KALEDONIA BARU YANG DIHUNI RIBUAN PENDUDUK KETURUNAN JAWA ‘DI AMBANG PERANG SAUDARA’

  1. SUMBER GAMBAR, AFP
    Keterangan gambar,Suku Kanak mewakili sekitar 40% populasi di Kaledonia Baru.Informasi artikel

Barisan barikade penghalang tetap berdiri tegak di jalan-jalan Nouméa, ibu kota Kaledonia Baru, negara yang baru-baru ini dilanda kekerasan terburuk dalam 40 tahun terakhir.

Bagi generasi muda di wilayah otonomi Prancis itu, ketegangan yang membara selama beberapa dekade mencapai titik puncaknya dua pekan lalu.

Tanda yang tersisa dari kekerasan itu adalah rangka mobil yang hangus terbakar dan jendela-jendela pecah yang ditutupi papan kayu.

Setidaknya tujuh orang – dua di antaranya polisi – tewas dan ratusan orang lain terluka dalam aksi demonstrasi yang berujung pada kericuhan, dipicu oleh rencana reformasi pemilu yang kontroversial.

Prancis menjajah Kaledonia Baru – dengan jumlah penduduk 300.000 orang – pada 1853. Pada tahun 1946, Kaledonia Baru menjadi wilayah luar negeri Prancis.

Kaledonia Baru memiliki sumber daya nikel dalam jumlah besar, komponen penting dalam industri manufaktur elektronik.

Selain itu, wilayah ini juga dipandang oleh Prancis sebagai aset politik dan ekonomi yang strategis di kawasan Pasifik.

Kaledonia Baru memiliki kekuasaan otonomi yang besar, namun di beberapa bidang dia masih sangat bergantung pada Prancis, seperti pertahanan, pendidikan, dan subsidi besar dari Paris.

Kaledonia Baru berjarak sekitar 17.000 km dari daratan Prancis.

Perubahan hukum terkait pemilu yang diusulkan parlemen Prancis akan memberikan hak memilih ke warga Prancis yang telah tinggal di Kaledonia Baru lebih dari 10 tahun.

Reformasi itu bertujuan untuk mengubah sistem pemungutan suara saat ini yang hanya memberikan hak memilih kepada masyarakat adat Kanak dan para pendatang yang datang dari Prancis sebelum tahun 1998.

Banyak warga Kanak khawatir pengaruh politik mereka akan melemah dan kebijakan baru ini akan mengancam referendum kemerdekaan Kaledonia Baru di masa depan.

Presiden Prancis Emmanuel Macron telah menunda rancangan aturan yang memicu rangkaian aksi kekerasan selama berminggu-minggu di Kaledonia Baru.

Keputusan itu disampaikan Macron usai mengunjungi Kaledonia Baru yang terletak di antara Australia dan Fiji di Samudra Pasifik dan berjarak sekitar 17.000 km dari Prancis di benua Eropa.

Sekitar 3.500 polisi telah dikerahkan dari Prancis untuk menjaga keamanan di sana. Bandara internasional Nouméa ditutup selama kerusuhan, namun beberapa penerbangan komersil dari sana tetap berjalan.

Selain itu, jam malam juga diberlakukan di seluruh wilayah hingga 10 Juni. Keadaan darurat yang bertujuan untuk menciptakan ketenangan di jalanan dicabut setelah 12 hari.

‘Kami berada di ambang perang saudara’

Demonstran membawa bendera Kaledonia Baru di Paris.

Walaupun ketegangan tampaknya sudah mereda, Marie – bukan nama sebenarnya – mengatakan kekerasan yang terjadi baru-baru ini hanyalah “puncak gunung es”.

“Krisis yang terjadi di Nouméa bukan suatu kebetulan. Di ibu kota terdapat kesenjangan sosial terbesar dan generasi muda paling terpinggirkan,” kata pengacara berusia 27 tahun ini.

Kesenjangan ekonomi yang mendalam sangat mencolok di wilayah otonomi Prancis ini.

Tingkat kemiskinan masyarakat adat Kanak yang mendominasi populasi mencapai 32,5%, jauh lebih besar dibandingkan tingkat kemiskinan warga non-Kanak sebesar 9%, menurut sensus pada 2019.

Berdasar sensus penduduk pada 2019, sekitar 271.407 orang bermukim di kepulauan tersebut, dengan mayoritas populasi keturunan Melanesia sebesar 41,21%.

Adapun 1,4% populasi – sebanyak 3.789 orang – adalah keturunan dari Indonesia, terutama suku Jawa.

Sebagian besar demonstran muda yang terlibat dalam kerusuhan yang mematikan itu mengaku berasal dari masyarakat adat.

“Mereka menangis, mereka teriak menentang sistem sosial dan politik yang melemahkan kami suku Kanak,” kata Marie kepada BBC.

“Kaum muda ini menjarah toko, tapi ada juga warga biasa yang turun ke jalan. Ini dengan jelas menunjukkan terjadi krisis sosial. Ini dengan jelas adalah kelas sosial yang memberontak terhadap keadaan yang ada,” tambahnya.

Bagi Marie, perbedaan antara mereka yang mendukung dan menentang kemerdekaan terlihat dengan jelas dari sisi kelas sosial maupun ras.

“Saya sangat sedih karena menurut saya kami sedang berada di ambang perang saudara dalam konteks ras dan sosial,” katanya.

Kaledonia Baru mengalami kekerasan terburuk dalam 40 tahun terakhir

Marie lahir di Kaledonia Baru. Ayahnya berasal dari Kanak dan ibu dari Wallis dan Futuna, kepulauan terdekat.

Orang-orang dari Wallis dan Futuna merupakan komunitas terbesar ketiga di Kaledonia Baru.

Orang tua Marie tinggal di utara Kaledonia Baru, tempat terjadinya perisitwa perampokan dan penjarahan terburuk.

“Saya tidak mengkhawatirkan orang tua saya karena anak-anak muda ini tidak melawan kami – itu bukanlah tujuan mereka,” tambahnya.

Seperti Marie, Megan Wadriako meninggalkan pulau itu untuk belajar di Prancis demi mendapatkan pendidikan dan peluang karier yang lebih baik.

Pada tahun 2016, dia melakukan perjalanan pulang ke kampung halamannya untuk mewujudkan mimpinya “membangun Kaledonia Baru”, namun dia mengatakan bahwa dia malah menghadapi rasisme.

“Tidak masalah jika saya mempunyai gelar yang sama dengan orang lain; karena wajah ini, saya tidak akan mendapatkan pekerjaan itu,” kata Megan.

Peta jalan menuju otonomi

Marie dan Megan adalah “generasi pasca-perjanjian”.

Menyusul terjadinya kekerasan pada 1980-an terkait isu kemerdekaan, beberapa perjanjian ditandatangani termasuk Perjanjian Nouméa pada 1998, yang menetapkan peta jalan untuk otonomi bertahap bagi wilayah tersebut.

Perjanjian itu juga membatasi pemungutan suara dalam pemilihan provinsi dan dewan bagi mereka yang merupakan penduduk pada saat itu.

Tiga pemungutan suara mengenai kemerdekaan diadakan antara 2018 dan 2021. Dua pemungutan suara pertama menunjukkan mayoritas tipis mendukung wilayah itu tetap bagian dari Perancis.

Pemilihan ketiga diboikot oleh partai-partai pro-kemerdekaan, yang mengatakan pemungutan suara seharusnya ditunda karena pandemi Covid.

Akibat boikot ini, 96% pemilih memutuskan tetap bersama Prancis. Partai-partai pro-kemerdekaan menolak menerima suara sah tersebut.

Dr Andrew Smith, sejarawan dan dosen di Queen Mary University di London, mengatakan meskipun masyarakat Kanak merupakan “minoritas yang cukup besar”, selama mereka tetap demikian, tidak akan mudah untuk mencapai kemerdekaan.

“Hal ini menempatkan masyarakat adat pada posisi yang sangat dirugikan dalam hal referendum langsung yang ditentukan oleh negara Perancis. Komunitas pemukim, yang sering disebut Caldoches, tumbuh terutama setelah booming nikel pada tahun 1960-an,” katanya kepada BBC.

“Jika penduduk yang baru tiba ingin tetap menjadi bagian dari Prancis dengan akses terhadap kewarganegaraan Perancis, peluang yang lebih besar untuk mendapatkan dukungan sosial – maka 40% masyarakat Kanak akan selalu kalah suara,” tambahnya.

“Saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi di negara saya,” kata Megan Wadriako

Bagi Megan, ini tidak semudah memilih ya atau tidak.

“Saya pikir untuk memahami apa yang terjadi saat ini, kita perlu melihat kembali apa yang terjadi di masa lalu. Kaledonia Baru pernah dijajah… dan penjajahan masih berlangsung,” katanya.

Seperti banyak warga di kepulauan tersebut, Megan khawatir bahwa memberikan hak pilih kepada lebih banyak penduduk Prancis akan semakin menekan suara penduduk asli.

“Saya sangat prihatin dengan apa yang terjadi di negara saya,” kata perempuan berusia 32 tahun ini.

“[Warga Kanak] secara sah khawatir bahwa perluasan kelompok pemilih mungkin dijadikan senjata melawan mereka yang sudah menjadi minoritas di tanah mereka sendiri.”

Megan mengatakan rasa frustrasi yang dialami sebagian anak muda di sana berasal dari “hidup dalam neo-kolonisasi”.

“Mereka digambarkan sebagai anak nakal, namun mereka sadar akan apa yang mereka lakukan dan alasannya,” tambahnya.

Suku Kanak mewakili sekitar 40% populasi, sementara orang Eropa – sebagian besar keturunan pemukim atau mereka yang datang baru-baru ini dari daratan Prancis – berjumlah sekitar sepertiganya.

Sisanya berasal dari kepulauan Pasifik lainnya atau merupakan keturunan campuran.

Lebih dari 40.000 warga negara Perancis telah pindah ke Kaledonia Baru sejak pemilu lokal dibatasi hanya bagi mereka yang merupakan penduduk pada 1998.

Salah satu tantangan bagi pemerintah Perancis adalah menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak memihak dalam isu kemerdekaan, kata Dr Andrew Smith

Stéphane Quinet adalah perwakilan dari Asosiasi Warga Perancis di wilayah Kaledonia Baru dan telah tinggal di sana selama 20 tahun terakhir.

Hingga kini, dia tidak memiliki hak untuk memilih – nasib yang juga dialami ribuan orang lainnya di sana.

Ia mengatakan masa transisi yang digariskan dalam perjanjian Nouméa pada 1998 kini telah berakhir.

Tiga pemungutan suara mengenai kemerdekaan pun telah dilaksanakan. Untuk itu, menurutnya, sekarang adalah waktunya menerima kenyataan dan maju ke depan.

“Seperti yang dikatakan Presiden [Prancis] Macron tahun lalu, Kaledonia Baru adalah milik Prancis… Sekarang kami ingin semua warga negara Prancis yang tinggal di wilayah Prancis ini dapat berpartisipasi dalam [kehidupan] untuk semua… pemilu,” katanya kepada BBC pada April silam.

Bagi Dr Smith, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah Prancis adalah bagaimana menunjukkan bahwa mereka benar-benar tidak memihak dalam isu kemerdekaan.

Perjanjian-perjanjian di masa lalu menciptakan perlindungan demokratis bagi suku Kanak yang mencegah suara mereka tergerus oleh para pendatang.

Perlindungan ini juga menegaskan klaim kedaulatan mereka sebagai masyarakat adat dan berbeda dengan warga lainnya, katanya.

“Referendum setelahnya hanya menunjukkan realitas demografis di pulau ini, tanpa mengakui kesenjangan politik yang lebih luas,” tambahnya.

“Menyangkal kedaulatan yang dinegosiasikan dari masyarakat Kanak berarti akan memperpanjang kekacauan sipil yang ada saat ini dan melancarkan kekuatan kekerasan yang sama yang menyebabkan kekerasan terhadap para pemimpin Kanak pada tahun 1980an,” dia memperingatkan.
sumber: bbc

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.