SETARA & WALHI KRITIK PIDATO TERAKHIRJOKOWI: HAMBAR, TAK MEYAKINKAN

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato terkait Laporan Kinerja Lembaga-lembaga Negara dan Pidato Kenegaraan dalam rangka HUT Ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia dalam Sidang Tahunan MPR

Jakarta, CNN Indonesia — Organisasi Setara Institute mengkritik pidato kenegaraan terakhir Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebelum lengser pada Oktober mendatang yang disampaikan dalam sidang tahunan MPR, Jumat (16/8) pagi.
Setara menilai seharusnya Jokowi dapat menyampaikan pencapaian kepemimpinan secara komprehensif setelah memimpin sebagai presiden selama 10 tahun.

Alih-alih menyampaikan capaian kepemimpinan secara lengkap, Setara menilai Jokowi justru menyampaikan capaian secara sepotong tanpa mengakui kegagalannya.

“Selain hanya fokus pada aspek pembangunan ekonomi, yang juga hambar dan tidak meyakinkan karena kondisi faktual daya beli masyarakat semakin menurun dan ancaman PHK di berbagai bidang,” kata Setara dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8).

“Capaian kinerja ekonomi Jokowi juga tidak diimbangi dengan pengakuan hak-hak warga yang menjadi korban pembangunan,” sambungnya.

Setara juga mengkritik pidato terakhir Jokowi yang tidak menyinggung pencapaian di bidang hukum, HAM dan demokrasi.

Setara menyesalkan pidato Jokowi terkait pencapaian di bidang tersebut dengan hanya memamerkan keberhasilan adanya Undang-undang KUHP baru.

Tak hanya itu, Setara juga menyoroti program revolusi mental Jokowi yang sempat digembar-gemborkan di awal kepemimpinannya, namun, tak disebut di akhir masa jabatannya.

“Gegap gempita gagasan di awal masa jabatan Jokowi terkait pembangunan manusia melalui kebijakan revolusi mental, sama sekali tidak diceritakan, sampai di titik mana lompatan itu dicapai,” ujar Setara.

“Pidato itu seperti gambaran kemunduran-kemunduran yang sebagiannya ditutupi dengan keberhasilan ekonomi,” imbuhnya.

Walhi: Pembangunan Berwatak Kolonial
Senada, Organisasi Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) turut mengkritik pidato terakhir Jokowi itu. Walhi menyebut keberhasilan yang diklaim Jokowi bertolak belakang dengan kondisi di lapangan.

Walhi juga menyebut klaim Jokowi yang telah membangun Indonesia tanpa berpusat di Pulau Jawa sekadar klaim belaka dan justru menumbuhkan malapetaka.

“Beberapa klaim keberhasilan seperti pembangunan adil, merata dan Indonesiasentris justru menyebabkan kerusakan lingkungan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) melalui misalnya Proyek Strategis Nasional (PSN),” ujar Walhi.

Walhi turut mengkritik pidato Jokowi yang memamerkan pencapaian berupa berhasil menyusun kebijakan strategis dalam UU Cipta kerja, UU IKN, hingga UU DKJ.

Walhi menilai sejumlah undang-undang itu justru membuat ekonomi negara makin terbebani yang diperparah dengan kondisi masyarakat yang makin buruk.

“Kebijakan strategis yang disebut sebagai modal transisi pemerintahan seperti UU Cipta Kerja dan UU IKN justru menyebabkan perampasan ruang dan membebani APBN,” tulis Walhi.
sumber: cnn