KPK PERIKSA MANAJER OPERASI PT ADHI KARYA

Ia menjadi saksi untuk tersangka Gubernur Riau dalam kasus suap proyek PON Riau.

PEKANBARU – Pihak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Yudi Prihadi selaku Manajer Operasi PT Adhi Karya sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Riau Rusli Zainal dalam kasus suap proyek PON ke XVIII/2012.

“Selain manajer Adhi Karya, penyidik juga memeriksa dua saksi lainnya. Ada Ridal selaku karyawan swasta dan Sursyo selaku mantan karyawan PT Waskita Karya,” kata Juru Bicara KPK Johan Budi saat dihubungi Antara dari Pekanbaru, Selasa (9/4).

Johan menjelaskan ketiganya diperiksa di Gedung KPK di Jakarta dan hal itu merupakan pemeriksaan yang pertama kali.

“Kalau diperiksa untuk RZ (Rusli Zainal), ketiganya sebagai saksi dan ini yang pertama kali. Namun sebelumnya dua saksi itu sempat diperiksa penyidik selaku saksi untuk manajer Adhi Karya (Yudi Prihadi/bukan untuk RZ),” katanya.

Johan mengatakan ketiganya dijadwalkan pemeriksaannya mulai pukul 10.00 WIB dan dilakukan secara terpisah.

Rusli Zainal ditetapkan tersangka korupsi berkaitan dengan rencana revisi Peraturan Daerah Riau tentang anggaran proyek Pekan Olahraga Nasional.

Politikus Partai Golkar itu diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Rusli juga ditetapkan tersangka dalam pembahasan peraturan daerah yang berkaitan dengan pemberian suap terhadap M. Faisal Aswan dan M. Dunir, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau.

Keduanya telah divonis empat tahun penjara lantaran terbukti menerima suap sebesar Rp900 juta dalam pembahasan peraturan daerah PON tersebut.

Dalam kasus ini, RZ diduga melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUH Pidana.

Selain itu, Rusli juga dinyatakan tersangka pembentukan Badan Kerja Pemanfaatan Tanaman Kayu di Kabupaten Pelalawan dan Siak.

Pada kasus ini, Rusli dianggap menyalahgunakan kewenangan hingga diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.
sumber : shnews

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *