PENJELASAN POLRI SOAL TAK TERBITKAN LP PELAPORAN JOKOWI-GUBERNUR NTT

Jakarta – Polri menjelaskan soal laporan Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Islam (GPI) soal Presiden Jokowi dan Gubernur NTT Viktor Laiskodat yang ditolak atau tak diterbitkan nomor laporan polisi (LP). Setelah pelapor berkonsultasi dengan pihak SPKT, laporan tersebut tidak mengandung unsur yang melanggar hukum.

“Sebenarnya bukan menolak laporan, tetapi setelah melakukan konsultasi dengan pihak yang akan membuat laporan, Kepala SPKT Bareskrim Polri menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran hukum dalam peristiwa tersebut,” kata Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono saat dikonfirmasi, Sabtu (27/2/2021).

Rusdi menuturkan hal itu yang membuat laporan tidak dilanjutkan. Sehingga kata Rusdi, LP tidak diterbitkan.

“Sehingga tidak dilanjutkan dengan membuat sebuah laporan polisi,” tuturnya.

Sebelumnya, Pimpinan Pusat (PP) Gerakan Pemuda Islam (GPI) melaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat ke Bareskrim Polri terkait kerumunan yang terjadi saat Jokowi melakukan kunjungan kepresidenan ke Maumere, NTT. Namun laporan polisi (LP) tidak terbit.

“Begini, saya tidak berani menyatakan ini ditolak karena di saat saya meminta ketegasan, ‘apakah ini ditolak?’ tidak ada jawaban ini ditolak. Intinya, ‘silakan bikin laporan secara resmi’. Itu jawaban yang kami terima. Kalau ditanya tingkat kepuasan, jelas kami tidak puas dengan jawaban ini,” ujar Ketua Bidang Hukum dan HAM PP GPI Fery Dermawan kepada wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (26/2).

Fery mengaku tidak mendapat penjelasan soal tidak diterimanya laporan tersebut. Namun dia diminta membuat laporan secara resmi.

“Intinya tadi kita sudah masuk ke dalam dan ini laporan masuk, tapi tidak ada ketegasan di situ. Jadi intinya bukti kita dikembalikan hanya ada pernyataan bahwasanya ini untuk diajukan secara resmi kembali. Makanya kita juga bingung bahasanya, secara resmi itu gimana? Apakah ini tidak resmi atau gimana? Ataukah ini apa, kita juga nggak paham,” keluh Fery.

Ketua Umum PP GPI, Diko Nugraha, memastikan tidak terbitnya LP pelaporan Jokowi-Viktor oleh polisi hari ini menjadi catatan bagi pihaknya. Diko berharap kepolisian bisa memberi ketegasan dalam menolak setiap laporan yang masuk.

“Peristiwa hari ini tidak keluarnya, tidak terbitnya LP dari Bareskrim ini bagian menjadi catatan kami. Semoga ke depan kalaupun ditolak kami punya suratnya atas dasar apa, pasal berapa,” tandas Diko.

Penjelasan Istana

Dalam video yang beredar, sejumlah warga tampak berkerumun mendekat ke arah mobil Presiden Jokowi. Mereka tampak ingin mengabadikan kedatangan Jokowi di NTT. Dari atas mobil, Jokowi juga sempat menyapa warga dengan melambaikan tangan. Jokowi juga terlihat mengingatkan warga untuk menggunakan masker. Selain itu, Jokowi membagikan suvenir kepada warga yang berkerumun.

Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin, membenarkan bahwa peristiwa itu terjadi di Maumere pada Selasa (23/2). Bey menjelaskan, masyarakat saat itu sudah menunggu rombongan Presiden Jokowi di pinggir jalan.

“Benar, itu video di Maumere. Setibanya di Maumere, Presiden dan rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bendungan Napun Gete. Saat dalam perjalanan, masyarakat sudah menunggu rangkaian di pinggir jalan, saat rangkaian melambat masyarakat maju ke tengah jalan sehingga membuat iring-iringan berhenti,” kata Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin kepada wartawan, Selasa (23/2).

Bey mengatakan masyarakat Maumere spontan menyambut kedatangan Jokowi. Jokowi pun, kata Bey, menyapa masyarakat dari atap mobil.

“Dan kebetulan mobil yang digunakan Presiden atapnya dapat dibuka, sehingga Presiden dapat menyapa masyarakat sekaligus mengingatkan penggunaan masker. Karena kalau diperhatikan, dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya,” ujar Bey.
sumber: detik