IURAN BPJS NAIK? YANG SALAH SIAPA?

T.A Nugroho-Mahkamah Agung melalui putusannya yang bernomor 7/P/HUM/2020 mengabulkan gugatan yang dilayangkan oleh KPCDI (Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia) terhadap Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Lalu setelah adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 tersebut, Presiden kembali mengeluarkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dari sisi hukum, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidaklah salah, sudah benar. Karena yang digugat oleh KPDCI adalah Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

Itu menurut saya kalau dari sisi hukum, tidak ada yang dilanggar ataupun tidak dipatuhi oleh pemerintah, pemerintah sudah mematuhi keputusan Mahkamah Agung Nomor 7/P/HUM/2020 tersebut.

Yang jadi masalah hingga membuat masalah ini kemudian membesar dan dipolitisir oleh beberapa oknum adalah karena komunikasi yang diberikan oleh para menteri yang langsung berurusan dengan masalah ini tidaklah baik. Secara prinsip saya setuju iuran BPJS Kesehatan naik karena demi kemaslahatan rakyat banyak, tapi secara komunikasi penyampaiannya saya tidak setuju.

Kenapa saya tidak setuju dalam hal komunikasi para menteri ketika memberikan penjelasan tentang Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan ini? Jawabannya sederhana, rakyat di bawah tidak paham penjelasan yang terlalu tekhnis dan berputar-putar, rakyat di bawah lebih membutuhkan penjelasan yang lebih manusiawi dan bisa diterima oleh akal sehat meraka, apalagi di tengah kondisi pandemi Covid 19 seperti ini. Psikis rakyat sedang dalam kondisi “kuning” ketika pandemi Covid 19 ini masih berlangsung. Jadi penjelasan yang terlalu tekhnis sama sekali tidak akan membantu menjelaskan duduk perkara yang sebenarnya. Menghadapi rakyat harus dengan hati, jangan teknikal. Paham kan maksud saya?

Masalah komunikasi ini sepertinya memang menjadi masalah serius yang perlu di perhatikan betul oleh para anggota Kabinet Indonesia Maju. Menyatakan sebuah kebenaran itu tidak melulu harus secara tekhnis dan formal, karena bagi beberapa kalangan malah penjelasan yang seperti itu tidak akan bisa diterima.

Ambilah contoh ketika anda memberikan penjelasan kepada para petani kita tentang tata cara menanam padi yang baik dan benar, jika anda menjelaskannya terlalu teknis seperti persentase pupuk harus sekian persen, kondisi tanah harus diukur dulu kadar zat hara-nya, maka para petani tersebut selain tidak akan paham, anda juga akan ditinggal pergi begitu saja oleh mereka ketika anda masih di atas panggung menjelaskan tekhnik-tekhnik tata cara menanam padi yang baik dan benar.

Tekhnis itu hanya untuk perdebatan atau diskusi ketika masih dalam lingkup internal, kalau sudah dilapangan harus bicara aplikasi dan implementasi, jangan terus menerus berbicara tentang tekhnis ketika sudah di lapangan, selain penjelasan anda itu hanya anda sendiri yang paham, resiko lainnya adalah akan terjadinya pemelintiran fakta dan duduk perkara. Jelas?

Terbukti kan jika masalah tersebut sekarang digunakan sebagai senjata baru oleh para kadal gurun untuk semakin menekan dan memojokan pemerintah. Banyak para oknum kadal gurun yang senang ketika isu ini terhembus ke luar, apalagi tidak disertai dengan penjelasan yang bisa diterima oleh rakyat di bawah. Para kadal gurun itu seperti mendapatkan durian runtuh. Ketika mereka sedang sibuk dan sedang larut dalam kesedihan teramat dalam melihat Gubernur seimannya yang hanya bisa plonga-plongo melihat rakyatnya satu persatu terjangkiti oleh Covid 19, kini mereka seakan mendapatkan amunisi baru untuk bisa “membalaskan” sakit hati Gubernur kesayangannya itu.

BPJS Kesehatan itu hakekatnya adalah baik. Itu adalah salah satu perwujudan dari sikap gotong-royong kita sebagai satu kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Jangan pernah memandang dan berpikiran bahwa BPJS Kesehatan hadir hanya untuk membebani rakyat, sama sekali tidak! Kehadiran BPJS Kesehatan malah sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan pelayanan medis, contohnya adalah mungkin seperti Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang menggugat Perpres itu. Bayangkan saja kalau BPJS Kesehatan tidak ada, berapa itu biaya yang harus dikeluarkan oleh anggota KPCDI untuk sekali cuci darah?

Jadi, sekali lagi, ini hanyalah tentang masalah komunikasi saja, tidak perlu dibesar-besarkan, karena rakyat yang sudah pernah menerima pelayanan dan manfaat dari BPJS Kesehatan pasti akan paham bahwa BPJS Kesehatan sangat membantu mereka ketika mereka membutuhkan sebuah pelayanan medis.

Kita berdoa saja agar kita jangan pernah untuk menggunakannya, tapi jika kita terpaksa untuk menggunakannya maka setidaknya kita sudah ikut berperan dulu dalam masalah iuran, jangan hanya mau manfaatnya saja tapi tidak mau gotong royongnya, itu namanya egois.

Sekali lagi, tidak ada yang salah dalam masalah ini, ini hanyalah tentang masalah komunikasi saja. Yang salah adalah oknum-oknum yang sengaja mempolitisirnya untuk ambisi politik pribadi mereka.

Sekian.

Jayalah Indonesiaku.

Merdeka!

sumber: seword
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

This entry was posted in Berita, Informasi Kesehatan. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *