DIBALIK PERTEMUAN JOKOW-SURYA PALOH

Amirudin Mahmud – Kemaren (18/12/2024) seperti dberitakan oleh banyak media ada pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh di istana. Pertemuan tersebut menurut bendahara partai Nasdem Sahroni atas panggilan (baca:undangan) Jokowi. Pihak istana sendiri membantah hal itu, menurut Kordinator Staf Khusus Presiden RI, Ari Dwipayana pertemuan Jokowi-Surya Paloh berawal dari permohonan yang diajukan Surya Paloh. Entahlah siapa yang benar diantara keduanya, namanya juga poltik saling bantah seperti ini itu biasa.

Yang menarik bagi saya adalah secepat inikah mereka berdua bisa bertemu? Bukankah penghitungan suara juga belum selesai? Surya Paloh yang katanya menjadi simbol perubahan kenapa secepat itu menemui Jokowi yang tak lain penggagas keberlanjutan dengan mengusung pasangan Capres 02? Bukankah ini sebuah anomali? Politik Indonesia memang identik dengan anomali

Pertanyaan-pertanyaan di atas pasti ada dalam benak serta pikiran kita semua. Kemudian dapat dipastikan kita tak akan memperoleh jawaban yang memuaskan atas berbagai pertanyaan tersebut. Perpolitikan di Indonesia tidak mudah untuk dipahami. Perlu kajian lebih.

Hubungan Jokowi dan Surya Paloh sering putus nyambung. Dalam pengertan dberitakan ada masalah tapi tak lama ada pertemuan. Jokowi-Surya Paloh dikenal sangat pandai dalam mengelola konflik. Tak heran jika ada yang mempertanyakan sebenarnya dalam konstelasi politik 2024 mereka berdua berhadapan atau bergandengan tangan? Hanya mereka berdua yang mengetahuinya disamping yang maha kuasa.

Pertemuan di tengah konstelasi Pilpres yang memanas memunculkan banyak spekulasi. Dipastikan pertemuan tersebut bukan pertemuan biasa. Pasti ada target dan tujuan yang akan dicapai. Ada agenda poltik yang disembunyikan. Itu bukan silaturrahmi biasa. Bukan pula tanpa makna. Publik kudu memahami. Seperti biasanya politisi akan menjelaskannya dengan kalimat-kalimat bersayap dan kata-kata yang mengambang. Bukankah sekarang sering dipertontonkan permaianan politik sen kanan belok kiri? Apa yang diucapkan berbeda dengan yang dilakukan.

Pertemuan seperti itu sebenarnya tak etis dilakukan. Surya Paloh sepantasnya menahan diri untuk tidak menemui Jokowi dulu. Itu untuk menselaraskan dengan sikap timnas Paslon 01 yang sedang berjuang mengumpulkan bukti kecurangan yang dalam banyak hal berkaitan dengan Jokowi atau pemerintah. Terlebih jika benar bahwa Surya Paloh tidak mengkomonikasikannya terlebih dahulu dengan timnas Amin. SP dianggap berjalan sendiri. Apakah menemui Jokowi semata untuk kepentingan partainya? Bukankah yang bersangkutan adalah king maker Anis Baswedan Capres 01?

Sebelumnya baik Ganjar maupun Anies telah menolak secara halus ajakan pertemuan dari Gibran. Keduanya mengatakan bersedia bertemu tapi menunggu Plpres selesai. Sekarang kenapa SP tak mengkuti langkah kedua Capres tersebut? Apakah pertemuan itu memang sangat penting yang tidak bisa ditunda?

Ada asumsi pertemuan Minggu malam kemaren semata-mata untuk kepentingan SP dan partainya. Pertemuan diprediksi membicarakan koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang. Jokowi mengajak SP dan partainya bergabung dalam kabinet Prabowo-Gibran atau sebaliknya. SP dan partaianya apakah akan menyambut baik ajakan Prabowo yang tergambar jelas dalam pidato kemenagannya beberapa hari lalu? Prabowo menegaskan akan merangkul semua kelompok dan golongan untuk bergabung bersama membangun bangsa.

Dalam demokrasi idealnya pemerntah itu diimbangi oleh oposisi yang kuat dan bermartabat di legislatif. Yang kalah dalam Pilpres sepantasnya siap berada di luar pemerintahan. Mereka lebih terhormat dan bermartabat jika menjadi kekuatan penyeimbang di parlemen. Dengan demikian legislatif bukanlah komunitas “yes man” yang selalu setuju setiap hal yang diajukan atau diusulkan pemerintah. Jangan sampai anggota DPR hanya sekedar datang, duduk, diam dan duit.

Pengalaman 2019 wajib menjadi pelajaran. Prabowo dan gerbongnya bergabung dengan pemerntah Jokowi yang mengalahkannya dari awal pembentukan kabinet. Apa yang terjadi? Dominasi Jokowi atas semua kekuatan negara menjadi nyata. Jokowi menguasai semua. Negara berada di genggaman kedua tangannya. Hal ini yang membuatnya berubah. Lupa diri, lupa segala. Bernafsu berkuasa untuk selamanya.

Partai Nasdem yang dikomandoi SP sepatutnya konsisten dengan gagasan perubahan. Apa mereka akan berubah haluan, kembali ke pangkuan Jokowi setelah sebelumnya (dalam Pilpres lalu) dengan gagah berani menyeruhkan perubahan. Melawan narasi keberlanjutan Paslon 02. Mereka harus siap membuktikan bahwa narasi perubahan yang diusung bukanlah sekadar untuk kepentingan electoral. Rakyat akan menilai sejauhmana idealisme SP dan partainya.

Apakah harapan di atas terwujud? Saya sendiri masih menyangsikan. Tidak yakin. Paling tidak ada tiga alasan yang melandasinya. Pertama, selama ini (sejak awal berdiri) Partai Nasdem senantiasa berada dalam pemerintahan. Mampukah jika berada di luar kekuasaan?

Kedua, Partai Nasdem adalah pecahan parta Golkar. SP sebelumnya tokoh Golkar. Kalah bersaing dari Abu Rizal Bakrie dalam perebutan Ketum mendorongnya membuat partai baru yang dinamainya Nasdem. Sekarang Golkar bersama Prabowo-Gibran.

Ketiga, latar belakang SP adalah seorang pengusaha. Dalam hitungan pengusaha yang utama adalah untung rugi. Berada dalam kekuasaan tentu sesuatu yang menguntungkan, akan banyak kemudahan yang didapatkan.

Pertemuan dengan SP menunjukan betapa Jokowi merasa belum puas dengan kemenangan Prabowo-Gibran. Jokowi ingin memastikan pemerintahan yang akan dibangun Prabowo-Gibran aman. Tak ada gangguan dari parlemen. Ke depan Jokowi akan terus cawe-cawe politik. Selanjutnya bisa PKB, PKS atau partai lainya yang akan dipanggil ke istana. Rakyat kecil sepert saya hanya bisa menonton drama-drama politik elit selanjutnya.

Alhasil, semoga para elit merasakan seperti apa kekecewaan rakyat ketika dikhianati dalam waktu singkat yakni ketika mereka bubar, bergabung dengan yang sebelumnya dianggap sebagai lawan. Jika demikian Pilpres seperti mainan. Ke depan barangkali tak perlu Pilpres lagi. Diundi saja. Selesai. Wa Allahu Alam.
sumber: seword