LDII BUKAN ALIRAN SESAT

BANDA ACEH – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kota Langsa, Tgk Jailani mengatakan bahwa tudingan sesat yang dialamatkan kepada LDII adalah tidak benar.

“Saat ini ada upaya yang ingin memberikan label sesat kepada LDII di Langsa, dengan begitu Pemerintah Kota nantinya memiliki legitimasi untuk menutup aktivitas LDII diwilayah ini,” katanya kepada Waspada Online, hari ini.

Dijelaskan, dalam pertemuan antara LDII Langsa, Pemko Langsa dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh beberapa waktu yang lalu, untuk memberikan klarifikasi terkait dengan kegiatan dakwa LDII, dirinya telah menjelaskan tentang keberadaan LDII di Langsa.

“Dalam pertemuan dengan walikota dan MPU Aceh kemarin, saya telah menjelaskan dan memberikan klarifikasi serta tanggapan mengenai tudingan bahwa LDII dinyatakan sesat. Saya jelaskan dalam pertemuan tersebut bahwa hal itu tidak benar,” tuturnya.

Ia menceritakan, dalam kesempatan diskusi dan klarfikasi tersebut, dirinya menerangkan bahwa LDII bukanlah sebuah aliran, apalagi aliran sesat. “LDII adalah organisasi legal diwilayah hukum RI, dan memili kantor di pusat, serta memiliki 33 Dewan Pimpinan Wilayah di seluruh Indonesia,” terangnya.

Ia menegaskan, LDII secara nasional berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Nomor 03/kep/KF-MUI/IX/2006 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Fatwa MUI DR Ma’ruf Amin, tanggal 4 september 2006 memutuskan telah menerima klarifikasi LDII bukanlah aliran sesat.

“Seharusnya, dengan adanya keputusan MUI Pusat tersebut, fatwa MPU Aceh Nomor 4 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa LDII bertentangan dengan ajaran Islam dan dilarang berkembang, secara otomatis seharusnya batal demi hukum,” tukasnya.

Menurutnya, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2007 tentang 10 kriteria aliran sesat, tidak satu poin pun yang menunjukkan bahwa LDII termasuk dalam kriteria tersebut.

“12 kriteria suatu aliran dinyatakan sesat, sebagaimana fatwa MPU Aceh Nomor 4 tahun 2004, tidak ada satupun yang memenuhi unsur menyatakan LDII sesat,” paparnya.

Untuk itu, lanjutnya, kami mengharapkan kepada MPU Aceh, kiranya dapat meninjau kembali fatwa nomor 4 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa LDII adalah aliran sesat. “Kami pikir fatwa tersebut harus ditinjau ulang, karena LDII sama sekali tidak dipanggil dan dilibatkan sebagai bentuk klarifikasi ataupun membuka ruang diskusi dan dialog.

“Dalam Fatwa MPU Aceh Nomor 4 tahun 2007, kan dijelaskan mengenai metode penetapa suatu aliran dinyatakan sesat, namun hal tersebut tidak dilakukan terhadap LDII,” sebutnya.

Ia merincikan, dalam BAB III fatwa MPU Aceh Nomor 4 tahun 2007 tentang kriteria aliran sesat disebutkan bahwa, dalam penetapan suatu aliran dinyatakan sesat, maka terlebih dahulu dilakukan penelitian, pengumpulan data, informasi, bukti dan saksi. “Namun poin 1 bab III ini tidak dilakukan terhadap LDII,” tuturnya.

Selanjutnya, dalam point 2 dan 3 pada fatwa tersebut juga dijelaskan bahwa dalam metode penetapan dilakukan pengkajian terhadap pendapat dengan melibatkan ulama terkait dengan pemikiran atau aktivitas kelompok. Dan pada poin 3 dijelaskan bahwa dilakukan pemanggilan terhadap pimpinan aliran atau kelompok dan saksi ahli atas berbagai data dan aktivitasnya. “Namun langkah-langkah tersebut tidak dilakukan, dan tiba-tiba saja MPU Aceh mengeluarkan fatwa bahwa LDII itu sesat,” tukasnya.
sumber: waspada

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *