PROVOKASI JK UNTUK HANCURKAN JOKOWI

Hermanto Purba – Siapa sangka, Jokowi berhasil duduk menjadi orang nomor satu di negeri ini. Ia terlahir dari keluarga miskin. Ayahnya hanya seorang tukang kayu yang jauh dari hiruk-pikuk politik. Bahkan Jokowi sendiri, sepertinya tidak pernah bermimpi bahwa ia akan terpilih menjadi presiden di republik ini. Tapi jika Tuhan berkehendak, yang mustahil dibuat-Nya terjadi.

Jokowi bukanlah seorang ketua umum partai. Pembesar partai pun tidak. Ia hanya anggota partai biasa. Jika SBY atau Megawati bisa jadi presiden, hal itu sangat wajar. Kedua tokoh bangsa itu adalah pendiri dan ketua umum partai. Jadi, tidak ada yang wah. Lah, Jokowi? Ia bukan siapa-siapa. Sehingga ia digelari sebagai “Raja tanpa Mahkota.”

Kesederhanaannya yang membawanya menjadi seorang pemimpin besar. Ia tulus bekerja. Fokusnya hanya rakyat. Hal itu pula yang membuatnya menang telak pada Pemilihan Wali Kota Solo beberapa tahun lalu. Ia berhasil memperoleh lebih dari 90 persen suara. Sebuah pencapian yang sungguh teramat sulit terjadi pada Pilkada/Pemilu di masa sekarang ini.

Kemunculannya di panggung politik, menjadikannya sebagai idola baru. Namun di sisi lain, ada pula banyak orang yang merasa iri hati atas melesatnya popularitas Jokowi tersebut. Tapi karirnya tidak terhadang. Melaju kencang menyalip para senior. Ia sukses menjadi Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 lalu, dan menjadi Presiden RI periode 2014-2019 dan 2019-2024.

Atas sederet prestasi politik Jokowi tersebut, memancing komentar miring dari para elite di negeri ini. Terlebih-lebih ketika ada berbagai elemen masyarakat menggadang-gadangnya menjadi capres ketika ia baru saja terpilih sebagai Gubernur DKI, ia diserang habis-habisan. Sebagian menganggapnya belum layak, sebagian lagi menganggapnya sebagai saingan kuat.

Salah satu tokoh yang paling keras bersuara mengkritik Jokowi ketika itu adalah Jusuf Kalla. Mantan wakil presiden periode 2004-2009 itu menyebut bahwa Jokowi belum layak dicalonkan menjadi presiden. Jika Jokowi dipaksakan menjadi capres hanya karena popularitasnya, menurut JK, Indonesia bisa bermasalah, hancur, kacau, dan tidak punya nilai.

Namun lucunya, ketika Jokowi benar-benar dicalonkan menjadi presiden, tanpa berpikir panjang, JK segera menerima pinangan untuk mendampinginya sebagai cawapres. Dua hal yang sangat bertolak belakang sesungguhnya. Di satu sisi ia mengkritik tajam Jokowi, dan di sisi lain, ketika ia ditawari jadi cawapres, ia segera menerima tanpa sedikit pun penolakan.

JK beralasan demi pengabdian kepada nusa dan bangsa. Ketika negara memanggil, menurutnya, kita harus siap sedia. Ya, sebuah jawaban klasik yang cukup politis. Jawaban yang kerap kali dilontarkan oleh para politikus di negeri ini ketika hendak menduduki sebuah jabatan publik: demi nusa dan bangsa dan demi menciptakan rakyat yang adil dan makmur.

Tidak bisa dipungkiri memang. Menjadi pejabat di negeri ini memberi begitu banyak kesempatan untuk memperkaya diri, keluarga, kelompok, dan berbagai kemudahan lainnya. Jangankan menjadi wakil presiden. Menjadi kepala desa saja sudah luar biasa nikmatnya. Konon lagi menjadi orang nomor dua di republik ini, wah, nikmatnya berlipat kali ganda.

Ramai dibicarakan bahwa ketika JK menjadi wakil SBY, perusahaan-perusahaannya serta perusahaan yang dikelola oleh sanak saudaranya juga turut menjadi “wakil presiden,” turut merasakan kemudahan dan kenikmatan yang luar biasa. Konon, berbagai proyek infrastruktur di wilayah Indonesia bagian timur banyak dikerjakan oleh perusahaan milik JK dan kerabatnya.

Mungkin, kenikmatan itu pula yang tak terlupakan oleh JK sehingga ia menerima pinangan menjadi wakil Jokowi. Sesungguhya ia bermimpi jadi presiden. Pada Pilpres 2009 ia bersama Wiranto pernah ikut kontestasi, tapi kalah. Ya, sudah. Apa boleh buat. Gagal jadi presiden, jadi wapres lagi pun gak apa-apalah. Toh nikmatnya tidak kalah jauh dari presiden.

Tapi segala kenikmatan dan kemudahan yang pernah ia dapatkan semasa pemerintahannya bersama SBY, ternyata tidak ia dapatkan di masa Jokowi. Ia dibuat tidak bergerak oleh Jokowi. Jika pada masa Presiden SBY ia disebut sebagai “the real president,” karena ketidakberdayaan SBY menghambat gerak-geriknya, tapi tidak pada era Jokowi.

Selama 5 tahun bersama Jokowi, ia dibuat tidak berkutik. Pembangunan berbagai proyek infrastruktur di Indonesia termasuk di Indonesia timur, mayoritas dikerjakan oleh BUMN. Pun pasokan semen ke Papua, yang sebelumnya merupakan lahan empuk perusahaan keponakannya, Erwin Aksa, oleh Jokowi diberikan kepada PT. Semen Indonesia dengan menurunkan harga semen. Dari sebelumnya Rp. 2 juta/zak menjadi Rp. 500 ribu. JK gigit jari.

Maka wajar jika JK merasa geram kepada Jokowi. Selama satu periode bersama Jokowi, ia tidak mampu membuat “matahari kembar” terbit di Istana. Jokowi yang sebelumnya ia anggap lemah, ternyata jauh lebih tegas daripada SBY. Jadi, ketika ia sudah tidak lagi jadi wapres, ia berusaha “menghancurkan” mantan komandannya itu.

Pada masa pandemi corona yang beberapa bulan terakhir menimpa Indonesia, JK berusaha menebar provokasi. JK termasuk orang yang pertama kali menyuarakan agar Jokowi segera melaksanakan kebijakan lockdown untuk mengatasi penyebaran Covid-19. Menurutnya, tanpa melaksanakan lockdown mata rantai penularan Covid-19 sulit diputus.

Setelah pernyataannya itu, beberapa politikus di negeri ini lantas ikut latah bersuara. Salah satunya adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Apakah JK tidak melihat kegagalan pelaksanaan lockdown di berbagai negara ketika ia menyuarakan itu? Saya sangat yakin, ia paham betul apa plus-minus dari kebijakan lockdown. Lalu kenapa ia usulkan itu?

Sesungguhnya ada racun mematikan di balik pernyataannya itu. Jika lockdown dilaksanakan maka kegiatan ekonomi akan benar-benar lumpuh. Artinya tingkat pengangguran dan kemiskinan akan meningkat tajam. Sebab sekitar 70 persen penduduk Indonesia bekerja di sektor informal. Distribusi barang juga akan terganggu sehingga akan terjadi panic buying di mana-mana.

Jika pengangguran meningkat, kemiskinan bertambah, kebutuhan sehari-hari sulit didapat, apa yang akan terjadi selanjutnya? Kejahatan akan meningkat, hingga akhirnya huru-hara, kerusuhan, dan chaos akan terjadi. Tapi kita beruntung, Jokowi tidak menerima usulan itu. Sebab ia tahu betul efek negatifnya. Ia lebih memilih melaksanakan PSBB ketimbang lockdown.

Setelah provokasi lockdown gagal, kemarin, JK kembali ingin memainkan emosi rakyat dengan mencoba membenturkan pendapatnya dengan pernyataan Presiden Jokowi tentang “Hidup berdamai dengan Covid-19.” Dan anehnya, tanggapan JK tersebut kurang lebih sama dengan respons kaum kadal gurun dan para pengasong agama yang sok suci itu.

Hanya sejauh itukah pemahaman JK sehingga “Hidup berdamai dengan Covid-19” ia terjemahkan secara leksikal? Saya pikir JK tidak sebodoh itu. Orang biasa saja akan dengan mudah mengerti maksudnya. Lalu kenapa JK harus bilang, “Kalau namanya berdamai itu kalau dua-duanya ingin berdamai, kalau kita hanya ingin damai tapi virusnya ndak bagaimana?”

Sekali lagi, JK mengeluarkan pernyataan demikian bukan karena ketidaktahuannya, tapi karena ia ingin memprovokasi banyak orang. Ia ingin rakyat mengolok-olok Jokowi. Ia ingin menghancurkan Jokowi.

Salam Indonesia satu!

sumber: seword

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *