PEMKAB KARO AJUKAN KUA-PERUBAHAN PPAS RP336 MILIAR LEBIH

TA 2016 Tinggal 50 Hari Lagi

Tanah Karo (SIB) -Pemkab Karo mengajukan draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rp 336.247.090.079 ke DPRD Karo untuk dibahas.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Karo menyerahkan draf KUA-PPAS sebesar Rp336 miliar lebih ke Sekretariat DPRD Karo, Selasa (8/11).
Kalender Tahun Anggaran 2016 tinggal 50 hari lagi, hal ini berdampak kepada pengaruh serapan anggaran bakal tidak maksimal.

Padahal sesuai Peraturan Dalam Negeri nomor 52 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 menyebutkan, penyerahan KUA-PPAS seharusnya telah dilakukan pada bulan Agustus minggu pertama.

Ketua DPRD Karo Nora Else Br Surbakti didampingi Wakil Ketua Effendy Sinukaban SE dan anggota Jhon Karya Suka Tendel di ruang kerjanya, Rabu (9/11) mengakui lembaga DPRD Karo baru menerima KUA-Perubahan PPAS TA 2016, pada Selasa (8/11). “Dengan keterlambatan penyerahan draf KUA dan Perubahan PPAS TA 2016 ini tentunya pengawasan anggaran tidak bisa dilaksanakan secara maksimal oleh lembaga legislatif di daerah ini,” ungkapnya.

Menurutnya, dengan keterlambatan penyampaian draf P-APBD TA 2016 ini tentu sangat tidak memungkinkan seluruh mata anggaran bisa dikoreksi. Karena dewan sudah dikejar waktu pengesahan yang seyogianya sudah disahkan lewat paripurna, untuk selanjutnya disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk dievaluasi.

“Kalau APBD lama-lama diparipurnakan, masyarakat menyalahkan lembaga legislatif. Jangan nanti pula disalahkan legislatif seolah-olah telat mengesahkan PAPBD TA 2016, padahal esekutif mengajukan telat KUA-Perubahan PPAS TA 2016,” katanya.

Ia merincikan pagu anggaran yang diajukan eksekutif Rp336 miliar lebih kebanyakan dari Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2015. Pagu anggaran itu meliputi beberapa komponen di antaranya pembangunan fisik di unit Dinas PUD Kabupaten Karo Rp6 miliar, pengadaan alat berat di unit BPBD Kabupaten Karo, transport kendaraan Satpol PP dan selebihnya pengadaan lainnya di unit SPKD lingkungan Pemkab Karo.

Lebih lanjut ia mengimbau kepada Pemkab Karo dan tim anggaran dari eksekutif agar mengajukan draf APBD Karo ke depan agar segera dilakukan dan tidak telat lagi sehingga DPRD Karo bisa selesai tepat waktu melaksanakan sesuai jadwal pelaksanaan pembahasan dan tidak terburu-buru.

Sekdakab Karo, Saberina Br Tarigan ketika dihubungi melalui telepon selulernya, Rabu (9/11) mengakui pengajuan pembahasan PAPBD Karo TA 2016 agak telat diajukan ke DPRD Karo.

Disinggung hal apa dan kendala sehingga pengajuan KUA dan Perubahan PPAS TA 2016 telat, ia enggan mengomentarinya. “Intinya dalam sepekan ini akan dituntaskan pengesahan PAPBD TA 2016 antara eksekutif dan legislatif,” ungkapnya.

Disinggung dengan telatnya pengesahan P APBD TA 2016 akan berdampak kepada serapan anggaran ia menjelaskan dalam anggaran itu tidak ada pengerjaan kegiatan fisik. (B01/h)
sumber: hariansib

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *