BANYAK JENDERAL OMPONG DI KABINET JOKOWI

Alifurrahman – Ketika susunan kabinet baru dibentuk, saya termasuk salah satu yang paling kecewa dengan Presiden Jokowi. Bukan karena saya ga jadi menteri, tapi karena saya tak melihat kebanggan dan keistimewaan dari orang-orang yang dipilih. Tidak seperti saat kita melihat Susi Pudjiastuti, Jonan atau Arcandra. Dan semuanya tersingkir dari posisinya masing-masing, digantikan oleh orang-orang yang entah apa yang mereka lakukan selama lebih dari setahun ini.

Penunjukan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama sungguh sangat mengecewakan. Bukan karena saya warga NU, dan menganggap perwakilan NU lah yang paling pas di posisi itu. Bukan. Tapi karena Fachrul Razi adalah jenderal.

Jenderal kok disuruh ngurusi agama? katakanlah Fachrul Razi ini memang paham agama, tapi apakah bisa melampaui kemampuan orang-orang yang memang sepanjang hidupnya mengabdikan diri berfokus belajar agama?

Okelah kita bisa bilang bahwa yang menjadi menteri itu bukan selalu yang terbaik di bidangnya. Tapi apa yang diharapkan dari Fachrul Razi?

Saya mungkin adalah satu-satunya orang yang tertawa ngakak membaca pembelaan para relawan pendukung Jokowi yang menjunjung tinggi Fachrul Razi di awal penunjukan. Berharap bisa tegas pada kelompok intoleran.

Kenapa saya ngakak? Karena Menteri adalah jabatan politis. Bukan militer. Ketegasan di lingkungan militer dan sipil politis, jelas berbeda. Dan nampaknya para relawan itu belum belajar dari Susi Pudjiastuti, menteri sipil yang justru jauh lebih berani dari SBY sekalipun.

Dari latar belakang keilmuan, saya juga tak melihat suatu bekal yang bisa dia bawa untuk memperbaiki di sektor kementerian agama. Tidak ada sama sekali.

Begitu juga ketika saya melihat Moeldoko yang kembali menjabat sebagai Kepala KSP. Entah apa yang istimewa dari jenderal satu ini. Saat menggantikan Teten Masduki beberapa tahun lalu, saya tak melihat perubahan siginifikan. Birokrasinya ya begitu, komunikasi publiknya ya begitu.

Saya sedikit maklum untuk posisi Menteri Kesehatan. Meski Jendral, Terawan memang menjabat sebagai kepala RSPAD dan Ketua Tim Dokter Kepresidenan. Maklum.

Saya juga menaruh secercah harapan ketika Tito Karnavian menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Selama menjadi Kapolri, sosok Tito begitu menarik perhatian. Simbol pertahanan dan ketenangan bagi masyarakat. Sangat cerdas dan taktis dalam mengambil kebijakan. Berbanding terbalik dengan Gatot waktu itu.

Lalu Prabowo Subianto. Meski cukup mengecewakan dan menjadi catatan buruk bagi sejarah demokrasi di Indonesia, tapi saya paham bahwa Mantan Jenderal ini memang punya kekuatan politik yang sangat besar, sehingga perlu dirangkul.

Terakhir Luhut Binsar Panjaitan. Jujur saya malas membahas bapak satu ini. Karena sering panjang urusannya.

Pada intinya, jajaran jenderal dari TNI dan Polri, di kabinet Jokowi jilid dua, semestinya sudah sangat-sangat cukup bagi pemerintah untuk memiliki ketegasan dan kecepatan dalam mengantisipasi kejadian.

Tapi apa hasilnya? Jenderal-jenderal yang katanya pemberani, tau cara berperang, paham strategi dan punya informasi intelijen, sedikitpun tak mampu menunjukkan kemampuannya. Bahkan saat obyek vital seperti bandara, yang untuk pertama kalinya ditembus kerumunan massa tukang demo, tidak ada satupun dari jenderal-jenderal itu yang berani bersuara.

Para pendemo pengendara motor bisa bebas masuk tol tanpa helm. Mobil-mobil bisa parkir di tengah tol. Massa dibiarkan masuk memenuhi bandara sehingga membuat puluhan penerbangan terganggu. Ini jelas ada yang memfasilitasi.

Malah Sekjen Gerindra, orangnya Prabowo, secara politis mengklaim bahwa kepulangan Rizieq adalah bagian dari kesepakatan koalisi pasca Pilpres 2019. Kalau memang pernyataan politisi Gerindra itu tanpa sepengetahuan atau persetujuan Prabowo, kenapa tidak ditegur? Dan kalau klaim ini memang bagian dari suara partai, kenapa Gerindra sebrengsek itu?

Yang paling menyedihkan adalah, ketika saya membaca berita BNPB atau Satgas Covid akan membagikan 20 ribu masker di acara nikahan anak Rizieq. Artinya apa? BNPB dan Satgas Covid mendukung acara kumpul-kumpul seperti ini. Padahal kalau rakyat biasa, bisa mereka robohkan tendanya dan batalkan acara resepsi pernikahannya. Satgas Covid, Kepala BNPB, Jenderal juga kan? tegas?

Katakanlah kita perlu sedikit kompromi. Membiarkan acara-acara ini berlangsung karena tekanan massa. Tapi kenapa harus bagi-bagi 20 ribu masker sih bangsat?!

Di saat rakyat mengutuk acara kerumunan, yang bikin macet dan sebagainya, BNPB malah mau memfasilitasi masker dan sanitizer? Bangsat! Kenapa ga sekalian seluruh BNPB atau Satgas Covid menjadi saksi nikahan anaknya Rizieq? Biar jelas penghianat-penghianat bangsa yang sedang kita hadapi.

Begitulah kura-kura.

sumber: seword

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *