POLUSI UDARA DI JAKARTA TERTINGGI SE-ASIA TENGGARA, DUA TAHUN SETELAH PEMPROV DKI KALAH GUGATAN

SUMBER GAMBAR,ANTARA FOTO
Keterangan gambar,
Pada Rabu (07/06) pukul 10.00 WIB, Indonesia masuk daftar 10 besar kota dengan polusi udara terburuk, dan menjadi negara di Asia Tenggara dengan tingkat polusi udara paling buruk.

Dalam dua pekan terakhir, Jakarta telah beberapa kali menduduki peringkat pertama sebagai kota dengan polusi udara terburuk di dunia berdasarkan data IQAir. Pegiat lingkungan dan warga khawatir kondisi udara di Jakarta akan secara perlahan semakin parah.

Direktur Pengendalian Pencemaran Udara Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) Kementerian LHK, Luckmi Purwandari, mengatakan bahwa kualitas udara Jakarta di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus setiap tahunnya lebih buruk dibanding bulan-bulan lainnya.

“Hal ini terjadi karena adanya pengaruh siklus musim. Pada bulan April sampai September adalah musim kemarau dimana bertiup angin timur yang kondisinya kering serta membawa debu dan partikel lebih banyak,” kata Luckmi kepada BBC Indonesia pada Rabu (07/06).

Berdasarkan data pada situs IQAir pada Rabu (07/06) pukul 08.00 pagi WIB, kualitas udara di Jakarta mencapai 155 AQI (Indeks Kualitas Udara).

Angka tersebut naik 10 AQI dibandingkan sehari sebelumnya, pada Selasa (6/6), ketika kualitas udara berada pada angka 145 AQI.

Pada Rabu (07/06) pukul 10.00 WIB, Indonesia masuk daftar 10 besar kota dengan polusi udara terburuk, dan menjadi negara di Asia Tenggara dengan tingkat polusi udara paling buruk.

Diya Farida, Climate Impact Associate dari Yayasan Indonesia Cerah menduga bahwa salah satu kontributor paling besar terhadap pencemaran udara di Indonesia adalah kawasan industri yang ada di daerah-daerah sekitar ibu kota.

Sebab, polusi udara yang timbul dari PLTU yang terletak di daerah-daerah seperti Jawa Barat dan Banten cenderung terbawa dan melintas perbatasan daerah alias transboundary air pollution.

”Di Jawa Barat banyak kawasan pabrik, seperti Karawang. Terus di Banten, di Suralaya itu ada PLTU. Ada pembakaran batu bara. Itu sampai ke sini polusi udaranya,” ungkap Diya kepada BBC News Indonesia pada Rabu (07/06).

Padahal, dua tahun lalu, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan empat pihak yang digugat oleh Tim Advokasi Gerakan Ibukota (Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta) telah melakukan perbuatan melawan hukum berkaitan dengan penanganan polusi udara.

Para tergugat dalam perkara mencakup Presiden Joko Widodo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Gubernur DKI Jakarta. Selain itu, tergugat mencakup Gubernur Banten dan Gubernur Jawa Barat.

Namun, sampai saat ini, Jokowi dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) melayangkan kasasi terhadap gugatan tersebut.

Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan tujuh aksi untuk menangani pencemaran udara.

Ia mengatakan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta terus bekerja sama dengan para pihak baik akademisi, praktisi, dan LSM peduli lingkungan dalam menyusun kajian regulasi.

”Rasanya ada yang mengganjal setiap kali saya nafas”

Pemandangan ibu kota Jakarta yang diselimuti asap polusi

Aditya Parawangsa, 22, merupakan seorang mahasiswa yang sudah tinggal di kawasan Jakarta Pusat selama dua tahun. Sebagai warga asli Jambi, ia bisa merasakan perbedaan udara yang ia hirup di Jakarta jauh berbeda dengan daerah asalnya.

”Kalau Jambi udaranya masih segar kalau dihirup pagi-pagi. Tetapi di Jakarta, Anda baru bisa hirup udara segar sebelum matahari terbit. Setelah matahari terbit, udaranya tidak segar,” ujar Adit.

Setiap hari, ia berangkat jalan kaki ke rumah sakit tempat ia magang. Dan setiap hari pula, ia menggunakan masker untuk melindungi diri dari polusi udara yang ada di jalan raya Jakarta.

”Selain Covid, yang sudah dicabut status pandeminya, ada masalah lain yang masih membutuhkan warga Jakarta menggunakan masker, terutama saat berpergian keluar, yaitu polusi udara,” katanya.

Ia sendiri tinggal di apartemen di lantai yang cukup tinggi dengan pemandangan Monas di kejauhan. Namun, akibat asap polusi yang tebal, ia sudah tidak bisa lagi melihat Monas dari jendela tempat ia tinggal.

”Secara subjektif, misalnya ketika kita tinggal di apartemen, itu terasa perbedaan dari kualitas udara yang kita hirup. Rasanya ada yang mengganjal setiap kali kita nafas,” katanya.

Bahkan, ia mengunduh aplikasi Nafas yang dapat menunjukkan tingkat kualitas udara di sekitarnya karena ia seringkali merasa udara semakin pekat.

”Aku cukup khawatir mengenai itu, tapi aku hanya melakukan sebisanya untuk melindungi diri sendiri saja,” kata Adit.

Climate Impact Associate dari Yayasan Indonesia Cerah, Diya Farida, mengatakan pihaknya merasa kecewa karena sudah dua tahun sejak pemerintah dinyatakan melanggar Pasal UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

”Pemerintah bukannya menjalankan ‘hukuman’ untuk memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Tapi lebih memilih banding dan kasasi, ya sudah warga silakan menikmati udara yang seperti ini yang polusinya tinggi.

”Jadi kan secara tidak langsung pemerintah itu membiarkan warganya untuk menghirup udara yang tidak baik, yang bisa merusak kesehatannya,” kata Diya.

Berdasarkan riset yang dilakukan Hannah Ritchie and Max Roser pada OurWorldInData pada 2017 dan diperbarui pada 2021, paparan polusi udara berkontribusi pada 11% kematian global setiap tahun.

”Polusi udara ini bukan suatu hal yang bisa kita anggap remeh atau kita sepelekan karena dampaknya memang nyata,” ujarnya.

Apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk menangani pencemaran udara di Jakarta?

Sejumlah aktivis lingkungan berunjuk rasa setelah pendaftaran memori banding terkait pencemaran udara Jakarta pada 17 Januari 2022

Direktur PPKL Kementerian LHK, Luckmi Purwandari, mengatakan pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk menangani masalah polusi udara di Jakarta.

Ia mengatakan upaya tersebut mencakup semua sumber pencemaran, antara lain aktivutas manusia seperti aktivitas industri, pembangkit listrik, pertambangan, transportasi, dan pengelolaan sampah.

“Pendekatan yang digunakan melalui peraturan dan kebijakan, insentif dan disinsentif, pengawasan, pembinaan, reward dan penalty, mendorong partisipasi dan sinergi semua stakeholder dalam perbaikan kualitas udara, serta penegakan hukum,” sebut Luckmi kepada BBC Indonesia, Rabu (7/6).

Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan, mengatakan bahwa Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan tujuh aksi untuk menangani pencemaran udara.

Dari segi mobilitas, upaya Pemprov DKI Jakarta mencakup peremajaan dan uji emisi kendaraan umum & pribadi, ganjil genap, tarif parkir, congestion pricing, pembatasan usia kendaraan, peralihan moda transportasi, serta peningkatan kenyamanan dan fasilitas pejalan kaki.

Kemudian dari segi polutan industri, mereka melakukan pengendalian sektor industri, penghijauan pada sarana & prasarana publik dan peralihan ke energi terbarukan.

“Selain itu Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2020 tentang Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor juga telah dikeluarkan untuk mengendalikan emisi dari sumber bergerak.

“Grand Design Pengendalian Pencemaran Udara juga telah disusun pada tahun kemarin dan akan dituangkan dalam Keputusan Gubernur tetang Strategi Pengendalian Pencemaran Udara (SPPU),” jelas Yogi kepada BBC Indonesia pada Kamis (8/6).

Ia mengatakan Dinas Lingkungan Hidup terus bekerja sama dengan para pihak baik akademisi, praktisi, dan LSM peduli lingkungan dalam menyusun kajian regulasi.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa pemerintah terus mendorong upaya preventif untuk mencegah masyarakat mengalami dampak dari polusi udara.

”Upaya-upaya dilakukan dengan melibatkan lintas sektor. Karena ini permasalahan lingkungan dan kita ada di dalamnya dan ini harus diatasi bersama-sama.

”Kita berharap anak anak kita generasi masa depan tetap dapat menghirup udara segar dan sehat serta anak anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal,” ujar Budi dalam keterangan resmi yang terbit April lalu.

Menurut catatan Kementerian Kesehatan, dari empat faktor yang menimbulkan risiko penyakit paru di Indonesia, polusi udara menyumbang 15-30%.

Seberapa buruk kualitas udara di Jakarta sejak warga DKI menang gugatan?

Beberapa pegiat lingkungan mengenakkan masker gas dalam aksi mereka memprotes pengajuan banding oleh Presiden Joko Widodo, tiga kementerian dan tiga pemerintah provinsi

Climate Impact Associate dari Yayasan Indonesia Cerah, Diya Farida, mengamini bahwa dalam beberapa hari terakhir kualitas udara di Jakarta sudah mencapai kategori tidak sehat. Hal tersebut terbukti dari hasil pantauan Yayasan Cerah Indonesia terhadap data pada IQAir dan Nafas.

“Dalam beberapa minggu terakhir ini memang kualitas udara di Jakarta itu buruk, jadi seringkali Jakarta itu ada di peringkat pertama dalam daftar kota di dunia yang paling berpolusi.

Dan setiap kali kalau dicek itu datanya itu selalu masuk dalam kategori yang tidak sehat,” kata Diya.

Walaupun memang Jakarta tidak selalu menempati posisi nomor satu, menurut Diya hal tersebut tidak terlalu penting sebab data itu berubah per jam.

Yang patut digarisbawahi dan perlu dikhawatirkan, kata dia, adalah fakta bahwa udara di Jakarta sudah termasuk dalam kategori tidak sehat.

“Tapi sebenarnya yang mau digarisbawahi itu bukan masalah ada di peringkat berapanya tapi kita lebih melihat walaupun bukan di peringkat satu tapi tetap kualitas udaranya itu masuk ke tidak sehat gitu. Selalu dalam warna merah.

“Ini suatu hal yang perlu diperhatikan ya, terutama oleh pemerintah,” ujarnya.

Berdasarkan data dari situs Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) milik Kementerian LHK, udara di Jakarta berada di level tidak sehat. Pada parameter PM2.5, udara di sekitar GBK berada pada angka 109 pada pukul 12.00 siang.

Tak hanya itu, hasil dari Laporan Akhir Kegiatan Pemantauan Kualitas Udara Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2022 menunjukkan bahwa selama dua tahun terakhir kualitas udara di Jakarta masih berstatus ”tercemar”.

Sementara, Indonesia menduduki peringkat pertama negara dengan polusi tertinggi se-Asia Tenggara berdasarkan laporan World Air Quality (IQAir) 2022.

Dalam daftar negara paling berpolusi di seluruh dunia, Indonesia berada di posisi ke-26. Berdasarkan laporan tersebut, Jakarta memiliki tingkat konsentrasi PM 2.5 harian yang mencapai 30.4 µgram/m3 dan 36.2 µgram/m3.

Angka tersebut menunjukkan adanya perbaikan kualitas udara dibanding tahun sebelumnya, yakni 11% cara nasional dan 7% di Jakarta saja. Meskipun demikian, tingkat konsentrasi tersebut masih enam hingga tujuh kali lipat lebih tinggi dari standar yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Berdasarkan data IQAir, Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan kualitas udara terburuk dalam 10 negara dengan polusi udara terburuk

Apa yang membuat udara di Jakarta semakin tercemar?

Direktur PPKL Kementerian LHK, Luckmi Purwandari, mengatakan bahwa kualitas udara Jakarta di bulan Mei, Juni, Juli, Agustus setiap tahun lebih buruk dibanding bulan-bulan lainnya.

Hasil penelitian Kementerian LHK selama tahun 2018-2020 di beberapa stasiun pemantau kualitas udara di Jakarta menunjukkan bahwa konsentrasi partikulat PM 2,5 rata rata harian berada pada kondisi lebih tinggi dibanding bulan-bulan lainnya.

“Hal ini terjadi karena adanya pengaruh siklus musim. Pada bulan April sampai September adalah musim kemarau dimana bertiup angin timur yang kondisinya kering serta membawa debu dan partikel lebih banyak.

“Sedangkan pada bulan Oktober sampai Maret adalah musim penghujan dimana bertiup angin barat yang mengandung uap air sehingga kualitas udara lebih baik dibanding musim kemarau,” jelas Luckmi.

Selain itu, ia mengatakan populasi manusia dan aktivitasnya yang meningkat juga berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan, termasuk potensi pencemaran udara. Pada 2020, penduduk DKI Jakarta telah berjumlah lebih dari 10 juta jiwa dengan tren pertambahan penduduk 0,92% per tahun.

Sehingga menurut Luckmi, manajemen pengelolaan dan pengaturan juga menjadi hal penting.

“Bila tidak dibarengi dengan pemilihan sarana prasarana dengan teknologi teknologi ramah lingkungan dan transportasi massal ramah lingkungan maka akan berdampak pada semakin menurunnya kualitas udara,” ujar Luckmi.

Diya mengatakan bahwa kebanyakan masyarakat menganggap kontributor utama polusi udara di Jakarta adalah kepadatan lalu lintas yang mengeluarkan emisi transportasi.

Namun, itu ternyata terbukti tidak benar saat masa pandemi membuat masyarakat terpaksa beraktivitas di rumah dan menghentikan mobilisasi jalanan.

“Ketika kita lockdown, semuanya isolasi, enggak ada kendaraan yang masuk Jakarta. Kalaupun ada itu sangat sedikit, tapi polusinya naik.

“Jadi ketika di negara-negara lain ketika mereka isolasi itu memang turun, di Jakarta itu malah naik. Jadinya kita mempertanyakan ulang,” ujar Diya.

Ia mengatakan bahwa sebetulnya pencemaran udara di Jakarta juga disebabkan oleh polusi yang datang dari kawasan-kawasan industri yang di daerah-daerah sekitar Jakarta.

Sebab, daerah-daerah seperti Banten, Karawang dan lainnya dipenuhi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang mengeluarkan limbah dan asap.

Polutan tersebut kemudian terbawa melintasi batas daerah dan masuk ke Jakarta sebagai polusi udara yang melampaui batas atau transboundary air pollution.

Hal tersebut dibenarkan oleh Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Yogi Ikhwan.

Ia mengatakan bahwa sumber terbesar polutan SO2 berasal dari sektor industri, sedangkan untuk NOx, CO, PM10 dan PM2,5 didominasi oleh sektor transportasi.

“Sumber emisi di suatu wilayah akan mempengaruhi wilayah lain karena adanya pergerakan polutan akibat pola angin yang membawa polutan bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain sehingga menyebabkan terjadinya potensi peningkatan konsentrasi dilokasi tersebut,” ujar Yogi.

Ia menambahkan bahwa pemerintah melakukan pengawasan sumber emisi tidak bergerak, yakni cerobong, secara pasif dan aktif serta melakukan penegakan hukum terhadap kegiatan usaha yang melanggar aturan.

Dalam hal ini, Diya berharap pemerintah segera melakukan transisi ke energi bersih.

“Pemerintah harus melakukan transisi energi itu sendiri. Mulai dari energi yang fosil ini, yang kotor, itu bergeserlah pelan-pelan ke energi terbarukan, energi yang lebih bersih,“ lanjut Diya.

Ia mencontohkan China sebagai negara yang berhasil melakukan transformasi energi hingga polusi udara di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai berhasil berkurang.

”Pada akhirnya mereka bergerak, dan menurut aku itu langkahnya sangat signifikian karena mereka memang berani untuk shutdown PLTU mereka, dan hasilnya terbukti,” katanya.

Karena ia sadar pencemaran udara tidak akan selesai dalam waktu singkat, ia hanya berharap pemerintah melakukan langkah awal, yakni memberi peringatan kepada warga jika udara di luar sudah mencapai kadar yang tak layak hirup.

“Pemerintah harus berani mengeluarkan sistem peringatan dini kepada warga Jakarta. Jadi pada saat kualitas udara lagi memburuk, perlu memberitahu masyarakat, warga untuk hati-hati ya, udaranya sedang buruk di luar.”
sumber: bbc

This entry was posted in Berita, Informasi Kesehatan. Bookmark the permalink.