KOMISI A DPR ACEH TOLAK PP 77/2007

Banda Aceh (Berita): Wakil Ketua Komisi A DPR Aceh Nur Zahri menegaskan bahwa pihaknya dan Komisi A DPRD dari sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, menolak Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang lambang daerah.
“Kami menolak PP ini karena inkonstitusional dan lahir tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA),” kata Nur Zahri di Banda Aceh, Kamis (4/4).
Nur Zahri menyampaikan hal tersebut setelah Komisi A DPR Aceh dan Komisi A dari sejumlah DPR kabupaten/kota menggelar pertemuan tertutup di ruang serba guna DPR Aceh di Banda Aceh.
Pertemuan tertutup tersebut membahas hasil klarifikasi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh.
Menurut Nur Zahri, ada 13 poin klarifikasi qanun bendera dan lambang Aceh yang meliputi aspek psikologis, sosiologis, dan yuridis. Aspek yuridisnya adalah PP Nomor 77 Tahun 2007.
Ia mengatakan, peraturan pemerintah itu lahir tidak menjiwai amanah UUPA, terutama Pasal 8. Di mana dalam pasal itu disebutkan setiap kebijakan pemerintah pusat terhadap Aceh harus dilakukan konsultasi dengan Pemerintah Aceh.
“Ternyata PP ini tidak pernah dikonsultasikan atau meminta pertimbangan dari Pemerintah Aceh. Tidak seperti PP lainnya yang berkaitan dengan Aceh, tetap dikonsultasikan,” ungkap dia.
Ia mengatakan ada keanehan dalam PP 77 Tahun 2007. Keanehannya seperti penabalan separatis bagi kelompok-kelompok tertentu, termasuk GAM. Padahal, dalam negara hukum, penabalan separatis harus memiliki ketetapan hukum dari pengadilan atau mahkamah.
“Seperti gerakan terlarang PKI, ada keputusan Mahkamah Agung waktu itu. Tapi, untuk GAM tidak ada putusan hukum yang menyebutkannya separatis,” kata dia.
Anehnya, sebut Nur Zahri, separatis yang disebutkan dalam PP Nomor 77 Tahunm 2007 adalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dan ini merupakan penafsiran sepihak oleh pemerintah pusat.
“Kalau penabalan separatis ini adalah GAM, saya GAM, Gubernur Aceh GAM, Wakil Gubernur Aceh GAM, Ketua DPR Aceh GAM. Ini kami separatis semua dan harus ditangkap. Tapi, kenapa kami dibiarkan,” katanya.
Keanehan lainnya, sebut dia, bendera separatis di Aceh dalam PP tersebut adalah bulan sabit. Sedangkan bendera Aceh yang disahkan DPR Aceh adalah bulan bintang.
“Jadi PP ini harus ditolak karena inkonstitusional. Kalau kita mengikuti PP ini berarti kita inkonstitusional dan sama saja melawan konstitusi negara,” ujar dia.
Karena tidak mau melawan negara, sebut Nur Zahri, maka pihaknya mengabaikan PP Nomor 77 Tahun 2007 ketika menyusun dan menerbitkan qanun bendera dan lambang Aceh.
“Dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 atau UUPA juga ditegaskan bahwa pembuatan bendera dan lambang Aceh berdasarkan qanun, bukan PP,” kata Nur Zahri.(ant)
sumber: beritasore

This entry was posted in Berita. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *