DUDUKI GEDUNG DPRD KARO, WARGA DESA SUKANALU TOLAK LUT DAN RUMAH RELOKASI SINABUNG

(Foto: Dok/Marlinto Sihotang)
DUDUKI: Warga Desa Sukanalu, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, menduduki Gedung DPRD Karo, Senin (11/9/2023), meminta posko darurat pengungsi Sinabung dibuka kembali.

Karo (harianSIB.com) – Akibat 6 tahun persoalan rumah relokasi tahap ketiga dan lahan usaha tani (LUT) tidak kunjung selesai, warga Desa Sukanalu, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, mengepung dan menduduki Gedung DPRD Karo, Senin (11/9/2023). Warga mendesak posko darurat pengungsi dibuka kembali.

Tak hanya itu, dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang tidak dihadiri Bupati Karo, Cory Sebayang, masyarakat menolak secara resmi rumah hunian relokasi yang tak layak huni dan LUT yang tidak kunjung selesai dikerjakan pemerintah.

“Awalnya udah di jalan (bupati). Tak lama berselang, katanya bupati sakit. Kemudian kurang fit. Sampai sekarang tidak datang menemui warganya,” kata Kepala Desa Sukanalu, Ngampeken Sitepu, bersama warganya di gedung dewan.

“Bupati tidak datang mendengar keluhan kami warganya, tidak ada solusi. Oleh karenanya kami minta malam ini supaya posko darurat pengungsi dibuka kembali. Kami tidak tahu lagi pulang kemana,” ujar perwakilan warga Ronal Sitepu, Ikuten Sitepu, dan disetujui seluruh yang hadir dengan sorakan.

Warga menyebut persoalan lahan tak dapat diselesaikan oleh eksekutif sejak bupati Cory Sebayang terpilih hingga masa jabatan bupati akan berakhir dalam waktu dekat.

Dalam surat kesepakatan warga yang diterima menyebut warga Desa Sukanalu, Kecamatan Namanteran, Kabupaten Karo, menyatakan sikap menolak rumah dan LUT di Siosar, karena penanganan korban erupsi Gunung Api Sinabung tidak dapat diselesaikan meski sudah bertahun- tahun.

Janji-janji dari Bupati Karo yang sampai saat ini tidak ada penyelesaian sehingga masyarakat Desa Sukanalu sudah ditelantarkan Pemerintah Kabupaten Karo sejak 2018.

Surat kesepakatan tersebut ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Kepala BNPB Pusat, Gubernur Sumut, Kepala BPBD Provinsi Sumut, Bupati Karo dan DPRD Karo.

“Surat ini juga kita tembuskan ke KPK RI sebagai laporan supaya diaudit,” kata warga.

Meski berkali-kali Kepala BPBD Karo, Juspri Nadeak, dan Asisten Pemerintahan Caprilus Barus, menjelaskan program pemerintah terkait LUT, warga tidak menghiraukan dan tetap menduduki gedung dewan hingga pukul 19.10 WIB.(*)
sumber: hariansib