BENDERA DAN LAMBANG ACEH JANGAN DIKAITKAN DENGAN SEPARATIS

Banda Aceh, (Analisa). Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diharapkan tak perlu mengaitkan persoalan bendera dan lambang Aceh dengan separatisme sebagaimana dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Bendera dan Lambang Aceh yang sudah disahkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 juga bukanlah wujud untuk menjatuhkan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melainkan suatu harta kekayaannya yang berada di Aceh.

“Saya kira jangan lagi mengaitkan bendera dan lambang Aceh yang diambil dari bendera GAM itu dengan separatis, karena GAM itu bukan lagi separatis setelah berdamai dengan pemerintah RI melalui MoU Helsinki,” ujar Sekretaris Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Pidie, Suadi Sulaiman kepada wartawan di Banda Aceh, Kamis (4/4).

Menurutnya, bendera bintang bulan berwarna merah dan lambang singa buraq hanya identitas keacehan saja, sedangkan bendera kedaulatannya tetap Merah Putih.

Politisi Partai Aceh ini menambahkan, seiring dengan ditandatangani MoU Helsinki pada 15 Agustus 2005, maka tidak ada lagi sebutan separatisme Aceh. MoU Helsinki disepakati antara Pemerintah RI dan GAM, bukan separatisme.

Including dalam naskah perjanjian damai tersebut, sebagaimana tercantum point 1.1.5 bahwa Aceh berhak memiliki bendera dan lambang, maka pengesahan dan penetapan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 jelas-jelas perintah MoU Helsinki dan sama sekali tidak bertentangan dengan MoU dimaksud.

“Jika masih ada pernyataan dari pihak manapun dia yang menilai bendera dan lambang Aceh mengandung unsur separatis, itu merupakan pernyataan yang provokatif dan harus kita klarifikasi,” terang pria yang akrab disapa Adi Laweueng ini.

Inskonstitusional

Terkait dengan PP Nomor 77 Tahun 2007, menurutnya, PP tersebut bisa dikatakan inskonstitusional atau ilegal untuk Aceh, karena PP itu dilahirkan setelah MoU Helsinki dan UU-PA ada.

Ia juga berharap pemerintah pusat jangan menghalangi apa yang Pemerintah Aceh dan DPR Aceh lakukan hari ini, demi terjaganya keutuhan Republik Indonesia dan amanah dari suatu perjanjian bersama.

Apalagi kewajiban pemerintah pusat yang wajib dilunasi ke Aceh tidak pernah dilakukan sama sekali yaitu aturan turunan UU-PA seperti sejumlah PP dan Perpres yang belum diterbitkan. Lalu kenapa saat Aceh membuat aturan qanun, Pemerintah Pusat hanya pintar menolak dan menyatakan bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi.

“Pemerintah Pusat dan Pemprov Aceh sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, terutama dalam mempertahankan keutuhan Indonesia dan mewujudkan identitas Aceh,” jelasnya.

Ketika para mantan kombatan GAM diintegrasikan ke masyarakat sipil kembali, seiring waktu juga bendera dan lambang, hyme dan lain sebagainya juga harus diperlakukan dengan sama.

Inilah yang membuat para pihak sama-sama berwibawa dan bermarwah. Kesepakatan damai yang dicapai telah memberikan suatu jaminan untuk menyelesaikan Aceh secara bermartabat dan saling percaya untuk kemajuan Aceh.

“Maka tak perlu ada sikap yang berlebihan, terhadap apa yang direalisasikan oleh Aceh atas dasar muatan dari kesepakatan bersama. Dengan demikian, semua kita berharap supaya apa yang jadi tanggungjawab masing-masing pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa Aceh untuk menunaikan kewajibannya,” terangnya. (mhd)
sumber: analisadaily

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *