GOLKAR ‘BALIK ARAH’ DUKUNG PENCALONAN AIRIN DI BANTEN – APA DAMPAKNYA BAGI KOALISI INDONESIA MAJU?

Partai Golkar mendukung pencalonan Airin Rachmi Diany sebagai Gubernur Banten, setelah sebelumnya mengusung calon lain

Sehari setelah PDI Perjuangan mendukung pencalonan Airin Rachmi Diany sebagai gubernur Banten, Partai Golkar berbalik arah dengan mencalonkan kembali Airin di di Pilgub Banten. Pengamat politik menilai perubahan sikap politik ini tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah peta politik pilkada.

Partai Golkar semula mencoret Airin dari pencalonannya di Pilgub Banten setelah Bahlil Lahadalia terpilih sebagai orang nomor satu partai itu.

Pada Minggu (25/08), partai berlambang pohon beringin itu resmi mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah untuk maju di Pilgub Banten. Andra Soni adalah politisi Gerindra dan Dimyati adalah kader PPP.

Namun skenario itu berubah dua hari kemudian.

Pada Selasa (27/08), Partai Golkar berbalik arah dengan mendukung Airin dan Ade Sumardi—politikus PDI Perjuangan (PDIP)—untuk maju di Pilgub Banten.

“Ibu Airin adalah anak dari kandung Partai Golkar, sebagai ibu daripada anak yang dilahirkan dan dibesarkan, rasanya tidak pas kalau tidak diantarkan oleh ibunya untuk ikut berkompetisi,” ujar Bahlil di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta.

Bahlil juga mengatakan bahwa Golkar mendukung Ade Sumardi, yang merupakan kader PDIP.

“[Golkar] tidak pernah membeda-bedakan siapa, calon dari [partai politik] mana,” ujar Bahlil.

Dia kemudian menyatakan bahwa keputusan ini telah dibicarakan dengan partai-partai yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

“Hubungan kami dengan partai lain baik-baik saja. Kalau ada yang merasa kurang baik, saya pikir pikirannya saja itu. Kami di KIM baik-baik saja,” tutur Bahlil.

Keputusan ini tak lepas dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah yang mengubah peta politik pilkada, kata pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti.

Putusan itu secara praktis membuka jalan bagi PDIP mengusung calonnya sendiri. Dalam kasus ini, dalam pemilihan kepala daerah di Banten.

Di sisi lain, Golkar dinilai tidak mau kehilangan peluang menang dari kadernya sendiri yang sudah mereka bibit sejak lama.

“Apalagi Airin merupakan kader Golkar yang punya elektabilitas tinggi dan rekam jejak panjang di Tangerang Selatan. Latar belakang keluarganya pun sangat berpengaruh di Banten walaupun ada aspek politik dinasti,” kata Aisah kepada BBC News Indonesia, Selasa (27/08).

Dia mengatakan keputusan Golkar ini mencerminkan bahwa koalisi KIM Plus di daerah “tidak sesolid itu”.

Perubahan sikap ini, menurut Aisah, dapat menjadi preseden di daerah-daerah lain.

Apa alasan Golkar berbalik arah?

Airin mulanya mendapat dukungan penuh dari eks Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, untuk maju di Pilkada Banten.

Namun sikap itu berubah ketika Bahlil terpilih sebagai ketua umum melalui musyawarah nasional (Munas) pada Rabu (21/08).

Partai Golkar menjadi satu dari 10 partai yang tergabung dalam Koalisi Banten Maju yang mendominasi peta politik Pilkada Banten. Koalisi ini mengusung Andra Soni-Dimyati Natakusumah.

Kepada Kompas.com, Airin mengaku sempat merasa kesulitan mendapat tiket untuk mencalonkan diri di dalam Pilkada Banten. Tetapi putusan MK mengubah itu dan Airin mendapat dukungan PDIP sebagai kendaraan politiknya.

“Tapi tetap saat kemarin deklarasi, saya berharap rumah saya, keluarga besar Partai Golkar dapat memberikan B1KWK [surat pernyataan dukungan partai]. Saya terus berdoa dan ternyata betul, keajaiban Allah ada lagi,” kata Airin.

Airin mengaku dihubungi oleh Bahlil pada Senin (26/08) malam, tak lama setelah namanya diumumkan sebagai bakal calon gubernur Banten dari PDIP.

“Pak Bahlil menyampaikan, saya bersyukur alhamdulillah ternyata komunikasi politik terus dilakukan oleh Ketum Bahlil,” tutur Airin.

Ketika ditanyai wartawan soal perubahan sikap ini, Bahlil mengakui bahwa perubahan sikap partainya terjadi karena komunikasi dan lobi-lobi politik yang berjalan “dinamis”.

“Saya ingin menyampaikan bahwa politik itu dinamis. Politik itu selalu ada komunikasi. Sebelum berakhir, biasanya ada dinamika,” kata Bahlil.

“Kami merasa mendukung pasangan A atau pasangan B di satu partai itu sampai sekarang berdinamika terus.”

“Ini bukan barang baru, dan saya pikir enggak ada persoalan. Itu enggak perlu dipertentangkan,” ujar dia.

“Politik itu dinamis,” ujar Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

Bahlil juga menegaskan bahwa keputusan partainya tidak dipengaruhi oleh pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sehari sebelumnya ketika mengumumkan dukungan partai banteng untuk Airin.

Saat itu, Megawati meminta Airin mengenakan seragam merah hitam khas PDIP.

“Oh enggak ada [hubungan] dengan pidato si A, B, C. Partai Golkar ini independen. Tidak akan bisa dipengaruhi oleh pidato si A, B, C. Justru Golkar harus mempengaruhi tentang isu-isu politik kebangsaan,” kata Bahlil.

Menurutnya, keputusan Golkar ini merupakan hasil kajian politik mendalam.

Dia juga menyatakan bahwa keputusan ini bukan semata “kebakaran” karena melihat kadernya diusung oleh kendaraan politik lain.

“Enggak ada kebakaran-kebakaran, masa mendukung kadernya sendiri kebakaran sih,” ujar Bahlil.

Apa artinya perubahan sikap Golkar?

Pengamat politik dari BRIN, Aisah Putri Budiarti, menilai perubahan “arah angin” Golkar ini sangat dipengaruhi oleh berubahnya peta politik setelah putusan MK.

Sebelum ada putusan MK, arah politik Golkar adalah memperkokoh koalisi gendut KIM Plus.

Menurut Aisah, itulah mengapa Golkar menggelar musyawarah nasional (Munas) lebih awal yang berujung dipilihnya Bahlil sebagai ketua umum.

“Apa yang terjadi di internal Golkar juga sangat berpengaruh dalam konteks Pilkada ini dan dalam konteks menggendutkan KIM Plus. Semua ini berubah ketika putusan MK mengubah semuanya, termasuk peta politik KIM Plus di beberapa daerah strategis,” jelas Aisah.

“Salah satu partai yang dirugikan dari KIM Plus ini adalah Golkar ketika tidak bisa mencalonkan kader-kadernya sendiri di Pilkada. KIM Plus pasti secara signifikan dipengaruhi oleh Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo.”

Putusan MK mengubah arah politik itu, menurut Aisah.

Secara praktis, putusan tersebut memberi ruang bagi PDIP—yang bukan bagian dari koalisi gendut—untuk mengusung calonnya sendiri. Di sini lah komunikasi politik antara PDIP dan Airin bersambut.

Bakal Calon Gubernur Banten Airin Rachmi Diany didampingi bakal Calon Wakil Gubernur Ade Sumardi memberikan pidato politiknya di Indonesia Convention Exibition (ICE), Kabupaten Tangerang, Banten, Minggu (25/08).

Ketika PDIP secara resmi mengusung Airin di Banten, Golkar dinilai “tak mau kehilangan peluang itu”.

“Peta politik yang berubah itu memengaruhi mengapa Golkar mempertimbangkan ulang. Apakah membawa Airin sebagai kadernya sendiri untuk menang atau tetap bergabung di koalisi dan meninggalkan Airin tapi punya potensi kalah karena Airin berhasil maju dengan kendaraan politik lain,” jelas Aisah.

“Golkar tidak mau melepaskan peluang menang dari kadernya sendiri dong,” kata dia.

Menurut dia, keputusan semacam ini tidak mungkin terjadi tanpa putusan MK.

Aisah menilai dinamika ini menjadi pertanda baik bagi demokrasi, karena pilkada pada akhirnya tidak hanya dikuasai oleh calon-calon yang diusung oleh koalisi gendut.

Perubahan sikap ini pun, kata Aisah, menunjukkan bahwa KIM Plus “tidak sesolid itu”.

“Ketika berkaitan dengan partai politik itu sendiri, ternyata pertimbangannya beda,” kata Aisah.

Soliditas koalisi ini mungkin akan mereka coba pertahankan di Jakarta sebagai barometer politik Indonesia, namun Aisah mengatakan apa yang terjadi di Banten bisa juga memicu perubahan yang sama di daerah lain.

Gerindra: ‘Tak akan memecah soliditas’

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufi Dasco Ahmad, meyakini perubahan sikap Partai Golkar itu tidak akan memecah soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus di daerah-daerah lain.

“Enggak ada masalah,” kata Dasco kepada Detik.com.

Menurut Dasco, langkah Golkar berbalik arah itu telah dikomunikasikan dengan partai-partai di KIM Plus.

“Prinsipnya partai koalisi dapat mengerti dan kemudian tidak mempermasalahkan perbedaan dukungan pilkada di Banten,” ujar Dasco.

Partai Golkar sebelumnya ikut mengusung Andra Soni dan Achmad Dimyati Natakusumah sebagai calon gubernur-wakil gubernur Banten

Senada, bakal calon gubernur Banten, Andra Soni, mengaku tidak mempersoalkan sikap Partai Golkar yang menarik dukungan untuk dirinya.

“Saya tidak mempermasalahkan itu karena kedaulatan masing-masing partai. Saya tetap istikamah, siap bertarung pada Pilgub Banten'” kata Andra Soni di Serang, Banten pada Selasa (27/08) dikutip dari Antara.

Andra juga mengaku sudah mendiskusikan persoalan pemindahan dukungan tersebut pada Senin (27/08) malam dan sudah mengembalikan berkas dukungan dari Partai Golkar kepada DPP Partai Golkar.

Bagaimana respons PDIP?

Ketua Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun menyatakan tak ada soal Golkar kemudian mendukung Airin.

“Tidak ada urusan Golkar mau gabung atau tidak, mencalonkan siapa kok, kita kan kasih calon duluan Airin kan. Kalau Golkar mau ikut-ikutan, ya silakan saja,” kata Komarudin di kompleks parlemen, Jakarta, pada Selasa (27/08) seperti dikutip dari Detik.com.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kedua kiri) memberikan surat keputusan (SK) partai kepada bakal calon gubernur Banten Airin Rachmi Diany pada Senin (26/08/2024)

Soal kemungkinan Airin menjadi kader PDIP, Komarudin mengatakan itu menjadi ranah Airin. Sedangkan dalam pengusungan di Banten, sudah ada Ade Sumardi sebagai perwakilan PDIP.

“Ya dia mau Golkar atau mau PDI Perjuangan, kita kan proses pencalonan sudah dicalonkan, bahwa Golkar dari belakang ikut-ikutan, silakan saja,” tutur Komarudin.
sumber: bbc