SENGKETA PILPRES 2024: PENGAMAT MENYAYANGKAN PEMOHON TAK DIBERI KESEMPATAN BERTANYA KEPADA 4 MENTERI

Suasana sidang gugatan hasil pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 28 Maret 2024. (Foto: Bay Ismoyo/AFP)

Rencana pemanggilan empat menteri dalam sidang perselisihan hasil pemilihan presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) diapresiasi banyak pihak. Namun, pengamat menyayangkan keputusan MK yang tidak akan memberi kesempatan kepada dua pemohon untuk bertanya kepada para menteri tersebut.

JAKARTA (VOA) — Mahkamah Konstitusi akan memanggil empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dimintai keterangan dalam sidang perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) 2024 pada Jumat (5/4).

Para menteri yang dipanggil adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Sosial (mensos) Tri Rismaharini.

Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo mengatakan pemanggilan ini bukan untuk mengabulkan permohonan dua kubu yakni kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan kubu pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Melainkan karena hakim membutuhkan keterangan para menteri tersebut.

“Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah, maka pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim,” ujar Suhartoyo.

Menanggapi hal itu, pakar hukum tata negara dari Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah, menyayangkan tidak diberikannya kesempatan kepada para pemohon, yaitu tim pasangan Anies-Muhaimin dan tim Ganjar-Mahfud, untuk bertanya kepada empat para menteri tersebut.

“Padahal mungkin ada yang luput dari hakim-hakim majelis MK menanyakan para menteri di sidang yang bisa dicover para pemohon. Jadi saya menganggap sangat sayang saja para pemohon tidak diberikan kesempatan untuk bertanya kepada para menteri-menteri yang dihadirkan dalam sengketa pilpres ini,” kata Herdiansyah kepada VOA, Rabu (4/4).

Dia mengakui memang ada kekhawatiran akan melebar pembahasan jika para pemohon diberikan kesempatan bertanya. Namun, menurutnya kendali ada di majelis hakim sehingga hakim bisa meluruskan dan hal itu tidak menjadi masalah.

Kehadiran para menteri Presiden Joko Widodo ini, kata Ari, juga diperlukan demi menggali keterangan untuk menjelaskan urusan bantuan sosial pemerintah yang diduga dimanipulasi demi kepentingan pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Bansos itu di antaranya berupa bantuan beras dan bantuan langsung tunai El Nino.

Menurut Ari, keempat menteri itu mengetahui langsung tentang hal-hal yang terkait dengan apa saja yang diuraikan dalam permohonan capres Anies-Muhaimin.

“Misalnya, pertama, menteri keuangan. Di situ, kami ingin menanyakan dan mungkin nanti melalui MK tentang anggaran bansos ini. Bagaimana bansos ini bisa melonjak pada 2024, itu sumber anggarannya dari mana. Apakah memang sudah disiapkan, apa sudah di-planning-kan karena tidak ada kejadian penting di 2024. Kalau dulu di 2020 ada COVID. Di 2024 tidak ada apa-apa, tapi naiknya luar biasa,” kata Ari.

Sementara keterangan mensos, lanjutnya, terkait penyalurannya dan perencanaan bansosnya. Apakah Bansos tersebut sudah tepat guna.

Heru Herdian Muzaki, anggota Kedeputian Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, juga mengapresiasi langkah MK memanggil empat menteri. Tindakan MK itu menandakan bahwa lembaga tersebut juga merasakan ada yang aneh dalam penyelenggaraan Pemilu ini sehingga harus dibuktikan dengan memberikan pembuktian terhadap dalil-dalil pemohon.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Sosial Tri Rismaharini telah menyatakan kesiapannya untuk hadir dalam sidang perselisihan hasil pilpres 2024 tersebut. [fw/ft]
sumber: voa