JARINGAN PEREMPUAN AFGHANISTAN DESAK MENTERI PAKISTAN PERJUANGKAN NASIB MEREKA

Pelajar perempuan Afghanistan meneriakkan “Pendidikan adalah hak kami, genosida adalah kejahatan” selama protes menuju kantor gubernur provinsi di Herat pada 2 Oktober 2022 (Foto: AFP)

Sebuah kelompok perempuan terkemuka Afghanistan mendesak seorang menteri Pakistan untuk tidak melupakan penderitaan mereka saat ia mengunjungi Kabul, Selasa (29/11), untuk membahas hubungan dengan penguasa Taliban di negara itu.

Kunjungan Hina Rabbani Khar, menteri luar negeri perempuan pertama Pakistan, terjadi beberapa pekan setelah Taliban memberlakukan pembatasan baru pada perempuan Afghanistan, termasuk melarang mereka pergi taman, pekan raya, pusat kebugaran, dan pemandian umum.

Pelapor khusus PBB untuk HAM di Afghanistan mengatakan Jumat bahwa pembatasan Taliban terhadap perempuan dan anak perempuan bisa dianggap “kejahatan terhadap kemanusiaan”.

“Anda menjadi contoh status perempuan di negara tetangga kami,” kata Jaringan Perempuan Afghanistan, yang mewakili beberapa kelompok aktivis, dalam surat terbuka kepada Khar.

Perempuan memegang plakat selama protes yang menuntut hak mereka diakui, di dekat masjid Shah-e-Do Shamshira di Kabul pada 24 November 2022.

“Kami meminta Anda untuk menggunakan kunjungan Anda tidak hanya sebagai menteri, tetapi sebagai seorang perempuan dan sebagai pemimpin perempuan Muslim untuk mendukung perempuan Afghanistan dan memperkuat solidaritas kami.”

Pakistan memiliki hubungan yang rumit dengan Taliban. Islamabad telah lama dituduh mendukung kelompok Muslim garis keras itu bahkan saat mendukung invasi pimpinan AS ke Afghanistan yang menggulingkan mereka setelah serangan 9/11.

Pakistan adalah rumah bagi lebih dari satu juta pengungsi Afghanistan, dan perbatasan keropos mereka sering menjadi tempat bentrokan.

Pada hari Senin, Taliban Pakistan yang terpisah tetapi tumbuh di dalam negeri — yang para pemimpin dan anggotanya telah lama beroperasi dari Afghanistan — mengatakan mereka mengakhiri gencatan senjata yang goyah dengan Islamabad.

Sejak kembali berkuasa pada Agustus tahun lalu, Taliban Afghanistan bersikeras bahwa mereka tidak akan mengizinkan kelompok militan asing untuk beroperasi dari dalam negeri.

Belum ada negara yang mengakui pemerintah Taliban dan kunjungan diplomat asing — apalagi perempuan terkenal — jarang terjadi. [ab/uh]
sumber: voa