BUNGKAM LAWAN, JOKOWI LURUSKAN HOAX UU CIPTA KERJA

Hermanto Purba – Hanya berselang beberapa jam saja setelah RUU Cipta Kerja disahkan oleh DPR menjadi Undang-undang Senin lalu (5/10/2020), penolakan dari berbagai unsur masyarakat segera bermunculan. Serikat buruh, buruh, mahasiswa, dan lembaga-lembaga masyarakat sipil lainnya bersuara keras. Mereka meneriakkan satu tuntutan: “Tolak RUU Cipta Kerja!”

Penolakan itu ternyata tidak hanya berhenti sekedar bersuara lewat media sosial saja. Selama tiga hari terakhir kelompok masyarakat yang kontra dengan UU tersebut turun ke jalan. Mereka berdemonstrasi. Salahkah berdemonstrasi? Tidak. Konstitusi mengatur tentang hal itu: kebebasan berpendapat. Namun masalahnya mereka tidak hanya sekedar berdemonstrasi.

Aksi para penolak UU Cipta Kerja itu berujung kisruh. Mereka berubah menjadi brutal. Berbagai fasilitas umum dirusak dan tidak sedikit pula yang dibakar. Tindakan tidak terpuji seperti itu yang tidak benar. Selain tidak efektif, aksi barbar semacam itu telah menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat, dan juga telah merugikan banyak pihak tentunya.

Kenapa para pedemo itu begitu beringas hingga seperti tidak terkontrol begitu? Sudah begitu dirugikankah mereka dengan lahirnya UU Cipta Kerja tersebut? Tapi saya yakin, para pedemo itu sesungguhnya tidak paham apa yang sedang mereka perjuangkan. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka adalah korban hoax dan provokasi pihak-pihak tertentu.

Mungkinkah para pedemo itu selesai membaca, mempelajari, dan memahami isi UU yang terdiri dari 1200-an ayat itu hanya dalam waktu satu hari saja? Atau mungkinkah penggerak atau pimpinan demo itu telah mengerti isi UU tersebut? Saya hakulyakin jawabannya belum. Sebab membaca UU tidak sama dengan membaca komik atau novel.

Lalu kenapa mereka seperti “kesetanan” begitu? Ada udang di balik batu. Pemerintah secara resmi telah menyatakan bahwa demo buruh tersebut ada dalangnya, dan ada sponsornya. Ada kepentingan politik di balik kerusuhan itu. Kepentingan siapa? Belum ada jawaban pastinya, namun beberapa sumber menyebut bahwa mantan Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Demokrat ada di balik demo tiga hari berturut-turut itu.

Benarkah demikian? Katanya sih gitu. Masalah benar atau tidak, kita tunggu penyelidikan dari pihak kepolisian. Namun saya yakin, polisi tidak akan berani mengungkap tokoh intelektual di balik kebrutalan itu. Semua akan berlalu begitu saja. Kalaupun nantinya ada yang ditetapkan sebagai tersangka, ya, yang kroco saja. Hanya untuk sekedar hiburan.

Menyedihkan memang. Hanya demi memuaskan nafsu politik, hanya demi mendapat simpati rakyat untuk dapat mencalonkan diri sebagai presiden pada Pilpres 2024 mendatang, mereka aduk-aduk negeri ini hingga kacau. Virus corona masih meraja lela, bahkan belum ada tanda-tanda akan mereka, tetapi mereka justru memunculkan klaster-klaster penularan baru. Seminggu atau dua minggu ke depan, pasien positif corona akan meningkat tajam.

Di mana hati nurani mereka? Entahlah. Mereka tidak sungguh-sungguh mencintai bangsa ini. Mereka hanya ingin berkuasa dan ingin memperkaya diri dan kelompoknya. Sementara Jokowi sedang berusaha keras membawa bangsa ini bergerak maju mengejar ketertinggalannya dari negara lain. Salah satunya ya dengan turut serta membidani lahirnya UU Cipta Kerja tersebut.

Tapi sialnya, usaha keras Jokowi kerapkali dihambat oleh para elite politik di negeri ini. Salah satunya ya itu tadi, menebar kabar palsu tentang UU Cipta Kerja. Hari ini, Jokowi meluruskan berbagai kabar bohong terkait UU Omnibus Law Cipta Kerja yang beberapa waktu belakangan disemburkan ke ruang-ruang publik yang membuat banyak orang terprovokasi.

Berdasarkan apa yang disampaikan Presiden Jokowi dalam keterangan persnya di Istana Negara sore ini, ada beberapa poin penting yang patut kita ketahui tentang kesimpangsiuran informasi yang telah beredar luas di kalangan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah:

UU Cipta Kerja dibuat untuk menjawab kebutuhan atas lapangan kerja baru yang sangat mendesak saat ini (ada sekitar 2,9 juta penduduk usia kerja baru yang masuk ke dunia kerja setiap tahunnya, sehingga lapangan kerja baru perlu diciptakan).Memudahkan masyarakat untuk membuka usaha baru. Regulasi yang tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas.

Mempermudah pembentukan Perseroan Terbatas dan koperasi.Sertifikasi halal untuk Usaha Mikro dan Kecil yang bergerak di bidang makanan dan minuman dibiayai pemerintah (gratis).Mempermudah perizinan kapal nelayan penangkap ikan.Mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Sebab sistem perizinan akan disederhanakan dan diintegrasikan dalam sistem perizinan elektronik. Sehingga pungutan liar dapat dihilangkan.Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Upah Minimum Sektoral Provinsi tetap ada.Upah minimum tidak benar dihitung per jam, tetapi dihitung berdasarkan waktu dan hasil.Hak cuti dijamin dan tetap ada.Perusahaan tidak dapat mem-PHK karyawan secara sepihak.AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi perusahaan-perusahaan tetap ada.Jaminan sosial dan kesejahteraan lainnya tidak dihilangkan (tetap ada).Tidak ada pasal yang mengatur tentang komersialisasi dan perizinan pendidikan.Mendorong percepatan reforma agraria dan menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah dan lahan.

Saya pikir penjelasan Jokowi cukup jelas. Bahwa apa yang dituduhkan oleh para pedemo itu tidak benar. Jokowi sungguh-sungguh ingin memajukan bangsa ini dan menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Hidup buruh! Hidup rakyat! Hidup Indonesia! Merdeka!

Salam Indonesia satu!

sumber: seword

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *