ABAS PENDENDAM

Jokowi pernah bermimpi bila dia jadi Presiden akan lebih mudah membenahi Jakarta. Itu dia sampaikan kepada Ahok dan publik. Karena anda bisa bayangkan, kalau Ahok yang loyal kepada Jokowi, tentu akan mudah bagi Jokowi membantu Ahok secara politik mengatasi masalah banjir di Jakarta. Mengapa? Karena era Jokowi gubernur, itu sudah dipersiapkan perencanaan Jakarta dengan baik, khususnya menanggulangi banjir. Kalaulah Ahok bisa menang Pilgub kemarin, jakarta tidak akan separah sekarang. Saya akan jelaskan dua saja. Apa itu?

Normalisasi Kali.
Waktu Jokowi jadi gubernur, dia berhasil membujuk world bank untuk memberikan tambahan pinjaman lunak untuk program normalisasi Kali Ciliwung. World bank sepakat untuk memberikan pinjaman lunak kepada DKI. Program ini bukan hanya normalisasi kali tetapi juga mencakup revitalisasi kampung kumuh dan relokasi penduduk yang tinggal di bantaran kali. Bahkan skema pembiayaan bagi masyarakat yang terkena relokasi, juga didukung oleh World bank lewat subsidi pengadaan rumah murah dan penataan lingkungan yang bisa memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang terkena relokasi.

Anggaran ini dititipkan ke pemerintah Pusat melalui menteri PU dengan standar pencairan yang ketat. Tugas Gubernur hanya sebagai pedamping program. Tetapi, apa daya. Yang jadi Gubernur kemudian adalah ABAS. Program normalisasi digantikan dengan program naturalisasi. Maka kandaslah program Jokowi. Tidak hanya sampai di situ, ABAS juga memangkas anggaran penanggulang banjir yang bersifat rutin, seperti perawatan saluran air. Dan mengalihkannya ke program Formula E ajang balap international.

Tanggul Raksasa.
Jokowi sudah menjadikan program Tanggul Raksasa sebagai solusi total mengatasi banjir dan turunnya daratan jakarta. Sekaligus penataan wilayah Pantai Utara Jakarta lewat program reklamasi. Dana anggaran tidak diambil dari APBD tetapi dari skema subsidi silang lewat pajak tambahan atas nilai NJOB di kawasan Reklamasi. Program ini inline dengan program normalisasia kali ciliwung, yang memungkinkan air dari wilayah manapun dapat mengalir ke waduk super raksasa yang ada pada proyek reklamasi, tanpa harus tergenang di daratan. Ahok mengawal ketat kebijakan itu sampai ada Perda DKI. Tetapi program ini kandas. Karena ABAS sebagai gubernu yang baru, batalkan program reklamasi dan tanggul raksasa.

Dua program diatas, berdasarkan undang undang otonomi daerah memang hak Gubernur. Tugas pusat hanya memfasilitasi. Tapi pusat tidak bisa intervensi hak otonomi daerah. Jadi sebenarnya ABAS itu pintar. Dia sangat pintar. Namun kepintaran itu tidak dia pakai untuk kebaikan. Tetapi dia pakai untuk membalas dendam sakit hati karena dipecat oleh Jokowi dari Kabinet. Caranya? membuat Jakarta hancur dan APBD jadi bancakan partai dan kroninya. Secara tidak langsung ABAS mengejek Jokowi di depan hidung, seraya berkata “ antum mau apa ? ane punya kuasa. Baca UU otonomi daerah. Suka suka ane. “ dan sekaligus memuaskan bani kadrun untuk sama sama ngejek Jokowi. Memang orang jahat itu lebih jahat kalau dia pintar dan hipokrit.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengungkapkan bahwa normalisasi sungai di Jakarta yang menjadi bagian dari penanggulangan banjir di Ibu Kota terhenti sejak 2 tahun terakhir.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa sampai dengan saat ini tidak ada kegiatan normalisasi sungai yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Kegiatan normalisasi sungai yang seharusnya dikerjakan pemerintah pusat berhenti sejak 2 tahun terakhir. Ya, [terhenti] karena tidak ada pembebasan lahan,” ujarnya menjawab pertanyaan Bisnis, pekan lalu.
Menurut Basuki, pengendalian banjir di Ibu Kota sebetulnya merupakan konsep atau janji kampanye Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Sementara itu, bagi Kementerian PUPR, normalisasi sungai seperti yang sudah dikerjakan di Sungai Ciliwung yakni dengan menata dan melebarkan sungai tersebut.
“Kami ingin kolaborasi, tetapi kami pengen nanya yang dimaksud oleh [Gubernur] DKI naturalisasi sungai itu opo? Kami undang sudah dua kali, yang datang stafnya yang tidak mengerti. Kami menunggu,” ujarnya.

Sumber :
https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/read/20190404/45/907740/menteri-pupr-normalisasi-sungai-di-jakarta-berhenti-sejak-2-tahun

#indonesiainfrastruktur
#normalisasisungai
#DKIJakarta #kebanjiran

Oleh: Erizeli Jely Bandaro

fb KataKita

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *