KEBIJAKAN BUPATI JR SARAGIH TERKESAN ANEH

Simalungun-andalas Sejak Jopinus Ramli Saragih memimpin Kabupaten Simalungun, terdapat sejumlah kebijakan yang terkesan aneh dan kurang efisien. Misalnya, pemindahan kantor bupati tanpa alasan yang jelas. Disebut-sebut gedung bangunan itu terancam runtuh.

Meski begitu, di lantai satu gedung itu, kini masih dihuni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Bahkan, tahun 2012 gedung tersebut mendapat kucuran dana rehabilitasi sebesar Rp 300 juta,” kata sumber kepada andalas, Rabu (3/4).

Sehingga, sejak ibukota Kabupaten Simalungun berpindah dari Jalan Asahan, Kecamatan Siantar ke Pamatang Raya, kantor bupati telah dua kali perpindah. Anehnya, meski berpindah-pindah, JR Saragih sangat langka masuk kantor.

Padahal, anggaran untuk merehabilitasi kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), menjadi kantor bupati menelan biaya ratusan juta rupiah.

Kemudian, pada tahun 2012, Pemkab Simalungun kembali membangun kantor bupati dengan anggaran Rp 9,9 miliar serta gedung pertemuan (harungguan) dengan biaya Rp 4,3 miliar, yang lokasinya bersebelahan dengan Simalungun City Hotel.

Kendati kebijakan ini terkesan bermuatan kepentingan bisnis, fungsi pengawasan dari DPRD setempat, juga tak terlihat alias tutup mulut.

Tetapi, satu dari 45 anggota dewan itu, yakni Bernhard Damanik SE konsisten menunjukkan tupoksinya sebagai wakil rakyat, lewat kritikan dilontarkannya atas kebijakan Bupati JR Saragih, yang terkesan semau gue itu, aspirasi rakyat masih terwakili.

Bongkar pasang pejabat struktural dan fungsional sudah berulangkali. Bahkan telah mencapai 22 kali pelantikan meski belum mencapai tiga tahun.

Beredar isu, di sekitar kantor SKPD dan Sekretariat kantor bupati, setiap kali ada pergantian maupun pelantikan pejabat, kebijakan Bupati JR Saragih tak luput dari transaksi jual beli jabatan.

Belum lama ini, disinyalir terjadi kebijakan pungutan liar (Pungli) dialamatkan kepada SKPD untuk  sosialisasi dan seminar, pengusulan Tuan Rondahaim Saragih Garingging agar dijadikan sebagai pahlawan nasional. Jumlah pungli yang meresahkan sejumlah pejabat di daerah itu, berfariasi mulai dari Rp 15 juta hingga 30 juta per SKPD.

Alasannya, kata Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan, Mesliani Saragih, karena tak ditampung dalam APBD Tahun 2013.

Anggota DPRD Bernhard Damanik menyebut, pungli terhadap SKPD tersebut mempermalukan para keturunan Tuan Rondahaim selaku pihak paling berkepentingan.”Pemkab Simalungun sifatnya membantu, hingga bila ada dilakukan pungli dari para SKPD. Tentang Rondahaim, itu tidak ada hubungannya,”ujarnya.

Sementara itu, diperoleh keterangan, kendati baru menjalani tiga tahun menjabat sebagai orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Simalungun, harta kekayaan Jopinus Ramli Saragih, di Hapoltakan, Pamatang Raya, diduga mengalami lonjakan cukup signifikan.

Padahal, sebelum JR Saragih dilantik menjadi Bupati Simalungun 28 Oktober 2010 lalu, lahan di Hapoltakan, Pamatang Raya, Simalungun tersebut masih ditumbuhi rerumputan. Namun, saat ini di lokasi lahan miliknya itu, telah berdiri beberapa ruko, Universitas Efarina (UNEFA), Simalungun City Hotel, dan Aula Griya Hapoltakan.

“Jika dikalkulasi nilai seluruh bangunan yang telah berdiri di lahan miliknya itu, diperkirakan mencapai miliaran rupiah,” kata sumber, sembari menyebutkan tahap pembangunan di lokasi lahan tersebut tampak tidak berangsur-angsur, tetapi dilaksanakan signifikan. (LS)
sumber : harianandalas

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *