ANIES GAK TAHU TEKNIS PEMBELIAN LAHAN RUMAH DP RP. 0, JADI PANTAU APA AJA SELAMA INI?

Xhardy – Sudahlah pembangunan rumah DP nol Rupiah jalannya sangat lambat, baru sekitar 0,2 persenan dari target, eh pengadaan lahan terkait proyek ini juga bermasalah karena terindikasi bau korupsi.

KPK membeberkan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah yang menyeret seorang pejabat di BUMD DKI Jakarta.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menyebut bahwa pengadaan tanah di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur oleh BUMD DKI Jakarta yang menimbulkan dugaan korupsi untuk bank tanah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan informasi, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut. Akibat kasus tersebut, negara dirugikan ratusan miliar rupiah.

Tentu saja hal ini tidak akan terlepas dari yang namanya Anies Baswedan karena dialah yang menggagas kebijakan rumah DP 0 rupiah. Namanya ikut terseret dalam arus kasus korupsi ini.

Tapi Anies dikabarkan tidak tahu proses pembelian lahan oleh Perumda Pembangunan Sarana Jaya. Seperti diketahui, KPK telah menyidik. Bukan Anies yang ngomong, tapi wakil gubernur Ahmad Riza Patria.

“Kami, pak gubernur, saya dan jajaran itu tidak masuk wilayah teknis ya, kami ini membuat kebijakan secara umum,” kata Riza.

Dia mengatakan, pihaknya meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bersama dengan Perumda Pembangunan Pasar Jaya untuk menyiapkan lahan pembangunan rumah DP 0 rupiah tersebut. “Nggak mungkinlah gubernur, wakil gubernur ngurusin yang teknis-teknis, yang besar-besar saja menyita waktu, apalagi masuk wilayah teknis,” katanya.

Oke kalau ngomong begitu. Tapi ini gimana yah, bukankah program Rumah DP nol rupiah ini andalan Anies jadi nyagub? Membanggakan program ini mati-matian, awalnya rumah tapak, lalu jadi rumah susun. Awalnya juga nol persen lalu berubah jadi nol rupiah. Programnya berubah kayak mahasiwa revisi skripsi berulang kali.

Harusnya, program andalan ini mendapatkan perhatian khusus, kan? Masa seenaknya bilang tidak tahu menahu? Apalagi anggaran yang dikeluarkan untuk pembelian lahan mencapai ratusan miliar, masa gubernur tidak tahu soal itu?

Contohnya kayak pembangunan infrastruktur, Jokowi memantau betul, dicatat progresnya, sehingga anggaran dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan cuma nyuruh bangun ini itu lalu biarkan dan terima jadi.

Saya jadi teringat dengan Ahok dulu saat memeriksa anggaran satu per satu. Satu satu dipelototin agar tidak ada anggaran siluman yang disusupkan oleh para tikus penggemar duit pesat pora. Masa Anies tidak bisa melakukan itu?

Oke lah kita katakan tidak mungkin periksa semua. Tapi ratusan miliar adalah angka yang sangat besar. Bagi kita, uang ini sudah cukup untuk kita pensiun dan makan tidur hidup mewah sampai mati. Masa Anies tidak sedikit pun mengetahui? Yakin? Kalau misalnya pembelian pulpen sebiji lalu angkanya di markup, boleh lah kecolongan. Tapi ini ratusan miliar? Lu kira itu duit kecil kayak beli permen?

Berarti bisa dong kita simpulkan, gubernur tidak mampu mengelola anggaran dengan baik sehingga kecolongan? Masih ingat dengan anggaran lem Aibon? Kalau tidak dibongkar politisi PSI, mungkin bakal lolos. Anies apakah tahu?

Yang menjadi masalah adalah besaran anggarannya. Kalau cuma seribu dua ribu perak, tak ada yang peduli. Anggaran besar setidaknya sebagian menjadi pertanggung jawaban pemimpin, apalagi program ini adalah gagasannya. Harusnya minimal dikawal agar tidak ada permainan di dalamnya. Lagipula pasti ada laporan target, evaluasi atau apa pun lah itu. Dari situ pasti akan tercium kok kalau ada bau yang tidak sedap.

Kalau dengan mudahnya bilang tidak tahu, di mana dong pertanggung jawabannya? Besok ada kecolongan, bilangnya gak tahu. Apa-apa ditanya gak tahu. Jadi tahunya apa? Kok kayak gak kerja?

Lucunya, logikanya begini, kalau seandainya program ini sukses, siapa yang akan dipuji? Gubernur, kan? Mungkin dia akan senyum ceria dan berdiri paling depan menerima pujian dan koleksi penghargaan. Tapi kalau ada masalah, gubernurnya seolah mau cuci tangan dan bilang tidak tahu teknis pelaksanaannya, gimana logikanya ini?

Bagaimana kalau soal commitment fee yang sebesar Rp 560 miliar. Apakah dia juga tidak tahu teknisnya? Kalau dibongkar satu per satu, kemungkinan besar Anies takkan berkutik ditanya beginian.

Bagaimana menurut Anda?

sumber: seword