INI 5 TUNTUTAN PETANI SAWIT PADA AKSI DEMO BESOK

Medanbisnisdaily.com – Medan. Petani kelapa sawit Indonesia akan menggelar aksi keprihatinan untuk menyikapi dampak larangan ekspor minyak goreng dan Crude Palm Oil (CPO) yang berdampak langsung kepada anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di seluruh Indonesia, terkhusus sentra perkebunan kelapa sawit, Selasa (17/5/2022). Aksi ini akan digelar di Kantor Kemenko Perekonomian RI dan Patung Kuda Monas, selanjutnya akan ke Istana Presiden bertemu Pak Jokowi untuk menyampaikan usulan petani.

Kegiatan ini akan diikuti lebih 250 peserta yang melibatkan petani sawit anggota Apkasindo dari 22 Provinsi dan 146 Kabupaten/Kota serta anak petani sawit yang tergabung dalam Forum Mahasiswa Sawit (Formasi) Indonesia. Selanjutnya, Gulat menjelaskan aksi keprihatinan ini juga dilakukan serentak (hari dan jam yang sama) di 146 Kabupaten Kota DPD Apkasindo dari 22 Provinsi Apkasindo.

“Petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat akan berpakaian adat-budaya masing-masing, kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia,”ujarnya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat ME Manurung, mengatakan, petani sawit yang datang ke Jakarta mulai dari Aceh sampai Papua Barat. “Petani akan berpakaian adat-budaya masing-masing, kami ingin menunjukkan sawit itu pemersatu bangsa dan anugerah Tuhan kepada Indonesia,” katanya, Senin (16/5/2022).

Gulat mengatakan, ada lima butir tuntutan yang akan disampaikan petani dalam aksi keprihatinan ini. Pertama, menyampaikan aspirasi kepada Presiden Joko Widodo supaya melindungi 16 juta petani sebagai dampak turunnya harga TBS sawit sebesar 70% di 22 provinsi sawit.

Kedua, meminta Presiden Joko Widodo untuk meninjau ulang kebijakan larangan ekspor sawit dan produk MGS serta bahan bakunya karena dampaknya langsung ke harga TBS sawit.

Ketiga, meminta Presiden Jokowi tidak hanya mensubsidi MGS curah, tapi juga MGS Kemasan Sederhana (MGS Gotong Royong). Dan untuk menjaga jangan sampai gagal, kami meminta memperkokoh Jaringan distribusi minyak goreng sawit terkhusus yang bersubsidi dengan melibatkan apparat TNI-Polri.

Keempat, Dengan segera Pemerintah membuat regulasi yang mempertegas PKS dan Pabrik MGS harus 30% dikelola oleh Koperasi untuk kebutuhan domestik, biar urusan eksport di urus oleh Perusahaan besar, sehingga kejadian saat ini (kelangkaan MGS) tidak bersifat musiman (tidak terulang lagi).

Kelima, meminta Presiden Jokowi untuk memerintahkan Menteri Pertanian supaya merevisi Permentan 01/2018 tentang Tataniaga TBS (Penetapan Harga TBS), karena harga TBS yang diatur di Permentan 01 tersebut hanya ditujukan kepada petani yang bermitra dengan perusahaan. Padahal petani bermitra dengan perusahaan hanya 7% dari total luas perkebunan sawit rakyat (6,72 juta hektare).

Ketua DPW Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Sumut, Gus Dalhari Harahap, mengatakan, harga TBS terus anjlok sejak adanya larangan ekspor CPO. Harga sawit tertinggi di tingkat petani Sumut pekan lalu hanya Rp 2.050/kg. Jauh di bawah rata-rata harga sebelum larangan ekspor yang berkisar Rp 3.100 hingga Rp 3.655/kg.

“Jadi kita berharap aksi ini nantinya bisa menghasilkan solusi sesuai keinginan petani dalam tuntutan yang kita sampaikan,” kata Gus.
sumber: medanbisnisdaily