JOKOWI RESHUFFLE KABINET: TIGA MENTERI BARU DILANTIK, DUA ‘MENTERI PDI PERJUANGAN’ DICOPOT – SIAPA MEREKA DAN MENGAPA DIANGGAP ‘INVESTASI POLITIK’?

Presiden Jokowi melantik tiga menteri dan satu wakil menteri dalam reshuffle kabinet di Istana Negara, Jakarta pada Senin (19/08).

Keputusan Presiden Joko Widodo melantik sejumlah menteri baru pada Senin (19/08) dinilai bernuansa politis, kata pengamat politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Firman Noor.

Pasalnya, tidak ada parameter yang jelas soal mengapa pergantian menteri ini perlu dilakukan dua bulan sebelum akhir masa jabatan Jokowi.

Sebaliknya, Firman menilai Jokowi tampak ingin “menanam jasa atau berinvestasi politik” untuk Prabowo Subianto yang akan mulai menjabat pada Oktober mendatang.

Firman mengatakan itu sekaligus menjelaskan mengapa sebagian besar dari menteri dan wakil menteri yang dilantik adalah orang-orang dekat Prabowo dari Partai Gerindra.

Dua menteri yang dicopot pun berasal dari PDI-Perjuangan, yang menurut Firman, semakin memperlihatkan kerenggangan hubungan antara Jokowi dengan partai tersebut.

“Ini reshuffle yang nuansanya lebih ke arah politik, bukan profesionalisme. Ada kepentingan terkait kekuasaan di situ, terkait transisi, kelanjutan kekuasaan. Parameternya tidak jelas mengapa seseorang itu dicopot,” kata Firman kepada BBC News Indonesia, Senin (19/08).

Ada tiga menteri baru yang diangkat dalam pelantikan pada Senin pagi di Istana Negara, Jakarta. Sebagai imbasnya, dua menteri asal PDIP yakni Yasonna Laoly dan Arifin Tasrif dicopot dari jabatannya.

Menteri pertama yang dilantik adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Bahlil menggantikan menteri yang dulu diajukan oleh PDIP, Arifin Tasrif.

Posisi Bahlil, yang sebelumnya merupakan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kemudian digantikan oleh Rosan Roeslani.

Rosan adalah pengusaha sekaligus mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Dia juga menjadi Ketua Tim Kampanye Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024.

Jokowi juga mengangkat Supratman Andi Agtas sebagai Menteri Hukum dan HAM. Politisi Partai Gerindra ini menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh politisi PDIP, Yasonna Laoly.

Selain itu, Jokowi menambah kursi untuk jabatan wakil menteri komunikasi dan informatika.

Supratman sendiri sebelumya menjabat sebagai anggota Komisi VIII DPR RI pada periode 2019-2024.

Sedangkan jabatan wakil menteri komunikasi dan informatika diserahkan kepada politisi Gerindra lainnya, Angga Raka Prabowo. Dalam masa kampanye Pilpres 2024, Angga adalah Direktur Media Prabowo-Gibran.

Swafoto sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju sebelum mengikuti pelantikan menteri dan kepala badan pemerintahan di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/08/2024).

Di acara itu, Jokowi turut melantik sejumlah kepala badan.

Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Kepala Komunikasi Presiden. Hasan adalah pendiri lembaga survei Cyrus Network.

Dadan Hindayana diangkat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, lembaga yang baru dibentuk Jokowi melalui peraturan presiden pada 15 Agustus 2024.

Lembaga ini akan menjalankan pemenuhan gizi bayi, siswa sekolah sampai ibu hamil.

Kemudian Jokowi mengangkat Taruna Ikrar menjadi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menggantikan Penny Lukito.

Apa artinya reshuffle ini dan mengapa dituding politis?

Firman Noor dari BRIN mengatakan kepentingan politik di balik reshuffle ini terasa kental lantaran tidak ada parameter yang jelas soal pergantian jabatan ini.

“Sepatutnya kalau memang ada persoalan yang urgent kan terlihat ada kesalahan besar sehingga mendadak dicopot. Tapi beberapa menteri itu tidak menonjol kesalahannya, jadi sekali lagi, ini kepentingan politik,” jelas Firman.

Reshuffle kali ini membuat Kabinet Indonesia Maju semakin diisi oleh orang-orang dekat Prabowo. Hal ini, menurut Firman, mencerminkan bahwa Jokowi ingin mengukuhkan keberlanjutan pemerintahannya dengan pemerintahan selanjutnya.

Sebelum Pilpres 2024, Prabowo adalah satu-satunya menteri di kabinet Jokowi yang berasal dari Partai Gerindra.

Tetapi dalam beberapa bulan terakhir, Jokowi mulai memberi jabatan kepada orang-orang dekat Prabowo dari Gerindra.

Pada Juli 2024, Jokowi memberi jabatan kepada dua politisi Gerindra, yakni Thomas Djiwandono sebagai wakil menteri keuangan dan Sudaryono sebagai wakil menteri pertanian.

Kini, Supratman Andi Agtas dan Angga Raka Prabowo menambah daftar politisi Gerindra yang menduduki Kabinet Indonesia Maju.

Walaupun Bahlin dan Rosan Roeslani bukan politisi Gerindra, namun keduanya punya andil dalam pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu.

Di sisi lain, Firman mengatakan reshuffle ini semakin menegaskan kian renggangnya hubungan Jokowi dengan PDIP, partai yang membesarkan namanya sejak 2004.

“Ini semakin menebalkan argumen bahwa, ‘Kita sudah dalam posisi bersaing, tidak bisa sejalan lagi’,” ujar Firman.

Lalu ada apa di balik langkah Jokowi ini?

Firman menduga Jokowi punya motif politik untuk “mengamankan situasi” begitu selesai menjabat sebagai presiden nanti.

Keputusan ini semacam “investasi politik” dari Jokowi untuk pemerintahan selanjutnya, dan Firman mengatakan, Jokowi bisa jadi mengharapkan timbal balik atas itu.

“Karena yang dikhawatirkan oleh Jokowi tampaknya adalah bagaimana kalau dia ditinggalkan oleh Prabowo,” kata Firman.

“Jokowi ingin menanam jasa atau investasi politik untuk pemerintahan selanjutnya. Apakah ini akan dihitung atau tidak [oleh Prabowo], itu urusan nanti. Tapi bagaimana pun posisi menteri itu sesuatu sekali, kalau sampai mendapat itu, tentu tidak akan dilupakan begitu saja,” tukasnya.

Seperti apa profil para pejabat yang baru dilantik ini?

Bahlil Lahadalia – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Sebelum bergabung dengan pemerintahan Presiden Jokowi, Bahlil Lahadalia adalah seorang pengusaha yang bergerak di berbagai sektor mulai dari pertambangan, perkebunan, properti, transportasi, dan konstruksi.

Dia juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda (Hipmi) pada 2015-2019.

Ketika ditanyai soal potensi konflik kepentingan antara rekam jejaknya sebagai pengusaha dengan jabatan sebagai Menteri ESDM, Bahlil mengatakan urusan perusahaan miliknya suaah dia lepas sejak tahun 2019.

“Meskipun saya punya latar belakang pengusaha, saya bisa membedakan mana untuk kepentingan negara mana kepentingan pribadi,” kata Bahlil.

Kedekatan Bahlil dengan Jokowi bernula ketika dia bergabung sebagai tim sukses pemenangan Jokowi pada Pilpres 2019.

Jokowi mengangkat Bahlil menjadi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada 2019. Kemudian ketika Kementerian Investasi dibentuk, Bahlil juga ditunjuk sebagai menterinya.

Nama Bahlil juga santer disebut-sebut sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar setelah Airlangga Hartarto mundur dari jabatan itu. Partai Golkar sendiri telah lama diisukan bakal menjadi kendaraan politik Jokowi.

Koran TEMPO dalam laporannya yang terbit pada 14 Agustus 2024 menyebut bahwa Bahlil mendapat sokongan dan restu Presiden Jokowi untuk menjadi Ketum Golkar.

Lalu ketika ditanyai wartawan usai dilantik sebagai Menteri ESDM, Bahlil mengkonfirmasi bahwa dirinya akan segera mendaftarkan diri sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar.

“Sebentar malam, ambil formulir. Mendaftar, dong,” kata Bahlil dilansir Kompas.com.

Supratman Andi Agtas – Menteri Hukum dan HAM

Supratman Andi Agtas menggantikan Yassonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM

Sebelum dilantik sebagai Menteri Hukum dan HAM yang baru, Supratman Andi Agtas adalah anggota DPR RI pada periode 2014-2019 dan 2019-2024. Dia berasal dari Partai Gerindra.

Selama dua periode itu, Supratman dipercaya sebagai Ketua Badan Legislatif DPR.

Tetapi pada 1 Agustus 2024, posisi Supratman di DPR digantikan oleh politisi Gerindra lainnya, Wihadi Wiyanto.

Gerindra beralasan penggantian dilakukan tanpa alasan khusus.

“Penyegaran saja,” kata Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco.

Usai pelantikan, Supratman menuturkan kepada wartawan di Istana Negara bahwa tugas utama yang dia terima dari presiden adalah untuk melakukan reformasi di bidang hukum serta mengintegrasikan aturan yang tumpang tindih.

Dia mengaku telah sowan kepada Prabowo, sebagai pimpinan partainya, sebelum dilantik pada pagi ini.

Soal apakah posisi ini akan berlanjut hingga pergantian presiden pada Oktober nanti, Supratman mengatakan tak bisa menjawabnya.

“Tentu itu penugasan berikutnya dengan presiden terpilih,” ujar dia.

Namun Firman Noor dari BRIN menduga pergantian posisi Menkumham punya makna lebih di tengah situasi politik saat ini.

Apalagi dalam waktu dekat, sejumlah partai akan menggelar kongres.

“Menkumham itu kan nantinya akan menyelesaikan konflik partai, juga menyelesaikan masalah susunan kepengurusan partai. Jadi kalau ada susunan partai yang dianggap membahayakan, itu akan menjadi alat saringan ke partai-partai itu,” jelas Firman.

Supratman membantah spekulasi itu dan menyatakan kementeriannya akan obyektif dan berlandas ada undang-undang saat menangani kepengurusan partai politik.

Reshuffle ini pun, kata Supratman, adalah “hak prerogatif presiden”.

“Jadi enggak ada sama sekali dikotomi partai pemerintah dan lain-lain. Yang jelas presiden memberi kepercayaan dan memberi tugas kepada saya,” kata Supratman kepada wartawan usai dilantik di Istana Negara.

Rosan Roeslani – Menteri Investasi/Kepala BKPM

Rosan Roeslani memiliki rekam jejak sebagai pengusaha di bidang keuangan.

Dia bukanlah kader Partai Gerindra, tapi dia punya andil dalam pemenangan Prabowo-Gibran pada Pilpres 2024 lalu sebagai ketua tim kampanye nasional mereka.

Ini bukan kali pertama dia menjadi bagian dari tim sukses calon presiden saat pemilu. Pada 2019, Rosan menjadi Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin.

Pada periode kedua pemerintahan Jokowi, Rosan ditunjuk sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat.

Rosan juga pernah menjadi Wakil Menteri BUMN, namun dia akhirnya mundur karena tugasnya dalam kampanye Prabowo-Gibran.

Kepada wartawan di Istana Negara, Rosan menyatakan akan menjalankan amanah “sebaik-baiknya” dalam masa kerja Kabinet Indonesia Maju yang tinggal dua bulan lagi.

“Karena kebetulan juga menteri investasi sebelumnya sudah seperti adik saya, kita komunikasi sangat baik, tadi malam kami sudah bicara supaya perpindahan itu berjalan dengan baik dan mulus, karena program-program yang sudah dicanangkan ini harus kita selesaikan,” kata Rosan.

Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo

Angga Raka Prabowo menjadi kader Gerindra sejak tahun 2008. Dia dikenal sebagai loyalis Prabowo.

Pada 2018, dia sempat menjadi sorotan publik karena menjadi pemimpin perusahana dari sebuah koran bernama Independent Observer.

Hal ini dikonfirmasi oleh politisi Gerindra, Sufmi Dasco sebagaimana dilaporkan Detik.com pada 5 September 2018.

Koran berbahasa Inggris tersebut memuat pemberitaan yang berpihak pada Prabowo, yang kala itu bersaing dengan Jokowi dalam Pilpres 2019.

Pada 2021, Angga tercatat sebagai Komisaris PT Teknologi Militer Indonesia (TMI). Menurut laporan TEMPO, ini adalah perusahaan yang dilibatkan dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Kementerian Pertahanan.

Sedangkan pada Pilpres 2024 lalu, dia ditunjuk sebagai Direktur Media Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran.

Di internal Partai Gerindra, Angga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal dan Ketua Badan Komunikasi.

Taruna Ikrar – Kepala BPOM

Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar

Presiden Jokowi melantik Taruna Ikrar sebagai Kepala BPOM yang baru menggantikan Penny Lukito.

Taruna merupakan seorang dokter dan peneliti di bidang farmasi, jantung, dan saraf.

Dia menjadi sorotan ketika Kementerian Pendidikan Riset dan Teknologi mencopot gelar profesornya di Universitas Malahayati, Bandar Lampung pada 30 Agustus 2023.

Kemendikbudristek pada saat itu menyebut “ada dugaan fraud di dalam usulan penyetaraan guru besar” Taruna Ikrar.

Dadan Hindayana – Kepala Badan Gizi Nasional

Dadan Hidayana merupakan seorang akademisi di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Badan Gizin Nasional sendiri merupakan lembaga yang baru dibentuk oleh Jokowi pada 15 Agustus 2024.

Usai dilantik, Dadan mengatakan bahwa Badan Gizi Nasional nantinya akan mengelola anggaran untuk program makan bergizi (sebelumnya disebut sebagai program makan siang gratis) sebesar Rp71 triliun. Ini adalah salah satu janji kampanye Prabowo-Gibran.

“Iya [semua anggaran itu ada di Badan Gizi]. Enggak (dipecah-pecah di kementerian lain),” ujar Dadan di Istana Negara, dikutip dari Kompas.com.

Hasan Nasbi – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan

Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan.

Dia merupakan seorang konsultan politik yang mendirikan lembaga survei Cyrus Network.

Mengutip Kompas.com, Hasan Nasbi pernah menjadi wartawan Kompas pada 2005-2006.

Pada 2017, dia menginisiasi berdirinya kelompok relawan Teman Ahok untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama maju sebagai calon independen pada Pilkada 2017.

Kemudian pada Pilpres 2019, dia mendukung Jokowi-Ma’ruf Amin. Sedangkan dalam Pilpres 2024, Hasan menjadi juru bicara Tim Kampanye Prabowo-Gibran.

Bagaimana tanggapan PDIP soal reshuffle ini?

Yasonna Laoly, mantan Menteri Hukum dan HAM, mengatakan bahwa ketua umum partainya, Megawati Soekarno Putri memandang reshuffle ini sebagai sesuatu yang “lazim”.

“Saya sampaikan, ‘Bu, beredar isu begini’. ‘Ya sudah, enggak apa-apa’,” kata Yasonna menceritakan percakapannya dengan Megawati.

“Sesuatu yang lazim lah, beliau kan juga pernah jadi presiden, tahu hak prerogatif seorang presiden untuk menentukan siapa pembantunya. Enggak usah dispekulasi lah, kan tinggal sedikit lagi,” sambung Yasonna.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kanan) bersama Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim (kiri) menunjukkan desain baru paspor saat diluncurkan di Jakarta, Sabtu (17/08).

Hubungan Jokowi dan partai berlambang banteng itu renggang sejak Pilpres 2024 lalu karena Jokowi bermanuver menduetkan Prabowo dengan putranya, Gibran Rakabuming Raka.

Pada Januari 2024, beberapa pekan sebelum pemungutan suara pemilihan presiden digelar, sempat santer bahwa sejumlah menteri dari PDIP ingin mundur dari Kabinet Indonesia Maju karena mempersoalkan netralitas Jokowi.

Namun saat itu, Megawati belum merestui pengunduran diri menteri-menteri itu.
sumber: bbc