PENJARA PERBUDAKAN ATAU TEMPAT REHABILITASI NARKOBA? WAJIB INVESTIGASI LEBIH MENDALAM LAGI.

Abu Daeng Al-Makasarya – Biadab! Laknat! Di zaman modern ini masih ada saja kasus perbudakan. Ini kezoliman yang nyata. Perlu dibongkar lagi kasus-kasus seperti ini. Politisi dari partai Golkar ini (Tercatat di Wikipedia) akhirnya jadi tersangka setelah ditangkap oleh KPK.

Si Terbit akan di kerangkeng karena terlibat kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Pemkab Langkat tahun anggaran 2020-2022, dan ternyata dari kasus suap ini, penggeledahan di rumah si Bangsat ini, ditemukan penjara, artinya telah diduga keras terjadi perbudakan, hukuman yang harus diterima bangsat ini berarti lebih berat lagi. Harus merasakan penderitaan sebagaimana ia telah memenjarakan orang dan disiksa.

Akibat dari perbuatan bejatnya ini, profilnya di halaman wikipedia ternyata tertulis bahwa orang ini adalah seorang Iblis, bahkan dengan kata “anak anjing” pun sudah dimuat, sepertinya sudah banyak orang yang sangat dongkol oleh si Terbit ini, sampai ada yang memuat kata-kata kotor seperti itu di wikipedia. Coba cek di wikipedia halaman profil si Terbit https://id.wikipedia.org/wiki/Terbit_Rencana_Perangin_Angin

Dari informasi yang disampaikan oleh Penanggung Jawab Migrant Care, Anis Hidayah, bahwa para tahanan di penjara milik Terbit itu telah dipekerjakan di lahan sawit selama 10 jam, sejak pukul 08.00 hingga 18.00. dan bahkan kabarnya para tahanan juga disiksa, ngak digaji dan bahkan tidak diberi makan. Jika seperti ini kondisinya, maka patut dicurigai bahwa bisa jadi banyak korban yang meninggal lalu dikubur disuatu tempat atau dikubur diam-diam karena para korban itu tidak tahan sakit atau pun sempat melawan tapi dibunuh? Ini dugaan saja tapi harus diinvestigasi kembali, tentunya juga para bodyguard si Terbit atau tukang pukul si Terbit harus dimintai keterangan, atau penjaganya dipaksa buka mulut, kalau tidak dikeroyok atau mendatangkan seorang ahli beladiri biar kapok.

Undang-undang dasar negara kita saja sangat menentang keras penjajahan, apalagi perbudakan gaya feodal kompeni seperti ini. Jangan-jangan memang si Terbit ini adalah keturunan kompeni penjajah? Atau anak haram? Sampai tega dan seperti menikmati pemenjaraan orang yang tak berdaya? Bayangkan jika para pekerja yang dipaksa itu dipukul sampai lebam-lebam dan lukanya infeksi, ini bisa merenggut nyawa orang. Begitu tega melakukan perbuatan bejat itu. Ternyata Gubernur Sumut luput dari kasus perbudakan selama ini, terlalu sibuk urus hal lain sampai ada kasus perbudakan tidak diketahuinya. Berhubung si Terbit ini dari Golkar, maka apakah petinggi Golkar akan bersuara soal perbudakan ini? Atau cuma sibuk menjejal ajang pilpres 2024?

Kasus perbudakan ini sangat parah, dan sayangnya hukuman yang penulis temukan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang, mungkin tergolong masih ringan, apalagi kalau dapat komisi per tahun kan? Sementara jumlah orang yang diperbudak bukan cuma satu.

Jadi pelaku perbudakan dapat dijerat dengan Pasal 2 UU 21/2007 yang berbunyi:

(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kalau perbudakan itu sudah berlangsung selama 10 tahun dan korbannya banyak, maka apakah masih setimpal hukuman seperti dalam undang-undang di atas? Ataukah ada lagi Undang-undang nomor lain yang lebih tegas dan detail?

Namun menurut Kapolda Sumatera Utara, Irjen Panca Putra Simanjuntak, bahwa penjara manusia di rumah Terbit Rumah Peranginangin adalah tempat rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Tempat rehabilitasi itu, kata Kapolda Panca, dibuat secara pribadi dan sudah berjalan selama 10 tahun, namun katanya lagi, tempat itu ilegal alias tak memiliki izin. Mmhh…. ada yang aneh kalau melihat suasana penjara itu, apalagi tidak punya izin dan kenapa rehabilitasinya di rumah pribadi Bupati? Apakah Sumatera Utara kekurangan lahan untuk menampung atau membuat tempat rehabilitasi yang manusiawi?

Sepertinya, kasus demi kasus bisa saling berantai atau saling terkait. Dari kasus dugaan suap, lalu ditemukan penjara dalam lingkungan rumah pribadi si Bupati non-aktif, kemudian dugaan keras terjadi perbudakan, maka bisa berlanjut kasus-kasus lain, penyelidikan ini harus menyeluruh, siapa saja yang terlibat wajib diseret, demi Indonesia yang bebas dari segala tindakan-tindakan biadab perbudakan. Begitulah kura-kura…
sumber: seword

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Taneh Karo Simalem. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *