araf. Dia menyebut pembekalan di Akmil Magelang ini “bentuk pola militerisme dan militerisasi sipil yang dilakukan presiden terhadap para menterinya“.

Apa indikatornya?

Menurut Al Araf setidaknya ada dua penanda; pelatihan di akademi militer dan pengangkatan Mayor Teddy.

“[pembekalan di Akmil Magelang] menjadi simbol yang menunjukkan bahwa rezim pemerintahan saat ini lebih mengedepankan pola-pola militerisme dalam penataan penyelenggaraan pemerintah,” terang Al Araf kepada BBC News Indonesia.

Padahal, menurutnya, pelatihan di akademi militer itu “tidak urgen dan tidak pas“. Pelatihan untuk para perumus kebijakan, kata dia, seharusnya dilakukan melalui Lemhanas.

“Mereka ini para menteri yang, menurut Undang-Undang Kementerian bertugas membantu presiden dan penyelenggara pemerintah.“

Kedua, menurut Al Araf, penunjukan Teddy Indra Wijaya yang merupakan anggota aktif TNI, sebagai Sekretaris Kabinet.

Pengangkatan tersebut dianggap melanggar UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 lantaran dalam regulasi ini jabatan sekretaris kabinet tidak diatur bisa diduduki oleh anggota militer aktif.

“Di awal pemerintahannya, pola militerisme dan militerisasi diterapkan dengan dua hal.”

‘Pertama kali dilakukan dalam kabinet’

Pembekalan di Akmil Magelang ini “bentuk pola militerisme dan militerisasi sipil yang dilakukan presiden terhadap para menterinya“, kata pengamat militer.

Meski sejumlah pengamat militer menyebut pembekalan semacam ini sebetulnya hal lazim dalam sebuah organisasi atau tim, tapi bagi kabinet pemerintah Indonesia, ini pertama kalinya dilakukan.

“Ini memang pertama kali dilakukan dalam konteks kabinet, dalam konteks pemerintahan,” kata Khairul.

“Tapi sebenarnya untuk di lingkaran pemerintahan bukan pertama kali,” lanjutnya.

Penggemblengan di Akmil Magelang ini merupakan kelanjutan dari kegiatan di Hambalang. Sebelum dilantik, Prabowo sempat memberikan pembekalan selama dua hari.

Materinya kala itu meliputi cara menghadapi jurnalis, geopolitik, kenegaraan, kepemimpinan hingga, materi khusus mengenai produk domestik bruto.

Presiden Prabowo dalam arahannya, menurut Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi, meminta seluruh anggota kabinet bersatu dan membantun sebuah super team yang siap menjalankan pemerintah.

Apakah harapan untuk membuat super team yang solid bisa terwujud?

Pengamat militer, Beni Sukadis, ragu pembekalan tiga hari tersebut akan membuat Kabinet Merah Putih solid.

Pasalnya, jajaran pembantu Prabowo memiliki latar belakang yang beragam. Tidak semua berasal dari militer sehingga bisa disatukan melalui penggemblengan.

“Jadi saya agak ragu ya bahwa kabinet ini akan cukup utuh dalam waktu setahun ya. Mungkin Pak Prabowo akan melakukan evaluasi,” jelas Beni.

Sementara Khairul Fahmi mengatakan, pembekalan ini sekadar menjadi pondasi atau awal untuk mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah.

“Kalau kita simak, beberapa kali [Presiden Prabowo] juga menyampaikan, kabinet akan dievaluasi terus tiga bulan, enam bulan. Yang tidak bisa bergerak mengikuti ritme rekan-rekannya, ritme pemerintahnya, tentu harus siap diganti.”
sumber: bbc