OJK PERPANJANG RESTRUKTURISASI KREDIT, DEMI RAKYAT ATAU DEMI BANK?

T.A Nugroho – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi memperpanjang periode restrukturisasi kredit. Kebijakan restrukturisasi kredit tersebut diperpanjang selama satu tahun dari semula yang berlaku hingga 31 Maret 2021.

Benarkah aturan restrukturisasi kredit dikeluarkan oleh OJK demi rakyat Indonesia?

Tekanan bertubi-tubi di bidang ekonomi yang menghantam Indonesia sepertinya belum akan berakhir dalam waktu dekat. Memperbaiki perekonomian yang telah jatuh tidaklah semudah seperti membalikan telapak tangan, juga tak semudah seperti hanya dengan mengeluarkan aturan perpanjangan restrukturisasi kredit.

Ketika para pengusaha terpuruk kondisi cash flow nya, usahanya terancam tutup, karyawannya terancam tidak punya pekerjaan, disitulah mata rantai ekonomi yang sebenarnya sedang terjadi.

Ekonomi bukanlah semata hanya terkait dengan harta atau materi semata, ekonomi yang membaik atau tumbuh ditujukan untuk memberikan kesejahteraan yang lebih baik kepada rakyat secara umum, entah rakyat itu termasuk dalam kelompok pengusaha (pemilik usaha) atau rakyat yang termasuk dalam kelompok pekerja (buruh).

Ya, kata kunci yang bisa menunjukan bahwa ekonomi sebuah negara mengalami perbaikan atau pertumbuhan adalah ketika taraf hidup rakyatnya juga membaik. Sedangkan ketika yang membaik hanyalah dari satu kelompok masyarakat saja, perekonomian belum bisa dikatakan membaik atau tumbuh.

Demokrasi menuntut pembagian kekuasaan secara terstruktur, dalam artian legislatif, eksekutif dan yudikatif bergerak dan berjalan sesuai dengan rel nya masing-masing dan tidak boleh saling mengintervensi. Di dalam demokrasi juga menuntut sebuah pemerataan ekonomi, hal ini bisa terjadi ketika jalur-jalur distribusi tersedia dan bisa dipergunakan dengan layak dan sesuai dengan semestinya. Contoh pemerataan ekonomi yang belum baik dapat dilihat dari harga-harga bahan bakar minyak di perkotaan dan di pelosok-pelosok terpencil berbeda.

Program-program penyelamatan seperti restrukturisasi yang dikeluarkan oleh OJK sejatinya bukanlah sebuah pemecah masalah bagi terpuruknya ekonomi ketika dalam masa menghadapi pandemi Covid 19. Restrukturisasi tak ubahnya hanya seperti alat pengulur waktu agar “ledakan bom ekonomi” bisa dimundurkan waktunya, restrukturisasi tidak akan bisa menyelamatkan perekonomian dan memperbaiki perekonomian. Hal yang saat ini bisa menyelematkan dan memperbaiki perekonomian adalah dengan menurunkan suku bunga kredit ke titik yang serendah-rendahnya.

Dalam sebuah restrukturisasi, bisa saja bunga berjalan, tunggakan bunga, denda keterlambatan dan segala macam penalty yang ada di dalamnya di tunda atau bahkan di hapuskan, tetapi sampai kapan hal tersebut bisa dilakukan jika restrukturisasi saja ada batas waktunya. Bukankah nantinya ketika batas waktu restrukturisasi telah selesai atau berakhir maka segala macam tunggakan dan penalty tersebut dengan sendirinya akan muncul kembali, dan itu harus dibayarkan juga, atau jika segala macam hal tersebut dihapuskan maka bank akan menjerit karena biaya yang harus mereka keluarkan untuk menutupi segala “biaya” tersebut sangat besar sekali dan bisa mengancam likuiditas yang dimilikioleh bank.

Rasio non performing loan memang terlihat masih dalam batas-batas kewajaran sesuai aturan yang berlaku, tetapi di balik itu apakah rakyat tahu kenapa rasio NPL masih bisa terlihat terjaga, bahkan ditengah kondisi pandemi Covid 19 ini.

Apakah bank melakukan hapus buku terkait kredit-kredit bermasalah yang mereka milik sehingga rasio NPL mereka terkesan terjaga dengan baik, apakah bank melakukan klaim-klaim kepada perusahaan asuransi untuk kredit-kredit bermasalah yang mereka miliki ataukah bank melakukan ekspansi kredit besar-besaran sehingga membuat angka NPL bisa di tekan?

Saya rasa dari tiga hal di atas, maka kemungkinan besar bank-bank telah banyak yang melakukan hapus buku dan melakukan klaim asuransi terhadap kredit-kredit bermasalah yang mereka miliki. Untuk kemungkinan ekspansi kredit saya rasa bank tidak melakukan itu, malah bahkan sebaliknya bank malah melakukan pengereman ekspansi kredit.

Apakah aturan restrukturisasi kredit yang sudah di keluarkan oleh OJK tersebut nantinya ketika aturan itu sudah mencapai batas waktunya bisa membuat perekonomian lebih membaik?

Saya rasa jika hal itu ditanyakan kepada para pekerja di OJK, bahkan kepada Dewan Komisionernya sekalipun, mereka tak akan ada yang bisa menjawab secara pasti apakah aturan restrukturisasi tersebut nantinya akan membawa hal positif atau tidak.

Restrukturisasi bukanlah sebuah solusi, restrukturisasi hanyalah semacam alat pengulur waktu. Lalu sampai kapan kita akan hidup di tengah ancaman “ledakan bom ekonomi” seperti ini? Apakah hanya sampai batas waktu restrukturisasi tersebut selesai? Jika aturan tersebut dibuat hanya untuk memberikan waktu kepada bank agar mereka mendapatkan banyak waktu untuk bisa membentuk pencadangan, maka aturan tersebut bukanlah sebuah aturan yang dibuar demi rakyat dan demi membaiknya perekonomian, hal itu tak lebih dari sebuah upaya “penyelamatan bank” secara terselubung yang dibungkus rapi dan diberi stempel Program Restrukturisasi Kredit.

Sekian.

Jayalah INDONESIA-ku.

MERDEKA !!!

sumber:seword

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

2 Responses to OJK PERPANJANG RESTRUKTURISASI KREDIT, DEMI RAKYAT ATAU DEMI BANK?

  1. Pingback: กล่องอาหาร

  2. Pingback: sell cvv dumps

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *