AWAL PERSELISIHAN ANTARA PRESIDEN JOKOWI DENGAN MEGAWATI

Monang Siahaan – Sejak terpilihnya Joko Widodo menjadi Presiden selama dua periode maka hubungan antara Presiden Joko Widodo dengan Megawati Sukarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selalu baik dan saling mengisi dalam menghadapi semua masalah ditengah-tengah Masyarakat. Namun pada akhir-akhir ini sekitar bulan Januari 2023 hubungan Presiden Joko Widodo dengan Megawati Sukarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mulai renggang atau tidak harmonis lagi

Diduga satu tahun yang lalu Presiden Joko Widodo meminta kepada Megawati mengenai kedudukan atau jabatan Presiden dan permintaan tersebut dilakukan lewat Menterinya yaitu sebagai berikut :

• Untuk menjabat tiga periode selaku Presiden;

• Memperpanjang jabatan Presiden sampai tahun 2027;

• Dan Gibran Rakabuming dapat menjadi Wakil Presiden.

Tetapi Megawati Sukarnoputri selaku Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menolak jabatan 3 periode Presiden dan menolak diperpanjang sampai tahun 2027 dengan alasan melanggar hukum karena jabatan Presiden hanya dua periode padahal Presiden Joko Widodo sudah menjabat dua periode yang berakhir pada tahun 2024. Seharusnya Presiden Joko Widodo harus bersyukur karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah mengusung Presiden Joko Widodo mulai dari Walikota Solo sebanyak dua periode dan dilanjutkan mendukung Gubernur DKI Jakarta dan terakhir mendukung menjadi Presiden selama Dua Periode yang seluruhnya mencapai 20 tahun lamanya.

Sedangkan penolakan Gibran Rakabuming sebagai Wakil Presiden karena Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) merupakan kader partai untuk menjabat jabatan yang lebih tinggi harus berpengalaman menjadi kepala daerah terlebih dahulu. Padahal Gibran Rakabuming menjabat Walikota Solo baru 2 tahun yang dianggap belum ada pengalamannya untuk menduduki jabatan selaku Calon Wakil Presiden.

Akibatnya dengan berbagai cara dilakukan Presiden Joko Widodo lewat Menteri Luhut Binsar Panjaitan yang dapat mempengaruhi Mahkamah Konstitusi agar dilakukan penurunan umur dari umur 40 tahun menjadi 35 tahun supaya dapat menduduki jabatan Calon Wakil Presiden. Mengingat Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi memiliki hubungan keluarga dengan Gibran Rakabuming lalu memberi bantuan lewat putusan Mahkamah Konstitusi yang memutuskan umur 40 tahun atau pernah menjabat kepala daerah, sehingga atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membuat Gibran Rakabuming bisa menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres), untuk mendampingi Calon Presiden Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa Gibran Rakabuming bisa menjadi Cawapresnya Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden. Dampak dari Putusan Mahkamah Konstitusi membuat tuduhan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk politik dinasti atau politik keluarga yang bertentangan dengan ketentuan demokrasi yang sudah digariskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta ketentuan hukum yang lainnya sebagai aturan pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut.

Atas Putusan Mahkamah Konstitusi yang bernuansa hubungan keluarga yang tidak sejalan dengan prinsip negara demokrasi yang akhirnya menimbulkan kritikan yang negatif pedas yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan keluarganya dengan tuduhan haus akan kekuasaan untuk dapat menduduki jabatan sampai ke anak cucunya. Lalu Presiden Joko Widodo membentuk politik dinasti atau politik keluarga untuk dapat mempertahankan jabatan sampai ke anak cucunya, sehingga Presiden Joko Widodo tidak salah dituding memiliki ambisi tujuan demi membentuk politik dinasti atau politik keluarga.

Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi sampai ada Warga Masyarakat yang melaporkan Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming, Kaesang Pangarap dan Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa dan dihukum yang tidak sejalan dengan kehendak Masyarakat luas. Dimana Mahkamah Kontitusi hanya digunakan untuk merusak prinsip negara demokrasi yang selama ini sudah berjalan dengan baik ditengah-tengah Masyarakat berdasarkan falsafah Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara Indonesia.

Harapan Penulis agar kinerja Presiden Joko Widodo selama 9 tahun baik kinerjanya sampai elektabilitasnya yang mencapai 86 persen artinya masyarakat puas atas kinerjanya supaya dipertimbangkan lagi oleh Masyarakat Indonesia. Demikian juga dalam dunia internasional mendapat pujian sebagai salah satu Presiden yang terbaik didunia, ditambah lagi dapat menanggulangi masalah Covid 19 yang terbaik didunia, dan juga Presiden Joko Widodo berani bertindak sepanjang kepentingan Rakyat dalam menagih hutang kepada BLBI untuk membangun kesejahteraan Masyarakat. Tetapi hanya karena satu masalah saja terkait Putusan Mahkamah Konstitusi yang diduga mengarah ke politik dinasti atau politik keluarga membuat hancur nama baik Presiden Joko Widodo ditengah-tengah Masyarakat, yang ibarat kata pepatah karena setitik nila rusak maka susu rusak sebelanga. Hancurnya nama baik Negara Indonesia sebagai Negara Hukum dimana hukum itu sebagai Panglima Tertinggi dari Lembaga Negara yang diwujudkan lewat Putusan Hakim akibat putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak adil yang merusak penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat dan untuk mengembalikan penegakan hukum yang baik ke depan yang memakan waktu yang cukup lama.
sumber: seword

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.