ANGAN PAMER, MEDSOS, DAN MUNDUR

Sugiyanto Hadi-Jangan pamer, di mana pun, termasuk di media sosial. Ya, tapi siapa juga yang pamer? Jangankan mau pamer kekayaan dan kemewahan, hidup sederhana pun tidak mudah, apa yang bisa dipamerkan?

Kalau nasihat untuk tidak pamer itu ditujukan kepada setiap anggota polisi, maka pertanyaan itu yang akan muncul. Memang berapa gaji seorang polisi, apalagi yang pangkatnya rendah, belum punya jabatan, tidak punya penghasilan dari usaha lain, dan terutama yang hidup jujur. Dengan apa yang bisa dipamerkan?

Mungkin begitu sanggahan dan bantahan para anggota polisi yang memang secara penghasilan dipaksa untuk hidup sederhana. Kecuali, ini kekecualian saja, kecuali polisi yang hidup menyimpang, curang, kurang iman, dan justru bertindak kriminal.

Polisi yang baik banyak. Ada yang memilih jadi pemulung selepas bertugas, ada yang menjadi pemelihara anak yatim-piatu, ada yang buka lapak berdagang kecil-kecilan, ada pula yang bertani. Barangkali prinsip mereka asal halal, tidak curang, dan tidak mencemarkan nama korps. Prinsip itu betapapun lebih baik, pantas diapresiasi.

Tetapi polisi yang tidak baik tak kurang banyak. berbagai pemberitaan muncul di media masa. Mereka selingkuh, main tembak, berjudi, menggunakan narkoba. Ada pula yang memeras, mencuri, membunuh, menjadi penculik, jadi backing preman, dan pemalak. Tuntutan kebutuhan ekonomi anak-isteri dapat menjadi penyebab, tetapi tak jarang karena tuntutan hidup mewah, mau hidup mudah, dan ingin pamer.

Pelakunya bisa dari pangka apa saja. Tamtama, bintara, atau perwira dapat saja secara perseorangan menjadi pelaku. Meski tak jarang justru berjamaah. Atasan, bawahan, dan orang sipil bahu-membahu berbuat kriminal. Petugas yang mestinya memberantas semua tindak durjana justru menjadi pelaku dan bakan dalangnya. Nah, kepada para polisi (sebelum tertangkap dan dijeblokan ke penjara) demikian kiranya yang perlu dinasihati: jangan pamer.

Salah satu tindak lanjut ajakan untuk tidak pamer, yaitu pemberantasan oknum aparat yang minta proyek. Dalam kaitan itu, Mabes Polri berkomitmen untuk memberantas oknum aparat yang kerap meminta proyek kepada pemerintah daerah.

Komitmen tersebut tercermin dari surat edaran Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri tanggal 15 November 2019 yang ditujukan kepada kepala daerah di seluruh Indonesia tentang koordinasi pelaksanaan tugas Polri dalam penegakkan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengaduan bisa dilakukan melalui Sentra Pelayanan Propam (Bagyanduan Divpropam Polri) di JL Trunojoyo nomor 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. “Call center/WA 081384682019 atau melalui email divpropampolri@yahoo.co.id

*

Pamer itu memang tidak mudah batasannya. Ketika seseorang mejeng di media sosial dengan latar belakang gambar tertentu: menu masakan mewah di restoran, perhiasan mahal dan mewah, atau mobil atau pesawat terbang boleh dibilang pamer atu tidak. Tergantung konteksnya, juga caption yang dibuat.

Mana memberitahukan, mana menunjukkan sesuatu, mana ingin berbagai info, dan mana pamer alias riya’. Batasnya tipis. Tiap orang bisa berbeda-beda persepsi dan tanggapan.

Ketika seorang wanita pergi ke resepsi, atau acara lain, dengan dandanan bak artis, mengenakan semua perhiasan tubuh, baik di leher, lengan, kaki, kepala, bahkan wajah dengan begitu mencolok, maka kesan pamer tidak sulit disematkan. Namun, hal demikian dapat pula disebut biasa-biasa saja, kecuali yang bersangkutan mengunggah fotonya di medsos.

Orang lain bisa berpendapat berbeda. Kalau unggahan hanya sesekali saja tak mengapa. Jangan terlalu sering, terlebih dengan komentar yang memang bernada menyombongkan diri.

Para polisi yang wifie dengan latar belakang sosok criminal yang berhasil mereka tangkap tenu bukan hal aneh sepanjang untuk konsumsi pribadi dan kesatuan. Tetapi ketika diunggah di media sosial, tanggapan jadi lain.

Mungkin yang lebih natural yaitu unggahan foto sejumlah polisi yang sedang melakukan salat berjamaah di masjid atau lapangan terbuka dengan kopiah putih dengan latar belakang suasana demo bertajuk bela ulama. Mungkin dengan keterangan: kami bukan pamer kesalihan. Tugas kedinasan dijalankan tanpa meninggalkan kewajiban sebagai muslim. Menjaga keamanan dan ketertiban. Sebab aktivitas para pendemo sewaktu-waktu dapat berubah rusuh.

Ada pula sejumlah polisi yang ramai-ramai mengendarai motor gede. Mereka berseragam dan dengan keterampilannya melakukan gerakan yang akrobatis. Mereka bukan sedang pamer dalam arti negatif, tapi pamer kesanggupan dan kesigapan dalam menjalankan tugas.

*

Indonesia Police Watch (IPW) menilai positif aturan tersebut. Namun bagaimana mungkin polisi bisa bergaya hidup mewah. Dengan gaji yang diterima anggota Polri dari negara, baik jajaran bawah maupun jajaran atas, seharusnya mereka tidak bisa hidup mewah. Begitu pernytaan Ketua Presidium IPW Neta S Pane. Meski demikian, Neta mengungkapkan fakta, banyak anggota Polri yang hidup mewah.

Sementra itu Ketua Komisi III DPR Herman Hery, “Memamerkan kemewahan itu tidak dosa, asal jelas, misalnya dari keluarga berada.” Meski demikian, Herman meminta para penegak hukum untuk bersikap sesuai hakikatnya, yakni tidak mengumbar kekayaan ke publik. Dia menyarankan, jika ada polisi yang ingin pamer, sebaiknya mundur dari institusi penegak hukum.

*

Jangan pamer, dalam niat maupun perbuatan. Itu saja nasihat orangtua, keluarga, tetangga, teman, atasan, ustad, dan siapapun. Itu nasihat umum saja, siapapun wajib dinasihati demikian. Jadi, bukan hanya polisi, tapi siapa saja. Bahkan siapapun yang memberi nasihat, sebenarnyalah harus menasihati diri sendiri terlebih dahulu.

Sebab pamer merupakan perbuatan tidak baik, tidak perlu, dan kadang bahkan mencelakakan diri sendiri. Pamer atau riya dilarang dilakukan, dan ada yang menyebutnya hal itu sebagai syirik kecil. *** 18 November 2019
sumber: seword.
fb Bus Sinabung Jaya
wa Sinabung Jaya grup

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *