MOCHTAR KUSUMAATMADJA, PERUMUS NEGARA KEPULAUAN YANG MENDUNIA

Mantan menteri luar negeri, Mochtar Kusumaatmadja berperan penting terhadap pengakuan internasional atas wilayah kepulauan dan perairan Indonesia (Marcel Antonisse / Anefo via Wikimedia Commons (CC0 1.0))

Jakarta, CNN Indonesia — Mantan menteri luar negeri, Mochtar Kusumaatmadja baru saja berpulang di usianya yang ke-92. Mochtar dikenal sebagai tokoh yang membuat wilayah perairan dan kepulauan Indonesia diakui internasional lewat konvensi hukum laut (UNCLOS) PBB 1982.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2014-2019, Susi Pudjiastuti mengatakan Mochtar sudah terlibat dalam perancangan Deklarasi Djuanda pada 1957. Di dalamnya termuat soal batas teritorial laut Indonesia.

Kala itu, wilayah teritori Indonesia belum sepenuhnya diakui dunia internasional. Pemerintah lantas berupaya agar konsep Negara Kepulauan dan batas teritorial Indonesia diakui PBB.

Hingga kemudian, saat Mochtar menjabat sebagai menteri luar negeri era Orde Baru, PBB menerima konsep tersebut dan dituangkan dalam konvensi hukum laut (UNCLOS) pada 1982.

“Turut berduka atas wafatnya Prof. Mochtar Kusumaatmadja. Bangsa Indonesia harus berterima kasih atas jasanya dan Ir. H. Juanda yang berhasil memperjuangkan kedaulatan sumber daya laut NKRI hingga 200 NM, dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan,” kata Susi di akun Twitter pribadinya.

Konsep Mochtar dalam Deklarasi Djuanda berisi tentang aturan wilayah lautan Indonesia seluas mungkin dan dapat dipertahankan sesuai dengan hukum internasional.

Konsep negara kepulauan juga tercantum di sana. Diterima PBB lalu dinamakan Archipelagic State dalam UNCLOS.

“Pemikirannya (Mochtar) tentang negara kepulauan, tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tapi juga masyarakat internasional,” dikutip dari Suara Pembaruan yang dirilis website Sekretariat Kabinet.

Hingga kini, konsep negara kepulauan tetap menjadi landasan Indonesia dalam menentukan batas teritorial wilayah. Batas-batas yang kini dipertahankan juga jadi tali semangat kebangsaan di segenap penjuru negeri guna menciptakan ketahanan nasional.

Salah satu diplomat asal Singapura, Tommy Koh yang juga rekan Mochtar turut memuji perannya dalam mengenalkan konsep negara kepulauan itu.

“Ia tahu konsep negara kepulauan ini tidak mungkin disetujui internasional jika tidak didukung dua negara tetangga serumpun, Malaysia dan Singapura. Dia mendapat dukungan dari Malaysia dan Singapura melalui kemampuan negosiasinya,” jelasnya, dikutip dari website resmi Unpad.

Jabatan Menlu menjadi kursi terakhirnya di pemerintahan. Mochtar lalu kembali melanjutkan karir di kampus. Di Universitas Padjadjaran (Unpad) ia menjadi guru besar sekaligus menjabat sebagai dekan di Fakultas Hukum.

Ia diketahui berulang kali menduduki kursi menteri di era Soeharto. Pada tahun 1973-1978, ia menjabat sebagai Menteri kehakiman. Di periode berikutnya ia ditunjuk sebagai Menteri luar negeri dari Maret 1978 hingga 1988, menggantikan Adam Malik.

Mochtar lahir di Batavia, pada 17 Februari 1929. Ia menamatkan studinya di Fakultas Hukum UI, pada 1955-1958. Kemudian melanjutkan program magister ke Sekolah Tinggi Hukum Yale, Amerika Serikat dan program doktoral Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Universitas Chicago, Amerika Serikat.
sumber: cnn