KOMISI A DPRD SUMUT: PUNGLI DI JEMBATAN TIMBANG RENTAN LIBATKAN BANYAK PIHAK

MEDAN ( Berita ): Komisi A DPRD Sumatera Utara menyatakan, sangat setuju dengan penertiban praktik Pungutan Liar (Pungli) di jembatan timbang Dinas Perhubungan Sumut.
Karena tidak tertutup kemungkinan kasus pelanggaran hukum tersebut melibatkan banyak pihak baik dari internal Dishub Sumut maupun di luar instansi tersebut.
Demikian disampaikan Ketua Komisi A Oloan Simbolon ST, bersama anggota Syamsul Hilal dan Syahrial Harahap, menjawab wartawan, Kamis (4/4).

“Pungli di jembatan timbang jangan justru menjadi alat ‘kongkalikong’ berbagai pihak, karena praktik itu merupakan kejahatan yang sangat merugikan keuangan daerah dan masyarakat,” kata Oloan.
Dia bahkan mensinyalir praktik pungli di jembatan timbang di Sumut ini diperkirakan sudah lama berlangsung. Bahkan, kata Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, justru ada pihak-pihak yang menginginkan perbuatan yang merugikan masyarakat dan keuangan negara ini berlangsung terus.

Padahal, tindak kejahatan tersebut, kata dia sering dikeluhkan masyarakat tanpa ada upaya dan tindakan tegas dari penegak hukum. Karena itu, Komisi A yang salah satunya membidangi persoalan hukum, kata Oloan sangat mendukung langkah tegas Kejaksaan Tinggi Sumut, untuk mengungkap kasus Pungli tersebut hingga tuntas.
Sebagaimana, baru-baru ini, tim penyidik Kejatisu telah memanggil dan memeriksa beberapa staf dan pejabat Dishub Sumut terkait dugaan pungli di jembatan timbang. Salah seorang pejabat yang telah memenuhi panggilan Kejatisu yakni plt Sekretaris Dishub Sumut Ali Amas. Pemeriksaan terhadap jajaran staf dan pejabat Dishub Sumut tersebut dilakukan bergantian selama dua pekan terakhir.

Gubsu Perlu Tegas

Sejalan dengan upaya pihak kejaksaan tersebut, lanjut Oloan, Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho, juga perlu mengambil sikap tegas terhadap oknum-oknum pejabat dan staf di jajara Dishub Sumut yang terbukti secara hukum ikut dalam kasus kejahatan tersebut.
Tanpa tindakan dan sanksi tegas, Oloan memperkirakan praktik pungli di jembatan timbang sulit diberantas hingga tuntas. Khusus kepada Kadishub Sumut Anthony Siahaan, ia juga mengingatkan agar lebih pro aktif memperketat pengawasan terhadap segenap bawahannya yang membidangi jembatan timbang. “Kadishub tidak boleh mentolerir bawahannya yang terbukti melakukan praktik pungli,” tegas Oloan.

Sementara, Syamsul Hilal juga berharap Kejatisu serius mengungkap dugaan pungli tersebut, bahkan segera meningkatkan proses pemeriksaan oknum-oknum yang terlibat dari tahap verifikasi, menjadi penyelidikan, penyidikan hingga ada yang ditetapkan sebagai tersangka.
“Jangan ada kesan instansi Dishub Sumut seperti instansi yang kebal hukum, padahal soal indikasi pungli di jembatan timbang itu bukan rahasia umum lagi” ujar Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.
Sedangkan Syahrial juga mensinyalir kontribusi dari jembatan timbang, yang diperoleh dari truk-truk kelebihan tonase tidak sebanding dengan kerusakan infrastruktur jalan yang diakibatkannya.
“Yang kita takutkan, pendapatan dari jembatan timbang itu bahkan lebih banyak diambil oknum-oknum untuk kepentingan pribadi daripada masuk ke kas negara,” ucap Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.(irm)
sumber: beritasore

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *