KUBU AHY DAN MOELDOKO SAMA-SAMA TIDAK SAH? (SEKEDAR ANALISA KECIL)

Laurent – Setelah melihat prahara Partai Demokrat, kita pun melihat bahwa Pak Moeldoko sudah diangkat sebagai ketua partai Demokrat pada KLB yang dilaksanakan di Deli Serdang beberapa hari lalu.

Seperti kita semua ketahui, drama Partai Demokrat ini sudah berlangsung cukup panjang dan memakan energi kita semua. Semua pihak yang bertikai sama-sama tidak mau mengalah atas apa yang telah terjadi. Masing-masing ketua umum yang terpilih juga mengklaim dirinya sebagai ketua umum yang sah.

Sekarang, bola panas tidak ada di Partai Demokrat lagi. Bola sudah berpindah ke pemerintah lewat Kemenkumham. Apakah hendak menyatakan kepengurusan manakah yang akan menjadi sah? Apakah Moeldoko atau AHY?

Mari kita mencoba melihat permasalahan ini secara jernih. Paling mudah adalah lewat AD/ART nya, yang seharusnya menjadi dasar dari setiap pengambilan keputusan di Partai Demokrat.

Mari kita fokus ke cukup satu hal saja, meskipun memang mungkin ada syarat lain untuk menjadi ketua umum partai : yakni minimal 5 tahun di dalam keanggotaan. Dan hal ini bersesuaian juga dengan apa yang menjadi statement yang beredar di masyarakat.

AHY dikatakan baru menjadi anggota partai 3 tahun. Ini terungkap dari KTA yang dimiliki oleh AHY baru berusia 3 tahun. Kalau dilihat dari statement itu, juga dapat dilihat sebagai tidak sah; walaupun memang AHY dipilih melalui kongres, yang kita sebagai rakyat memang sama sekali tidak memahami keadaannya pada saat kongres tersebut. Namun ada desas-desus bahwa terpilihnya AHY adalah campur tangan SBY, ayahnya.

Terpilihnya AHY saat itu yang sepertinya masih hijau, menyebabkan kredibilitas dari kongres tersebut dipertanyakan. Apalagi setelah kita melihat transformasi partai Demokrat menjadi partai keluarga, akibat pengurus-pengurus intinya pada saat itu kebanyakan berasal dari trah Yudhoyono.

Setelah AHY, kita berpaling ke Moeldoko.

Setahu kita, Moeldoko bukanlah kader partai Demokrat. Memang sih sempat menjadi kader partai Hanura yang sekarang tidak terdengar lagi gaungnya di kancah internasional. Pak Moeldoko sempat terkena hembusan isu dari internal partai Demokrat versi AHY, bahwa dia ikut serta dalam kisruh internal partai.

Dengan Moeldoko yang terpilih menjadi ketua umum versi KLB Deli Serdang, dugaan dari kubu AHY seperti “menjadi kenyataan”. Dan akhirnya itu semua menyebabkan suasana menjadi semakin runyam.

Setelah saya mencoba melihat dan mencoba untuk menimbang-nimbang dari berbagai sisi. Sya jatuh pada satu kesimpulan : kedua kepengrusan partai demokrat ini tidak sah dengan alasannya masing-masing yang sebenarnya bisa dikatakan cukup jelas.

Keduanya belum menjadi kader dalam waktu yang cukup lama, dan menurut saya seperti keduanya terpilih melalui mekanisme yang kurang kredibel.

Disahkannya salah satu dari kedua kubu ini akan menyebabkan keributan yang berkepanjangan, serta menyebabkan proses-proses politik menjadi tidak sehat. Hal ini akan menjadi preseden buruk untuk demokrasi, dimana meraih kekuasaan dapat dilakukan dengan cara-cara yang tidak elegan dan dapat seenaknya menerobos aturan yang sudah disepakati bersama.

Jika hendak mewujudkan rasa keadilan bagi semua kader partai Demokrat, pemerintah sebagai pembuat keputusan dalam persoalan ini sebaiknya menganulir setiap kepengurusan yang diangkat, baik AHY maupun Moeldoko.

Walaupun katanya kedua kubu ini memilih secara aklamasi, namun tetap harus ditinjau ulang aklamasi yang terjadi seperti apa. Jika keduanya memang memiliki mekanisme yang melanggar AD/ART, silakan pemerintah tidak mengesahkan kubu tersebut. Pemerintah harus mencoba melakukan penyelidikan secara utuh.

Pemerintah sebenarnya dapat mengambil momen ini sebagai momen yang terbaik untuk melakukan revolusi mental, dimana berpolitik harus menggunakan cara-cara elegan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan hanya karena suka tidak suka, namun harus sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan bersama-sama.

Jika pada akhirnya ada protes dari kubu partai Demokrat yang semuanya tidak disahkan, biarkanlah mereka begitu. Biarkanlah mereka mengadakan konferensi kembali melalui proses-proses yang kredibel dan bertanggung jawab.

Politik memang terkait dengan bagaimana meraih kekuasaan, tapi juga dengan menggunakan cara yang sesuai aturan. Jangan hanya karena tidak suka, lalu mengambil cara brutal untuk meraih kekuasaan.

Bagaimana menurut Anda ?

sumber: seword