TULISAN DAHSYAT MEGAWATI DI HARIAN KOMPAS

Xhardy – Pada tanggal 8 April, di harian Kompas, Megawati menulis sebuah pesan. “Kenegarawanan Hakim Konstitusi”, itulah judul tulisannya.

Setahu saya, jarang-jarang seorang Megawati membuat tulisan di sebuah harian atau media. Biasanya, dalam situasi seperti ini, ada hal penting atau mendesak yang ingin disampaikan ke publik. Bisa jadi ini adalah pertanda Megawati sudah mencapai puncak kegerahan melihat kondisi politik dan demokrasi sekarang ini.

Ada beberapa poin penting yang dia sampaikan.

Yang pertama adalah, dia mengatakan rakyat saat ini sedang menunggu keputusan para Hakim Konstitusi terkait perkara sengketa hasil Pilpres 2024. Dia berharap perkara itu diputus seadil-adilnya berlandaskan Pancasila, serta hakim MK diharapkan bersikap negarawan dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara sebagai hal yang paling utama.

Kedua, dia mengatakan, segala kesan yang menunjukkan bahwa presiden memperjuangkan kepentingan sendiri atau keluarganya adalah fatal.

Megawati mengatakan, pengerahan aparatur negara dalam pemilihan umum (Pemilu) buat kepentingan pihak tertentu terjadi sejak 1971, dan ini terus berlangsung sampai 2024 yang menurutnya adalah puncak evolusi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2024 juga diwarnai dengan nepotisme yang mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan Presiden.

“Oleh karena itulah, belajar dari putusan Perkara Nomor 90 di Mahkamah Konstitusi yang sangat kontroversial, saya mendorong dengan segala hormat kepada hakim Mahkamah Konstitusi agar sadar dan insaf untuk tidak mengulangi hal tersebut,” kata Megawati.

Megawati adalah sosok yang paling tahu apa yang sebenarnya terjadi selama pilpres, dan juga alasan kenapa Jokowi berubah haluan dan menjadi seperti, kalau menurut istilah publik, pengkhianat bagi partainya.

Jika Megawati menuangkan pemikirannya seperti itu, apalagi dalam bentuk tulisan di sebuah media ternama, rasanya sulit untuk mengatakan pemilu tahun ini baik-baik saja. Berarti bisa dikatakan, pemilu kali ini sangat kacau, penuh aroma busuk terkait dugaan kecurangan dan nepotisme, sehingga para hakim MK didesak untuk membuat keputusan dengan seadil-adilnya demi kepentingan bangsa, bukan karena desakan dan tekanan dari pihak lain.

Pada akhirnya, nasib demokrasi ini berada di tangan para hakim MK. Merekalah yang akan memutuskan seperti apa nasib demokrasi di masa depan, sekaligun menandai akhir dari pilpres tahun ini. Selanjutnya, akan ada babak baru dalam politik menjelang pelantikan presiden baru. Langkah-langkah politik akan terlihat jelas setelah putusan dari MK.

Bagaimana menurut Anda?
sumber: seword