RATUSAN MAHASISWA TUNTUT PEMEKARAN ALA

Aceh Tenggara-andalas Tuntutan pemekaran Provinsi Aceh Leuser Antara (ALA) kembali menggema di Bumi Sepakat Segenep Aceh Tenggara, menyusul pengesahan Qanun bendera Aceh dan Wali Nanggroe oleh DPRA.

Dukungan tuntutan pemekaran Propinsi ALA itu, dilakukan eleman mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam KP3 ALA Kabupaten Agara, Kamis (4/3), diawali long march dan orasi di berbagai lokasi serta pengibaran Bendera Merah Putih berukuran 4×6 meter.

Pantauan di lapangan, long march diawali dari sekretariat KP3 ALA Agara di depan kantor DPRK menuju halaman Kantor Bupati, disertai dengan orasi yang disampaikn orator secara bergantian serta menyanyikan lagu Indonesia Raya dan mengibarkan Bendera Merah Putih, serta melantun kan lagu penolakan Bendera Mantan Gerakan Aceh Merdeka.

Sedangkan di halaman kantor DPRK Agara, peserta demo yang menuntut pemekaran ALA, selain berorasi juga mengibar dan memasang Bendera Merah Putih berukuran 4×6 di halaman kantor dewan disertai orasi tuntutan pemekaran propinsi ALA.

Nawi Sekedang SE, Ketua Harian KP3 ALA Agara dalam orasinya mengatakan, pemekaran propinsi ALA merupakan harga mati demi menjaga sebagai upaya untuk menjaga keutuhan NKRI.

Oleh Sebab itu, pemerintah pusat harus lebih bijak lagi menyikapi aspirasi dan tuntutan masyarakat yang menginginkan pemekaran propinsi ALA, sebab ALA merupakan tuntutan lama yang sudah pernah dibahas sampai ke DPR Pusat dan pemerintah pusat.

“Pengesahan bendera Aceh yang mirip dan nyaris menyerupai bendera GAM, bukanlah keinginan sebagian besar masyarakat Aceh, namun hanya keinginan sebagian kelompok dari banyak kelompok maupun elemen dan etnis yang ada di Aceh,” tegas Rudi Pulungan yang juga Sekretaris KP3 AlA Agara, disertai yel yel ALA dan NKRI harga mati dan  Insya Allah, ALA oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya.

Buktinya, bendera Aceh dan Qanun Wali Nanggroe yang telah disahkan DPR Aceh itu sangat ditentang oleh masyarakat Aceh di bagian tengah dan di bagian selatan serta bagian Barat Aceh. Karena ditengarai hanya mewakili atau hanya atas keinginan kelompok tertentu saja, bahkan terkesan sangat diskriminatif.

Pada Kesempatan terpisah, Dewan Pembina KP3 ALA Pusat H Armen Desky kepada andalas dan  wartawan daerah mengatakan, ALA bukanlah untuk memecah belah Aceh dan NKRI, namun sebaliknya  menjaga keutuhan Aceh dan NKRI.

Karena itu, bila ada pihak yang mengatakan tuntutan pemekaran ALA akan memecah belah Aceh dan mengganggu isi MoU Helsinki, sangat tidak relevan dan tidak beralasan. Pasalnya, jauh sebelum MoU pemerintah RI dengan GAM lahir, pemekaran ALA sudah dibahas di DPR RI dan oleh pemerintah pusat.

”Artinya, lebih dahulu ALA lahir ketimbang MoU Helsinki. Jadi tidak ada alasan untuk melarang dan menghalang-halangi pemekaran ALA,“ tandas Armen. (AGS)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *