RAHUDMAN PENUHI SYARAT UNTUK DITAHAN

MEDAN – Tidak ditahannya tersangka dana korupsi TAPBD dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) di Kabupaten Tapanuli Selatan pada 2005 Rp1.590.944.500 mantan  Sekretaris Daerah Tapanuli Selatan, Rahudman Harahap oleh Kejari Padang Sidempuan menuai kritik.

Oleh Kejari Sidempuan, Rahudman tak ditahan karena adanya jaminan dari putra kandungnya serta pemberian uang jaminan Rp100 juta. Berkas Rahudman telah diserahkan ke Kejari Sidempuan, pekan ini oleh Kejati Sumut.

Desakan agar penahanan terhadap Rahudman Harahap terus bertambah. Berbagai pihak menilai penangguhan penahanan yang dilakukan Kejari Padang Sidempuan terhadap Rahudman Harahap hanya akal-akalan.

Kordinator Penelitian dan Pengembangan (Litbang) LSM Pekan (Pemantau Aparatur Negara), Baringin Ginting menilai Kejari Padang Sidempuan sudah seharusnya melakukan penahanan kepada Rahudman karena berkasnya sudah lengkap atau P21.

Menurutnya, dengan adanya penangguhan penahanan terhadap Rahudman membuat masyarakat semakin tidak percaya dengan penegakan hukum di Sumut. Karena akan semakin jelas penerapan hukum terhadap orang yang tidak berpunya dengan yang kuasa.

“Dimata hukum kita semua saja, jadi jangan ada diskriminasi dalam penegakan hukum,” kata Baringin kepada Waspada Online, hari ini.

Selain itu,Baringin juga meminta Rahudman Harahap yang sekarang menjabat sebagai Walikota Medan seharusnya non-aktif dan mendelegasikan jabatannya kepada Wakil Walikota Dzulmi Edlin.

Manurutnya, Rahudman akan lebih terhormat bila penonaktifan dilakukan  dengan kesadaran sendiri dari pada dipaksakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Ya seharusnya mundur atau non-aktif, tak perlu malu karena sudah ada contoh dari mantan Menpora Andi Malarangeng,” tegas Baringin.

Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Sumut, Amsal Nasution sewaktu menerima aspirasi rakyat yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gebrak Sumut) di DPRD Sumut, hari ini  yang menuntut agar Rahudman ditahan.

Politisi PKS ini menyatakan dukungannya kepada aspirasi Gebrak Sumut agar penegajan hukum di Sumut tegas sehingga masyarakat memperoleh keadilan.

“Saya secara pribadi mendukung apa-apa yang dituntut dari massa ini yakni melakukan penahanan terhadap tersangka Rahudman Harahap yang berkasnya telah P21. Bahwa penegak hukum harus tegas, siapa pun dia yang sudah memenuhi syarat untuk ditahan harus supaya dilakukan penahanan karena bisa saja orang yang sudah memenuhi syarat untuk ditahan tak ditahan kita khawatir dia akan mengulangi kembali perbuatannya atau pun mungkin menghilangkan barang buktinya,” tegas Amsal sembari menyumbangkan Rp 1000 untuk dukungan gerakan melawan keistimewaan perlakukan hukum jaminan tak ditahannya Rahudman.

Menurutnya jangan sempat instansi penegak hukum tercoreng dengan tidak menahan yang sudah dianggap memenuhi syarat untuk ditahan ternyata masih berkeliaran diluar. Sementara, disatu sisi ada orang yang baru desas desus tapi sudah langsung ditahan.Untuk itu, penegak hukum untuk berbuat objektif.

Politisi senior Golkar Sumut, Hardi Mulyono  juga mendukung penahanan Rahudman Harahap. Sangat mendukung aspirasi Gebrak Sumut, Hardi mengatakan, rakyat saat ini merindukan penegakkan hukum yang adil tanpa terkecuali seorang Rahudman Harahap yang saat ini Walikota Medan.

“Sebab dimata hukum semuanya sama tak ada yang kebal hukum tanpa ada tebang pilih dalam penegakkan hukum tersebut. Kita juga mengapresiasi kinerja Kejatisu, bila seorang tersangka yang sudah P21 harus ditahan, kenapa harus takut,”tegas Anggota DPRD Sumut tersebut.

Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gebraksu) melakukan aksi ke Kejati Sumut dan DPRD Sumut, hari ini,  menuntut agar Rahudman Harahap ditahan.

Massa Gebraksu mendesak Kejatisu untuk tak membuat kasus RH sebagai ajang bisnis demi keadilan dan wibawa penegakkan hukum.
sumber: waspada

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *