UCAPAN AHOK TERBUKTI LAGI, OKNUM BPK MINTA RP 12 MILIAR UNTUK WTP KEMENTAN

Xhardy – Kasus korupsi yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo atau SYL, membuat kita semua geleng-geleng kepala.

Yang paling mengejutkan adalah, pengeluaran pribadi dan keluarga dia, diduga dibayar pakai uang dari Kementerian Pertanian. Umroh keluarga mencapai Rp 1,35 miliar. Mobil Innova untuk anak Rp 500 juta, maintenance apartemen Rp 300 juta, tagihan kartu kredit Rp 215 juta, cicilan mobil Alphard Rp 43 juta, bayarin biduan Rp 100 juta, uang jajan istri Rp 25-30 juta per bulan. Ada lagi yang belum diketahui nominalnya berapa yaitu sunatan cucu, skincare untuk anak cucu, kacamata SYL dan istrinya, biaya dokter kecantikan anak dll.

Ini mungkin menteri paling parah yang pernah saya tahu. Pengeluaran pribadi dibayarin pakai uang dari kementerian, yang asalnya dari uang pajak rakyat.

Selain itu, SYL juga diduga memeras bawahannya. Mereka dipaksa bayar setoran dan diancam akan dimutasi kalau tidak mau bayar.

Kasus ini kemudian jadi panas karena merembes dan melibatkan institusi lain yaitu BPK. Ada hal yang mengejutkan tapi sebenarnya bukan hal aneh di negara ini.

Ini dari kesaksian Sekretaris Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian di Kementerian Pertanian. Dia ditanya oleh jaksa KPK apakah Kementerian Pertanian mendapatkan WTP atau WDP. WTP itu Wajar Tanpa Pengecualian. WDP Wajar Dengan Pengecualian. Semua pihak yang diaudit BPK pasti mengejar status WTP.

Jadi orang ini mengenal auditor BPK yang memeriksa Kementerian Pertanian. Dia bilang ada temuan dari pemeriksaan BPK ini. Temuan itu salah satunya ada kaitannya dengan food estate.

Jaksa lalu bertanya apakah ada permintaan dari BPK terkait temuan di kementerian. Dia mengatakan auditor BPK meminta agar dia menyampaikan permintaan Rp 12 miliar kepada SYL. Kalau mau dapat status WTP, biayanya Rp 12 miliar.

Hanya saja orang ini tidak punya akses langsung untuk menyampaikan permintaan Rp 12 miliar itu ke SYL. Dia meminta auditor BPK itu untuk berkomunikasi ke orang lain yang juga menjadi terdakwa di kasus itu. Tapi permintaan Rp 12 miliar itu tidak dipenuhi, dia dengar-dengar hanya bisa dipenuhi Rp 5 miliar. Dia juga tidak tahu proses penyerahannya kapan, dari mana uangnya dll.

Makanya sebelum-sebelumnya banyak daerah yang dapat WTP tapi kepala daerahnya kedapatan bermasalah dan ditangkap. Apakah ada yang salah dengan WTP dari BPK? Mungkin kasus di Kementerian Pertanian bisa membuka mata kalian semua.

Ini kembali membuka masa lalu, di mana Ahok pernah berseteru dengan BPK terkait Rumah Sakit Sumber Waras. Saya tidak akan bahas soal ini, karena terlalu panjang. Intinya Ahok protes kepada BPK.

Ahok pernah mengkritik peran BPK sebagai pengawas keuangan negara, tapi tidak ada pihak ketiga yang mengawasi mereka. Jika BPK sudah ambil keputusan, tidak ada pihak yang berani melawan. Jika diputuskan A, maka harus terima A.

Jika ada pihak yang keberatan dan mau protes, maka dapat diproses melalui badan kehormatan di BPK. Ahok bilang itu tidak adil karena keberatan diajukan kepada badan yang mengawasi kinerja BPK itu sendiri. Akibatnya banyak oknum yang memanfaatkan celah itu.

Makanya Ahok pernah usul supaya revisi Undang-undang terkait BPK. Ini karena dulu ada oknum BPK yang masuk penjara karena bermain dengan pejabat publik. Biang keroknya adalah BPK tidak diawasi oleh pihak ketiga. Kata dia, BPK dikuasai oknum yang berlindung di balik Undang-undang.

Dulu Ahok sempat kesal kepada BPK. Dia mau gugat, tapi dia tidak mau karena percuma aja, BPK kayak Tuhan di Indonesia. Ahok menantang balik pimpinan dan anggota BPK untuk melakukan pembuktian harga terbalik. Tapi sayang, tantangan dari Ahok tidak digubris.

Saat itu, Ahok malah kayak jadi musuh. Dia dikritik karena terlalu reaktif, ngomong keras dan kasar, BPK tidak dihormati, Ahok tidak beradab, bahkan ada yang bilang Ahok panik sehingga memakai jurus pendekar mabuk.

Tapi semua perkataan terbukti, kok. Negeri ini memang lagi sakit, tapi Ahok yang malah dibilang sakit. Terbukti dulu ada anggota BPK yang jadi tersangka karena proyek di Direktorat Sistem Penyediaan Air Minum di Kementerian PUPR.

Dan sekarang, ada oknum auditor yang malah meminta Rp 12 miliar untuk status WTP di Kementerian Pertanian. Ini benar-benar sudah gila. Korupsi dan merampok di segala lini.

Intinya ucapan Ahok kembali terbukti. Sayangnya orang seperti Ahok malah dihujat, dimaki dan dijauhi. Saya mau tanya kepada mereka yang selama ini bilang Ahok galak dan kasar. Apakah sekarang sudah sadar kenapa Ahok marah? Karena praktik kotor seperti ini sudah merajalela. Ahok marah dan melawan, tapi banyak orang matanya buta dan lebih mementingkan adab dan etika. Sekarang udah nyesal belum? Enak gak, melihat uang rakyat dirampok seperti itu?

Bayangkan, lembaga yang harusnya bisa menjaga keuangan negara agar tidak disalahgunakan, malah banyak oknum yang bermain. Apa lagi yang bisa diharapkan? Sedangkan, kata Ahok sebelumnya, tidak ada pihak lain yang bisa mengawasi BPK. Selesai.

Intinya Ahok ini luar biasa. Ucapannya ini terus terbukti seiring berjalannya waktu. Meskipun terdengar keras dan kasar, tapi memang benar terbukti. Ahok apa adanya. Rakyat terlalu polos, mau-maunya dibodohi untuk memusuhi orang yang benar-benar lurus dan tulus membenahi kebobrokan di negara ini.

Ahok mungkin akan ikut Pilkada serentak. Kalau masih ada yang menolak Ahok, sudah lah, mungkin negara ini nasibnya bakal begini-begini saja. Gak usah mimpi naik kelas.

Bagaimana menurut Anda?
sumber: seword.