MENDENGAR CURHAT BU TRINITY DI LPSK

Oleh: Birgaldo Sinaga

Beberapa hari lalu setiba di tanah air, Ibu Sarina Gultom memberi kabar akan bertemu dengan pejabat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Ibu Sarina adalah ibu kandung bocah kecil Trinity Hutahaean (6) yang menjadi korban bom teroris Gereja Samarinda pada 13 November 2016 lalu.

Mereka baru saja tiba di tanah air pada 13 Agustus 2020, 4 hari menjelang hari kemerdekaan RI. Mereka hampir 16 bulan tinggal di Guang Zhou, Tiongkok.

Sejak 3 tahun lalu Trinity mendapat perawatan dan pemulihan luka2 bakar kulitnya. Hampir 60 persen tubuh Trinity terbakar. Awalnya dokter di Samarinda pesimis akan nyawa Trinity. Tapi Ity bisa bertahan. Ia berhasil melewati masa kritis.

Saya sebenarnya rada malas mendampingi Ibu Trinity pergi ke LPSK. Saya punya penilaian yang tidak bagus sama LPSK. Bertemu dan berbicara dengan LPSK hanya perasaan kecewa yang ada.

Dulu, bulan Mei 2019, Ibu Trinity dan saya bertemu dengan pejabat LPSK. Ikut dalam rapat itu ada pejabat BNPT.

Dalam pertemuan itu ada tuntutan dari keluarga Trinity. Permintaan yang sejatinya wajib dipenuhi oleh negara yang diwakili LPSK.

Apa itu?

Negara wajib mengganti biaya operasi dan pemulihan korban bom terorisme Trinity. Sebelumnya, biaya pengeluaran operasi dan obat2an selama di Guang Zhou tidak sepeserpun dibantu negara.

Saya sampaikan kepada pejabat LPSK dan BNPT bahwa akibat kegagalan negara melindungi warga negara maka negara wajib membayar semua kerugian korban bom teroris. Itu amanat konstitusi.

LPSK mengajukan biaya kerugian materil dan imateril keluarga Trinity kepada pengadilan. Nilai kerugian yang timbul ditaksir LPSK senilai 600 juta lebih.

Pada pertengahan 2017, entah setan apa yang merasuki hakim pengadilan saat itu, hakim yang mengadili tuntutan LPSK hanya menyetujui sebesar 10 persen saja. 60 juta saja.

Saya geleng2 kepala mendengar cerita Bu Trinity. Uang sekecil ini untuk ongkos pesawat pulang pergi saja tidak cukup.

Saya tidak habis pikir mengapa LPSK tidak mengajukan banding. Tidak masuk akal uang ganti rugi dengan luka bakar 60 persen diterima begitu saja.

Kemarin, dalam pertemuan dengan pejabat LPSK, saya tanyakan kembali persoalan itu. Berdasar PP 35/2020 yang baru ditandatangani Presiden Jokowi, apakah ada celah untuk mengajukan ganti rugi kembali?

PP 35/2020 ini baru saja ditandatangani Presiden Jokowi sebagai juklak juknis untuk korban terorisme.

Menkopulhukam Wiranto yang mendapat luka tusukan teroris tahun lalu, mendapat ganti rugi senilai 37 juta rupiah. Tuntutan LPSK itu hampir 100 persen diterima hakim. Sedangkan Trinity hanya 10 persen saja.

Pak Galih menjawab bahwa pengajuan ganti rugi itu tidak mungkin lagi. Menurut Pak Galih, kasus Trinity menjadi pembuka mata hati nurani hakim dalam memutus biaya ganti rugi. Trinity menjadi pahlawan dalam kasus2 tuntutan korban. Menjadikan hakim pengadilan lebih berempati lagi.

“Tidak mungkin lagi Pak Bir. Tapi bisa kita usahakan melalui CSR Pertamina, Kemensos dll”, ujar Pak Galih.

Pak Galih meminta Bu Trinity untuk membuat permohonan kembali ke LPSK. Permohonan baru itu akan dibawa ke rapat paripurna LPSK.

Saya tersenyum kecut. Benar2 kecut mendengar kata2 yang keluar dari mulut Pak Galih.

Sudah 2 tahun kata2 dan kalimat yang sama diucapkan pejabat LPSK ini. Ajukan permohonan. Nanti kami bawa dalam rapat paripurna.

Hasilnya? NOL BESAR.

Padahal semua dokumen, kwitansi, data dan surat pendukung pengeluaran sudah diberikan ke LPSK.

Jawaban yang saya terima adalah anggaran tidak ada. LPSK berdasar nomenklatur internal tidak boleh membayar pengeluaran perobatan selama di luar negeri.

WOW.

Ibu Trinity dengan nada kesal mengatakan. Salep luka bakar diperlukan sebanyak 6 tabung setiap minggu. Harga per tabung senilai 500 ribu. Sebulan bisa keluar kocek 10 juta rupiah.

Selama di Indonesia salep itu bisa ditebus. Tapi mengapa salep yang sama merk yang sama dengan harga yang sama, hanya karena dibeli di Guang Zhou tidak bisa ditebus?

Pak Galih hanya mencatat keluhan Ibu Trinity. Saya juga sedikit kesal dengan logika birokrasi LPSK ini.

Salep itu dibutuhkan untuk membuat bekas luka bakar kulit tidak mengeras. Diolesi ke seluruh kulit Trinity yang terbakar. Harganya mahal. Tapi harus diolesi setiap hari. Jika tidak bekas luka itu akan seperti kulit kayu kerasnya.

Logikanya, pabrik salep menjual produknya di Indonesia dan seluruh dunia. Di Indonesia dijual di apotik Kimia Farma. Di Tiongkok dijual di apotik Guang Zhou.

Saat di Indonesia Bu Trinity beli di Kimia Farma. Biaya pembelian salep itu ditagih ke LPSK. Lalu LPSK bayar.

Saat di Tiongkok Bu Trinity beli di apotik Guang Zhou. Biaya pembelian salep itu ditagih ke LPSK. Tapi LPSK tidak mau bayar.

Saya sampai geleng2 kepala mendengar cerita Bu Trinity ini.

Sampai kehilangan kata2. Ini LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau sudah menjadi Lembaga Pemantau Saksi dan Korban?

Apa yang dilindungi? Jika tidak bisa melindungi kepentingan korban bagus dibubarkan saja LPSK ini. Buang2 anggaran saja jika uang itu habis menggaji para pegawai dan komisionernya. Buat apa ada LPSK? Siapa yang mendapat manfaat dari keberadaan LPSK? Korban atau para Komisioner LPSK?

Bagaimana mungkin birokrasi yang disusun orang2 pintar ini malah membuat korban jadi sengsara? Urusan salep saja tidak bisa dibantu.

“Ya udah..Bu Trinity buat permohonan baru saja lagi ya. Nanti kami rapatkan di paripurna. Kami ajukan ke parner CSR LPSK seperti Pertamina. Mudah2an ada dana CSR dari Pertamina membantu semua biaya berobat Trinity”, ujar Pak Galih.

Jujur saya mau nyelutuk saat mendengar permintaan LPSK itu. Sudah berkali2 minta ajukan permohonan. Tapi hasilnya PHP mulu.

Menurut saya, nalar dan cara berpikir para komisioner ini yang perlu diperbaiki. Buatlah birokrasi yang berpihak pada korban. Jangan bikin birokrasi tembok atau jalan buntu. Pokoknya kalo beli salep di luar negeri, kami gak bisa bayar. Masa begitu?

Lha, harga sama. Produk sama. Fungsinya sama. Tapi karena berobat di luar negeri malah buang badan gak mau bayar.

“Setahun dirawat di Indonesia keadaan anak saya makin parah Ito Bir. Kulitnya membusuk. Bau. Tangannya bengkok. Sebagai orang tua apapun kami lakukan demi anak kami. Sekalipun harus jual harta benda”, ujar Bu Trinity terbata2.

Harapan yang dijanjikan Pak Galih itu kami anggap mimpi di siang bolong. Sekedar basa basi yang tidak lucu. Sudah bosen mendengar PHP dari komisioner LPSK.

Sepertinya menanti terobosan LPSK untuk melindungi dan membantu Trinity bak pungguk merindukan bulan. PHP mulu.

Sudahlah LPSK…kami lelah menaruh harap sama kalian.

Salam perjuangan penuh cinta

Birgaldo Sinaga & fb

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *