JOKOWI TERUS DIDESAK SELESAIKAN TWK, KPK, PIHAK PEMAKSA HANYA AKAN GIGIT JARI

Xhardy – Saling balas terus terjadi antara pegawai tak lolos tes TWK dengan pihak pemerintah pun terus terjadi. Ini sebenarnya lebih dikarenakan kubu pegawai gagal tidak rela menerima kegagalan dan terus bertingkah layaknya anak kecil. Ribut sana sini, rewel tidak pada tempatnya dan terus membentuk opini bahwa mereka adalah korban dari sebuah konspirasi. Mereka merasa dijegal, padahal kalau melihat tingkah mereka belakangan ini, justru lebih baik mereka terjegal. Sikap mereka tidak mencerminkan sebuah kedewasaan dalam menyikapi sesuatu.

Sebelumnya, KSP Moeldoko sudah meminta semua pihak agar jangan membawa-bawa Presiden Jokowi dalam polemik TWK KPK. Dia menyampaikan polemik itu sudah jadi tanggung jawab pimpinan KPK dan BKN. Moeldoko juga berkata pimpinan KPK telah menuntaskan polemik itu. Dia menilai permasalahan selesai ketika para pegawai yang tak lolos TWK mengikuti kegiatan bela negara.

“KPK sudah melakukan langkah-langkah ya seperti apa yang diinginkan oleh Presiden bahwa untuk penanganan terhadap mereka kemarin sudah selesai,” kata Moeldoko.

Yang dimaksud Moeldoko adalah Jokowi sudah pernah bicara soal ini, di mana dia meminta agar lakukan upaya penyelamatan terhadap pegawai yang gagal tes. KPK melakukan rekomendasi tersebut. Ada sebagian yang bisa diselamatkan, dengan syarat harus kembali di bina ulang. Sebagian sudah tidak tertolong sehingga harus diberhentikan.

Masalah tidak selesai sampai di situ karena sebagian dari mereka yang masuk kelompok yang bisa diselamatkan, tidak mau menerima aturan tersebut. Pokoknya rewel banget deh. Masalah tidak selesai-selesai, karena sengaja diperpanjang mereka sampai presiden turun tangan.

Apa yang dikatakan Moeldoko, dibalas balik oleh salah satu pegawai KPK nonaktif Hotman Tambunan. Dia mengatakan Presiden Jokowi harus turun tangan dalam polemik tes TWK. Dia berkata Ombudsman RI dan Komnas HAM menemukan sejumlah persoalan dalam peralihan status pegawai KPK lewat TWK. Menurutnya, Jokowi wajib bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan terkait kepegawaian negara.

“Lembaga negara Ombudsman RI dan Komnas HAM RI ada persoalan dalam implementasi kebijakan alih tugas kepegawaian KPK berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019, maka mau tidak mau dan terpaksa sesuai UU persoalan ini harus diselesaikan Presiden,” kata Hotman.

Hotman menyampaikan persoalan TWK KPK terjadi karena kebijakan pimpinan KPK dan BKN. Dengan begitu, wewenang penyelesaian ada pada presiden jika merujuk Undang-Undang ASN. Dia menegaskan para pegawai KPK nonaktif tak sembarangan meminta perhatian Jokowi dalam kasus ini karena mereka punya landasan hukum yang kuat.

“Kami-kami ini, pegawai KPK, hanya menjalankan prosedur sesuai perundang-undangan. Ketua KSP pun harus taat pada prosedur UU,” katanya.

Saya teringat dengan anak Pak Jokowi Kahiyang Ayu pada tahun 2017 mengikuti seleksi CPNS dan dinyatakan tak lulus sehingga tidak berhak menjadi ASN. Tak ada drama, terima kegagalan dan beres. Tidak ada sikap tidak terima dan lapor ke Komnas HAM atau Ombudsman. Tidak ada minta-minta ke bapaknya untuk mengintervensi agar dia diloloskan. Tidak ada konferensi pers menyatakan kalau dirinya dijegal dan ada konspirasi.

Pak Jokowi juga tidak melakukan apa pun. Tidak memprotes apalagi menggugat ke pengadilan.

Kalah ya kalah. Gagal tes berarti gagal. Sesimpel itu. Tapi bagi pegawai yang tak lolos tes, ini dibikin super rumit. Mereka terlalu memaksa agar diangkat menjadi ASN. Pemaksaan ini makin lama makin menggelikan.

Kalau melihat apa yang dilakukan Jokowi, mungkin tidak akan intervensi lagi. Jokowi sudah terbiasa diam dan tak menanggapi. Kalau pun harus menanggapi, hanya sekadarnya saja sesuai kondisi. Makanya Jokowi tidak gampang diseret, tidak gampang jatuh ke dalam perangkap politik.

Tinggal adu kuat-kuatan saja siapa yang duluan menyerah dan move on. Semua ini akan berakhir saat mereka semua resmi diberhentikan. Tidak ada lagi yang bisa mereka perbuat saat itu. Makanya selagi masih ada waktu, mereka akan all out tanpa malu-malu meskipun malu-maluin.

Jokowi cukup diam saja, porsinya berbicara sudah habis, tak perlu lagi menghabiskan waktu untuk hal yang menjadi tanggung jawab pihak lain.

Bagaimana menurut Anda?

sumber: seword

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *