ANCAMAN PHK DI INDONESIA IMBAS AKSI BOIKOT ISRAEL – ‘KARYAWAN KONTRAK BENAR-BENAR KENA DAMPAKNYA’

SUMBER GAMBAR, AFP Keterangan gambar,
Aksi bela Palestina berlangsung di Surabaya, pada 17 November 2023.

Aksi boikot terhadap produk dan perusahaan yang dituduh berafiliasi dengan Israel mulai berdampak terhadap tenaga kerja di Indonesia. Seorang pegawai sebuah gerai makanan siap saji mengaku sudah dikurangi jam kerjanya sehingga [gaji] “kurang dari setengah”.

Dalam satu pekan terakhir, kalangan pengusaha yang diwakili Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyerahkan data-data ke pemerintah terkait dampak aksi boikot Israel.

Pengusaha juga keberatan karena aksi boikot menyasar produk-produk secara serampangan.

Pemerintah sejauh ini belum mengumumkan kebijakan khusus.

Sejumlah demonstran di Yogyakarta menyerukan aksi boikot terhadap produk perusahaan-perusahaan yang dianggap mendukung Israel.

Jelita – bukan nama sebenarnya – sudah dua bulan terakhir mencemaskan jadwal masuk yang dibuat manajernya di sebuah perusahaan makanan cepat saji yang dituduh berafiliasi dengan Israel.

Sebelum ramai wacana boikot di media sosial terhadap produk-produk yang diduga berafiliasi dengan Israel, Jelita sebagai karyawan kontrak, biasa masuk kerja 20 hari selama sebulan.

“Jadi [setelah ada gerakan boikot] cuma bisa masuk kerja 10 hari atau juga bisa tujuh hari, delapan hari, sesuai manajer yang buat jadwal dan melihat kondisi store-nya ramai atau tidak,” kata Jelita.

Ia mengaku dibayar berdasarkan hari bekerja. Artinya selama pengurangan jam kerja di tengah aksi boikot, upahnya selama dua bulan terakhir “kurang dari setengah” dari biasanya.

“Karyawan kontrak benar-benar kena dampaknya.”

Warga membawa poster saat mengikuti aksi solidaritas untuk Palestina di Islamic Center NTB di Mataram, NTB, Minggu (26/11/2023).

Dalam beberapa kali pertemuan karyawan, penjualan di gerainya juga dilaporkan turun sekitar 50%. “Dari yang biasanya per hari weekday (Senin-Jumat) itu bisa Rp80 juta – Rp90 juta jadi cuma Rp40 juta – Rp50 jutaan saja,” tambah Jelita.

Sejauh ini di tempatnya bekerja, belum ada karyawan kontrak yang mengundurkan diri. Tapi untuk menyiasati upah yang berkurang, mereka, “cari-cari sampingan, kayak ngojek, atau bekerja part-time di resto-resto lain”.

Jelita sebagaimana rekan-rekannya yang masih berstatus karyawan kontrak, berharap gelombang boikot ini segera berlalu.

“Padahal kita 100% nggak ada sangkut pautnya sama yang lagi perang di Israel, karena perusahaan yang di sini 100% pemiliknya orang Indonesia,” kata Jelita.

BBC News Indonesia juga melihat perbincangan media sosial terkait keluhan yang sama dari sejumlah karyawan di gerai makanan cepat saji atau perusahaan produk kebutuhan sehari-hari yang dituduh berafiliasi dengan Israel.

‘Penurunan penjualan bisa berdampak ke pengurangan pekerja’

Pekan lalu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku telah menyerahkan data-data ke pemerintah terkait dampak gerakan boikot terhadap produk-produk yang dituduh terafiliasi dengan Israel. Tujuannya, agar pemerintah mengetahui pengaruh aksi boikot terhadap perekonomian nasional.

Namun, Apindo tidak merinci data-data tersebut.

Sekretaris Umum Apindo, Aloysius Budi Santoso mengatakan aksi boikot jika dibiarkan berlarut-larut tanpa ada intervensi pemerintah “dampaknya bisa signifikan”.

Aksi boikot produk dan perusahaan yang dituduh berafiliasi dengan Israel telah menjadi gerakan global.

“Karena penurunan penjualan yang berkepanjangan akan berdampak pada penurunan produksi yang menetap, yang ujungnya pada bisa berdampak pada pengurangan pekerja,” kata Aloysius Budi dalam keterangan tertulis kepada BBC News Indonesia.

Menurutnya, bentuk intervensi pemerintah yang bisa dilakukan adalah mengomunikasikan ke publik bahwa tidak ada daftar produk yang dirilis atas tuduhan terafiliasi dengan Israel.

“Pihak MUI [Majelis Ulama Indonesia] pun sudah melakukan klarifikasi bahwa Fatwa yang dikeluarkan tidak [termasuk] dengan list,” kata Aloysius. Ia menambahkan, kalaupun sempat beredar Fatwa yang ada daftar produknya, “Pada dasarnya tidak benar”.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy Nicholas Mandey, juga melaporkan sejumlah produk kebutuhan sehari-hari yang dituduh berafiliasi dengan Israel, terdampak 40%. Produknya berupa susu bayi, susu remaja, susu lansia, makanan dan minuman hingga kosmetik.

“Ya, 40% itu, kalau dibagi rata-rata kontribusi bagi omset itu sudah berkurang 15%-20% di ritel,” kata Roy.

Ia tak menutup kemungkinan belanja konsumen yang menurun akan berdampak terhadap produktivitas industri, termasuk risiko pengurangan tenaga kerja.

Kabupaten atau kota yang berdampak aksi boikot antara lain tersebar di Jawa Barat, Sumatra, Bangka Belitung, dan sejumlah provinsi di Kalimantan, serta Nusa Tenggara Barat.

Aprindo juga mendesak pemerintah untuk campur tangan di tengah situasi ini. Sebab, kata Roy, produk-produk yang beredar di media sosial bersifat serampangan, dan belum tentu berafiliasi dengan Israel.

“List produk ini jadi problem ketika dijadikan di sosial media, buzzer, menaikkan nama-nama produk, yang nota bene nama produk tersebut ambil copy-paste saja, bukan berdasarkan satu survei, orbservasi dari pemeritnah sebagai yang berkompeten untuk melakukan verifikasi,” katanya.

Belum ada kebijakan khusus

Pemerintah sejauh ini belum merilis daftar produk yang berafiliasi dengan Israel atau yang dituduh berkongsi dengannya.

BBC News Indonesia telah menghubungi Dirjen Pedagangan Dalam Negeri, Isy Karim, namun ia belum merespon permintaan wawancara.

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan dalam pernyataan terakhir di DPR mengungkapkan tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk melarang produk-produk yang dituduhkan terafiliasi dengan Israel.

“Soal daftar produk, pemerintah tidak memboikot produk mana pun. bahwa ada pendapat [boikot] masyarakat, silakan saja,” kata Zulkifli Hasan.

Perusahaan yang terdampak mengeklaim tidak berafiliasi Israel

BBC News Indonesia menemukan sejumlah daftar perusahaan dan produk yang beredar di media sosial yang ditengarai berafiliasi dengan Israel. Namun tidak semua pihak yang dituduh membuat pernyataan resmi langsung atau tidak langsung atas aksi boikot.

Meski demikian, ada perusahaan yang dengan menyampaikan rasa sedih dan keprihatinan terhadap konflik di Timur Tengah, dengan melakukan penggalangan donasi kemanusiaan untuk Gaza.

PT Rekso Nasional Food sebagai pemegang waralaba McDonald’s di Indonesia mengatakan: “McDonald’s Indonesia merupakan entitas yang beroperasi secara independen dan tidak terafiliasi dengan kegiatan operasional maupun keputusan McDonald’s di negara lain, termasuk McDonald’s Israel.”

Perusahaan ini diklaim dikuasai oleh perusahaan swasta nasional yang sepenuhnya dimiliki oleh pengusaha asli Indonesia dengan jumlah karyawan lebih dari 16.000 tenaga kerja lokal.

Secara terpisah, Sekretaris Perusahaan PT Sarimelati Kencana Tbk, Kurniadi Sulistyomo mengatakan “Kondisi [Pizza Hut di Indonesia] saat ini lebih berat dari Covid-19”, sebagaimana dikutip media Kumparan.

PT Sarimelati Kencana adalah pemegang lisensi Pizza Hut di Indonesia yang mengeklaim memiliki 615 gerai dengan 13.000 karyawan orang Indonesia.

“Ini adalah kondisi yang lebih sulit dari COVID-19. Pada saat COVID-19 kami masih mendapat pembelian yang lebih baik secara kuantitatif. Masalahnya ini [boikot] ibaratnya sudah antipati, asumsinya adalah kami Israel, padahal tidak, kami lokal,” jelas Kurniadi kepada media tersebut.

Sejumlah perusahaan yang dituduh berafiliasi dengan Israel menyatakan ikut menggalang dana untuk kemanusiaan di Gaza.

Berdasarkan laporan Kumparan, perusahaan ini sebenarnya sudah mengalami kerugian sejak tahun lalu. Tapi aksi boikot diperkirakan memperdalam nilai kerugian.

Unilever Indonesia tidak merespons isu boikot, tapi perusahaan ini mengatakan pihaknya “telah melayani konsumen di tanah air selama 90 tahun. Produk kami dibuat, didistribusikan, dan dijual oleh masyarakat Indonesia, dan bersertifikasi HALAL dari Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama”.

“Keberadaan kami di Indonesia telah membuka lapangan kerja bagi hampir 5.000 karyawan melalui delapan pabrik, serta mendukung keberadaan ratusan distributor dan jutaan toko. Kami akan terus berfokus pada upaya kami untuk terus memberikan kontribusi positif bagi Indonesia,” tulis pernyataan resmi Unilever yang merespons bantuan kemanusiaan di Timur Tengah.

Sementara itu, Starbucks mengungkapkan, “Baik Starbucks maupun mantan pemimpin, presiden, dan CEO perusahaan, Howard Schultz, tidak memberikan dukungan finansial kepada pemerintah Israel dan/atau Angkatan Darat Israel dengan cara apa pun”.

Gerakan akar rumput

Pegiat Gerakan Boikot, Divestasi dan Sanksi (BDS) Indonesia, Giri Taufik menilai aksi boikot yang berlangsung di Indonesia sebagai “grassroot campaign” atau kampanye akar rumput.

“Grassroot itu seperti ikut-ikutan, kita tidak tahu targetnya seperti apa. Ini narasi pro-Palestina memang sukses, jadi agak susah mengukurnya grassroot campaign ini,” kata Giri.

Dalam kacamata BDS, kata Giri, target utama aksi boikot adalah produk dan perusahaan yang dituduh berafiliasi dengan Israel memberi tekanan kepada induk perusahaan memberi pernyataan terbuka untuk pro-Palestina.

“Bukan karena benci produknya, tapi agar perusahaan ini mengambil posisi terhadap isu yang terjadi… Semakin memberi tekanan ke induk-induk perusahaan mereka, semakin memberi citra positif. Karena memang ini soal campaign. Jadi bukan soal produknya yang disoalkan,” tambah Giri.

Dalam keterangan sebelumnya, ekonom dari INDEF, Ahmad Heri Firdaus, menilai aksi boikot ini akan lebih merugikan ekonomi Indonesia ketimbang Israel.

Sebab, kebanyakan dari perusahaan-perusahaan Israel yang ingin diboikot sebenarnya memiliki lisensi dalam negeri dan sudah menyerap tenaga kerja dan sumber daya lokal.

“Artinya kalau ada aksi boikot nanti yang terkena dampak adalah tenaga kerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan tersebut yang dimana itu adalah tenaga kerja mereka sendiri,” kata Heri.
sumber: bbc