WARGA ANCAM TIDAK BAYAR PAJAK

Lau Baleng, (Analisa).Ratusan warga Dusun Paya Mbelang, Desa Mbal-Mbal Petarum, Kecamatan Lau Baleng, Karo, ancam tidak akan bayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Minimnya perhatian Pemerintah Kabupaten Karo dengan perkembangan masyarakat terpencil ini, merupakan alasan enggan memberikan kewajibannya sebagai warga negara. Hancurnya infrastruktur jalan membuat dusun yang didiami 200 kepala keluarga ini, merupakan ancaman serius menjadikan mereka semakin terpinggirkan dan tertinggal.

“Kita sudah enam puluh lima tahun merdeka, tetapi jalan menuju tempat tinggal kami ini masih seperti kubangan kerbau. Untuk belanja kebutuhan sehari-hari ke pasar Lau Baleng seminggu sekali, kami harus mengeluarkan ongkos lebih besar,” terang D Ginting (58) kepada wartawan ketika menyambangi kediamannya Selasa (9/4).

Betapa mirisnya Pemerintah Kabupaten Karo, pada saat sekarang masih ada warga yang keluar dari kampungnya harus melalui jalan persis kubangan kerbau.

“Apa gunanya kami bayar PBB, kalau tetap dianak tirikan. Tapi kalau tidak bayar PBB, urusan surat-surat di Kantor Camat pasti macat. Jadi serba susah. Inilah kenyataannya,” ujar Tobat Ginting (53).

Untuk mencapai Dusun Paya Mbelang yang berjarak sekitar lima kilo meter dari Desa Mbal Mbal Petarum harus menggunakan kenderaan gardang dua. Jalannya masih jalan tanah. Sebagian badan jalan sudah ada yang disentuh pembangunan pengerasan dengan telford. Menuju Dusun tersebut harus melalui areal penggembalaan ternak yang dikenal dengan Mbal Mbal Nodi.

“Bagaimana ongkos tidak mahal, biaya perbaikan kerusakan dan spare part mobil jenis ini sangat mahal. Itupun kadang harus belanja ke Medan,” terang Bingkong Sembiring (52) salah seorang pemilik angkutan.

Untuk menghindari krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, kiranya para pembuat kebijakan perlu menyadari bahwa di tengah bergeloranya pembangunan yang diluncurkan, ternyata masih terdapat kelompok masyarakat yang tertinggal. Lebih celaka lagi, mereka tidak punya kemampuan dan keberanian untuk meneriakkan penderitaan yang dialaminya.

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Karo harus dapat menjamin pemerataan sumber daya yang ada di daerah ini. Kebijakan yang dilaksanakan tampaknya acap kali bias kepada kelompok tertentu saja, yang nota bene sudah kuat posisinya. Akibatnya orang-orang miskin semakin tertinggal menjadi kelompok pinggiran yang merupakan korban pembangunan yang tidak merata. (ps)
sumber: analisadaily

This entry was posted in Berita, Berita dan Informasi Utk Takasima, Informasi Untuk Kab. Karo. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *