(SEPERT BIASA!!) ABUD “JOKER” SIAPKAN KAMBING HITAM FORMULA E, DIRUT JAKPRO DIPECAT

Jaya Wijaya – Berbicara soal anggaran pemprov DKI, memang sejak era pemerintahan Abud segalanya menjadi tidak jelas. Selain sudah berkali-kali kelebihan bayar, banyak sekali anggaran yang entah dimana, dengan siapa dan semalam berbuat apa. Contohnya yang sekarang sedang heboh adalah terkait dana formula e yang kabarnya akan diajukan interplelasi oleh DPRD Fraksi PDIP dan PSI.

Tapi penulis harus jujur, kalau Abud punya pertahanan berlapis terkait masalah anggaran ini. Pertahanan pertama adalah kadrun sebagai pengalih opini masalah di DKI Jakarta. Walaupun pengalihannya hanya itu-itu saja (Kalau ga Juliari, paling Harun Masiku), kita harus akui bahwa kadrun adalah pasukan yang siap malu demi membela Abud.

Pertahanan kedua ada di KPK “Taliban” yang dikuasai oleh Novel Baswedan. Saat ini KPK “Taliban” sedang menghadapi masalah terkait anggotanya yang banyak tidak lolos TWK. Novel Baswedan bahkan meminta dan menyurati Jokowi, agar dia dan teman-teman KPK “Taliban” bisa segera diangkat jadi ASN walaupun tidak lulus TWK. Sumber.

Untuk masalah KPK, penulis harap Jokowi tidak kena jebakan batman. Cuekin saja si Novel, nanti kalau diangkat tetap Jokowi yang akan disalahkan dengan tuduhan intervensi urusan internal KPK. Penulis yakin Jokowi tidak akan menanggapi ocehan si Novel biarpun sampai bibir Novel jontor.

Pertahanan lapis ketiga adalah pertahanan yang paling kuat, yaitu TGUPP. Penulis sampai saat ini tidak tahu apa hasil kerja TGUPP yang katanya tim untuk mempercepat pembangunan? getah getih, waring kali item, jembatan instagramable, atau jalur sepeda kali ya? tapi kalau cuma itu sih ga perlu TGUPP yang jumlahnya puluhan, seorang walikota saja penulis kira bisa untuk membangun semua itu.

Tapi yang jelas TGUPP ini dipenuhi orang-orang berpengalaman dengan masalah hukum, seperti contohnya Bambang Widjayanto yang berpengalaman menghadirkan saksi palsu di pengadilan. Sumber. Inilah tim yang selalu menyelamatkan Abud dari masalah kelebihan bayar, dugaan korupsi seperti kasus DP 0% dan Formula E, juga masalah lainnya.

Setelah lama mengikuti berita Abud bersama TGUPP, penulis melihat ada satu kebiasaan yang sering dilakukan Abud dan tim-nya jika terjadi suatu masalah. Yaitu menyiapkan kambing hitam dengan memecat orang-orang terkait.

Kita tidak perlu kaget dengan semua ini, karena kita bisa lihat dari tingkah Abud yang selalu muncul jika ada berita prestasi, namun ketika ada berita buruk maka biasanya Riza Patria “tukang cebok” yang akan muncul. Contoh : soal peningkatan dan penurunan kasus covid di Jakarta.

Berikut penulis berikan daftar-daftar orang yang pernah dipecat karena dijadikan kambing hitam oleh Abud dan TGUPP :

Abud mencopot Kadis Lingkungan Hidup dan Walikota Jakpus terkait kerumunan Bibib. Sumber.

Abud mencopot Kadis Perumahan, karena rumah DP 0% yang tidak lebih baik dari rusun itu tidak laku. Sumber.

Abud mencopot Dirut BUMD setelah KPK mengambil alih kasus korupsi DP 0% dari kepolisian yang melibatkan Abud. Sumber.

Sampai sini kita bisa melihat pola yang dilakukan Abud dan timnya ketika terjadi suatu kegagalan atau masalah di pemprov DKI. Salah satunya adalah dengan menyiapkan kambing hitam dan memecat siapapun selama bisa menyelamatkan Abud dan TGUPP-nya.

Maka tidak aneh jika soal dana formula e yang saat ini tidak jelas, Abud juga memecat DIRUT Jakpro. Alasan pemecatannya memang sampai saat ini belum diketahui, tapi kita tidak butuh alasan karena yang namanya alasan bisa dibuat-buat. Berikut beritanya dikutip dari detik :

“Diganti,” kata Plt Kepala BP BUMD Riyadi, Kamis (26/8/2021).

Riyadi tak menjelaskan alasan Dirut Jakpro diganti. Saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menunjuk Widi Amanasto sebagai dirut baru.

Maka penulis tidak heran jika banyak PNS pada era Abud yang mengundurkan diri, bahkan menolak untuk naik jabatan. Ya siapa yang mau jadi kambing hitam yang suatu saat siap dicopot, demi untuk mengamankan Abud dan TGUPP? dalam hal ini penulis setuju dengan alasan ketua DPRD DKI Fraksi PDIP tentang alasan kenapa banyak PNS yang mengundurkan diri dan menolak kenaikan jabatan. Berikut penulis kutipkan pernyataannya :

“Berbagai argumen yang muncul dari pada ASN itu. Artinya, berbagai argumen itu begini, salah satunya soal demosi itu. Kedua, soal peran TGUPP.” kata Gembong saat dihubungi detikcom, Rabu (19/5).

Jadi sampai sini bagi penulis sudah terang benderang, bahwa pola Anies dan tim-nya mengamankan posisi adalah dengan menyiapkan kambing hitam. Ini sudah menjadi rahasia umum, minimal di kalangan PNS yang bisa dibilang sumber primer, karena berada di bawah pemerintahan Abud.

Begitulah Kura-Kura.

sumber: seword