MENTERI PUPR: NORMALISASI SUNGAI DI JAKARTA BERHENTI SEJAK 2 TAHUN

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa normalisasi sungai di Jakarta yang menjadi bagian dari penanggulangan banjir di Ibu Kota terhenti sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kegiatan normalisasi sungai yang seharusnya dikerjakan pemerintah pusat berhenti sejak 2 tahun terakhir. Ya, [terhenti] karena tidak ada pembebasan lahan,” ujarnya menjawab pertanyaan Bisnis, pekan lalu.

Menurut Basuki, pengendalian banjir di Ibu Kota sebetulnya merupakan konsep atau janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, bagi Kementerian PUPR, normalisasi sungai seperti yang sudah dikerjakan di Sungai Ciliwung yakni dengan menata dan melebarkan sungai tersebut.

“Kami ingin kolaborasi, tetapi kami pengen nanya yang dimaksud oleh [Gubernur] DKI naturalisasi sungai itu opo? Kami undang sudah dua kali, yang datang stafnya yang tidak mengerti. Kami menunggu,” ujarnya.

Basuki menjelaskan bahwa apabila makna naturalisasi sudah jelas, berarti tidak perlu dilakukan tender dan tinggal Pemerintah Provinsi DKI melaksanakan saja. “Dialokasikan anggarannya melalui sisa tender atau anggaran tahun 2020, tetapi pasti jalan dulu itu konsepnya multiyears contract.”

Basuki menambahkan bahwa bantaran sungai, Waduk Ciawi, Waduk Sukamahi, dan sodetan adalah proyek-proyek yang harus dilaksanakan dalam rangka pengendalian banjir.

ANGGARAN ADA..

Berdasarkan catatan Bisnis per Februari 2018, ketika itu, Gubernur DKI Anies Baswedan belum memutuskan untuk melanjutkan proyek normalisasi Sungai Ciliwung, tetapi Dinas Tata Air DKI memberi sinyal melanjutkan proyek tersebut.
Kepala Dinas Tata Air DKI ketika itu, Teguh Hendrawan, mengatakan bahwa sudah ada anggaran untuk pembebasan lahan.

“Seperti saya sampaikan progres normalisasi tetap lanjut karena sudah dianggarkan sebesar Rp1,30 triliun,” tegasnya.

Berdasarkan data APBD DKI 2018, pagu anggaran untuk Program Pengendalian Banjir dengan nomor kegiatan 1.03.01.019 pengadaan tanah sungai/saluran sebesar Rp853,30 miliar.

Adapun, sisanya sebesar Rp500 miliar dialokasikan untuk pembebasan lahan waduk, situ, dan embung.

“Normalisasi sungai menjadi solusi penanganan banjir Jakarta karena bisa mengembalikan fungsi sungai,”

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *