HUBUNGAN DIPLOMATIK ISRAEL-UNI EMIRAT ARAB

Berita cukup mengejutkan datang dari Timur Tengah: Uni Emirat Arab (UEA, salah satu negara kaya di kawasan “Teluk Arab” tetangga Arab Saudi) dan Israel secara resmi menjalin hubungan diplomatik. Ini tentu saja peristiwa historis yang langka setelah vacuum selama hampir setengah abad.

Pembukaan relasi diplomatik itu artinya Emirates (sebutan untuk UEA) mengakui Israel sebagai sebuah negara yang berdaulat dan dalam waktu dekat Israel boleh membuka kedutaan besar di UEA (begitu juga sebaliknya) dan pemegang paspor Israel boleh leluasa masuk wilayah UEA tidak perlu kucing-kucingan lagi.

Sebelumnya, pemegang paspor Israel tidak boleh masuk ke berbagai wilayah di Timur Tengah. Berbagai negara Arab juga melarang warganya masuk teritori Israel. Karena itu, biasanya kalau ada warga Arab yang ingin masuk teritori Israel untuk turisme misalnya, mereka minta paspornya tidak distempel oleh petugas imigrasi, dan mereka sudah maklum tentang “kongkalikong” kecil-kecilan ini.

Dengan pengumuman pembukaan secara resmi hubungan diplomatik ini, maka akan muncul beberapa konsekuensi politik, ekonomi, budaya dlsb. Misalnya, hubungan ekonomi dan bisnis akan menjadi semakin terang-terangan tidak lagi sembunyi-sembunyi seperti sebelumnya. Kedua negara akan segara menandatangani berbagai kerja sama investasi dan bisnis di berbagai bidang. Jalur penerbangan kedua negara juga akan segera dibuka.

Pemimpin UEA, Shaikh Mohammed bin Zayed berpendapat kalau pembukaan hubungan diplomatik ini untuk mencegah / menunda aneksasi Israel ke kawasan Palestina. Tetapi otoritas Palestina sendiri meradang dengan kesepakatan hubungan bilateral Israel-UEA yang dibrokeri oleh Amerika Serikat ini. Presiden Mahmoud Abbas memerintahkan Dubes-nya di UEA untuk “pulkam”, sebagai simbol protes keras.

Jika Palestina marah, negara-negara Arab lain menanggapi dengan aneka ragam sikap. Warga UEA sendiri tak ada yang demo dan protes sejentil pun. Bahrain (tetangga UEA) setuju dan menganggap relasi diplolamtik itu bisa memperkuat stabilitas dan keamanan Timur Tengah. Mesir juga setuju. Bahkan sudah lebih dulu membuka hubungan diplomatik dengan Israel, meskipun dulu menjadi musuh bebuyutan. Presiden El-Sisi menilai kesepakatan itu bisa membuka harapan jalan perdamaian di Timur Tengah. Yordania yang juga memiliki relasi diplomatik sejak 1994 meskipun aras-arasen, juga oke dengan pembukaan hubungan diplomatik Israel-UEA.

PM Israel, “Bibi” Netanyahu menyatakan kalau relasi diplomatik negaranya dengan Israel akan membawa / berpotensi pada penciptaan perdamaian di Timur Tengah. Tetapi siapa yang bisa menjamin omongan si Bibi ini yang sudah terbukti berkali-kali nggedebus? Siapa pula yang bisa menjamin relasi diplomatik ini bisa menghentikan aneksasi Israel atas teritori Palestina atau bisa menjamin perdamaian regional di kawasan Timur Tengah yang tak pernah sepi dari kekacauan?

Biarlah waktu yang akan menjawabnya. Untuk sementara saya hanya membayangkan dan bertanya-tanya:

Bagaimana seandainya Indonesia, bukan UEA, yang menjadi lakon dalam episod ini?

Bagaimana seandainya Indonesia yang melakukan normalisasi relasi diplomatik dengan Israel?

Bagaimana seandainya Presiden Joko Widodo, bukan Shaikh Muhammad bin Zayed, yang melakukan tanda tangan perjanjian pembukaan hubungan diplomatik dengan PM Israel Bibi Netanyahu?

Kira-kira apa yang akan terjadi para pemirsah, sodara-sodare, ikhwan-ikhwat, bapake-biyunge, qodrun-dombrun sekalian?

Jabl Dhahran, Jazirah Arabia

Sumanto Al Qurtuby
Antropolog King Fahd University

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *