BAHLIL RESMI MENJADI KETUA UMUM PARTAI GOLKAR – MEMBUKA JALAN KELUARGA JOKOWI BERKUASA DI PARTAI BERINGIN?

Calon Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menghadiri pembukaan Munas XI Partai Golkar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Bahlil Lahadalia resmi menjadi ketua umum Partai Golkar periode 2024-2029 setelah musyawarah nasional (munas) partai itu secara aklamasi menyetujuinya. Terpilihnya Bahlil dapat memuluskan skenario politik agar Joko Widodo dapat menguasai partai beringin itu, kata pengamat.

Pada Rabu (21/08), dalam lanjutan munas di Jakarta, peserta menyatakan “setuju” saat pimpinan sidang munas, Adies Kadir, bertanya apakah mereka sepakat Bahlil ditetapkan sebagai ketua umum Partai Golkar.

Di hadapan peserta munas, Bahlil dalam pidatonya menegaskan kembali sikap partainya yang mendukung pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka.

Dukungan peserta munas terhadap Bahlil untuk maju sebagai orang nomor satu partai pohon beringin sudah terlihat sejak awal. Dia adalah satu-satunya calon ketum yang lolos verifikasi.

Selasa (20/08) kemarin, peserta munas menyatakan “setuju” saat pimpinan pengarah munas, Adies Kadir, bertanya apakah acara itu sepakat Bahlil menjadi formatul tunggal.

Bahlil didukung nyaris 100% pemilik hak suara dalam munas itu. Mereka adalah pengurus pusat, daerah, hingga pimpinan berbagai organisasi onderbouw Golkar.

“Kita sudah tahu bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat dari hasil verifikasi sebagai caketum, yaitu Bapak Bahlil Lahadalia,” ujar Plt Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita.

“Logis saja, nanti dalam Munas nanti kita akan segera memutuskan dan menetapkan Pak Bahlil sebagai ketua umum [Golkar] ke depan,” sambung Agus, Selasa (20/08).

Pakar politik dari BRIN Aisah Putri Budiarti mengatakan jalan mulus Bahlil menjadi orang nomor satu di partai beringin, bisa menjadi “pembuka jalan” Joko Widodo dan keluarganya untuk masuk menjadi pengurus.

“Sejauh ini, polanya sudah mengerucut ke arah sana. Bahlil menjadi calon tunggal, mulus sekali. Padahal faksi di Golkar ada banyak,” kata Aisah.

Jokowi sendiri dinilai punya urgensi untuk mencari jaket partai demi memastikan keberlanjutan program-programnya, sekaligus memastikan stabilitas kepemimpinan putranya sebagai wakil presiden nanti, demikian analisanya.

“Jokowi perlu jaket politik, bagaimana caranya bisa mempengaruhi kebijakan tanpa jaket politik di sistem multipartai ini?” kata Aisah.

Menurut dia, Golkar menjadi target karena merupakan salah satu partai berpengaruh di parlemen yang pemimpinnya selalu berganti. Partai ini tak bertumpu pada satu sosok seperti PDIP dan Gerindra.

Anggapan seperti ini sejak awal dibantah Jokowi.

“Tidak ada,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Selasa (13/08).

Foto Jokowi dan Bahlil Lahadalia di sebuah acara yang kemudian dimuat Bahlil di Instagram pribadinya.

Pernyataan Jokowi ini muncul tidak lama setelah Airlangga Hartarto secara mendadak mundur dari kursi nomor satu Partai Golkar.

Walau dibantah, penilaian seperti itu terus bergulir. Di tengah gelaran Munas Golkar beredar surat yang isinya menyebutkan agar Jokowi bersedia menjadi ketua umum Golkar.

Ada sejumlah nama politisi Golkar yang diklaim menandatanganinya. BBC News Indonesia belum dapat melakukan verifikasi atas isi surat tersebut.

“Kalau saya tidak bisa menanggapi rumor,” ujar Agus Gumiwang, plt ketum Golkar di Jakarta, Selasa (20/08) saat ditanya wartawan tentang peredaran surat tersebut.

Meskipun mayoritas pengurus Golkar berada di belakang Bahlil, tak berarti langkah politiknya tanpa ada kritikan.

Suara-suara minoritas di partai beringin menyebut skenario politik di balik kenaikan Bahlil sebagai “tidak demokratis”.

Suara ini muncul dari mulut Ridwan Hisjam, politisi Golkar, yang gagal lolos verifikasi untuk maju sebagai ketum Golkar.

Politisi senior Golkar lainnya, Yasril Ananta Baharuddin juga terang-terangan menyatakan tidak setuju Bahlil menjadi ketua umum Golkar.

Salah satu alasannya, Bahlil dia sebut bisa saja menjadi bagian intervensi penguasa terhadap Partai Golkar. Yasril juga mempertanyakan rekam jejak Bahlil di partai ini.

Tuduhan seperti itu dibantah oleh Bahlil. Menurutnya, dinamika seperti itu murni proses di dalam internal partai beringin itu.

“Enggak ada [Jokowi cawe-cawe]. Apa cawe-cawe, ini proses internal saja,” katanya Bahlil kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Rabu (14/08).

Bakal menjadi ‘pembuka jalan’ bagi keluarga Jokowi di Golkar?

Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Aisah Putri Budiarti mengatakan, apabila Bahlil sudah dipastikan menjadi ketua umum Golkar, maka itu bisa menjadi “pembuka jalan” Jokowi dan keluarganya untuk masuk menjadi pengurus.

“Sejauh ini, polanya sudah mengerucut ke arah sana. Bahlil menjadi calon tunggal, mulus sekali. Padahal faksi di Golkar ada banyak,” kata Aisah.

Jokowi sendiri dinilai punya urgensi untuk mencari jaket partai demi memastikan keberlanjutan program-programnya, sekaligus memastikan stabilitas kepemimpinan putranya sebagai wakil presiden nanti, ujarnya.

“Jokowi perlu jaket politik, bagaimana caranya bisa mempengaruhi kebijakan tanpa jaket politik di sistem multipartai ini?” kata Aisah.

Menurut dia, Golkar menjadi target karena merupakan salah satu partai berpengaruh di parlemen yang pemimpinnya selalu berganti. Partai ini tak bertumpu pada satu sosok seperti PDIP dan Gerindra.

Golkar memiliki banyak faksi yang dinamis di internalnya. Kondisi ini membuat partai itu tampaknya dinilai cocok dengan situasi saat ini.

Dan walaupun memiliki banyak faksi yang sangat mungkin berbeda pendapat, Aisah menggarisbawahi kecenderungan Partai Golkar lainnya: lekat dengan kekuasaan.

“Ini menjadi karakter lain yang mewarnai situasi Golkar saat ini. Faksi bisa banyak, tapi kecenderungan partainya sendiri mendukung kekuatan politik yang matang di luar partai,” jelas Aisah.

Namun terlepas kepentingan-kepentingan yang ada di balik Munas Golkar, Aisah mengatakan apa yang terjadi akan merusak kaderisasi di internal partai.

“Ini fenomena yang buruk, apalagi kalau perubahan AD/ART itu mengakomodasi kepentingan elite,” kata Aisah.

Pada akhirnya, kaderisasi dan suksesi kepemimpinan di Golkar yang selama ini dinilai cukup baik menunjukkan tanda-tanda kemunduran.

‘Ada kekuatan lain di balik sosok Bahlil’

Aisah Putri Budiarti lebih lanjut mengatakan langkah Bahlil menuju posisi ketua umum tergolong mulus walau tak punya rekam jejak sebagai pengurus pusat partai.

Padahal, Golkar dinilai sebagai partai politik dengan kaderisasi yang baik dan faksi-faksi yang dinamis.

Calon-calon kuat ketua umum Golkar pun, seperti Bambang Soesatyo dan Agus Gumiwang Kartasasmita, menyatakan tidak akan mencalonkan diri.

“Golkar menarik karena punya rutinitas pergantian ketua umum. Golkar cukup sering dan rutin menggelar pemilihan. Lalu tiba-tiba ini calon tunggal, dan yang dipilih kader yang tidak punya rekam jejak di dewan pimpinan pusat,” kata Aisah kepada BBC News Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan lain yang membuat Bahlil menjadi calon tunggal dan maju,” sambung Aisah.

Pejabat baru Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melambaikan tangan saat pelantikannya di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/08).

Menurutnya, yang juga menarik disimak dari Munas Golkar adalah apakah Bahlil akan mengamini spekulasi bahwa dia adalah “jalan pembuka” bagi Jokowi untuk menjadi dewan pembina Partai Golkar.

Untuk mengakomodasi itu, pengurus Golkar perlu bersepakat untuk mengubah anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART) mereka. Pasalnya, AD/ART Golkar mensyaratkan anggota dewan pembina telah mengabdi sekurang-kurangnya lima tahun.

Ketika ditanyai wartawan di sela-sela Munas pada Selasa (20/08), Ketua Steering Committee Rapimnas dan Munas Golkar, Adies Kadir membuka peluang Jokowi menjadi dewan pembina partai.

“Semua kemungkinan ada,” kata Wakil Ketua Umum Golkar itu sebagaimana dilansir Tempo.

Bagaimanapun, menurut peneliti BRIN Aisah Putri Budiarti, apa yang terjadi di Golkar belakangan ini bertentangan dengan karakteristik partai ini sejak era Reformasi.

Menurut Aisah, Golkar adalah salah satu partai yang suksesi kepemimpinannya “paling hidup” di era pasca-Reformasi.

Ketika sejumlah partai lain tak pernah berganti kepemimpinan dan bertumpu pada satu figur, pimpinan Partai Golkar selalu berganti.

“Golkar menarik karena punya rutinitas pergantian ketua umum. Golkar cukup sering dan rutin menggelar pemilihan. Lalu tiba-tiba ini calon tunggal, dan yang dipilih kader yang tidak punya rekam jejak di dewan pimpinan pusat,” kata Aisah.

“Ini menunjukkan bahwa ada kekuatan lain yang membuat Bahlil menjadi calon tunggal dan maju,” sambung Aisah.

Aisah menduga dinamika eksternal di perpolitikan Indonesia turut mempengaruhi Golkar. Dalam konteks itu, Bahlil memiliki pengaruh dan kekuatan politik dengan elite yang berkuasa.

“Banyak yang menyebut-nyebut Jokowi. Kalau melihat sejarah Bahlil yang karir politiknya sangat cepat, ini menjadi salah satu aspek yang berpengaruh,” tutur Aisah.

Perubahan dinamika di Golkar terlihat setidaknya sejak Airlangga Hartarto mundur sebagai ketua umum. Padahal satu hari sebelum mundur, Airlangga masih yakin bahwa Munas Golkar akan digelar pada Desember 2024.

Sebelumnya, Airlangga juga tak pernah menunjukkan kegoyahannya.

“Situasi-situasi itu menunjukkan bahwa ada kekuatan yang mempengaruhi mengapa Airlangga mundur. Jadi wajar ketika publik bertanya-tanya, siapa yang punya kekuatan itu?” tutur Aisah.

“Kekuatan itu bisa berbagai rupa, tapi spekulasi publik soal pengaruh Jokowi menjadi wajar dalam situasi itu. Jokowi punya kekuatan politik yang besar sebagai presiden, tokoh politik sentral, dan punya anak yang akan menjadi wakil presiden.”

“Tapi ada tanda-tanda lainnya. Jokowi tidak punya partai, kemana dia akan melanjutkan kehidupan politiknya pasca-turun?” kata Aisah.

‘Golkar tidak demokratis

Politikus senior Partai Golkar Ridwan Hisjam mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Umum Golkar periode 2024-2029

Walaupun mayoritas pengurus Golkar berada di belakang Bahlil, tak berarti langkah politiknya tanpa ada kritikan.

Suara-suara minoritas di partai beringin menyebut skenario politik di balik kenaikan Bahlil sebagai “tidak demokratis”.

Suara ini muncul dari mulut Ridwan Hisjam, politisi Golkar yang gagal lolos verifikasi untuk maju sebagai ketum Golkar.

“Sekarang, [Golkar] tidak demokratis lagi karena [pemilihan ketua umum secara] aklamasi. Mereka [para kader] tidak dikasih pilihan.

“Jadi mereka datang dari daerah ke sini [Munas] cuma seremonial saja karena sudah pakai surat [dukungan] yang harus menulis suatu nama,” kata politisi senior Golkar, Ridwan Hisjam kepada BBC News Indonesia, Selasa (20/08).

Ridwan turut mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum. Namun, dia kemudian dinyatakan “tidak memenuhi persyaratan” oleh Steering Committee (SC) Rapimnas dan Munas XI Partai Golkar.

Persyaratan yang dimaksud, menurut Ridwan, adalah surat persyaratan dukungan. Calon tersebut harus minimal medapatkan dukungan 30 persen suara.

“Saya tidak memasukkan satu lembar pun,” ujar Ridwan.

Ridwan mengeklaim para DPD mengeluh kepadanya bahwa mereka merasa “terintimidasi”.

“‘Kalau umpama nanti saya tidak membuat surat [dukungan], saya akan kena masalah’,” kata Ridwan mengulangi pernyataan yang dia dengar dari kader-kader di DPD.

“Jadi ketakutan semuanya, dan ada pragmatisme di situ,” klaim Ridwan.

Sebaliknya, Bahlil dinyatakan lolos persyaratan. Kubu Bahlil mengeklaim mendapat dukungan 469 suara dari total 558 suara. Itu melebihi 80 persen dukungan.

Namun Ridwan enggan menyebutkan siapa pihak yang “mengintimidasi” itu.

Menurutnya, pemilihan calon ketua umum semestinya tak mengacu pada dukungan tertulis semacam itu yang rawan intervensi. Lalu ujung-ujungnya ditentukan secara aklamasi.

“Kalau syarat itu dihilangkan, terjadi pemilihan. Peserta dipanggil ke depan di dalam kotak suara memilih calon yang sudah mendaftar,” kata Ridwan mengkritisi fakta bahwa dia dinyatakan tak memenuhi syarat sebelum pemilihan itu dilaksanakan.

Ridwan mengeklaim ingin mengubah tata cara itu agar pemilihan ketua umum tak berujung secara aklamasi. Secara internal di Golkar, tren pemilihan secara aklamasi ini berawal ketika Airlangga Hartarto terpilih sebagai ketua umum pada 2019.

“Saya ingin menyampaikan kepada publik, Golkar berubah loh. Tidak seperti era setelah reformasi dulu. Golkar menjadi partai yang tertutup dan tidak demokratis,” kata dia.

Pada konteks saat ini, Ridwan tak menyanggah bahwa ada “kekuatan eksternal” yang mempengaruhi jalannya Munas kali ini.

Dia juga mengaku mendengar kabar soal “pengkondisian” dalam pemilihan calon ketua umum kali ini sehingga tokoh-tokoh lainnya urung maju mencalonkan diri sebagai ketua umum.

Partai Golkar, sambung Ridwan, menjadi partai yang “menarik untuk diambil”.

“Tapi mengambilnya harus secara demokratis, tidak dengan cara seperti ini. Ini kan cara-cara preman,” kata Ridwan.

Dia kemudian melanjutkan bahwa dia “tidak menyalahkan Bahlil” atas apa yang terjadi di Golkar.

Ridwan juga menjadi salah satu dari sejumlah politisi Golkar yang menandatangani surat permohonan agar Presiden Joko Widodo mau menjadi Ketua Umum Partai Golkar yang diputuskan lewat Munas.

“Karena Golkar ini partai terbuka, boleh dong Pak Jokowi masuk. Kalau kita bicara prestasi, dedikasi, loyalitas, semua terpenuhi oleh Pak Jokowi,” kata Ridwan soal alasannya menandatangani surat itu.

Namun ketika ditanya soal spekulasi yang beredar bahwa pencalonan Bahlil diduga sebagai “jalan pembuka” bagi Jokowi untuk masuk Partai Golkar, Ridwan mengatakan: “Saya mendukung Pak Jokowi apabila caranya demokratis”.

Politisi senior Golkar lainnya, Yasril Ananta Baharuddin secara terang-terangan menyatakan tidak setuju Bahlil menjadi ketua umum Golkar.

Salah satu alasannya, Bahlil dia sebut bisa saja menjadi bagian intervensi penguasa terhadap Partai Golkar. Yasril juga mempertanyakan rekam jejak Bahlil di partai ini.

Tuduhan seperti itu dibantah oleh Bahlil. Menurutnya, dinamika seperti itu murni proses di dalam internal partai beringin itu.

“Enggak ada [Jokowi cawe-cawe]. Apa cawe-cawe, ini proses internal saja,” katanya Bahlil kepada wartawan di Istana Negara Jakarta, Rabu (14/08).

Bagaimana Bahlil mencuat menjadi calon tunggal?

Pada Sabtu (10/8), Airlangga Hartarto tiba-tiba mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar.

Sehari sebelum mengundurkan diri, Jumat (09/08), Airlangga Hartarto dilaporkan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Istana Kepresidenan menyatakan keputusan mundur itu “tidak ada kaitan sama sekali” dengan Presiden Joko Widodo.

Menurut Kompas.com, Airlangga tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.07. Dia meninggalkan tempat itu sekitar pukul 15.49 WIB.

Belum ada keterangan Istana tentang agenda pertemuan itu. Usai pertemuan, Hartarto mengatakan bahwa dirinya dan Jokowi membahas tentang sejumlah isu ekonomi nasional.

“Update ekonomi tadi,” kata Airlangga Hartarto saat ditanya wartawan. Dia lalu menjelaskan tentang apa yang dibahas.

Pada 13 Agustus lalu, Rapat Pleno DPP Partai Golkar memutuskan memilih Agus Gumiwang sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar, tiga hari setelah Airlangga Hartarto memutuskan mengundurkan diri.

“Saya diberikan amanat sebagai Plt Ketua Umum Partai Golkar dan tugas utama saya mengantarkan Golkar menuju musyawarah nasional (munas) dan rapat pimpinan nasional (rapimnas) partai Golkar,” kata Agus Gumiwang saat jumpa pers di gedung DPP Partai Golkar, Selasa (13/08) malam.

Agus mengatakan Partai Golkar di bawah kepemimpinannya akan semakin kompak dan solid dalam menjalankan beberapa agenda besar, salah satunya mendukung program-program kerakyatan pemerintah.

“Partai Golkar menjaga komitmen untuk menyukseskan pemerintahan bapak Prabowo – Gibran menuju Indonesia maju,” kata Agus.

Pada Senin (19/08), Bahlil dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral oleh Presiden Joko Widodo.

Pada acara pelantikan itu, Agus Gumiwang menyebut Bahlil Lahadalia sebagai ketua umum Partai Golkar.

Momen tersebut terjadi ketika Agus Gumiwang memberikan ucapan selamat kepada Bahlil Lahadalia di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Saat bersalaman dengan Bahlil, Agus berkata: “Plt Ketum,” kata Agus Gumiwang menunjuk dirinya sendiri.

“Ketum selanjutnya,” ujar Agus melanjutkan sambil menunjuk Bahlil.

Kemudian pada malam harinya, Bahlil mendaftarkan diri sebagai calon ketua umum di Kantor DPP Partai Golkar.

Dia tiba di kantor pusat partai berlambang pohon beringin tersebut sekitar pukul 19.50 WIB. Bahlil tampak menggunakan kemeja berwarna kuning yang menjadi warna identitas Partai Golkar.

Saat tiba, Bahlil disambut oleh sejumlah petinggi Partai Golkar, mulai dari Plt Ketua Umum Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus, hingga sejumlah Ketua DPP Partai Golkar.

DPP Partai Golkar kemudian menyatakan menerima pendaftaran Bahlil Lahadalia sebagai calon ketua umum pada Senin (19/08) malam.

Menurut Ketua Dewan Pengarah Munas XI Partai Golkar, Adies Kadir, Bahlil telah mendapatkan dukungan dari 469 pemilik suara di Partai Golkar.

Selain Bahlil, menurutnya sudah ada calon lainnya yang juga mendaftar untuk mengikuti pemilihan ketua umum yakni Ridwan Hisjam selaku politisi senior di partai tersebut.

Bahlil kemudian dinyatakan memenuhi persyaratan. Sebaliknya, Ridwan Hisjam disebut tidak memuhi persyaratan sebagai calon ketua umum Partai Golkar.

“Dari tujuh persyaratan ada dua persyaratan yang tidak terpenuhi, yang paling ini adalah surat dukungan,” kata Adies soal mengapa Ridwan dinyatakan tidak memenuhi syarat, dikutip dari Detik.com.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto berfoto bersama Menteri Investasi Bahlil Lahadalia jelang sidang kabinet di Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin (12/08).

‘Tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden Jokowi’

Pada Senin (12/08) pagi Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana mengatakan pengunduran diri Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar itu tidak ada kaitannya dengan Presiden Joko Widodo.

“Pengunduran diri Bapak Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah pilihan atau hak pribadi beliau yang selanjutnya sepenuhnya menjadi urusan internal Partai Golkar. Jadi tidak ada kaitannya sama sekali dengan Presiden,” kata Ari Dwipayana kepada wartawan, Senin (12/08), seperti dilaporkan Detikcom.

Ari mengatakan Airlangga tetap menjalankan tugas sebagai Menko Perekonomian di kabinet.

Sejumlah laporan menyebutkan Airlangga saat ini berada di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk mengikuti sidang kabinet.

“Sampai saat ini Bapak. Airlangga Hartarto tetap menjalankan tugasnya membantu Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Perekonomian RI. Dari semalam sampai hari ini beliau mendampingi bapak Presiden di Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.

Mengapa Airlangga mundur?

Dalam video resmi yang disiarkan Partai Golkar di Jakarta, Minggu (11/08), Airlangga menjelaskan alasan dia mundur karena ingin menjaga keutuhan Partai Golkar dan memastikan stabilitas selama transisi pemerintahan dari Presiden RI Joko Widodo ke Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai ketua umum DPP Partai Golkar,” kata Airlangga dalam video tersebut.

Setelah ini, kata Airlangga, Partai Golkar akan melanjutkan proses penunjukan ketua umum baru, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di internal.

“DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART organisasi yang berlaku,” kata Airlangga.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan sejumlah alasan mengapa Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto mundur dari jabatannya.

Doli menyebut Airlangga mundur dari Ketum Golkar demi mempertimbangkan soliditas di internal Golkar.

“Dasar pertimbangan pengunduran diri itu Pak Ketum mempertimbangkan soliditas di dalam jajaran Partai Golkar dan juga menjadi bagian untuk mencoba menciptakan situasi kondusif di dalam masa transisi pemerintah di masa yang akan datang,” ujar Doli sebagaimana dikutip Kompas.com di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (11/8/2024).

Menurut Doli, Airlangga perlu lebih berkonsentrasi di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menko Perekonomian.

Dia menyebut Airlangga lebih dibutuhkan kabinet untuk mengantarkan masa transisi pemerintahan ke kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depannya.

“Karena banyak sekali program-program disiapkan sebagai program lanjutan untuk menjaga kesinambungan visi misi program 2 periode Jokowi-Ma’ruf Amin dan kemudian ke depan Pak Prabowo dan Pak Gibran,” tuturnya.

Airlangga Hartarto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar, sebagaimana disiarkan dalam video oleh Partai Golkar.

Apakah ada tekanan terhadap Airlangga?

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono, mengeklaim bahwa Airlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai ketua umum partai bukan karena ada tekanan dari internal partai.

Agung menyebut keputusan Airlangga murni keputusan dia pribadi.

“Tidak ada tekanan, partai tidak menekan dia. Jadi, dari keinginan dia sendiri,” kata Agung Laksono kepada kantor berita Antara saat dihubungi di Jakarta, Minggu (11/08).

Agung juga menyebut keputusan Airlangga mundur tidak dibahas atau didiskusikan terlebih dahulu di internal partai, termasuk ke kalangan politikus senior Partai Golkar sebelum dia menetapkan sikapnya itu.

“Tidak ada, tidak ada komunikasi atau konsultasi, konsultasi dia (Airlangga) mengundurkan diri, seperti itu, tidak ada,” kata Agung Laksono.

Siapa pengganti Airlangga?

Rapat Pleno DPP Partai Golkar memutuskan memilih Agus Gumiwang sebagai Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum Partai Golkar, pada Selasa (13/08).

Agus mengatakan bakal mengantarkan Partai Golkar menuju musyawarah nasional (munas) dan rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar, Agung Laksono, menjelaskan bahwa penetapan jadwal munas itu harus segera dilakukan karena penetapan partai terhadap bakal calon kepala daerah yang didukung Partai Golkar mesti mendapatkan tanda tangan persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal definitif.

Adapun KPU menjadwalkan pendaftaran bakal calon kepala daerah pada tanggal 27 Agustus 2024, yang artinya tersisa 16 hari lagi.

Bagaimana jejak rekam Airlangga?

Airlangga Hartarto lahir pada 1 Oktober 1962 di Surabaya, Jawa Timur. Dia merupakan anak kedua dari pasangan Ir. Hartarto Sastrosoenarto dan R. Hartini Soekardi. Ayahnya adalah seorang menteri di masa Orde Baru.

Airlangga berkuliah di Fakultas Teknik Mesin Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan lulus pada 1987.

Setelah itu, Airlangga melanjutkan pendidikan tinggi ke Monash University Australia, dan mendapat titel MBA pada 1996.

Setahun kemudian Airlangga meraih gelar Master of Management Technology (MMT) dari University of Melbourne.

Sebagai anak menteri, Airlangga mengawali karier sebagai pengusaha. Dia berbisnis di berbagai lini seperti bidang agraria (pupuk) melalui PT Graha Curah Niaga. Lalu di bidang alat berat melalui PT Jakarta Prime Crane, serta PT Bisma Narendra.

Karier politik Airlangga di Partai Golkar mulai menanjak ketika dia terpilih sebagai Wakil Bendahara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2004-2009.

Airlangga pernah menjabat sebagai anggota DPR periode 2009 sampai 2014 dari daerah pemilihan Jawa Barat V.

Dia diangkat menjadi Menteri Perindustrian pada 2016 menggantikan Saleh Husin dari Partai Hanura.

Puncaknya adalah Airlangga terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017 sampai 10 Agustus 2024.
sumber: bbc