PEMKAB KARO TIDAK KEBERATAN KEMBALIKAN ASET TANAH RSU KABANJAHE KE GBKP

Asal Sesuai Regulasi

Tanah Karo (SIB)- Pemkab Karo tidak keberatan mengembalikan aset tanah RSU Kabanjahe ke GBKP. Masalahnya dalam hal pengembalian aset tanah tersebut harus sesuai dengan regulasi (payung hukum-red) yang ada, sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum.

Demikian disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana SH didampingi Wakil Bupati Cory S Sebayang, Wakil Ketua DPRD Effendy Sinukaban, Asisten I Suang Karo-Karo, Kadis Kehutanan Ir Martin Sitepu pada saat beraudensi ke Moderaman GBKP, Senin (1/8).

Kedatangan para pejabat Pemkab Karo itu menanggapi akan adanya unjukrasa damai para jemaat GBKP pada tanggal 8 Agustus mendatang ke kantor Bupati Karo agar mengembalikan tanah RSU Kabanjahe kepada GBKP.

Kehadiran pejabat Pemkab Karo diterima Sekretaris Umum Moderamen GBKP Pdt Rehpelita Ginting STh Mmin, Ketua Bidang Diakonia Pdt Rosmalia br Barus STh, Ketua Bidang SDM Pdt Sarianto Purba STh.

“Kami tidak mempersulit pengembalian status kepemilikan aset itu. Mari kita menempuh sama-sama regulasi ini dan kita sikapi bersama,” kata bupati.
Asisten I Suang Karo-Karo mengatakan, semua tahu bagaimana sejarahnya tanah tersebut tapi karena terganjal dengan regulasi, pihaknya tidak bisa berbuat apa-apa.

Wakil Ketua DPRD Karo Effendy Sinukaban mengatakan, status kepemilikan RSU Kabanjahe belum jelas sehingga sampai saat ini status RSU Kabanjahe masih status type C dan jelas merugikan daerah.

Karena itu, katanya, ia mengimbau soal demo atas hal itu tidak perlu tapi bagaimana ada koordinasi yang baik untuk penyelesaian status kepemilikan aset tanah RSU Kabanjahe antara Moderamen GBKP dengan Pemkab Karo.

Sekretaris Umum Moderamen GBKP Pdt Rehpelita Ginting STh Mmin mengatakan, sejak penyerahan Rumah Sakit Zending oleh NZG kepada GBKP, rumah sakit tersebut dipergunakan pemerintah untuk pelayanan kesehatan, karena pada waktu itu belum ada rumah sakit di Kabanjahe. Dalam perkembangannya, pihak pemerintah daerah telah menambah bangunan di atas tanah tersebut tanpa koordinasi dengan GBKP, bahkan sampai tidak mengakui tanah tersebut adalah milik GBKP. Padahal kepemilikan tanah dan bangunan RSU Kabanjahe terdaftar dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No.119 atas nama GBKP.

Dalam surat pengembalaan tersebut dituliskan tentang upaya Moderamen GBKP pada tahun 2000 lalu untuk meningkatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama GBKP. Namun sampai sekarang belum membuahkan hasil walaupun dari seluruh persyaratan yang diperlukan untuk proses tersebut sudah dipenuhi GBKP. Hal ini disebabkan di atas tanah milik GBKP tersebut ada bangunan yang didirikan oleh Pemkab Karo. Oleh sebab itulah diperlukan surat keterangan dari Pemkab Karo tentang kepemilikan bangunan tersebut dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Milik GBKP, namun hingga sekarang surat keterangan tersebut belum diberikan Pemkab Karo.

Lebih lanjut dikatakannya pihak Badan Pertanahan Kabupaten Karo sebenarnya tidak mempunyai alasan untuk tidak menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama GBKP, asal ada persetujuan tidak ada keberatan tertulis dari pihak Pemkab Karo sendiri. (B01/B03/h)
sumber: hariansib

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *