PALESTIN, NEGARA PERTAMA YANG AKUI KEMERDEKAAN INDONESIA?

Oleh Sumanto Al Qurtuby

Demi mendukung upaya pembelaan atas Palestina dan pengutukan Israel, saya melihat banyak berseliweran pendapat kalau Palestina wajib didukung karena ia merupakan negara pertama yang mendukung kemerdekaan RI. Memangnya Palestina sebuah “negara” ketika Indonesia merdeka tahun 1945? Siapa nama kepala negaranya (presiden, perdana menteri atau apalah namanya) waktu itu?

Sebetulnya dukung-mendukung itu sah-sah saja. Itu hak masing-masing individu. Mau mendukung Palestina silakan, mau mendukung Israel juga silakan. Tapi tak perlu diiringi dengan “dalil” atau “rationale” yang mengada-ada. Kemanusiaan sudah cukup untuk dijadikan sebagai alasan atau dasar pembelaan atas para korban kekerasan dan kejahatan karena perang, pembunuhan, penembakan, pengeboman, terorisme, dlsb. Siapapun pelakunya. Siapapun korbannya.

Pada tahun 1945, Palestina (yang diambil dari bahasa Yunani “Philistia”) bukan sebuah negara otonom. Waktu itu, Palestina masih menjadi wilayah yang dikontrol secara administrasi dan politik oleh Inggris melalui sebuah “sistem mandat”. Sebelum Inggris, Palestina di bawah kontrol rezim Turki Usmani.

Ketika Perang Dunia I (1914 – 1918) berakhir dengan kekalahan di pihak Ottoman (Turki Usmani) yang selama berabad-abad menguasai sebagian besar wilayah Timur Tengah, Palestina kemudian dikuasai oleh Inggris, setelah “diberi mandat” oleh League of Nations (semacam PBB).

Dokumen “mandatory” tersebut bukan hanya berisi tentang kewenangan pada Inggris untuk mengelola secara administratif atas teritori Palestina tetapi juga berisi ketentuan / pasal tentang pendirian sebuah negara Yahudi independen di wilayah Palestina yang baru “ngefek” pada tahun 1923. Pemerintah Inggris sendiri, pada tahun 1917, secara resmi, melalui Deklarasi Balfour, membuat pernyataan tentang penciptaan atau pendirian negara otonom untuk bangsa Yahudi di Palestina.

***

Selama berabad-abad jauh sebelum Masehi, Palestina di bawah kontrol berbagai rezim: Assyria, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Arab, Syiah Fatimiyah, Turki Saljuk, Mamluk dlsb hingga Turki Usmani dan Inggris. Jadi, Palestina bisa disebut sebagai “highway of conquest” karena banyaknya rezim yang silih-berganti menguasi teritori ini.

Sejak 1920an, dalam rangka mendukung pendirian negara otonom untuk bangsa Yahudi, Inggris kemudian turut mengsponsori “migrasi internasional” bangsa Yahudi maupun kelompok Zionist (yang mendukung pendirian sebuah “Tanah Air Yahudi”) ke Palestina. Sejak itu pula mulai terjadi berbagai ketegangan antara kelompok Arab dan Yahudi yang tinggal di Palestina. Arab Palestina tidak mendukung ideologi Zionisme maupun pendirian negara Yahudi.

Sejumlah tokoh Muslim Arab Palestina berpengaruh seperti Amin al-Husaini dan pamannya, Musa al-Husaini, berusaha merayu Inggris agar menghentikan kebijakan program migrasi internasional bangsa Yahudi tersebut tetapi hasilnya nihil. Karena cara-cara diplomasi dan “pendekatan lunak” gagal, akhirnya, mereka mulai memakai cara-cara kekerasan, baik fisik maupun non-fisik.

Sejak itu, mulailah membangun agitasi, diskursus peyoratif, dan narasi permusuhan terhadap Yahudi Zionis maupun Inggris kolonialis. Kerusuhan pun kemudian tak bisa terelakkan. Sejak 1930an, terjadi berbagai konflik, kerusuhan, dan kekerasan Arab versus Yahudi yang dibackup oleh pemerintah dan tentara Inggris.

Untuk menghindari dampak yang lebih buruk, Amin al-Husaini yang juga Grand Mufti Yarusalem kemudian pergi ke Italia terus ke Jerman yang bersedia memberi perlindungan atasnya dari ancaman kelompok Zionis maupun Inggris. Jerman kala itu dikuasai oleh rezim Nazi-Hitler yang sangat anti-Yahudi, sebagaimana Amin al-Husaini. Jerman pula pada Perang Dunia I dikalahkan oleh Inggris, Amerika, Perancis dlsb.

Jadi, koalisi Hitler-Amin ini klop sekali seperti mur bertemu baut. Dan memang, kelak rezim Nazi banyak membantu Amin dalam upaya “membersihkan” Yahudi sepanjang Perang Dunia II. Saya sudah beberapa kali menulis tentang persekutuan dan pertemanan mereka berdua. Dalam politik, ada rumus: “Musuh dari musuhku adalah temanku”.

***

Yang menarik, Amin al-Husaini inilah sebetulnya yang juga giat mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia bahkan sebelum tahun 1945. Melalui sebuah radio di Berlin maupun koran Al-Ahram, ia aktif mengatasnamakan “rakyat Palestina” untuk mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Bahkan, baik kapasitasnya sebagai Grand Mufti Yarusalem maupun Ketua Kongres Muslim Dunia, Amin al-Husaini juga mengirim telegram ke otoritas pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan pada Indonesia.

Meskipun Amin al-Husaini turut mendukung kemerdekaan Indonesia tetapi kapasitasnya sebagai tokoh agama atau tokoh Muslim Palestina, bukan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan karena memang Palestina bukan sebuah negara.

Sebetulnya ia tidak sendirian. Ada tokoh Palestina lain yang juga berkontribusi dalam kemerdekaan RI, khususnya di kalangan tokoh Muslim Timur Tengah, yaitu Muhammad Ali Tahir, orang kaya yang turut membantu dari aspek ekonomi dan finansial di awal-awal kemerdekaan RI. Ia sendiri adalah teman Amin al-Husaini. Pula, ada sejumlah ulama dan tokoh Muslim lain diluar Palestina – dari Maroko, Mesir, Suriah dlsb – yang juga aktif membantu di tingkat internasional waktu itu.

Amin al-Husaini dan tokoh Muslim lainnya di Timur Tengah atau Asia Selatan turut aktif membantu kemerdekaan Indonesia itu tidak lepas dari lobi dan pendekatan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Muslim Indonesia sendiri seperti Agus Salim (sebagai pemipin Sarekat Islam) dan terutama KH Hasyim Asy’ari (kakek alm. Gus Dur) yang kala itu bukan hanya sebagai tokoh utama NU tetapi juga pemimpin tertinggi Masyumi. Ketika Amin al-Husaini kirim telegram ke pemerintah Jepang, salinannya juga dikirim ke Mbah Hasyim Asy’ari.

Adapun untuk negara di Timur Tengah yang paling awal mengakui kemerdekaan RI adalah Mesir kemudian diikuti oleh Libanon, Suriah, Arab Saudi, dan kemudian Yaman.

***

Pada tahun 1947, setelah lebih dari dua dekade Palestina di bawah kontrol Inggris, PBB (United Nations, “reinkarnasi” dari League of Nations) kemudian mengajukan partisi Palestina menjadi dua bagian: (1) negara independen Yahudi dan (2) negara independen Arab. Sementara Yarusalem – tempat sakral bagi umat Yahudi, Kristen, dan Muslim – menjadi “teritori internasional” dengan status khusus (semacam “Daerah Istimewa Yarusalem”).

Para pemimpin Yahudi menerima tetapi para pemimpin Arab Palestina yang sejak 1920an berkonflik dengan Inggris dan Yahudi Zionis menolak proposal tersebut karena merasa sebagai mayoritas di teritori Palestina. Yang menarik, meskipun mereka menolak, mereka tidak menginginkan mendirikan sebuah “negara Islam” atau “khilafah” (misalnya Republik Islam Palestina).

Mereka maunya Negara Palestina yang di dalamnya ada Arab, Yahudi, Druze dan lainnya atau dari segi agama: ada umat Islam, Yudaisme, Kristen, dan lainnya semacam Republik Indonesia. Kelak, tokoh Arab Palestina yang memulai membawa-bawa embel-embel Islam adalah Taqiyudin al-Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir, yang banyak pengasongnya di Indonesia.

Kurang dari setahun setelah usulan partisi Palestina tersebut, Inggris menarik diri dari Palestina. Aksi ini kemudian diikuti dengan deklarasi pendirian Negara Israel pada tahun 1948. Untuk mencegah pendirian Negara Israel tersebut, sejumlah negara Arab (Yordania, Mesir, Suriah, Irak, dan Libanon) mengirim tentara ke Palestina. Kemudian, meletuslah perang “Arab-Israel” pada tahun 1948.

Akhir cerita perang ini kita semua tahu, Israel pemenangnya, yang berhasil mengontrol sekitar 2/3 wilayah “Mandatory Palestine” yang dulu dikontrol Inggris. Yordania juga ikut-ikutan mengontrol wilayah West Bank tetapi tidak pernah diributkan oleh umat Islam di Indonesia karena Yordania kan “seiman” dan “seimin”.

Sejak itu pula, konflik, kekerasan, dan perang seperti tak pernah berhenti dari Palestina. Mungkin sampai Upin-Ipin lulus kuliah pun mereka akan tetap berkonflik yang tentu saja sangat disayangkan karena, dalam setiap perang dan kekerasan, rakyat kecil dan sipil juga turut menjadi korban.
fb Sumanto Al Qurtuby